Post on 04-May-2018
Edisi 80 AGUSTUS 2017
Cover: Aditya Ardianto
Daftar Isi
DITERBITKAN OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROVINSI JAWA TIMUR :JL. A. YANI 242-244 SURABAYA, 60235 TELEPON : (031)-8294608, FAKS : (031)-8294517; EMAIL : potensi@jatimprov.go.idWEBSITE : www.jatimprov.go.id http://kominfo.jatimprov.go.id
DIGITAL MAGAZINE : potensi.kominfo.jatimprov.go.id
PENGARAH: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
PENANGGUNG JAWAB:Kabid Informasi Publik
PELAKSANA HARIAN/PEMIMPIN REDAKSI: Kasi Pengelolaan Informasi Publik
REDAKTUR PELAKSANA:Siti Saadah Hafidz
SEKRETARIS REDAKSI:Rini Sulistiyowati
TIM REDAKSI:Afrizal, Muhadjir, Rijal, Herlambang Erwin, Lukman, Panca, Aris, Naryo
FOTOGRAFER :Henry, Sugeng, Busan, Pono, Reni, Prima
LAYOUT:Audi
TIM AHLI : Zainal Arifin Emka
SUSUNAN REDAKSI
Seorang anak bermain layang-layangdi hamparan ladang Garam
4 GUBERNURAN :Jatim Raih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik
GUBERNURAN :Jatim Ramah
Perempuan dan Anak
PARAHITA :Perpustakaan Jadi Pusat Sarana Belajar
LAPORAN UTAMA :Kemarau Basah,Garam Langka
LOH JINAWI :Jatim Dukung Pemerintah PusatBenahi Industri Garam
PARAHITA :Jatim Raih APE Ke 10 Kalinya
HIJAU :Limbah OrganikJadi pakan Ikan
OPINI :Jembatan Merah,
Sampai Kapan Dibebani?l
SPORTIVITAS :Atlet Balap Sepeda Ja-
tim Sukses Raih Medali SEA Games 2017
PARAHITA :Dukungan Ulama Juga Tentukan Suksesnya Imunisasi MR
LOH JINAWI :Jatim Provinsi
Pertama Kelola Pelabuhan
68
16
1412
18
20
34
RAGAM DAERAH :Menilik Smart Kampung Banyuwangi
30
TECHNO :Pemerintah Siapkan Rujukan Tarif
36
24
28
INOVASI :AISITS Antisipasi Kecelakaan Kapal
26
2 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
KRONIKKOMINFO :Workshop E-Commerceuntuk UMKM
22
JAGAD PEREMPUAN :PKK Garap Jatim Sehat
38PLESIR :Pulau Lusi Digarap Jadi Obyek Wisata
40
RedaksiKabar
Mengasinkan Kembali Garam Lokal
BEBERAPA hari terakhir kita dihebohkan dengan keputusan Pemerintah membuka impor garam untuk mengatasi ke-langkaan garam yang terjadi di tanah air khususnya untuk kebutuhan garam industri. Keputusan pemerintah ini tentu menjadi tanya besar bagi banyak kalangan, mengapa negara dengan garis pantai terpanjang di dunia ini masih mengim-por garam?
Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, keputusan tersebut karena tahun ini terjadi musim penghujan yang sangat panjang sehingga produksi garam dalam negeri menurun. Selain itu karena Dirut PT Garam tersangkut kasus dugaan penyalahgunaan izin impor garam sehingga suplai garam dalam negeri agak tersendat kemudian berimbas langkanya garam di beberapa daerah sehingga harganya pun naik.
Namun kasus kelangkaan garam dalam negeri bukan hanya terjadi kali ini. Kecilnya harga pembelian garam produksi petani garam juga menjadi persoalan. Hal ini pernah juga disampaikan Menteri Susi, penyebab lainnya adalah Pemerintah kesulitan menghadapi importir nakal yang megimpor garam saat petani sedang panen. Akibatnya, harga jual garam di tingkat petani menjadi sangat rendah. Hal ini membuat garam impor industri merembes ke pasar dan memukul harga garam produksi petani. untuk mengatasi itu, beberapa kalangan menilai produksi garam dalam negeri potensial mampu memenuhi kualifikasi industri apabila proses dan teknologi yang dimiliki petani lokal bisa dikembangkan.
Tahun ini pemerintah optimistis memasang target produksi garam rakyat 3,2 juta ton. Saat dimintai keterangan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi berujar bahwa target tahun ini sesungguhnya sudah lebih rendah dari tahun lalu yang dipatok 3,6 juta ton. Target produksi tahun ini dipasang setelah pemerintah melakukan audit kembali lahan tambak garam rakyat. Dari hasil pemeriksaan itu, tambak garam yang tadinya dilaporkan 29.000 ha, kini menjadi 24.000 ha. Tahun 2016 memang ada yang berubah dari tambak garam menjadi tambak yang lain.
Pemerintah tahun ini akan mengembangkan Pusat Usaha Garam Rakyat (Pugar) di 15 kota setelah tahun lalu melak-sanakannya di 14 kota dengan membangun 10.385 m jalan produksi dan menyalurkan 489.040,9 m2 geomembran. KKP juga akan membangun enam lagi gudang garam berkapasitas masing-masing 2.000 ton dengan anggaran Rp 1,8 miliar - Rp 2 miliar per gudang. Gudang untuk mendukung program resi gudang itu akan dibangun di Rembang, Brebes, Sampang, Demak, Tuban, dan Kupang.
Untuk menyelesaikan permasalahan garam secara nasional, Pemerintah dinilai perlu membenahi sektor hulu dan hilir. Dari keseluruhan area produksi garam lokal di Indonesia, diperkirakan mampu memenuhi target kebutuhan garam di dalam negeri, baik untuk konsumsi maupun industri. Target ini dapat dicapai dengan memperbaiki data produksi dan mendorong industrialisasi garam. Pemerintah harus mendorong PT Garam berperan menyerap garam produksi petam-bak lokal, lalu menjual garam lokal kepada industri pengolahan garam yang menggunakan teknologi tinggi, yang sangat mungkin lebih canggih daripada geomembran. Semua demi meningkatkan kualitas produksi garam lokal.
Namun untuk mencapai target tersebut, ada satu kunci. Yaitu, para petani garam harus mendapatkan political will yang memadai dari pemerintah. Pemerintah perlu melakukan agregasi secara serius dalam produksi garam lokal. Yakni dengan mengolaborasi antara teknologi, penyediaan modal kepada petani garam, dan pengendalian impor. Pemerintah juga tak perlu gentar dengan sebutan “rakyat ingin gratisan”. Karena mengelola dan memfasilitasi segala urusan rakyat memang sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.
Diperlukan peran negara secara sungguh-sungguh untuk mengembalikan normalnya produksi garam lokal. Agar ga-ram tak jadi hambar, agar kita tak melulu impor. Karena bagaimana pun, garam adalah sumberdaya milik rakyat. Segala pengelolaan kemanfaatan dari sumberdaya tersebut, harus dikembalikan untuk sebaik-baik kepentingan rakyat.
PARAHITA :Jatim Raih APE Ke 10 Kalinya
3 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
4 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
Sedangkan inovasi MR SAHDU yang digagas UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah inovasi manajemen risiko, sanggahan dan pengaduan dalam proyek pengadaan barang/jasa yang dipusatkan di UPT P2BJ.
Inovasi ini menggunakan metode dan pendekatan baru dalam menangani keluhan pelanggan. Dengan menggunakan teknologi, segala keluhan, sanggahan dan aduan didistribusikan dalam satu hari kerja dan dijawab maksimal tiga hari kerja sesuai peraturan perundangan.
Untuk inovasi PLANET KAKAO digagas oleh Dinas Perkebunan Jatim. Ide ini bermula dari terjadinya penurunan produksi kakao
Jatim Raih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik
GUBERNURAN
P rovinsi Jawa Timur kembali meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tingkat Nasional.
Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK), Puan Maharani, saat membuka Pekan Kerja Nyata (PKN) Revolusi Mental di Stadion Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (25/8).
Ada tiga program inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemprov Jatim masuk dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Ketiga inovasi tersebut adalah layanan WARAS (Wisata Arsip Untuk Anak Sekolah), MR SAHDU (Manajemen Risiko Sanggahan dan Pengaduan) Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta PLANET KAKAO:
Pengelolaan dan Edukasi Terpadu Kakao Melalui Kebun Rakyat Demi Indonesia Daulat Cokelat.
Ketiga inovasi ini menjadi bagian dari 40 terbaik dari total 3.054 inovasi pelayanan publik baik dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah maupun BUMN/BUMD yang dikompetisikan.
Layanan WARAS, merupakan inovasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi (BaperPusip) Jatim. Inovasi layanan wisata arsip ini diperuntukkan bagi pelajar sekolah dari tingkat SD hingga SMA sederajat. Melalui inovasi ini, Baperpusip ingin mengenalkan dunia kearsipan bagi pelajar yang dikemas dalam aspek edukatif, inspiratif dan kreatif. Layanan ini baru pertama kali dan pertama di Indonesia.
5 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
plementasi EVB dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyuwangi, Kabupaten Sampang melalui inovasi SELEMPANG MERA (Selamatkan Pasien Pasung Melalui Tim Samurai ODGJ) dari UPTD Puskesmas Omben Sampang. Kabupaten Pamekasan melalui inovasi SIGAP SRATUS 369 PLUS (Aksi Tanggap Pada Sapi Madura Bunting dan Partus) dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pamekasan, serta Kota Surabaya melalui Inovasi 112 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
Menko PMK, Puan Maharani, mengatakan, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah diminta untuk menjalankan program yang berorientasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah harus mendorong peningkatan pelayanan publik yang simpatik, ramah, tepat prosedur, tepat waktu dan memuaskan rakyat.
Turut hadir dalam acara ini Menteri Dalam Negeri, Menkopolhukam, Menko Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Kehutanan, dan Menpan RB. Serta 11 Gubernur dari 34 provinsi dan 55 bupati/walikota dari seluruh Indonesia. (red)
GUBERNURAN
Jatim Raih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik
Gubernur Jawa Timur
Soekarwo
Saya berharap inovasi-inovasi
terus dibuat agar masyarakat
merasakan kehadiran pemerintah dalam
kehidupan sehari-harinya
perkebunan besar Jatim, dari 32 ribu ton menjadi 15 ribu ton. Untuk mengembalikan tingkat produksi kakao, dilakukan alih teknologi dari perkebunan besar kepada perkebunan rakyat secara terpadu mulai budidaya hingga produk hilir.
Program ini dilakukan secara besarbesaran sejak tahun 2011. Setiap tahunnya dikembangkan kakao seluas 5 ribu hektar. Hasilnya, saat ini produksi kakao sudah melampaui angka 32 ribu ton. Berkat inovasi Planet Kakao, kini perkebunan bisa menghasilkan kakao sebanyak 36 ribu ton.
ApresiasiGubernur Soekarwo menya
takan terimakasihnya kepada para pimpinan dan jajaran Pemprov Jatim yang senantiasa berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Penghargaan ini menjadi semangat dan motivasi untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Saya berharap inovasiinovasi terus dibuat agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehariharinya,” katanya.
Selain Pemprov Jatim, beberapa kab/kota juga menerima penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Antara lain, Kabupaten Banyuwangi melalui inovasi Im
6 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
JatimRamah Perempuan dan Anak
P
GUBERNURAN
embangunan pengarusutaman gender (PUG) di Jawa Timur benarbenar dilakukan secara
serius. Berkat keseriusan itu, Jawa Timur berhasil meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari pemerintah pusat. Ini untuk yang ke 10. Hal ini menjadi bukti bahwa provinsi ini sangat ramah terhadap perempuan dan anak.
“Jatim adalah provinsi yang rajin mendapat penghargaan, khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sudah 10 kali provinsi mendapat penghargaan APE, bahkan dua di antaranya mendapat kategori tertinggi, yakni APE Kategori Mentor,” ujar Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul –sapaan akrabnya saat Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Tahun 2017 bertema “Sinergi untuk Perubahan” di Hotel Vasa Surabaya, Senin (28/8).
Gus Ipul, mengatakan, penghargaan APE kategori Mentor merupakan yang tertinggi dari seluruh kategori. Penghargaan itu diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan berbagai inovasi yang menjadi inspirasi dalam program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara berkesinambungan melalui pengintegrasian isu gender, perlindungan perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.
“Penghargaan ini merupakan bukti komitmen Bapak Gubernur serta peran seluruh elemen masyarakat dan bupati/walikota seJatim di bidang PUG, khususnya untuk mengatasi permasalahan three ends, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi,” katanya.
