Post on 24-Oct-2019
Dr. dr. M. Yani, M.Kes., PKK.Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
BKKBN
Disampaikan pada :Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2019
Denpasar, 23 Agustus 2019
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
M. Yani, lahir di Medan, 58 tahun yang lalu, sebagian kehiduan dihabiskan di Aceh, tepat di Banda Aceh, mulai sekolah dasar hingga SLTA kemudianmelanjutkan pendidikan dokter di Fak Kedokteran Andalas Padang, padatahun ‘80 selesai pada tahun 1987. Selesai pendidikan S1, kembali ke Banda Aceh dan diterima menjadi dosen FK. Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Dr. Yani melanjutkan pendidikan S2 di FKM Universitas Indonesia danmenyelesaikan S3, pada FK Universitas GajahMada, Yogyakarta. Dalamkarirnya sebagai dosen, Pernah menjabat Dekan FK. Universitas Abulyatama, sebuah universitas swasta di Banda Aceh, pernah pula sebagai PembantuDekan di Fakultas Kedokteran Unsyiah dan sebagai direktur Pusat KajianMasalah Kesehatan. Disamping sebagai pengajar, pada tahun 2010, di mintaoleh gubernur Aceh saat itu, untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan ProvinsiAceh. Pada masa pergantian gubernur sewaktu tersebut dr. Yani juga pernah sebagaistaf Ahli SDM pada Sekda Aceh sebelum diangkat kembali sebagai kepalaDinas hingga 2016. di Awal 2017 diangkat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN di Aceh setelah open bidding dan di akhir 2017 diangkat sebagai Deputi KeluargaSejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) hingga saat ini.
BIODATA
LATAR BELAKANG
Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menjadi UU
Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
UU NO 23 /2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH :
PENGENDALIAN PENDUDUK
& KB ADALAH URUSAN
WAJIB
4 SUB URUSAN BERSIFAT WAJIB :
1. PENGENDALIAN PENDUDUK
2. KB & KR
3. KELUARGA SEJAHTERA
4. STANDARISASI PELAYANAN
KB & SERTIFIKASI PKB/PLKB
LANDASAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UU RI NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGANKEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
Pasal 471) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan
pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dankesejahteraan keluarga.
2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkanuntuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsikeluarga secara optimal
Pasal 48 (3) (1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga:e. Peningkatan kualitas Lingkungan Keluarga;f. Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber
daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;g. Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif
bagi keluarga miskin; danh. Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan
yang berperan sebagai kepala keluarga.
SASARAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KB (RPJMN 2015-2019)
5
No INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Target
1 Angka kelahiran total (total
fertility rate/TFR) per WUS (15-
49 tahun)
2,37 2,281)
2,36 2,34 3)
2,33 2,40 3)
(97,1%)
2,31 2,38 4)
(97,1%)
2,28 2,28
2 Persentase pemakaian
kontrasepsi (contraceptive
prevalence rate/CPR)
65,2 (all methods)
60,0 1)
65,4(all methods)
60,9 3)
60,9
(mCPR) 57,2
3)
(93,9%)
61,1
(mCPR)
57,04)
(93,3%)
61,3
(mCPR)
61,3
(mCPR)
3 Menurunnya tingkat putus pakai
kontrasepsi
26,0 24,5
(Proy.
