Post on 19-Feb-2018
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
1/23
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 25/Kpts/KPU.Kab.008-435605/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FAKTUAL DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
b.
c.
1.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (10) dan
Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
08 Tahun 2015;
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur tentang Pedoman Pencalonan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Umum Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2015.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II
Way Kanan, Dati II Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Madya Metro
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46 TambahanLembaran Negara
Nomor 3825);
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
2/23
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5246);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemiliran Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa
diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01
Tahun 2010;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor
: 05/Kpts/KPU.Kab.008-435605/2015 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Lampung Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan keputusan
KPU kabupaten Lampung Timur Nomor :09/Kpts/KPU.Kab.008-
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
3/23
435605/2015;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
:
:
:
:
PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FAKTUAL
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015
Menetapkan Petunjuk Teknis Penelitian Administrasi Dan Faktual
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penelitian Administrasi Dan Faktual
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 pada KPU
Kabupaten/Kota. sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan
ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : Juni 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dto
ANDRI OKTAVIA
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur
Kasubbag Hukum
Wynda Titra Agustina
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
4/23
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
5/23
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 25/Kpts/KPU.Kab.008-435605/2015
TENTANG PEDOMAN PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015
BAB I
PENDAHULUAN
A.PENDAHULUAN
Pedoman Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015
dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan Umum dalam
melaksanakan Penelitian Administrasi dan Faktual Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015.
B.PENGERTIAN
Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan :
1.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil
Bupati, secara langsung dan demokratis.
2.Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau
Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan
paling akhir.
3.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum
dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah
lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
6/23
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut KPU
Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2015 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang
6.Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut Kabupaten Lampung Timur;
7.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat
kecamatan .
8.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat
desa atau sebutan lain
9.Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah
lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang
dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam undangundang Pemilihan.
10.Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11.Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas
Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas
untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
12.Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan,
adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
7/23
13.Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang
dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan
di desa atau sebutan lain.
14.Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama
dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan
Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU
Kabupaten.
15.Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau
mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
16.Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang telah
memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
17.Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan
Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
18.Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi
pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni
paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang
berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
C.ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN
a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib;
f. kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k.efisiensi;
l. efektivitas; dan
m.aksesibilitas.
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
8/23
BAB II
PENYERAHAN PERSYARATAN DOKUMEN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan :
1. Pasangan Calon Perseorangan menyerahkandokumen dukungan berupa surat
pernyataan dukungan, dengandilampiri fotokopi identitas kependudukan
danrekapitulasi jumlah dukungan.
2.Dokumen dukungan dapat berupa surat pernyataan dukungan yang
menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dengan dilampiri fotokopi
identitas kependudukan.
3. Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada poin b dapat berupa:
a.Kartu Tanda Penduduk;
b.kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;
c.paspor; atau
d.Identitas Lain.
4. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan
dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir
Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun
daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan,
dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
a.nomor induk kependudukan;
b.alamat;
c.Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
d.desa atau sebutan lain/kelurahan;
e.kecamatan;
f. kabupaten/kota;
g.tempat dan tanggal lahir/umur;
h.jenis kelamin; dan
i. status perkawinan.
5. Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan
sebagaimana dimaksud pada poin b dengan menggunakan formulir Model B.2-
KWK Perseorangan untuk setiap desa dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati.
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
9/23
6. Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan
rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada poin f dalam bentuk
softcopydanhardcopy.
7. Softcopysebagaimana dimaksud pada poin g merupakanfileasli (format excell
97-2003).
8. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas
kependudukan sebagaimana dimaksud dalam poin b dalam bentukhardcopy.
9. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam poin b dikelompokkan
berdasarkan wilayah desa.
10.Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada
poin b dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
a.Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap
salinan kepada KPU Kabupaten Lampung Timur;
b.KPU Kabupaten Lampung Timur menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan
kepada PPS melalui PPK;
c.1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh
pengesahan KPU Kabupaten Lampung Timur dengan membubuhkan paraf
dan cap basah.