Keberhasilan Jatim meraih penghargaan APE didukung pula oleh suksesnya 27 kabupaten/kota di Jatim yang menerima penghargaan kabupaten/kota layak anak (KLA) atas komitmen kepala daerah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam berbagai tingkatan, yakni pratama, madya, nindya dan utama, tahun 2017.
7 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
puan dan anak itu harus dijaga dan dilindungi.
“Dengan adanya UndangUndang terbaru terkait perlindungan perempuan dan anak, yakni UU No 17 Tahun 2016, akan membuat pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak jera. Sanksinya berat, salah satunya barang siapa melakukan kejahatan seksual terhadap anakanak, bisa dikenai pidana seumur hidup, hukuman mati, hukuman suntik kebiri, dan dipasang chip di tubuhnya,” katanya.
Inovasi PPPADeputi Bidang Partisipasi
Masyarakat, Agustina Erni, mengatakan, PUSPA menjadi ajang untuk berbagi inspirasi dan menciptakan inovasi untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Karena itu, dalam ajang ini panitia mengundang lebih dari 300 peserta dari berbagai elemen.
Antara lain, dari ormas sebanyak 104 orang, Perguruan Tinggi (17 orang), lembaga profesi (30 orang), media (27 orang), dunia usaha (8 orang), Dinas PPPA Provinsi (50 orang), serta wakil Forkomnas (22 orang). Terdapat 4 sesi dalam temu nasional ini, yakni sesi inspirasi, field trip pasar ide, dan sesi konferensi.
“Sesi inspirasi adalah sesi berbagi pengalaman tentang keberhasilan peserta dalam membangun PPPA di wilayahnya. Pada sesi fieldtrip peserta akan melihat praktikpraktik cerdas PPPA di Kota Surabaya. Sesi pasar ide adalah sesi dialog. Di sini peserta menjual ideide kreatif mereka. Akan diambil enam ide terbaik yang akan dipresentasikan di sesi konferensi.
Temu nasional ini dihadiri perwakilan dari Bappenas, Kepala BPPKB Jatim, Lies Idawati, Kadin BPPH Provinsi seIndonesia dari 34 provinsi. (sti)
GUBERNURAN
Jatim adalah provinsi yang rajin mendapat penghargaan,
khususnya terkait pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak. Sudah 10 kali provinsi mendapat penghargaan APE, bahkan
dua di antaranya mendapat kategori tertinggi, yakni
APE Kategori Mentor
Wakil Gubernur Jawa Timur
Saifullah Yusuf
Di Atas NasionalKeseriusan Pemprov Jatim di
bidang PUG dituangkan melalui Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJM 20142019 Prov Jatim yang salah satu visi misinya pada strategi pembangunan PUG dan Indeks Kinerja Utama (IKU). Kinerja gender Jatim berada di atas nasional.
“Indeks Pembangunan Gender atau IPG Jatim 2016 mencapai 91,07, sedangkan IPG nasional 91,03. Jatim merupakan provinsi yang jumlah perempuannya mencapai 19.895.100 atau 50,6% dari jumlah penduduk. Tingginya IPG merupakan bukti bahwa perempuan di Jatim perannya setara dan sama sejahteranya dengan pria,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mengajak seluruh pihak untuk bersamasama melindungi perempuan dan anak, khususnya dari kekerasan, kejahatan seksual, dan perdagangan manusia.
“Saat ini masih banyak kasus kekerasan, kejahatan seksual, dan perdagangan manusia yang dialami perempupan dan anak. Untuk mengatasinya, kami membutuhkan bantuan seluruh pihak karena kami tidak bisa bekerja sendiri,” katanya.
Yohana mengatakan, pemerintah pusat telah membuat UndangUndang untuk melindungi kaum perempuan dan anak. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa perem
8 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
GARAM LANGKA
LAPORAN UTAMA
Kemarau Basah,
9 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
K
GARAM LANGKA
LAPORAN UTAMA
elangkaan garam yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia termasuk beberapa daerah penghasil garam seperti di Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan
Sumatera, sedikitnya dipicu dua hal yang menjadi penyebab utama.
Sekjen Asosiasi Petani Garam Republik Indonesia (APGRI), Faisol Baidowi mengatakan, kemarau basah berdampak pada seringnya petani gagal panen selama 2016 lalu. Juga beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai tidak akurat mengantisipasi kelangkaan garam, khususnya pada semester pertama 2017. Ini memengaruhi psikologi pasar.
Tahun 2016 lalu, petani juga mengalami gagal panen karena faktor cuaca, saat itu masuk kategori kemarau basah. “Bahkan gagal panen saat itu mencapai 106 ribu ton dalam skala nasional,” katanya.
Kebijakan pemerintah yang tidak akurat juga menjadi penyebab lain. Saat defisit dalam neraca garam tidak memungkinkan produksi dalam negeri, impor garam pun dilakukan.
Tahun 2016, ketetapan impor untuk memenuhi kebutuhan nasional justru sangat tidak akurat. Garam konsumsi yang seharusnya 256 ribu ton, hanya 75 ribu ton atau sekitar 25 persen dari rencana import. “Wajar jika saat ini mengalami kelangkaan garam,” ujarnya.
Menurut dia, seharusnya pemerintah lebih bijak menyikapi berbagai kemungkinan, khususnya dalam persoalan garam. Sayang antisipasi yang seharusnya dilakukan, justru tidak direalisasikan dengan baik. “Bagaimanapun kondisi alam tidak bisa disalahkan, karena itu sudah menjadi kehendak Tuhan,” katanya.
Baca juga: Teknologi Atasi Kelangkaan Garam
Pengendalian ImporDirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelau
tan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti mengatakan, pemerintah terus memperkuat sinergi untuk menanggulangi kelangkaan garam yang terjadi akibat kondisi iklim, dalam upaya memenuhi kebutuhan garam nasional.
Kurangnya persediaan garam terjadi karena petambak di beberapa daerah sentra penghasil garam belum mulai panen. Ini karena adanya anomali iklim. Maka terjadilah kekurangan stok garam nasional.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya termasuk verifikasi lapangan. “KKP telah membentuk tim verifikasi yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait. Tim saat ini sedang berada di lapangan untuk menghitung kebutuhan bahan baku garam konsumsi,”
ujarnya.Hasil verifikasi tim akan ditelaah dan menjadi dasar
penerbitan rekomendasi impor bahan baku garam konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku garam konsumsi tahun 2017.
Saat ini, KKP juga sedang menyusun Peraturan Menteri KP tentang pengendalian impor komoditas pergaraman yang merupakan turunan dari UndangUndang Nomor 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petam bak Garam. Sebelum peraturan ini terbit, KKP akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang mengatur pergaraman agar peraturanperaturan turunan implementasi UU 7/2016 ini selaras.
Tamparan KerasKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Heru
Tjahjono mengatakan, menurunnya produksi garam di Jawa Timur tahun 2016 lalu, menjadi perhatian serius Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur. Tahun 2015 lalu, produksi garam Jatim mencapai 1,1 ton, sedangkan tahun 2016 produksi justru terjun bebas dan hanya mampu memproduksi 98 ribu ton.
Kondisi ini menyebabkan Jatim terpaksa impor garam industri maupun garam konsumsi. Hal ini tentunya menjadi tamparan keras bagi Pemprov Jatim. Padahal, Pulau Madura menjadi ladang besar produksi garam. “Kita telah anggarkan dana Rp 2 miliar untuk meningkatkan produksi garam Jatim, khususnya di Pulau Madura,” katanya.
Lebih lanjut Heru menerangkan, salah satu alasan terbesar buruknya produksi garam di Jatim tahun lalu, adalah anomali cuaca yang didominasi oleh musim penghujan atau kemarau basah. Akibatnya petani garam tidak bisa memproduksi garam hampir sepanjang tahun 2016. (jal)
10 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
TEKNOLOGIAtasi Kelangkaan Garam
LAPORAN UTAMA
S ejumlah inovasi teknologi pada tahun 2017 ini diterapkan untuk mengembalikan Jatim sebagai produsen terbesar garam
nasional. Bahkan tahun 2018 ditargetkan Jatim sudah tidak lagi impor untuk memenuhi kebutuhan garam industri maupun garam konsumsi. Berbagai rekayasa teknologi dilakukan agar petani garam tak tergantung kondisi cuaca.
Seperti dikatakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Heru Tjahjono, inovasi yang dilakukan DKP Jatim di antaranya dengan membuat ruang rekayasa anti hujan maupun geo membran. “Saya menganggap bahwa alasan turunnya jumlah produksi garam
karena disebabkan musim hujan yang berkepanjangan adalah alasan yang basi. Dengan terobosan ini, saya meminta petani melupakan masalah cuaca,” ujarnya.
Berdasarkan data, lahan garam di Jatim mencapai 11.583 ribu hektare, dari total itu sebanyak 8.200 ribu hektare lahan berada di Pulau Madura dan sisanya 3,3 ribu hektare tersebar di 8 kab/kota di Jatim.
Lahanlahan tersebut mampu memproduksi garam sebanyak 1,1 juta ton tahun 2015. Kemudian menurun dratis tinggal 98 ribu ton di tahun 2016 dan ditargetkan pada 2017 naik lagi menjadi 1,2 juta ton.
Untuk meningkatkan produksi
garam, DKPJatim telah menyiapkan tiga inovasi yakni, rumah garam, geomembran, dan Teknologi Ulir Filter (TUF). Ketiga inovasi tersebut dibuat bekerjasama dengan Universitas Trunojoyo (Unijoyo) Bangkalan memungkinkan bagi para petani garam dapat memproduksi garam tanpa bergantung dengan cuaca karena proses produksi akan dilakukan di dalam ruangan sehingga tak akan terganggu hujan.
Ia menambahkan, tahun ini, proyek tersebut masih dalam tahap proses projek contoh dan sosialisasi ke beberapa kelompok petani garam di Jatim. Harapannya, tiga tahun mendatang seluruh petani garam di Jatim yang memiliki lahan dapat menerapkan aplikasi inovasi
11 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
dan ditampung di dalam tandom atau wadah. Lalu dialirkan ke dalam rumah prisma yang sudah dilapisi plastik di bagian atapnya. Sehingga pada teknologi ini, tidak terlalu terpengaruhi oleh faktor cuaca dan petani dapat memproses garam sepanjang tahun.
“Bila selama ini petani dapat memproses garam hanya di tiga bulan saja yakni musim kemarau, maka dengan ini waktu proses yang bisa dilakukan sepanjang tahun, produktivitas petani bisa naik tiga hingga empat kali lipat,” ujar Eliana Widijansih, General Manager PT. Kencana Tiara Gemilang (KTG).
Metode prisma juga dapat menurunkan risiko kontaminasi kotoran dan debu di kristal garam. Air yang menguap ditangkap kembali oleh prisma sehingga dapat dimanfaatkan untuk air minum dan keperluan agrikultur.
Merujuk dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi garam dalam negeri di tahun 2016 yakni 144 ribu ton, sekitar 4.5 persen. Jumlah tersebut dari target sebesar 3,1 juta ton pada luas tambak di 44 kabupaten sebesar 25.830 meter persegi.
Dengan produksi melalui metode prisma, maka bisa didapat angka produksi garam mencapai 25.8 juta ton per tahun, dengan a sumsi penggunaan lahan 30 persen.
Arifin Jami’an, salah seorang petani garam mengatakan, hasil 50 kilogram per prisma per hari, dengan 28 prisma yang sekarang dimiliknya dan asumsi harga garam Rp 2000 maka dalam waktu dua bulan, biaya modal pembuatan prisma sebesar Rp 5 juta sudah kembali. Namun untuk saat ini, harga garam di petani masih berkisar di Rp 400 hingga Rp 500. Dengan teknologi, diharapkan menghasilkan garam dengan kualitas tinggi dan bisa menumbuhkan harga garam. Dampaknya, tentu naiknya pendapatan bagi para petani. (jal)
LAPORAN UTAMA
ini.Saat ini DKP telah memberikan
bantuan dalam bentuk hibah ke16 kelompok petani di sembilan kabupaten dan kota di Jatim. Jumlah dana hibah tersebut mencapai Rp 2 miliar. Harapannya, setelah mengetahui keberhasilan petani yang menerapkan teknologi tersebut, kelompok petani lain mau untuk ikut menerapkannya.
Sentuhan TeknologiKepala Pusat Riset Kelautan,
Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Riyanto Basuki mengatakan, ada tiga teknologi yang dapat dikembangkan di tanah air untuk meningkatkan produktivitas garam.
Permasalahan cuaca, dan teknologi memang selalu membuat garam langka di tanah air. KKP saat ini telah mengenalkan tiga teknologi yang dapat dikembangkan, pertama Teknologi Ulir Filter (TUFred) yang dilakukan proses evaporasi dari air laut atau proses penyinaran matahari dari air laut itu dapat dipercepat dengan teknologi ini.