SDKI)
25,7 20,6 3)
25,3 34,03)
(74,4%)
25,0 25,04)
(100,0%)
24,6 24,6
4 Meningkatnya penggunaan
MKJP (persen)
20,5 17,3 2)
21,1 21,5 3)
21,7 23,5 3)
(108,2%)
22,3 23,1 4)
(103,6%)
23,5 23,5
5 Persentase kebutuhan ber-KB
yang tidak terpenuhi (unmet
need)(%)
10,60 18,32)
10,48 15,8 3)
10,26 113)
(93,2%)
10,14 12,4 4)
(81,8%)
9,91 9,91
Sumber data: 1) Supas; 2) Susenas; 3) SDKI ;4) SKAP 2018;
SASARAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET PROGRAM KKBPK
6
Program Sasaran Indikator kinerja Target 2017 Capaian 2017 Target 2018Capaian 2018
Target 2019
Program
Kependudukan, KB
& Pembangunan
Keluarga
Terlaksananya
program
Kependudukan, KB
dan Pembangunan
Keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
1. Jumlah peserta KB baru/ PB (juta) 7,43 6,39(b
7,39 6,03 Juta(b
7,33
2. Age Spesific Fertility Rate (ASFR)
15-19 tahun(x /1000 Perempuan15 -19
th)
42 33(a
40 30 (a
38
3. Persentase PUS yang memiliki
pengetahuan dan pemahaman tentang
semua jenis metode kontrasepsi
modern
31 17,2 (a
50 17,6(a
70
4. Persentase keluarga yang memiliki
pemahaman dan kesadaran tentang 8
fungsi keluarga30 29,5
(a40 38,1
(a50
5. Indeks pengetahuan remaja
tentang generasi berencana 50 52,40 (a
51 57,1 (a
52
6. Persentase masyarakat yang
mengetahui tentang isu kependudukan 46 48,30 (a
48 52(a
50
7. Jumlah ketersediaan data dan
informasi keluarga (Pendataan keluarga
yang akurat dan tepat waktu)1 1
(c1 1
(c1
(a SKAP PROGRAM KKBPK/SDKI/SURVEI LAINNYA 2017/2018 (b STATISTIK RUTIN BKKBN (s.d Des2018)
(c LAKIP Unit Kerja
Isu-Isu Strategis
Isu Strategis mencakup keadaan sepanjang siklus kehidupan manusia yang terkait dengan Program PEMBANGUNAN KELUARGA
Usia Sekolah
6
4
5
3
2
Hamil
Usia
Kerja
1
Nikah
Usia
Lanjut
Program PEMBANGUNAN KELUARGA
KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Balita
dan
Anak
TUJUAN BASELINE BASELINE 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 67,5% 1 67,50% 68,50% 69,50% 70,00% 71,50% 72,50%
1
51% 53,40% 53,90% 54,40% 54,90% 55,40%
161
162
2 49,50% 58,20% 66,20% 74,20% 82,20% 90,20%
163 Pengembangan Akses Usaha
Ekonomi Keluarga
3
33 33 Laporan 34 Laporan 34 Laporan 34 Laporan 34 Laporan
164 Pembiinaan, Monitoring dan Evaluasi
Program pemberdayaan Ekonomi
INDIKATOR UTAMA KINERJA
Persentase PUS KPS anggota
kelompok UPPKS yang
mendapat pembinaan kesertaan
ber-KB
Meningkatnya
pemberdayaan ekonomi
KPS melalui kelompok
UPPKS dalam pembinaan
ber-KB
Persentase PUS KPS anggota kelompok UPPKS
yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN
SASARAN
TARGET KINERJA
(2) (4) (5)
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga
Persentase Kelompok UPPKS yang
mendapat bantuan Permodalan
Jumlah Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi Program Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga yang berkualitas
Persentase Keluarga Pra Sejahtera yang
menjadi anggota Kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS)
Pengembangan kebijakan dan
Peningkatan Promosi pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
Penguatan Kerjasama dengan Mitra
kerja dalam Pembinaan Kelompok
UPPKS
TARGET RENSTRA 2015-2019PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
Sasaran Kegiatan
Program
Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
Meningkatnya
Pemberdayaan
ekonomi Keluarga
Pra Sejahtera
melalui kelompok
UPPKS dalam
pembinaan ber-KB
KEBIJAKANPEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
5. PENINGKATAN
MONITORING DAN EVALUASI
1.PENINGKATAN
PROMOSI DAN KIE
4. PENINGKATAN KUALITAS .
3. PENINGKATAN AKSES
2.PENGUATAN
JEJARING KEMITRAAN
10
POKOK-POKOK KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
1. Melakukan sosialisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan KB kepada stakeholder dan mitra kerja
2. Mengembangkan model UPPKS dengan Tribina dan PIK R/M
3. Menumbuhkembangkan kelompok UPPKS
4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM dalam kewirausahaan. Mengoptimalkan media sosial dalam memasarkan produk kelompok UPPKS (website/internet, facebook, dll)
5. Meningkatkan pembinaan anggota kelompok UPPKS dalam kesertaan ber KB
Apa itu UPPKS? Siapa Anggota UPPKS?
UPPKS adalah sekelompok keluarga yangberminat menjadi Keluarga Kecil BahagiaSejahtera lewat berbagai kegiatan usahabersama dalam bidang ekonomi produktif.
terutama adalah Keluarga Pra-Sejahtera
• Pasangan Usia Subur (PUS), • Peserta Keluarga Berencana (KB), • Remaja,• Lanjut usia.