11.Penyerahan dokumen dukungan dilakukan oleh Pasangan Calon Perseorangan
yang dimulai pada tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 15 Juni 2015, dibuka
pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB, bertempat di Aula
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur di Jl. Sampurna
Jaya No.3, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung
Timur.
12.Dalam hal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan belum
memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, KPU Kabupaten Lampung Timur
mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan
dokumen dukungan.
BAB III
PENELITIAN PERSYARATAN DOKUMEN DUKUNGANPASANGAN CALON PERSEORANGAN
Pasal 1
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
10/23
1.Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri
dari :
a.penelitian administrasi;
b.penelitian faktual.
2.Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebaran bagi calon
perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah71.890(Tujuh puluh
satu ribu delapan ratus sembilan puluh)jiwa penduduk yang telah memenuhi
syarat sebagai pemilih dan tersebar paling rendah di13(tiga belas)kecamatan di
Kabupaten Lampung Timur.
Pasal 2
Penelitian Persyaratan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
di Tingkatan KPU Kabupaten Lampung Timur
1.KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan penelitian administrasi terhadap
dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara :
b.melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran
yang terdapat dalamsoftcopyformulir Model B.1-KWK Perseorangan;
c.melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan
persebaran yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy dengan
menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
d.Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara
softcopydanhardcopy, KPU Kabupaten Lampung Timur menyusun berita
acara dan tanda terima.
e.Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara
softcopydanhardcopy, KPU Kabupaten Lampung Timur menyusun berita
acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk
diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
f. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan
persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU
Kabupaten Lampung Timur menerbitkan keputusan penetapan Pasangan
Calon tidak memenuhi syarat.
b.Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses
penelitian administrasi dokumen dukungan.
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
11/23
2.KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan penelitian terhadap dugaan
dukungan ganda terhadap Pasangan Calon perseorangan.
3.Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi apabila:
a.1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan
Calon; atau
b.1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
Pasangan Calon perseorangan.
4.Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf
a, PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual.
5.Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf
b, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
6.KPU Kabupaten Lampung Timur menyusun berita acara hasil penelitian dugaan
dukungan ganda.
7.Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten menyampaikan salinan
berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada:
a.Pasangan Calon perseorangan; dan
b.PPS melalui PPK.
8.Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Lampung Timur
menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan hasil
penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
9.Sejak KPU Kabupaten Lampung Timur menyampaikan dokumen dukungan
kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pendukung Pasangan Calon
tidak dapat menarik kembali dukungannya.
Pasal 3
Penelitian Persyaratan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
di Tingkatan PPS Kabupaten Lampung Timur
Bagian Kesatu
Penelitian Administrasi
1.PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas)
hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8).
2.Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
12/23
a.penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK
Perseorangan;
b.penelitian kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada
formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas
kependudukan;
c.penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
d.penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
e.penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
f. penelitian Identitas Lain untuk memastikan pemenuhan syarat usia
pendukung dan/atau status perkawinan.
3.Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas
materai oleh Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak
menggugurkan dukungan.
4.Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK
Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi
syarat.
5.Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dukungan tersebut dicoret dan
dinyatakan tidak memenuhi syarat.
6.Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan
fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7.Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan
dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon
perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut
sesuai dengan desa.
8.Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan
dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9.PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dengan menggunakan formulir Model BA.3.1-KWK
Perseorangan.
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
13/23
10.Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
a.1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
b.1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan
setiap Pasangan Calon;
c.1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
d.1 (satu) rangkap untuk PPL;
e.1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
Bagian Kedua
Penelitian Faktual
1.Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Bagian Kesatu ayat (2), PPS melakukan penelitian faktual.
2.Penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Bagian Kesatu
ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan
Calon perseorangan.
3.Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti
dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
4.PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal
pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk
mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada
Pasangan Calon.
5.Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang
bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
6.Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung
mengisi formulir Model B.3 KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar
dukungan.
7.Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang
bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan,
dukungannya tetap dinyatakan sah.
8.Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan
Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
14/23
9.Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat
tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom
keterangan.