Keduaadalah penggunaan geomembran, teknologi geomembran gampang digunakan dan murah, produksi garam juga lebih bersih. Teknologi geomembran merupakan sistem produksi garam dengan cara air laut dialirkan ke dalam kolam penampungan terlebih dahulu, lalu dilakukan filterisasi dengan menggunakan alat bantu seperti sapu,”
Ketiga teknologi prisma, penutupan dan perlindungan dengan menggunakan plastik berbentuk prisma, baik itu dari sisi proses air laut menjadi air tua atau air tua menjadi garam itu yang dinamakan teknologi prisma. “Jadi kita pilih mau yang mana petani bersedia yang mana,” terang Riyanto.
Riyanto menjelaskan dari ketiga teknologi itu yang paling mudah digunakan di Indonesia adalah dengan teknologi
geomembran.”Karena lebih gampang digunakan dan tidak terlalu mahal proses produksinya, produksi garam juga bersih karena tidak tercampur lumpur kan, terus kalau mau cepet produksi ya bagusnya teknologi prisma, terlindung dari hujan dan kotoran tapi teknologi Prismanya harga pergilingnya lebih mahal, meskipun garam yang dihasilkan lebih bagus hampir 95 persen kadar garamnya,” pungkasnya.
Keunggulan Wakil Dekan Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Dr. Ir. Guntur, MS mengatakan, sebagai negara maritim yang berlimpah bahan baku garam, seharusnya fenomena kelangkaan garam tidak perlu terjadi. Penerapan teknologi diharapkan menjadi solusi atas masalah garam langka akibat iklim kemarau basah yang melanda Indonesia akhirakhir ini.
Melaluiprogram doktor bekerja sama dengan PT. Kencana Tiara Gemilang (KTG), petani tambak di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong, Lamongan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, pihaknya telah membuat teknologi prisma dengan mengadopsi konsep green house. Dengan metode ini, dapat menangkap panas secara maksimal sehingga penguapan air lebih cepat terjadi.
“Konsep ini juga sudah diadopsi di beberapa tempat dengan bantuan berbagai universitas. Kita semua terus bergerak, nanti mana yang paling berhasil itulah yang akan dikenalkan kepada masyarakat,” ujar Guntur.
Rencananya, penelitian ini akan berlangsung selama dua hingga tiga tahun dengan menerjunkan mahasiswa. Tak hanya tentang produksi garam, namun masalah irigasi juga akan menjadi perhatian.
Dikatakannya, salam teknologi prisma, air laut tua dikumpulkan
12 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
LOH JINAWILOH JINAWI
JATIM DUKUNG PEMERINTAH PUSAT
Benahi Industri Garam
emerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik upaya pemerintah pusat untuk melakukan lang
kah progresif dalam rangka meningkatkan produksi garam dalam negeri sekaligus meningkatkan ke sejahteraan para petaninya. Pemerintah pusat berencana membenahi industri garam melalui sistem teknologi yang lebih modern sehingga proses industri lebih efisien dan keuntungan lebih tinggi.
Hal tersebut disampaikan Wakil
Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Panjaitan, di PT. Garam (Persero) Kalianget, Kab. Sumenep, Rabu (30/8).
Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim mengatakan, selain membenahi industri garam, pemerintah pusat juga berupaya untuk menaikkan Harga Pokok Penjualan (HPP) garam di petani. “Ini yang harus disambut baik tidak hanya oleh pemerintah daerah tapi juga
petani garam, asalkan petani gram bisa mengubah mindset pasti keuntungannya akan lebih besar dari sebelumnya,” katanya.
Langkah ini, lanjut Gus Ipul, harus didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan petani. Termasuk usulan dari Menko Maritim untuk membuat koperasi bagi para petani garam. Menurutnya, keberadaan koperasi ini akan memudahkan pemerintah dalam memberi bantuan bagi para petani.
Dalam kesempatan itu Gus Ipul
P
13 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
impor garam dan petani masih men derita, karena Presiden ingin jangan sampai petani garam dirugikan,” kata Luhut.
Luhut mengatakan, pemerintah akan serius menangani masalah garam ini secara professional. Salah satunya dengan menyiapkan infrastruktur untuk industri garam, yakni penyediaan air tua. Manfaat lainnya, air tersebut bisa digunakan untuk mengembangbiakkan ikan bandeng dan artemia. “Nantinya air tua akan disiapkan oleh pemerintah dengan kualitas bagus dengan kadar NaCl di atas 97 persen,” katanya.
Selain itu, Luhut juga meminta agar para petani garam dibuatkan wadah semacam koperasi untuk memudahkan koordinasi dan penyaluran bantuan dari pemerintah. Caranya, membuat koperasi yang beranggotakan petani garam setiap 100 hektar. Langkah ini juga dilakukan untuk menurunkan biaya produksi.
Langkah lainnya, lanjut Luhut, pemerintah sedang melakukan studi yang melibatkan berbagai pihak seperti PT Garam (Persero) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Studi ini salah satunya akan melihat struktur biaya produksi garam. “Kami ingin biaya rendah dan supply demandterpenuhi. Untuk itu produksi harus cukup,” katanya.
Di akhir, Luhut meminta dukungan semua pihak termasuk para petani agar program pemerintah pusat ini berjalan dengan lancar. “Kita harus bekerja satu tim karena semua yang kami lakukan adalah untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Kunjungan Menko Maritim ke Sumenep ini merupakan bagian dari kunkernya selama sehari ke Pulau Madura. Sebelumnya, Menko Luhut dan rombongan berkunjung ke Ponpes Nurul Kholil dan Ponpes Syaikhona Muhammad Kholil di Kab. Bangkalan. (red)
LOH JINAWILOH JINAWI
JATIM DUKUNG PEMERINTAH PUSAT
Benahi Industri Garam
juga mendukung langkah perubahan yang dilakukan oleh jajaran direksi PT. Garam (Persero) untuk memperbaiki industri. “Mari kita berubah, sudah cukup lama kita menunggu masalah garam tanah air bisa swasembada dan yang terpenting petaninya makin sejahtera,” katanya sembari menambahkan bahwa langkah ini konkret dan nyata untuk mewujudkan swasembada garam 2019.
Ditambahkannya, produksi garam di Provinsi Jatim terdapat di beberapa kab/kota seperti Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan dan Kab. Gresik. Serta Kab. Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya dan 4 kabupaten di Pulau Madura. Luas lahan garam di 12 kab/kota tersebut sekitar 11.593,60 hektar dengan produksi sekitar 9.037 ton.
Sementara produksi garam di Jatim pada Tahun 2015 mencapai 1.603.909,44 ton, Tahun 2016 mencapai 123.873,59 ton dan Tahun 2017 sampai minggu ketiga bulan Agustus ini mencapai 9.037,29 ton. Kebutuhan garam konsumsi di Jatim pada tahun 2015
mencapai 149.413,70 ton, Tahun 2016 mencapai 150.289,05 ton dan Tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus mencapai 100.751,21 ton.
Instruksi PresidenSementara itu Menko Maritim,
Luhut B Panjaitan, mengatakan kunjungan kerja ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk membenahi industri garam di Indonesia. “Kami diminta untuk melihat langsung di lapangan kenapa bertahuntahun kita
Ini yang harus disambut baik tidak hanya oleh
pemerintah daerah tapi juga petani garam,
asalkan petani gram bisa mengubah mindset pasti keuntungannya akan lebih
besar dari sebelumnya
Wakil Gubernur Jawa Timur
SAIFULLAH YUSUF
14 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
awa Timur menjadi provinsi pertama dan satusatunya yang memeroleh izin Pemerintah Pusat untuk mengelola
pelabuhan. Ini setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo.
Penandatanganan kerjasama itu dilakukan antara Kementerian Perhubungan dengan PT Delta Artha Bahari Nusantara, BUMD milik Pemprov Jatim, bertempat di Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo, Minggu (20/8). Melalui KSP ini, Pemprov Jatim secara resmi mengelola sepenuhnya Terminal baru Probolinggo.
Dalam sambutannya pada acara penandatangan ini, Pakde Karwo
JATIM PROVINSI PERTAMA Kelola Pelabuhan
J sapaan akrab Gubernur Soekarwo, mengatakan, keberadaan Pelabuhan Baru Probolinggo menekan ongkos transportasi hingga 32 %. Hal itu menguntungkan perusahaanperusahaan yang berada di Probolinggo dan sekitarnya. Kegiatan bongkar muat tidak lagi dilakukan di Surabaya, tapi juga bisa di Probolinggo.
“Pelabuhan ini sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya karena mampu membantu keperluan bongkar muat untuk wilayah PasuruanProbolinggoSitubondoBondowoso dan sekitarnya. Ongkos transportasinya jadi lebih efisien hingga 32%” katanya.
Pada awalnya, lanjut Pakde, Pelabuhan Probolinggo dibangun
dan dikembangkan dengan tujuan sebagai back up system transport akibat bencana lumpur Lapindo. Namun dalam perkembangannya, pelabuhan ini mampu berperan lebih dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi.
Hal itu dibuktikan dengan perkembangan arus bongkar muat barang di pelabuhan Probolinggo yang cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat ratarata kunjungan kapal perbulan pada tahun 2016 sebesar 25 kapal/bulan. Juli 2017, jumlahnya meningkat menjadi 36 kapal/bulan (naik 44%). Sedangkan ratarata volume bongkar muat per bulan pada 2016 sebesar 36.048 T/M3. Kemudian Juli 2017, meningkat 137,70% menjadi 85.686 T/M3.
LOH JINAWI
15 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
Ini yang harus disambut baik tidak
hanya oleh pemerintah daerah tapi juga petani garam, asalkan petani garam bisa mengubah
mindset pasti keuntungan-nya akan lebih besar
dari sebelumnya,
Gubernur Jawa Timur
Soekarwo
Sejumlah perusahaan yang tercatat memanfaatkan pelabuhan ini antara lain PT Cheil Chedang Indonesia, PT Tjiwi Kimia dan industriindustri di daerah Ngoro Mojokerto. Keberadaan pelabuhan baru ini juga sudah bisa melayani berbagai kepentingan ekonomi, seperti pengiriman batu bara, aspal curah, tepung dari NTB dan semen serta pengiriman 1.500 ton beras Bulog ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Bahkan 7 kapal asing pengangkut barang milik perusahaan Chiel Jeddang direct shipping langsung bongkar muat di pelabuhan Probolinggo dengan ratarata 2 kapal/bulan. Ini bukti betapa vitalnya peran pelabuhan Probolinggo,” kata Pakde.
Pelabuhan InternasionalPakde Karwo menegaskan pelabuhan
Probolinggo siap dijadikan pelabuhan internasional. Sebab, pelabuhan ini telah memiliki sertifikat pernyataan pemenuhan keamanan fasilitas pelabuhan yang diterbitkan Kemenhub RI berdasarkan International Code For Security of Ships and Port Facilites (ISPS Code).
Karena itu, ke depan Pelabuhan Probolinggo akan terus dikembangkan. Pemprov Jatim telah mengalokasikan dana melalui APBD senilai lebih dari Rp 300 miliar
untuk membangun infrastruktur pelabuhan. Hingga 2016, total luas lahan pelabuhan telah mencapai 23,12 Ha.
Adapun untuk sisi laut yang dibangun dengan dana APBN telah terbangun 2 dermaga, yaitu dermaga 1 berdimensi 93 m x 18,5 m dengan kedalaman 5 mLWS dan dermaga 2 berdimensi 229 m x 31 m dengan kedalaman 10 mLWS.
“Ke depan, pengembangan yang dilakukan adalah membangun dermaga 3 dengan kedalaman 13 mLWS dan dermaga 4 dengan kedalaman 16 mLWS agar bisa melayani kapal container dan curah dengan kapasitas yang lebih besar” ujar Pakde Karwo. (sti)
Pelabuhan ini sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan
Tanjung Perak di Surabaya karena mampu membantu keperluan bongkar muat untuk wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-
Bondowoso dan sekitarnya. Ongkos transportasinya jadi
lebih efisien hingga 32%
Gubernur Jawa Timur
Soekarwo
LOH JINAWI
16 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
PARAHITA
D inas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur mengajak kepada masyarakat
agar memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Sudjono di ruang kerjanya, Jumat (25/8) mengatakan, perpustakaan bisa menjadi pusat sumber belajar yang sangat baik karena perpustakaan memiliki ribuan koleksi buku dan sekarang ini dilengkapi komputer yang disambungkan dengan internet.