Keluarga sebelum mengikuti UPPKS
Apa Tujuan UPPKS?
1.Mengajak keluargaaktif bergerak dalamekonomi produktif.
2. Meningkatkan ketahanandan kemandirian keluarga.
3. Mewujudkan Keluarga Kecil,Bahagia dan Sejahtera
Keluarga setelah mengikuti UPPKS
1. Memiliki pengurus.
2. Mengadakanpertemuan rutin.
3. Melakukan usahaekonomi produktif.
4. Melakukan pencatatanadministrasi.
6. Berkelompok.
7. Melakukan tanggungjawab bersama (renteng).
8. Mengadakan prosesbelajar usaha(tenaga terampil).
5. Anggota diutamakanPasangan usia subur, peserta KBdan Keluarga Pra-Sejahtera.
Apa Syarat Pembentukan
Kelompok UPPKS?
1. Menambah penghasilan.
2. Menambah pengalamanusaha/tenaga terampil.
3. Mengajak wanita meringankanekonomi keluarga.
4. Memantapkan kesertaanber-KB.
6. Meningkatkan hubunganantar keluarga.
7. Menunjang terbentuknyakeluarga kecil, bahagia,dan sejahtera.
5. Mengisi waktu luang.
Apa Manfaat UPPKS?
8 LANGKAH PENINGKATAN PENGHASILAN KELUARGAMELALUI UPPKS
1. PEMBENTUKAN KELOMPOK
2. MENGENALI PELUANG PASAR
3. MENENTUKAN JENIS USAHA
4. PENGGALANGAN PERMODALAN
5. PROSES PRODUKSI
6. PEMASARAN
7. KEMITRAAN
8. PEMBINAAN & PENDAMPINGAN
667
6297
15832
3405
6241
5261084
589
1522133815921914
205
940506
8991241
3033
123 363 465 653 661193
542 388 50866
431784
204 364 348 183
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
JUMLAH KELOMPOK UPPKS DI INDONESIA
Sumber Data : Data Pengendalian Lapangan (BKKBN : Juni 2019)
KATHRINA SARANA PEMASARAN
PRODUK UPPKS
Kathrina merupakan katalog berisikan
sekumpulan produk kelompok UPPKS
dengan beberapa jenis usaha dari berbagai
provinsi
Kathrina direncanakan akan diterbitkan 2
kali dalam setahun (Bulan Mei dan
November), dengan terbitan pertama Bulan
November 2018, Edisi kedua pada Juni
2019
KATHRINA DALAM INSTAGRAMkathrina.id
https://www.instagram.com
/p/BpeXUmZBMWW/?hl=en&
taken-by=bkkbnofficial
• Produk terpilih dari
Kathrina
• ke depan akan dipasarkan
via
• akutuku.com(www.akutuku.com)
PEMASARAN VIA akutuku.com
• Andalan Kelompok UPPKS (AKU) merupakankelanjutan dari organisasi yang awalnya bernamaAsosiasi Kelompok UPPKS (AKU), AKU didirikanpada tanggal 15 Maret 2002. BKKBN sudah bekerjasamadengan AKU sejak berdirinya AKU dan padatahun 2019 baru saja memperbarui sekaligusmemperpanjang MoU antara BKKBN dan AKU.
• PNM, Persero merupakan mitra kerja yang telahcukup bekerjasama dan Menandatangani MoU danPKS tahun 2018, PNM telah memberikan banyaksekali pelatihan-pelatihan untuk Kelompok UPPKSdan Kader-kader dilapangan.
Mitra Kerja KITA#
Permasalahan dan Kendala1. Belum optimalnya dukungan bantuan modal bagi
keluarga Pra Sejahtera dalam kelompok UPPKS danminimnya pelatihan/keterampilan bagi kader kelompokUPPKS;
2. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dalam halfasilitasi terhadap OPD KB Provinsi dan Kabupaten/Kotadalam pelaksanaan program keluarga sejahtera danpemberdayaan keluarga; Kurangnya tenaga pengeloladan mitra kerja program yang terlatih dalam mengeloladan mengembangkan kelompok UPPKS di lini lapangan;
3. Belum optimalnya Pemasaran Produk UPPKS secara luas.