10.Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta
pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
11.Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu)
Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya
terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda
tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama
pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak
didukung.
12.PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib meminta kepala desa setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-
KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa di atas tanda tangan.
13.PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan
penelitian faktual dengan menggunakan buku kendali pendataan bagi
pendukung yang telah diteliti secara faktual, baik bagi pendukung yang
menyatakan mendukung, tidak mendukung, tidak dapat ditemui, atau
pendukung yang tidak sesuai data identitas kependudukannya dengan formulir
dokumen dukungan.(format buku terlampir)
14.Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam ayat
(9), PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan
Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon melalui surat tertulis
berkepala surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan ditandatangani Ketua PPS
masing-masing, dengan lampiran daftar nama pendukung bakal calon pasangan
perseorangan yang tidak dapat ditemui, dan ditembuskan kepada PPK dan KPU
Kabupaten Lampung Timur untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan
meneliti kebenaran dukungan (format surat terlampir).
15.Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak
dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (14),
PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.
16.Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang
langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas
akhir penelitian faktual, dengan terlebih dahulu PPS berkoordinasi dengan
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
15/23
Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon melalui surat tertulis
berkepala surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan ditandatangani Ketua PPS
masing-masing, dengan lampiran daftar nama pendukung bakal calon pasangan
perseorangan yang tidak hadir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (15), dan
ditembuskan kepada PPK dan KPU Kabupaten Lampung Timur (format surat
terlampir).
17.Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (16), dukungan Pasangan Calon yang
bersangkutan dinyatakan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama
pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
18.PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual ke dalam formulir Model BA.3.2-
KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
19.Berita acara hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dibuat
dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
a.1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
b.1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan
setiap Pasangan Calon;
c.1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
d.1 (satu) rangkap untuk PPL;
e.1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
BAB IV
REKAPITULASI HASIL PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN PERSEORANGAN
Pasal 4
Rekapitulasi Hasil Penelitian Dukungan Pasangan Perseorangan
di Tingkatan PPK Kabupaten Lampung Timur
1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian
administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah
menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Bagian
Satu ayat (19) huruf b.
2.Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
b. Panwas Kecamatan; dan
c. PPS.
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
16/23
3.Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat
mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK
melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK
Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat
menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.4.1-
KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
7.Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat dalam
rangkap 4 (empat), yaitu:
a.1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
b.1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
c.1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
d.1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
Pasal 5
Rekapitulasi Hasil Penelitian Dukungan Pasangan Perseorangan
di Tingkatan KPU Kabupaten Lampung Timur
1.KPU Kabupaten Lampung Timur melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi
dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah
kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b.
2.Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
a.Pasangan Calon atau tim penghubung;
b.Panwas Kabupaten/Kota; dan
c.PPK.
3.Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten/Kota dapat
mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4.Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU
Kabupaten Lampung Timur melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir
Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
17/23
5.Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat
menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.5.1-
KWK Perseorangan.
6.Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.
7.Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam
rangkap 3 (tiga), yaitu:
a.1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
b.1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/Kota;
c.1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur
Kasubbag Hukum
Wynda Titra Agustina
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dto
ANDRI OKTAVIA
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR .../Kpts/KPU.Kab.008-435605/2015
TENTANG PEDOMAN PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015
1.Format Surat Pemberitahuan PPS Kepada Pihak Bakal Pasangan Calon
Perseorangan untuk mengumpulkan pendukung
KOP PPS
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
18/23
(nama wilayah kerja PPS), 2015
Nomor : ...................................................
Lampiran : 1 berkasPerihal : Pemberitahuan
Kepada Yth.
Pasangan Calon dan/atautim penghubung Pasangan Calon*
Di
Desa ..................................
Dasar : 1.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015;2.Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan,
Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau
Walikota dan Wakil Walikota;
3.Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung
Timur Nomor 09/ Kpts/KPU.Kab.008-435605/2015 Tahun2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor
05/Kpts/KPU.Kab.008-435605/2015 Tentang Tahapan,
Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015.