Menurutnya, Perkembangan perpustakaan akhirakhir ini cukup menggembirakan. Dua dekade
yang lalu, jumlah perpustakaan masih sangat terbatas. Perpustakaan umum hanya ada di ibukota provinsi. Kabupaten/kota belum memiliki perpustakaan umum. Saat ini Perpustakaan sudah masuk hingga ke desa/kelurahan.
Jawa Timur saat ini memiliki 27.545 perpustakaan, terdiri dari 3.341 perpustakaan desa, 17.946 perpustakaan sekolah, 305 perpustakaan perguruan tinggi, 4.378 perpustakaan rumah ibadah, 1.046 perpustakaan pondok pesantren dan 529 perpustakaan dinas/instansi.
Kemajuan perpustakaan dapat dilihat dari peningkatan Indeks Minat Baca. Berdasarkan survei
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan UNAIR tahun 2015 adalah 65,25% meningkat menjadi 69,75% pada tahun 2016. Selain itu, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan tahun 2015 adalah 80,33 meningkat menjadi 81.43 tahun 2016.
hal itu merupakan indikasi majunya perpustakaan. Semua ini adalah berkat kerja keras para pendahulu dalam bidang perpustakaan. Mereka bekerja keras memanfaatkan segala potensi dan sumber daya, menggunakan ber bagai pendekatan dan strategi untuk memajukan perpustakaan.
Sekarang ini, pembangunan
PERPUSTAKAAN Jadi Pusat Sarana Belajar
17 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
PARAHITA
Kami mengajak OPD Provinsi Jawa Timur untuk memanfaatkan peluang
ini sehingga program pembangunan yang
dilaksanakan di desa/kelurahan tidak terputus-putus atau berhenti tetapi menjadi berlangsung terus atau berkesinambungan karena terdapat wadah/
rumahnya yaitu perpustakaan desa
Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
Sudjono
perpustakaan mendapat duku ngan banyak pihak baik dari pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan maupun lembaga swadaya masyarakat, mauoun lembaga lainnya.
Dikatakan Sudjono, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya untuk membangun dan mengembangkan perpustakaan sehingga menjadi institusi yang dekat dengan semua kalangan baik dalam dunia pendidikan maupun masyarakat umum.
Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi RI nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 menyebutkan bahwa Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pengadaan bangunan perpustakaan desa, buku/bahan bacaan dan lainlain.
Perpustakaan Desa akan berkembang menjadi sebuah lembaga masyarakat yang bersifat permanen, sehingga dapat dijadikan pusat semua kegiatan masyarakat. “Kami mengajak OPD Provinsi Jawa Timur untuk memanfaatkan peluang ini sehingga program pembangunan yang dilaksanakan di desa/kelurahan tidak terputus
putus atau berhenti tetapi menjadi berlangsung terus atau berkesinambungan karena
terdapat wadah/rumahnya yaitu perpustakaan desa,” katanya.
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Jatim, Titi Asriningwijati, menjelaskan Perpustakaan bertujuan menyedi
akan data dan informasi bagi pemustaka
nya, tanpa memandang dari mana dan bentuk data serta informasi tersebut.
(her)
18 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
embangunan Pengarusutaman Gender (PUG) di Jawa Timur benarbenar dilakukan secara
serius. Berkat keseriusan itu, Jawa Timur berhasil meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari pemerintah pusat untuk ke 10 kalinya. Hal ini menjadi bukti bahwa provinsi ini sangat ramah terhadap perempuan dan anak.
“Jatim adalah provinsi yang rajin mendapat penghargaan, khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sudah 10 kali provinsi mendapat penghargaan APE, bahkan di antaranya mendapat kategori tertinggi, yakni APE Kategori Mentor,” ujar Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul saat
PARAHITA
Jatim Raih APE
KE 10 KALINYA
Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Tahun 2017 bertema “Sinergi untuk Perubahan” di Hotel Vasa Surabaya, Senin (28/8).
Gus Ipul, mengatakan, penghargaan APE kategori Mentor merupakan yang tertinggi dari seluruh kategori yang ada. Penghargaan itu diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan berbagai inovasi yang menjadi inspirasi tentang program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara berkesinambungan melalui pengintegrasian isu gender, perlindungan perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.
“Penghargaan ini merupakan
bukti komitmen Bapak Gubernur serta peran seluruh elemen masyarakat dan bupati/walikota seJatim di bidang PUG, khususnya untuk mengatasi permasalahan three ends, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi,” katanya.
Keberhasilan Jatim meraih penghargaan APE didukung pula oleh suksesnya 27 kabupaten/kota di Jatim yang menerima penghargaan kabupaten/kota layak anak (KLA) atas komitmen kepala daerah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam berbagai tingkatan, yakni pratama, madya, nindya dan utama) pada tahun 2017.
P
19 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
PARAHITA
Di Atas NasionalKeseriusan Pemprov Jatim di
bidang PUG dituangkan melalui Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJM 20142019 Prov Jatim yang salah satu visi misinya pada strategi pembangunan PUG dan Indeks Kinerja Utama (IKU). Keseriusan itu membuahkan hasil yang positif dimana kinerja gender Jatim berada di atas nasional.
“Indeks Pembangunan Gender atau IPG Jatim Tahun 2016 mencapai 91,07, sedangkan IPG nasional 91,03. Jatim merupakan provinsi yang jumlah perempuannya mencapai 19.895.100 atau 50,6% dari jumlah penduduk. Tingginya IPG merupakan bukti bahwa perempuan di Jatim perannya setara dan sama sejahteranya dengan pria,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, mengajak seluruh pihak untuk bersamasama melindungi perempuan dan anak, khususnya dari kekerasan, kejahatan seksual, dan perdagangan manusia.
“Saat ini masih banyak kasus kekerasan, kejahatan seksual, dan perdagangan manusia yang dia
lami perempupan dan anak. Untuk mengatasinya, kami membutuhkan bantuan seluruh pihak karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita lindungi perempuan dan anak” katanya.
Lebih lanjut Yohana mengatakan, pemerintah pusat telah membuat UndangUndang untuk melindungi kaum perempuan dan anak. Hanya saja, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa perempuan dan anak itu harus dijaga dan dilindungi.
“Dengan adanya UndangUndang terbaru terkait perlindungan perempuan dan anak, yakni UU No 17 Tahun 2016 akan membuat pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak jera. Sanksinya berat, salah satunya barang siapa melakukan kejahatan seksual terhadap anakanak maka bisa dikenakan pidana seumur hidup, hukuman mati, hukuman suntik kebiri, dan dipasang chip di tubuhnya,” katanya.
Inovasi PPPADeputi Bidang Partisipasi
Masyarakat, Agustina Erni, mengatakan PUSPA menjadi ajang untuk berbagi inspirasi dan menciptakan
inovasi untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Karena itu, dalam ajang ini panitia mengundang lebih dari 300 peserta dari berbagai elemen.
Antara lain, dari ormas sebanyak 104 orang, Perguruan Tinggi (17 orang), lembaga profesi (30 orang), media (27 orang), dunia usaha (8 orang), Dinas PPPA Provinsi (50 orang), serta wakil Forkomnas (22 orang). Terdapat 4 sesi dalam temu nasional ini, yakni sesi inspirasi, field trip pasar ide, dan sesi konferensi.
“Sesi inspirasi adalah sesi berbagi pengalaman tentang keberhasilan peserta dalam membangun PPPA di wilayahnya, kemudian sesi fieldtrip, para peserta akan berkunjung dan melihat praktekpraktek cerdas PPPA di Kota Surabaya. Lalu sesi pasar ide adalah sesi diaolog dimana peserta bisa menjual ideide kreatif mereka. Kemudian dari ideide itu, akan diambil enam ide terbaik yang akan dipresentasikan di sesi konferensi” pungkasnya.
Temu nasional pada kesempatan itu dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas, Kepala BPPKB Jatim, Lies IDaewati, Kadin BPPH Provinsi seIndonesia dari 34 provinsi. (sti)
20 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
PARAHITA
Dukungan Ulama Juga Tentukan SUKSESNYA IMUNISASI MR
G ubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengatakan, dukungan kiai dan ulama dalam me
nyukseskan imunisasi Measles dan Rubella (MR) di wilayah Madura sangatlah signifikan.
“Kiai dan ulama merupakan garda terdepan yang mendukung pemerintah dalam mewujudkan budaya sehat di masyarakat,” ujarnya saat meninjau langsung pelaksanaan imunisasi MR bersama Ketua TP PKK Prov Jatim, Nina Soekarwo, di SMPN Torjun dan Ponpes Al Ikhsan Kabupaten Sampang, Sabtu (19/8).
Oleh karena itu, Gubernur Soekarwo mengucapkan terima kasih kepada kyai dan ulama yang
telah membantu pemerintah dalam meyakinkan masyarakat akan pentingnya pelaksanaan imunisasi MR di Madura. Hingga tgl 19 Agustus telah tercapai 64%, dan target 100% untuk 13 hari lagi.
Pakde Karwo sapaan akrabnya mengatakan, kegiatan vaksinasi MR ini memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan kesehatan anak Indonesia khususnya Jatim. “Kegiatan ini merupakan investasi besar untuk anakanak kita,” ungkapnya.
Menurutnya, kesuksesan Imunisasi MR harus didukung oleh semua pihak. Jika pelaksanaan kegiatan ini bisa sukses 100%, akan menjadikan Indonesia bebas dari campak dan rubella. Sama halnya
dengan imunisasi cacar yang telah selesai pada 1974, imunisasi polio 2014 dan tetanus 2016.
Saat ini, lanjut Pakde Karwo diperkirakan ada sekitar 8.468.640 bayi dan anak di Jatim yang mengikuti imunisasi MR. Ia pun optimis imunisasi MR bisa dilaksanakan di seluruh Jatim. Di Jatim diharapkan dapat melampaui taget 98 % atau mendekati 100%.
Ajak Kader PKK Sukseskan Imu-nisasi
Ketua TP PKK Prov. Jatim, Nina Soekarwo, mengajak seluruh kader PKK untuk menyukseskan pelaksanaan imunisasi MR hingga akhir September mendatang.
Bude Karwo sapaan akrab
21 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
men dari pemimpin daerah untuk me nyukseskan imunisasi MR. Kami tidak menduga bahwa setiap kabupaten/kota memiliki banyak inovasi dalam mengajak masyarakatnya untuk ikut imunisasi,” ujarnya menjawab pertanyaan media.
Bupati Sampang, Fadhilah Budiono, mengatakan penanganan imunisasi MR yang dilakukan di Sampang sangat terintegrasi karena melibatkan semua unsur terkait. Saat ini, dari 257.350 anak, yang sudah divaksin sekitar 64 persen, hanya dalam waktu 19 hari.
“Kami all out menurunkan seluruh tenaga medis yang ada. Bahkan, kami juga mengajak kiai, ulama, TNIPolri serta memaksimalkan peran puskesmas yang ada,” tegasnya.
Dalam kunjungan kerjanya di Sampang, Pakde dan Bude Karwo didampingi Bupati Sampang Fadhilah Budiono, Kepala Unicef Indonesia Gunilla Ollson, Unicef Perwakilan Jawa Arie Rukmantara, Pimpinan Ponpes Al Iksan Sampang KH. Mahrus Abd. Malik , kemudian menandatangani komitmen Madura mewujudkan Indonesia bebas campak dan rubella (red)
PARAHITA
nya menegaskan, keberhasilan imunisasi MR ini akan memberi dampak terhadap pembentukan generasi emas Indonesia. “Saya ingin mengajak seluruh Kader PKK untuk menyukseskan pelaksanaan imunisasi MR di Madura,” imbuhnya.
Ditambahkannya, PKK bersama Dinas Kesehatan Prov. Jatim melaksanakan pemberian imunisasi di 47.713 Pos yandu, 12.423 Taman Posyandu dan 964 puskesmas dengan target sasaran 8.468.640 anak yang berusia 9 hingga 15 tahun.
Sementara itu, perwakilan UNICEF Arie Rukmantara mengapresiasi pelaksanaan imunisasi MR di Jatim yang telah mencapai progres 50 persen dalam kurun waktu 3 minggu. Padahal masih ada waktu sekitar 1 bulan ke depan untuk
pelaksanaannya.Ia meyakini, dukungan dan
komitmen dari pemimpin daerah berpengaruh signifikan terhadap pola fikir masyarakat untuk hidup sehat. Jatim memiliki keinginan kuat agar pelaksanaan imunisasi MR bisa tercapai 100%.
“Progres 50 persen ini merupakan hasil dukungan dan komit
Kiai dan ulama merupakan garda
terdepan yang mendukung pemerintah
dalam mewujudkan budaya sehat di masyarakat
Gubernur Jawa Timur
Soekarwo
22 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
inas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur menggelar Workshop
Pengenalan ECommerce atau perdagangan elektronik untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Nirmala Dewi, saat membuka workshop di Kantor Dinas Kominfo Jatim, Kamis (24/8) mengatakan, workshop kali ini diikuti 40 pelaku UMKM di wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Jombang.
“Sasaran yang kita tekanan adalah pengenalan perdagangan elektronik,” kata Dewi. Pelaku UMKM, menurut Dewi, akan mendapat pembelajaran tentang cara memanfaatkan teknologi internet untuk memasarkan produkproduk yang selama ini dijual dengan cara
KominfOKronik
D
Workshop E-CommerceUNTUK UMKM
Reni
konvensional. “Penggunaan internet di Indonesia sudah semakin marak, bila kita tidak ikut memanfaatkannya, akan rugi,” ungkapnya.
Dikatakan Dewi, dengan teknologi internet, pedagang tidak harus buka toko di rumah atau di pasar. cukup menjual secara online produk bisa dipasarkan, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Dalam memasarkan produk, UMKM juga harus membangun kepercayaan konsumen dengan cara memberikan pelayanan prima.
“Karena mengandalkan teknologi internet dan pembeli tidak bisa melihat barangnya langsung, maka gambar harus menarik, produk harus sama dengan gambar, waktu pengiriman dan kedatangan barang harus sesuai jadwal yang dijanjikan, sekali konsumen kecewa, maka mereka sulit kembali,” tuturnya.
Selain mendapat pelatihan, pada
kegiatan ini peserta juga bisa mengajukan diri untuk mendapatkan domain gratis dalam Program Sejuta Domain Kementerian Kominfo.
“Domain gratis bisa digunakan untuk satu tahun, Kominfo Jatim akan memberi pendampingan hingga UMKM bisa mengoperasikan,” kata Dewi.
Sementara Ketua Excellent Preneur Indonesia (EPI), Nazma Armadhani, mengaku sangat senang mendapat pelatihan seperti ini. Dengan cara ini diharapkan, anggotanya tidak lagi mengadakan ajang pameran untuk mempromosikan produknya.
“Anggota kami saat ini berjumlah 100 orang, biasanya mereka rebutan untuk ikut pameran, semoga dengan memaksimalkan fungsi internet kita dapat bekerja lebih efisien tenaga, waktu, dan biaya, serta maksimal dalam pemasaran dan pendapatan,” harapnya.(hjr)
23 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
untuk melemahkan salah satunya lewat penyebaran berita hoax yang notabene bisa meresahkan masyarakat.
‘’Salah satunya pemerintah menerbitkan Inpres No 9 Tahun 2015 agar terjadi sinergi, integrasi dan harmonisasi antara pemerintah dengan publik,’’ lanjutnya.
Saat ini setiap Kementerian Lembaga, atau pemerintahan dan Pemda berjalan sendirisendiri saat berkomunikasi dengan publik. Masih belum adanya sinergi, integrasi, dan harmonisasi dalam berkomunikasi dengan publik.
Karena itu, kata Henry, Goverment Public Relation (GPR) atau humas pemerintah wajib menyampaikan informasi lengkap tentang kebijakan pemerintah. Selain itu cermat menangkap berbagai isu berkembang di publik dan memberikan respon tepat. Humas pemerintah harus mampu melakukan kordinasi komunikasi agar semua komponen pemerintah punya informasi cukup. Membantu media dan publik memperoleh informasi benar dan lengkap.(shi)
una membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya, Humas
Pemerintah dituntut meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan informasi. Hal ini dibahas dalam Forum Bakohumas yang digelar di Diskominfo Jatim, Kamis (24/8).
Dalam forum ini, untuk pertama kalinya, komponen pejabat humas, baik dari organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN serta Perguruan Tinggi Negeri yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dipertemukan pasca terbentuknya SOTK yang baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa TImur, Eddy Santoso, mengatakan Kinerja Pemerintah saat ini menjadi sorotan masyarakat, oleh karena itu pengelolaan komunikasi publik dengan dukungan teknologi informasi dan penyebaran informasi baik media sosal, media cetak maupun media elektronik mutlak diperlukan.
KominfOKronik
Reni
G Menurut Eddy, seiring berkembangnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Humas pemerintah juga harus siap mengantisipasi perubahan yang terjadi. Seperti pertukaran informasi yang begitu masif di Media Sosial harus diakui menjadi tantangan terbesar bagi anggota Bakohumas .
“Sudah saatnya Humas Pemerintah ikut mengubah cara Kerjanya,” jelas Eddy.
Sementara itu Staf Ahli Menteri Kominfo RI Bidang Hukum, Henry Subiakto, mengatakan Indonesia adalah Negara besar yang mempunyai kekuatan ekonomi ke 8 dunia dengan PDB lebih dari Rp 1 triliun pada 2030. Indonesia akan menjadi negara ke 5 dengan PDB Rp 5 triliun lebih. Menurutnya, ada kekuatan asing yang ingin selalu mengambil keuntungan, memanfaatkan kekayaan, dan ekonomi Indonesia.
‘’Semakin Indonesia itu tidak mandiri, lemah , maka Asing bisa bermain’’, kata Henry.
Banyak hal yang bisa dilakukan
Forum Bakohumas BAHAS TATA
KELOLA KEHUMASAN
24 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
B
OPINI
eberapa kali kita dikejutkan berita tentang bangunan cagar budaya (BCB) di Surabaya yang punah karena ter
lanjur dibumiratakan oleh pemilik atau penguasanya. Belajar dari kejadiankejadian tersebut, kita jadi miris melihat kelestarian bangunan cagar budaya yang tersisa. Khususnya yang penguasaannya atau pemiliknya bukan pemerintah.
Kini sudah saatnya kita mulai mencermati dan menginventasisasi kembali keberadaan bangunan cagar budaya. Untuk melihat bagaimana kondisi terkini dan upaya pemeliharaan serta proteksi yang perlu dilakukan.
Jembatan Merah adalah salah satu di antaranya. Jembatan ini merupakan monumen yang menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh
Jembatan Merah,
SAMPAI KAPAN DIBEBANI?
Arek Suroboyo dalam mempertahankan kemerdekakan negerinya dari upaya cengkeraman kembali oleh penjajah Belanda.
Peristiwa bersejarah yang melatarbelakangi mencuatnya nama Jembatan Merah adalah saat perlawanan rakyat Surabaya terhadap pasukan sekutu yang dipimpin Inggris untuk mengantarkan Belanda kembali menguasai Surabaya. Klimaksnya adalah saat Brigadir A.W.S Mallaby, pemimpin angkatan bersenjata Inggris sekaligus pemimpin pasukan sekutu tewas terbunuh oleh pejuang arekarek Suroboyo. Peristiwa heroik itu terjadi di Jembatan Merah.
Peristiwa ini memicu kemarahan pasukan sekutu, sehingga mereka kemudian mengeluarkan ultimatum kepada penduduk Surabaya untuk segera meletakkan senjata dan menyerahkan diri sampai batas waktu tanggal 10 November 1945
pukul 06.00. Namun ultimatum sekutu tak mampu menyurutkan nyali Arekarek Suroboyo. Sebaliknya justru semakin memicu semangat mereka dan menjadikan momen perlawanan rakyat. Inilah yang melatarbelakangi tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan dan Surabaya diberi gelar sebagai Kota Pahlawan.
Beban BeratJembatan Merah yang melintasi
Kali Mas, menghubungkan Jl. Rajawali dengan Jl. Kembang Jepun, sampai saat ini masih berfungsi dan mempunyai peran sangat penting mendukung transportasi kota Surabaya. Tidak sedikit truk besar lalu lalang melewatinya setiap jam karena memang fungsinya melayani kawasan niaga Kembang Jepun.
Konon jembatan ini dibangun oleh VOC sejak tahun 1743 kemudian dibangun kembali pada tahun
25 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
OPINI
1890 dan pada saat itu bentuk fisik jembatan berubah khususnya pagar pembatasnya dari kayu diubah menjadi besi 1).. Kalau dihitung berdasarkan awal dibangun, sampai saat ini Jembatan Merah sudah berumur sekitar 273 tahun. Kondisi fisiknya, pagar pembatas kirikanan jembatan yang terbuat dari pelat baja yang mulai keropos.
Secara teknis tentu sebuah ba ngunan yang menahan beban besar mempunyai batas usia hidup yang masih aman untuk digunakan. Berkaitan dengan kondisi kekinian dan masa depan Jembatan Merah ini, tentu yang menjadi pertimbangan utama bukan lagi masih aman digunakan atau tidak, tetapi ada nilai sejarah yang tidak menghendaki kondisi fisiknya berubah apalagi sampai runtuh dan kemudian punah.
Jembatan Merah punya saudara muda yang samasama dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, hanya saja kondisi fisiknya jauh lebih parah. Jembatan Petekan yang dibangun sekitar awal tahun 1900 adalah sebuah jembatan tua salah satu warisan bersejarah sebagai bangunan Cagar Budaya. Jembatan ini terletak di bagian utara Ujung Surabaya yang didesain dapat dibuka dan ditutup. Jembatan dibuka bila ada kapal akan memasuki kali Mas dan melintas di bawahnya dan ditutup kembali pada saat kapal selesai melintas.
Terdapat pemandangan cukup kontras di antara dua jembatan ini. Jembatan Merah walau umurnya lebih tua, namun sampai saat ini masih berfungsi sebagai infrastruktur tranportasi di Surabaya. Sedangkan Jembatan Petekan sudah tidak dapat difungsikan dan sepintas terkesan seperti onggokan besi tua.
Sebagai orang Surabaya dan warga bangsa Indonesia, kita sangat tidak ingin masa depan Jem
batan Merah akan mewarisi nasib Jembatan Petekan yang pernah ambrol dua kali. Mengingat usia yang sudah tidak muda lagi, tentu kemampuan daya dukungnya terhadap beban bergerak di atasnya akan semakin melemah. Sampai kapan “Jembatan Merah” ini akan kita perankan sebagai infrastruktur transportasi?!
Harapan ke depanKelestarian Jembatan Merah,
ibarat berpacu dengan waktu. Faktor usia sangat berpengaruh terhadap daya tahan bangunan ditambah dengan beban bergerak yang diemban setiap harinya juga punya andil terhadap percepatan penurunan daya tahan jembatan.
Oleh karena itu perlu menjadi pertimbangan, sudah saatnya untuk dilakukan penataan secara lebih tepat agar tidak terjadi kepunahan terhadap bangunan cagar budaya akibat kurangnya kepedulian kita. Mungkin sudah saatnya Jembatan Merah ini dibebastugaskan dari fungsi pendukung transportasi dan kemudian benarbenar dimonumenkan sebagai
bangunan peninggalan sejarah. Monumen perjuangan rakyat dan obyek wisata.
Keberadaan Jembatan Merah yang sampai saat ini masih merupakan sarana transportasi vital di Surabaya, tentu tidak mungkin proses peralihannya ke fungsi non trasportasi dilakukan sembarangan, tetapi perlu dipersiapkan secara matang. Khususnya terkait dengan pembangunan jembatan baru yang menggantikan fungsi Jembatan Merah sebagai sarana transportasi. Idealnya posisinya berdampingan dengan Jembatan Merah.
Sebagai BCB bersejarah sekaligus aset nasional Jembatan Merah mempunyai daya tarik kuat untuk dikunjungi dan cukup potensial dikemas menjadi obyek wisata sejarah kota Surabaya. Oleh karena itu penataan wilayahnya dan pola pengelolaannya menjadi sangat penting untuk didesain secara holistik termasuk kemungkinan mengiintegrasikan dengan pengelolaan Taman Jayengrono (JMP) yang sudah semakin cantik.
http://id.wikipedia.org
26 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
INOVASI
AISITS Antisipasi Kecelakaan Kapal
humas ITS
KASUS kecelakaan kapal dan operasional fasilitas laut, seperti bangunan lepas pantai, jalur pipa bawah laut, kabel bawah laut hingga kerusakan terumbu karang akibat lalu lintas kapal semakin marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai kasus insiden laut seperti itu, menginspirasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya meluncurkan hasil riset dan inovasi sistem peringatan dini dan monitoring keselamatan kapal serta instalasi laut yang dinamakan automatic identification system (AISITS).
Menurut Prof Dr Ir Ketut Buda Artana ST., M.Sc selaku wakil Rektor IV ITS, menjelaskan bahwa alat inovasi AISITS merupakan salah satu produk unggulan ITS dari Laboratorium Keandalan dan Keselamatan di Departemen Teknik Sistem Perkapalan. “Produk ini berawal dari kerja sama mengenai operasi keselamatan laut antara ITS dan International Maritime Education and Research CenterKobe University, Jepang, serta beberapa perguruan tinggi dunia lainnya”, ungkapnya.