Bersama ini Kami sampaikan Nama-nama Hasil Penelitian Faktual
Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur tahun 2015 dari PPS
Desa ................... yang tidak dapat ditemui (daftar nama terlampir).
Diharap Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon* dapat
menghadirkan nama-nama dalam daftar terlampir, di tempat yang
ditentukan oleh Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon*
dan pada tanggal yang ditentukan oleh Pasangan Calon dan/atau tim
penghubung Pasangan Calon*, masa tanggal antara tanggal....................s/d
tanggal......................**
Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon agar dapat segera
ditanggapi, untuk dilakukan pencocokkan dan penelitian kebenaran
dukungan.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Ketua,
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
19/23
(tanda tangan dan cap basah)
(NAMA KETUA PPS)
Disampaikan Kepada Yang Terhormat :
1.Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur.
2. Ketua PPK Kecamatan.....................
3.Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Desa......................
Keterangan:
* Pilih Salah Satu
** Diisi dengan tanggal sesuai kondisi masing-masing PPS.
2.Format Tabel Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon yang Tidak Dapat
Ditemui
Lampiran surat
Tanggal :
Nomor : ........................................................Perihal : Pemberitahuan
NO NAMA NIK
JENIS
KELAMI
N
ALAMATRT/
RWTTL/UMUR
BELUM/SUDAH/
PERNAH KAWIN
(B/S/P)
1 2 3 4 5 6 7 8
Ketua,
(tanda tangan dan cap basah)
(NAMA KETUA PPS)
3.Format Surat Pemberitahuan PPS Kepada Pihak Bakal Pasangan Calon
Perseorangan untuk menghadirkan pendukung ke PPS
KOP PPS
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
20/23
(nama wilayah kerja PPS), 2015
Nomor : ...................................................
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pemberitahuan
Kepada Yth.
Pasangan Calon dan/atau
tim penghubung Pasangan Calon*
Di
Desa ..................................
Dasar : 1.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015;
2.Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan,
Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau
Walikota dan Wakil Walikota;
3.Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
4.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung
Timur Nomor 09/ Kpts/KPU.Kab.008-435605/2015 Tahun
2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor
05/Kpts/KPU.Kab.008-435605/2015 Tentang Tahapan,
Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015.
Bersama ini Kami sampaikan Nama-nama Hasil Penelitian Faktual
Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur tahun 2015 dari PPS
Desa ................... yang tidak dapat dikumpulkan untuk dilakukan penelitian
faktual pada tanggal ...................... yang lalu. (daftar nama terlampir)
Diharap Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon* dapat
menghadirkan nama-nama dalam daftar terlampir ke PPS pada
tanggal....................s/d tanggal......................**
Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon agar dapat segera
ditanggapi, untuk dilakukan pencocokkan dan penelitian kebenaran
dukungan.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Ketua,
(tanda tangan dan cap basah)
(NAMA KETUA PPS)
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
21/23
Disampaikan Kepada Yang Terhormat :
1.Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur.
2.Ketua PPK Kecamatan.....................
3.Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Desa......................
Keterangan:
* Pilih Salah Satu
** Diisi dengan tanggal sesuai kondisi masing-masing PPS.
4.Format Tabel Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon untuk dihadirkan ke
PPS
Lampiran surat
Tanggal :
Nomor : ........................................................
Perihal : Pemberitahuan
NO NAMA NIK
JENIS
KELAMIN
ALAMAT
RT/
RW TTL/UMUR
BELUM/SUDAH/
PERNAH KAWIN(B/S/P)
1 2 3 4 5 6 7 8
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dto
ANDRI OKTAVIA
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur
Kasubbag Hukum
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
22/23
Wynda Titra Agustina
7/23/2019 Format Juknis Ver. Perseorangan
23/23
BUKU KENDALI
No Hari/TanggalNama yang
diferifikasi
Alamat Tanda Tangan Keterangan
1
2
3
dst
Ketua,
(tanda tangan dan cap basah)
(NAMA KETUA PPS)