Di kampus ITS, peralatan AISITS Receiver ini terpasang di Gedung National Ship Design & Engineering Center (NASDEC) atau Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional, ITS. “Utilisasi data AISITS yang dikembangkan ITS dimaksudkan untuk mengoptimalkan monitoring operasional kapal, meningkatkan keselamatan lalu lintas kapal dan operasional fasilitas laut lainnya” jelas Ketut Buda.
“Seperti bangunan lepas pantai, jalur pipa bawah laut, dan kabel bawah laut. AISITS memiliki fasilitas berupa real time monitoring system
pipa gas bawah laut dan platform. Selain itu, inspeksi kapal realtime (AIS for Ship Inspection and Danger Score), monitoring bahan bakar dan emisi, vessel tracking system, dan sistem informasi lalu lintas di pelabuhan”, imbuhnya.
Ketut Buda Artana menambahkan bahwa sistem peringatan dini (early warning system) ini akan memberikan informasi kemungkinan terjadinya bahaya pada pipa gas bawah laut dan anjungan lepas pantai (offshore platform) akibat operasional kapal. Alert system pada produk ini berbasis web dan mobile.
“Tidak hanya itu, inspeksi kapal secara realtime dapat membantu dalam menentukan tingkat prioritas inspeksi terhadap kapal yang akan memasuki pelabuhan (inspection score). Sementara vessel tracking system dapat menampilkan tracking dari kapal berupa garis garis yang menggambarkan
pergerakan dari kapal dalam rentang waktu kapal saat berada di jangkauan peralatan AISITS”, ungkapnya.
“Jadi, informasi ini dapat digunakan untuk menunjang kajian forensik ataupun investigasi apabila terjadi kecelakaan yang melibatkan kapal di laut”, imbuhnya.
Ketut Buda menegaskan bahwa output dari sistem ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, seperti kontraktor minyak dan gas (migas) sebagai pihak yang mengoperasikan fasilitas migas, syahbandar dalam memberikan prioritas terhadap kapalkapal yang akan dilakukan inspeksi. “Bahkan, Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) dan semua pihak terkait industri perkapalan bisa memanfaatkan alat ini untuk mendukung investigasi apabila telah terjadi kecelakaan dan pihak lain yang berkaitan”, ungkapnya.(her)
27 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
INOVASI
AISITS Antisipasi Kecelakaan Kapal
Inovasi FKH UB, TERAPI KUCING OBESITAS
KUCING merupakan salah satu hewan kesayangan yang digemari oleh masyarakat, namun pemilik kucing tidak ingin kucingnya beranak terus menerus. Salah satu cara untuk mencegah pengendalian populasi adalah menggunakan sterilisasi dengan mengangkat organ reproduksi, sehingga kucing tidak akan bereproduksi dan menurunkan penggunaan kolesterol sebagai hormon reproduksi.
Dampak dari sterilisasi adalah kucing menjadi kelebihan berat (obesitas). Kucing yang mende rita obesitas memiliki resiko penyakit komplikasi metabolic seperti penyakit jantung, penyakit gangguan liver, diabetes mellitus, gagal ginjal dan osteoporosis sehingga akan membebani pemilik Kucing. Oleh karena itu Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya melakukan sebuah penelitian
inovasi terapi pada kucing Obesitas melalui terapi Sedot Lemak (Liposuction).
Tim Penelitian yang terdiri atas drh Fajar Shodiq Permata M Biotech, drh Ajeng Aeka N MSc dan drh Dodik Prasetyo Mvet, dibantu dengan sembilan mahasiswa FKH UB tingkat akhir melakukan penelitian pengaruh Sedot Lemak pada Kucing sebagai salah satu inovasi terapi untuk kucing obesitas dengan melihat beberapa parameter kimia darah terkait resiko beberapa penyakit metabolik.
Parameter resiko penyakit jantung melalui pemeriksaan kolesterol, lemak, HDL dan LDL. Parameter resiko penyakit gangguan liver melalui pemeriksaan ALT, ALP, Total Protein, Kadar Bilirubin dan GGT.
Parameter resiko penyakit Diabetes Mellitus seperti Kadar Glukosa, dan Enzim Amylase.
Parameter resiko penyakit ginjal meliputi Kadar Ion Na+, ion K+, BUN, Kreatinin. Parameteri resiko penyakit osteoporosis yaitu Kadar Kalsium dan Fosfor.
Metode Sedot Lemak yang digunakan berupa operasi pada daerah perut kucing dengan kucing dianestesi terlebih dahulu, kemudian lemak daerah perut diambil sebanyak 1% dari berat badan dengan sayatan yang pendek (1 cm). Pengukuran kimia darah dilakukan sebelum operasi sedot lemak, lalu 3 hari pasca operasi dan 10 hari pasca operasi dan 17 hari pasca operasi.
Hasil akhir Penelitian ini mengharapkan bahwa Terapi Sedot Lemak pada Kucing akan mampu menurunkan resiko penyakit komplikasi metabolik akibat obesitas pada Kucing selaku hewan Kesayangan di masyarakat.(Humas UB)
28 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
Jadi Pakan IkanLIMBAH ORGANIK
U
HIJAU
ntuk menurunkan biaya pakan ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
mendorong pemenuhan kebutuhan bahan baku lokal melalui Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari). Selama ini komponen pakan menempati porsi tertinggi dalam budidaya ikan, berkisar hingga setidaknya 60% dari total biaya produksi. Saat ini tengah dilakukan riset penyediaan bahan baku pakan ikan alternatif dari maggot Black Soldier Fly (BSF) yang dihasilkan dari proses biokonversi limbah
Karya Inovatif Riset Dr. Melta Rini Fahmi
organik.Kepala Badan Riset dan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar mengatakan, inovasi riset ini merupakan sumbangan KKP kepada masyarakat, yang telah secara nyata memberi manfaat.
“Kami mendorong seluruh riset yang dilaksanakan di KKP bisa diapli kasikan, memberikan dampak dan perubahan yang baik. Ini menjadi inspirasi dan contoh bagaimana riset langsung menjawab persoalan masyarakat,” ujarnya.
Inovasi ini merupakan hasil riset
Dr. Melta Rini Fahmi – Peneliti Balai Riset Budidaya Ikan Hias yang telah dimulai sejak tahun 2005. Pada awalnya biokonversi dilakukan pada bungkil kelapa sawit. Namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk menghasilkan maggot, menyebabkan naiknya harga bungkil kelapa sawit. Maka tahun 2008 riset biokonversi ini sempat tidak berlanjut.
Namun di sisi lain mahalnya bungkil kelapa sawit justru membawa Melta menjadi akrab dengan limbah organik dari rumah tangga dan restoran yang saat ini menjadi
29 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
HIJAU
bahan baku utama riset biokonversi yang terus dikembangkannya.
Berbeda dengan bungkil kelapa sawit, limbah rumah tangga akan selalu ada, dan proses biokonversi tidak hanya menghasilkan maggot dan pupuk, namun sekaligus menjawab permasalahan sampah di perkotaan.
“Sampah limbah organik tidak akan mengalami kekurangan bahan baku, selama masih ada aktivitas manusia di dunia, bahan baku tersebut akan tetap tersedia,” kata Melta.
Maggot yang dihasilkan akan merombak, mengektrasi serta mengkonvensi nutrien yang masih tersimpan di dalam limbah organik sehingga akan didapatkan nutrien dalam bentuk yang baru, yakni pupuk organik dan maggot yang dimanfaatkan baik sebagai pakan ikan maupun bahan baku pakan ikan. Pada uji coba di Balai Riset Budidaya Ikan Hias, ikan koi yang diberi pakan maggot memijah 4 kali dalam periode yang sama dibanding dengan ikan yang diberi pakan pelet.
Biokonversi menggunakan maggot memiliki keuntungan dapat dilaksanakan dengan investasi yang rendah. Produksi magot tidak membutuhkan air, listrik, bahan kimia, serta dapat menggunakan infrastruktur sederhana.
Selain itu, pemanfaatan maggot ini juga sangat ramah lingkungan karena mampu mendegradasi limbah organik menjadi material nutrisi lainnya. Keuntungan lainnya adalah pengelolaan limbah dengan maggot ini dapat diperluas dalam skala industri seperti pemrosesan tepung maggot.
Tahapan biokonversi limbah dengan larva BSF ini, seperti disampaikan Melta, dapat diterapkan dengan mudah, bahkan telah banyak diaplikasikan oleh masyarakat luas. Telur BSF, yang dapat dipe
roleh di Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok, diletakkan pada limbah organik. Telur tersebut dalam 3 hari akan menjadi larva yang dalam 2 pekan berikutnya akan mengurai limbah yang dapat dipergunakan sebagai pupuk organik.
Melta mencatat 150 gram telur BSF (Rp 8 ribu/gram) dapat mengurai 2 ton limbah organik dalam waktu 2 s.d. 3 pekan. Ini lebih cepat dari proses membuat pupuk kompos secara konvensional yang membutuhkan waktu tidak kurang dari 3 bulan.
Proses biokonversi ini akan menghasilkan 220250 kg maggot dengan harga jual berkisar dari Rp15.00020.000 per kilogram nya, serta 100150 kg pupuk organik dengan harga jual Rp15002000 per kilogram.
Proses biokonversi ini telah diterapkan Pemerintah Kota Depok. Ini turut memberikan kontribusi diperolehnya penghargaan Adipura oleh Kota Depok yang mengaplikasikan program biokonversi dengan menggunakan limbah organik secara massal.
Melta menjelaskan, tahun ini Balai Riset Budidaya Ikan Hias telah menggandeng Pemerintah Kota
Depok untuk bekerjasama dalam program biokonversi secara massal dan sosialisasi menggunakan limbah makanan. Pada proyek contoh akan melibatkan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) serta insectarium, dan membuat tepung serta bahan baku pakan formula.
”Tahun 2018 nanti, program biokonversi akan mengaplikasikan pakan maggot untuk ikan konsumsi maupun ikan hias. Tahun 2019 akan diproduksi dengan melakukan labeling ke berbagai jenis pakan ikan berbasis maggot,” jelas Melta.
Dengan inovasi risetnya ini, 17 Agustus 2017 lalu Melta mendapat penghargaan Satya Lencana Wira Karya – Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya tahun 2009 telah mendapatkan pengakuan paten internasional dari World Intellec-tual Property Organization atas karyanya yang berjudul Production of Live Insect ‘Mini-Larvae’ and Use Thereof for Feeding Aquarium Fish, Alevins of Farm Fish and Pets.
Saat ini Melta sedang dalam proses mendaftarkan invensi ini ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan hak paten. (jal)
30 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
MENILIKSmart Kampung Banyuwangi
KAudi
abupaten Banyuwangi terus mengibakkan sayapnya untuk menjadi Kabupaten termaju.
Beragam prestasi membanggakan telah diraih, salah satunya menjadi daerah percontohan Smart City di Indonesia.
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, bersama jajarannya berusaha terus menciptakan beragam inovasi, utamanya inovasi yang berpotensi menjadi keunggulan daerah setempat. Salah satunya berupa Smart Kampung.
Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur yakni seluas 5,7KM dengan 1,5 juta
penduduk. Di sinilah letak persoalan Kabupaten Banyuwangi. Kendala utama yang dialami Banyuwangi adalah jarak, maka konsep digital society pun diimplementasikan dalam bentuk penggunaan teknologi informasi yang terstruktur dan bertanggung jawab.
Pemerintah kabupaten Banyuwangi berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk di dalamnya memperbaiki pelayanan publik. Jarak tempuh antar daerah di kabupaten yang selama ini memerlukan waktu sekitar 3 jam. Dengan teknologi informasi maka dapat dipangkas hingga menjadi hanya kurang dari setengah jam.
Smart Kampung merupakan program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikankesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.
Terdapat tujuh kriteria Smart Kampung, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan senibudaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua kriteria tersebut diturunkan ke program yang menyentuh kepentingan
31 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
cepat dan nyaman. Adapun pelayanan yang dibuka
di kantor Desa Kaligondo, antara lain pembuatan KTP, akte kelahiran, dan akte kematian yang diproses tanpa harus menunggu lama atau mengurus ke kantor kecamatan. Selain itu, di kantor desa Kaligondo juga bisa mengurus asuransi Badan Penyelengara jaminan Sosial (BPJS) tanpa harus ke kantor BPJS di kota yang jarak tempuhnya hampir 50 km.
Sekretaris Desa Kaligondo, Dartana Cipto, mengatakan biasanya legalisasi pengurusan Kartu keluarga (KK) dan akte membutuhkan waktu cukup lama. Namun kini warga bisa mengurus hanya di kantor desa. Dia mencontohkan, untuk mengurus akte kelahiran, warga cukup membawa KTP, KK, kartu identitas anak dan surat kelahiran dari bidan penolong. Semua data tersebut kemudian di masukkan dalam aplikasi yang terlink dengan Dispenduk. Sesuai SOP pengurusan akte ini hanya 34 hari selesei,” kata Dartana.
RAGAM DAERAH
publik. TIK dijadikan pendorong untuk menjalankan program sesuai tujuh kriteria tersebut.
Sebagai contoh, UMKM di desa diberi pe latihan teknis yang nantinya pemasaran bisa berbasis online. Bahkan saat ini Pemkab Banyuwangi sudah memfasilitasinya dengan membuat situs belanja UMKM banyuwangimall.com. Smart Kampung juga jadi instrumen untuk mempercepat inklusi keuangan alias membuat warga makin melek keuangan yang akan disinergikan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pemberdayaan ekonomi dalam program Smart Kampung menjadikan balai desa sebagai pusat ekonomi produktif yang difasilitasi pelatihan dan pemasarannya oleh pemerintah daerah, seperti batik dan produk olahan pertanian. ”Tentu jenis produknya menyesuaikan potensi lokal masingmasing kam
pung,” ujar dia.Dengan Smart Kampung, di
harapkan warga tak lagi minder karena semua pelayanan berbasis desa bisa menjawab kebutuhan warga. Dengan program ini, warga kampung bisa semakin termotivasi untuk maju. Para pelajar bisa mengakses internet untuk menambah wawasan, untuk UMKM bisa browsing untuk mengetahui tren produk, sedangkan yang bergerak di pertanian bisa akses berbagai problem dan solusi pertanian. Jadi, bolehlah mereka tinggal di kampung, namun mereka dekat dengan dunia.
Smart Kampung Kaligondo Salah satu Smart Kampung di
Banyuwangi adalah Desa Kaligondo Kecamatan Genteng. Desa ini menjadi pemenang smart kampung terbaik di Kabupaten Banyuwangi tahun 2017.
Smart Kampung Desa Kaligondo memadukan pemanfaatan ruang terbuka hijau, fasilitas yang ramah terhadap lansia dan penyandang disabilitas serta membuka pelayanan kepada masyarakat dengan
SMART KAMPUNG MERUPAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA TERINTEGRASI YANG MEMADUKAN ANTARA PENGGUNAAN TIK, KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF, KEGIATAN EKONOMI KREATIF, PENINGKATAN PENDIDIKAN-KESEHA-TAN, DAN UPAYAPENGENTASAN KEMISKINAN.
32 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
Di kantor Desa Kaligondo juga dilengkapi taman perpustakaan berstandar internasional dengan 3000 koleksi buku. Perpustakaan ini dibuka setelah jam sekolah anakanak sekolah dasar. Selain itu dilengkapi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dengkapi cafe untuk anakanak muda Desa Kaligondo. Bumdes ini menjual beragam hasil produk UMKM warga dan sembako. Bahkan biasanya di bulan puasa, Bumdes kaligondo menggelar bazar sembako murah untuk sedikit membantu mahalnya kebutuhan pokok di bulan ramadhan.
“ bahkan Bumdes ini mempunyai Hipam atau himpunan pemakai air minum untuk melayani kebutuhan air minum seluruh desa. Perbulan warga hanya membayar Rp 10.000 untuk pemakaian sepuasnya,” ujarnya.
Desa Inovatif KetapangSelain Desa Kaligondo, smart kampung Banyuwangi juga
ada di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Desa ini dikenal dengan Desa Literasi. Desa Literasi merupakan kolaborasi beberapa komponen yang ada di masyarakat desa. Mereka bersinergi untuk mengembangkan minat dan budaya membaca masyarakat.
“Terdapat tiga tujuan utama dalam Desa Literasi,” kata Slamet Kasihono, Kepala Desa Ketapang, ditemui Potensi, Senin (21/8).
Tujuan pertama, menjadikan membaca kebiasaan masyarakat di berbagai usia, di berbagai tempat. Dilakukan oleh siapapun tanpa dibedakan berdasarkan kategori dan peran sosialnya. Kedua, mengembalikan keluarga memiliki kemampuan sebagai agen pendidikan utama bagi anakanak.
Slamet mengatakan, membangun desa bisa dimulai dari mana saja, namun untuk hasil yang bermutu dan bertahan lama, pemberdayaan harus dimulai dari yang paling men
33 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
RAGAM DAERAH
dasar yaitu dengan membangun sumber daya manusia terutama pada anakanak dalam keluarga.
Dengan begitu, akan muncul tujuan ketiga, kepedulian dan tanggung jawab warga desa, untuk turut serta mengawal pembangunan desa.
Slamet mengatakan, dengan Desa Literasi, memfasilitasi masyarakat terutama pada kelompok pemuda dan usia sekolah, bisa berperan aktif dalam pembangunan daerah.
“Desa Ketapang cocok menjadi Desa Literasi. Kondisi sosio kultural Desa Ketapang, berdekatan dengan berbagai fasilitas umum seperti pelabuhan, stasiun kereta api, sejumlah Industri, dan beberapa hotel atau penginapan,” kata Slamet.
Terdapat sembilan program yang disiapkan untuk mendukung Desa Literasi. Pertama satu RW satu Rumah Baca. Rumah baca menjadi penghubung bagi keluarga, sekolah dan masyarakat. Sedangkan 8 program lainnya, School of Paren-ting (Sekolah Pengasuhan bagi Orangtua), Street Shop (Bazar Amal Barang Layak Pakai untuk Komunitas Tertarget), Panggung Literasi
(Media Aktualisasi Minat dan Bakat Masyarakat), I – Desa (Inkubasi Informasi Ide dan Inovasi Pembangunan Desa), keenam Eco Literasi (Gerakan Kepedulian Lingkungan Alam Pedesaan), ketujuh Sekolah Relawan (Rekruitmen dan Upgrading Relawan Baca), kedelapan Kids Zone (Taman Ramah Anak), terakhir LiterArt (Pendidikan Karakter berbasis Seni dan Budaya).
Desa Ketapang mengandeng Rumah Literasi Banyuwangi (RLB), untuk menjadikan Desa Ketapang
sebagai Desa Literasi. Mereka menggelar lapak baca di pinggir jalan beranama Literasik, yang tujuannya untuk mengkampanyekan membaca dengan asik.
Sebagai salah satu desa inovatif di Banyuwangi, Desa Ketapang juga memiliki server mandiri dan aplikasi data kependudukan yang diberi nama Sistem Manajemen Desa (SIMADE). Dengan aplikasi ini semua data warga tersedia, terkategorisasi dengan rapi, yang kemudian membuat proses pelayanan dokumen warga juga berjalan dengan cepat.
SIMADe juga terintegrasi dengan sistem layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, surat izin menikah, keterangan domisili, surat keterangan pindah, SKCK dan masih banyak lainnya.
Warga yang akan mengurus, cukup menyerahkan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka akan segera tercetak. Selain memiliki sistem administrasi kependudukan, Desa Ketapang ini juga memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang mengelola 9 jenis usaha yang mampu menghasilkan pendapatan bagi desa.(sti)
34 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
nomor BMX, Elga nyaris gagal meraih medali emas karena pasca jatuh. Namun karena motivasi dan semangat Elga yang luar biasa, akhirnya dia mampu membawa Indonesia meraih emas. “Sebelumnya problem jatuh itu jadi sedikit masalah tapi motivasi Elga luar biasa. Selain itu pembalap Jatim lainnya juga berjuang matimatian. Terutama saat bersaing melawan Thailand dan tuan rumah yang menjadi pesaing terberat,” ungkap Sugeng.
Sugeng menambahkan, sejatinya cabor balap sepeda mendapat target lima emas, namun hanya terealisasi satu emas saja. Untuk itu, pihaknya usai ini akan segera memulai kembali latihan. “Sebenarnya hasil SEA Games 2017 ini di BMX maju dan sudah lebih baik tapi kalau keseluruhan ini tidak sesuai target. Untuk itu usai ini harus kembali latihan ekstra lagi dan tidak boleh ditawar,” terangnya. (ris)
E
SPORTIVITAS
ATLET BALAP SEPEDA JATIM
SUKSES RAIH MEDALI SEA GAMES 2017
mpat atlet balap sepeda Jatim, yakni Elga Kharisma, Crismonita Dwi Putri, Nandra Eko
Wahyudi, dan Eko Bayu Nurhidayat berhasil membawa pulang satu medali emas, dua perak, dan dua perunggu pada SEA Games 2017 di Malaysia.
“Lega bisa meraih medali emas ketiga. Ini saya persembahkan buat keluarga, pelatih dan temanteman yang selalu ngasih support saat saya down,” kata Atlet Balap Sepeda yang menyumbangkan satu medali Emas dan Perak, Elga Kharisma di Surabaya, Sabtu (1/9).
Elga mengaku hasil ini merupakan target yang memang ia patok dalam SEA Games 2017. Sebelumnya, ia berhasil meraih medali emas pada SEA Games JakartaPalembang 2011 dan SEA Games Myanmar 2013.
Sebelum bertolak ke Malaysia, Elga mengatakan jika ada sedikit problem yang dihadapinya. Saat
berlatih untuk persiapan SEA Games 2017, dirinya terjatuh dan mengalami cedera dibagian lutut dan pergelangan tangan. Namun untungnya hal itu dapat segera diatasi meskipun saat pertandi ngan, sedikit mengganggu dan nyeri. “Itu kejadian seminggu sebelum berangkat ke Malaysia. Sedikit mengganggu pas tanding tapi keluarga dan pelatih terus ngasih motivasi. Bersyukur bisa meraih medali emas,” ujarnya.
soal pesaing terberat yang ada disana, Elga mengaku tim tuan rumah dan Thailand merupakan dua pesaing paling sulit dikalahkan. Bahkan, Thailand nyaris merebut medali emas pada nomor BMX karena saat finish hampir bersamaan dengan Elga. “Pesaing paling berat Thailand, kalau Malaysia itu juga berat tapi paling berat Thailand. Mereka menang di beberapa nomor lainnya,” jelas Elga.
Sugeng Tri Hartono, Kepala Pelatih BMX menjelaskan jika di
35 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
SPORTIVITAS
HOKI JATIM
SEGERA IKUTI KEJURNAS
K omite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim berharap Fede rasi Hoki Indonesia (FHI)
Jatim segera mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Itu dilakukan agar dapat melaksanakan Pemusatan dan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim IV/100, pada Agustus 2017 ini.
“Tapi itu bisa dilakukan jika dalam kejurnas, hoki Jatim mampu mempersembahkan emas, untuk dapat melaksanakan Puslatda. Jika tidak, akan diundur pada tahun selanjutnya.
Dan jika tidak bisa lagi akan gugur,” ujar Wakil Ketua KONI Jatim, Sucipto, di Surabaya, Rabu (23/8).
Dia menjelaskan, pada pesta olahraga empat tahunan, PON 2020, cabor hoki, masuk dalam Cabang Olahraga (cabor) yang dipertadingkan sehingga setidaknya target yang akan diraih mampu mendulang medali bagi kontingen Jatim.
Sementara itu, Wakil Sekjen FHI, Oktavianus Aqiputra mengharapkan kepada pengurus FHI Jatim yang baru ini harus lebih
bisa merangkul semua pihak, seperti pengurus kota dan kabupaten, serta semua media.
“Semua pihak harus mampu dirangkul, terlebih pada media. Pasalnya kita sangat membutuhkan peran media massa untuk edukasi dan promosi,” jelas Oktavianus.
Selain itu, katanya, pengurus FHI Jatim juga harus mampu bekerja secara sungguhsungguh dan mampu mempersembahkan prestasi untuk dalam di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua, pada 2020 mendatang. (ris)
36 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
Guna Cegah Perang Harga InternetPEMERINTAH SIAPKAN RUJUKAN TARIF
K ementerian Komunikasi dan Informatika tengah menggodok formula rujukan tarif data
internet. Rujukan ini bisa menjadi penengah terjadinya perang tarif antaroperator telekomunikasi. Adanya perang tarif telah membuat kelangsungan industri komunikasi terancam karena persaingan tidak sehat.
Selain itu, adanya rujukan juga bisa menggaransi masyarakat mendapatkan pelayan internet terbaik dengan harga yang terjangkau. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, di Jakarta menjelaskan formulasi ini nantinya akan berbeda dengan peraturan tarif interkoneksi.
“Ini kita bicara data. Data itu
enggak ada interkoneksi. Data itu yang menelepon bayar yang ditelepon bayar. Yang ngirim Whatsapp bayar yang nerima Whatsapp bayar masingmasing. Tidak ada interkoneksi tarif komersial. Yang ada bagaimana mengatur fisikal interkoneksi bagaimana koneksi secara fisik antara operator dan o perator dalam interkoneksi,” katanya seperti dilansir di media indonesia.
Pihak yang nantinya menggodok rujukan dan peraturan itu, kemudian diserahkan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Menkominfo berharap formula tarif data disahkan dalam waktu dekat.
Komisioner BRTI, I Ketut Prihadi Kresna, mengatakan institu sinya
sedang menyusun revisi atau pengganti dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Seluler.
Dalam revisi Permen tersebut, tarif untuk layanan data akan diatur menggunakan formula, bukan berupa angka. Ketut menyebutkan, ada lima materi pokok dalam revisi Permen 9/2008.
Kelimanya meliputi elemen jaringan, biaya penggunaan layanan akses internet, biaya elemen jari ngan sewa bandwidth internasional, layanan retail, dan profit margin. Menurut Ketut, pembuatan formula tarif dasar nantinya
37 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
TECHNO
PEMERINTAH SIAPKAN RUJUKAN TARIF
akan sama seperti layanan SMS dan voice.
Dia juga menegaskan rancangan peraturan dari formula tersebut sudah disiapkan dan BRTI menyatakan kesanggupannya untuk segera menyelesaikannya pada tahun ini
Intervensi pemerintahSebelumnya residen Direktur
dan CEO Indosat Oredoo, Alexander Rusli, mengirimkan surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, pada tanggal 17 Juli lalu. Dari isi surat yang terkuak ini, ada permintaan untuk membuat aturan tarif internet.
Dalam suratnya, Alex menyebutkan kondisi persaingan usaha di sektor telekomunikasi, terutama dalam penyediaan layanan komunikasi data sudah lama berada pada situasi persaingan usaha tidak sehat. “Operator terjebak dalam perang tarif yang berbahaya bagi keberlangsungan industri telekomunikasi,” tulisnya.
Alexander Rusli menilai apabila tidak ada langkah dukungan dari
pemerintah, sulit bagi operator menahan penurunan yield data yang terjadi dalam beberapa tahun ini. “Penurunan itu makin irasional dan bisa menjadi tak prospektif lagi memberikan layanan data kepada masyarakat,” kata Alex.
Padahal potensi mobile broad-band di Indonesia masih sangat besar. Tetapi, tetap mesti ada ekosistem yang mendukung pertumbuhan data seperti kompetitifnya operator.
Menyambut persoalan tarif data, Komisioner BRTI, I Ketut Prihadi Kresna, menyatakan pihaknya akan segera mematangkan formula tarif sesuai amanat Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. “Kami masih membahas internal, bulan depan akan mengumpulkan operator, dan kirakira dalam tigaempat bulan peraturan menteri tentang formula tarif data akan keluar,” ujarnya.
Terkait solusi jangka panjang, dibahas wacana konsolidasi operator melalui akuisi atau merger agar kompetisi antaroperator seluler juga semakin sehat. “Konsolidasi
akan membawa kompetisi antaroperator menjadi lebih sehat.
Alex membenarkan bahwa dalam jangka panjang, opsi konsolidasi bisa memecahkan kebuntuan dalam hal tarif. “Tetapi dalam jangka menengah, persoalan tarif data juga butuh dukungan pemerintah agar industri tetap tumbuh,” ujarnya. Menurutnya, operator butuh keuntungan agar penambahan dan perawatan jaringan terjamin.
Dari sudut pandang konsumen, tarif telekomunikasi baik voice, SMS maupun data seharusnya dikembalikan kepada kebutuhan konsumen. Konsumen membutuhkan layanan dengan kecepatan dan cakupan layanan yang luas, sehingga bila perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimum yang disepakati bersama.
Rudiantara membenarkan bahwa pihaknya mendorong dengan lebih kuat agar operator bisa melakukan konsolidasi. Dengan konsolidasi, ruang kompetisi diharapkan makin terbuka dan layanan ke masyarakat menjadi semakin baik.(beragamsumber)
38 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
G
PKK Garap
Jatim Sehat
Jagad PEREMPUAN
una mewujudkan Jawa Timur Sehat, Tim Penggerak Pembinaan Ke sejahteraan Keluarga
(TP PKK) Jatim siap terjun memberikan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya rumah layak huni.
Ini disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Jatim, Nina Kirana Soekarwo, pada Pembukaan Pelaksanaan program TP PKK Provinsi Jatim Advokasi Rumah Layak Huni dan Orientasi Peningkatan Kualitas Kader PKK dalam Pemanfaatan Lahan Melalui Program HATINYA PKK Bagi TP PKK Kabupaten/Kota seJatim Tahun 2017. Acara berlangsung di Kantor Dinas Perikanan dan Kelau
tan Jatim, Jl A Yani Surabaya, Rabu (23/8).
Bude Karwo, sapaan akrab Ketua TP PKK Jatim menekankan pentingnya advokasi kepada masyarakat karena menyangkut derajat kesehatan keluarga. Rumah yang sehat akan menghasilkan keluarga yang sehat, baik secara fisik maupun mental.
“Rumah yang tidak sehat akan menjadi sumber penyakit sehingga membuat penghuninya tidak sehat. Padahal sakit itu mahal dan menjadi beban bagi penghuninya. Karena itu, kami siap memberikan advokasi dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya rumah sehat bagi kehidupan keluarga,” katanya.
Agar advokasi dapat berjalan sukses dan tepat sasaran, TP PKK akan melakukan pendekatan secara persuasif dengan memanfaatkan dasawisma, yakni kelompok ibu yang berasal dari 10 Kepala Keluarga (KK) rumah yang bertetangga. Dengan begitu, diharapkan masyarakat bisa mengerti kriteria rumah layak huni.
Kriterianya, memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, kepadatan hunian yang sesuai, dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah.
“Aspek tata ruang pun diperhatikan, seperti memiliki sekatsekat
39 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
Jagad PEREMPUAN
untuk kamar, bahan bangunannya harus kuat, dan rumah itu cukup untuk aktivitas penghuninya,” lanjutnya.
Masih menurut Bude Karwo, setelah masyarakat paham tentang pentingnya memiliki rumah layak huni, langkah selanjutnya adalah mendata jumlah rumah yang tidak layak huni dan menggandeng pemerintah dalam perbaikannya. Bude Karwo optimistis apa yang dilakukan TP PKK akan mendapat sambutan positif pemerintah.
“Ini komitmen kami dalam membantu pemerintah, khususnya dalam program memperbaiki rumah tidak layak huni atau RTLH. Pemprov Jatim bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak Tahun 2009 sudah mere
Ketua Tim Penggerak PKK Jatim
Nina Soekarwo
Rumah yang tidak sehat akan menjadi
sumber penyakit sehingga membuat penghuninya tidak sehat. Padahal sakit itu mahal dan
menjadi beban bagi penghuninya.
Karena itu, kami siap memberikan advokasi dan
menyadarkan masyarakat betapa
pentingnya rumah sehat bagi kehidupan keluarga,
novasi 203.841 rumah. Yang istimewa, program renovasi RTLH hanya ada di Jatim, di provinsi lain belum ada,” katanya.
HATINYA PKKBude Karwo juga minta para kader TP PKK
untuk terus berupaya menyukseskan program Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK. Program ini mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan pekarangan di rumah dengan berbagai kegiatan positif.
Di antaranya, menanami lahan dengan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), atau tanaman yang produktif yang bisa dijual. Seperti sayursayuran, buahbuahan, atau cabaicabaian.
“Dengan begitu, selain bisa memenuhi kebutuhan pangan, tanaman bisa menjadi tambahan penghasilan bagi ibuibu,” katanya.
Lahan pekarangan juga bisa dibuat kolam untuk budidaya perikanan, maupun diimbangi de ngan membentuk Bank Sampah sehingga terdapat nilai tambah. Ini yang harus dilakukan oleh kader PKK agar kegiatan di rumah bisa menambah pendapatan sekaligus bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.
Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Heru Tjahjono, dan 152 kader PKK dari TP PKK Jatim dan TP PKK kabupaten/kota seJatim. (sti)
40 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80 AGUSTUS 2017
Masih ingat kasus semburan lumpur Lap-indo?
Setelah sekia tahun berjalan, endapan lumpur yang menyembur sejak tahun 2006 itu kini membentuk sebuah pulau baru di pesisir timur Sidoarjo. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) akan mengelola “pulau reklamasi” hasil endapan atau sedimentasi lumpur Lapindo itu.
Sekadar mengingatkan, 10 tahun
Pulau Lusi Digarap Jadi Obyek Wisata
silam bencana semburan lumpur panas terjadi di Porong, Sidoarjo. Akibatnya 19 desa tenggelam oleh genangan lumpur. Selama hampir 5 tahun lumpur yang meluap dibuang ke Sungai Porong. Aliran sungai menghantarkan lumpur yang kemudian membentuk pulau baru. Warga sekitar menamakan pulau yang baru terbentuk dengan sebutan Pulau Sarinah atau Pulau Lusi (Lumpur Sidoarjo).
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengatakan, pulau yang terbentuk dari
hasil sedimentasi lumpur biasanya tidak ditumbuhi tanaman. Karena itu pulau itu lalu ditimbun atau direklamasi di area pembuangan sehingga membentuk hamparan tanah yang berbentuk pulau. Itulah yang kini dikenal sebagai Pulau Lumpur Sidoarjo (Pulau Lusi).
KKP bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat akan mengelola Pulau Lusi sebagai Kawasan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). Pengembangan wisata berwawasan lingkungan dengan tema pemanfaatan, penelitian dan pembelajaran, serta pelestarian
41 POTENSIJAWA TIMUR
EDISI 80AGUSTUS 2017
PLESIRmangrove.
Tambak WanaminaPulau reklamasi hasil timbunan
lumpur pengerukan muara Sungai Porong ini memiliki luas total 94,00 hektare. Di dalam lahan reklamasi tersebut juga dibangun Tambak Wanamina seluas 4,90 hektare. Tujuan awalnya untuk memantau perilaku biota ikan. Adakah pe ngaruh lumpur terhadap kehidupan ikan di muara. Berdasarkan hasil pengamatan selama 3 (tiga) tahun berjalan, ikan tetap dapat hidup dengan baik bahkan telah berhasil memproduksi ikan bandeng. Sedangkan sisa lahan seluas 89,10 hektare belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kegiatan wisata di Pulau Lusi belum terkelola dengan baik karena sejak awal terbentuknya pulau adalah sebagai lahan pembuangan lumpur, bukan dirancang sebagai destinasi wisata,” kata Brahmantya dalam keterangan tertulisnya.
Proses serah terima aset dari BPLS kepada KKP telah dirintis sejak 2015. Namun prosesnya memakan waktu cukup lama karena kendala proses administrasi terkait penilaian asset pulau serta pengurusan kepemilikan atas tanah Pulau Lusi. Prosesnya baru berakhir dan teralisasi secara resmi Januari 2017.
Selama kurun waktu proses serah terima asset, KKP pada 2015 telah melakukan beberapa sentu
han pembangunan di Pulau Lusi dalam rangka pengembangan PRPM. Antara lain: jalur pedestrian, jalur mangrove, gazebo, menara pandang, kantor pengelola, rumah genset, WC, dan instalasi pengolahan air. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan lanjutan terhenti dan vakum tahun 2016 menunggu kejelasan status proses alih fungsi lahan Pulau Lusi dari BPLS kepada KKP secara resmi.
Pada 2017, pihak KKP akan melakukan sertifikasi lahan bekerja sama dengan BPN agar status pemilikan dan penguasaan lahan sebagai aset KKP bisa jelas. Ditjen PRL KKP juga sedang mempersiapkan kelembagaan pengelolaan dan kelompok masyarakat. Tentu bekerja sama dengan Pemda Sidoardjo dan Dinas KP Provinsi Jawa Timur. Tujuannya untuk membentuk kelompok pengelola pemeliharaan berbagai flora dan manajemen aset.
“Pengembangan ekowisata di
Pulau Lusi juga harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat setempat,” tambahnya.
Atraksi WisataInformasi keberhasilan peman
faatan Tambak Wanamina akan menjadi salah satu potensi atraksi wisata yang akan dikembangkan KKP dalam konsep PRPM Pulau Lusi ke depan. Minawisata di Pulau Lusi dapat dikembangkan de ngan memanfaatkan kondisi pasang surut bagi optimalisasi kolam untuk kegiatan pemancingan.
Pulau Lusi saat ini belum memiliki sarana sanitasi dan kebersihan yang memadai. Demikian pula dengan keberadaan kios penjual makanan/minuman belum tersedia. Untuk pengembangan ke depan sebagai destinasi ekowisata, akan disediakan sarana dan prasarana sanitasi/kebersihan, kios makanan/minuman, dan air bersih. (jal)
PPID