Post on 08-Mar-2018
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT
PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN TA. 2013
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
2012
RKT DIT. PPL TA. 2013
KATA PENGANTAR
Untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintahan (SAKIP)
yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan
tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun
Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja
Tahunan (RKT).
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Tahun 2013 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan
program dan kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.
Dengan di susunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 ini di harapkan
pencapaian target dan komitmen kinerja yang akan dicapai Direktorat Perluasan
dan Pengelolaan Lahan pada tahun 2013 dapat lebih efektif dan terukur.
Jakarta, Oktober 2012
Direktur,
Rencana Kiner} a Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013
RKT DIT. PPL TA. 2013
DAFTAR 151
KAT A PEN GANT AR ........................................................................................ .
DAFTAR 151 ...................................................................................................... ii
BABI PENDAHULUAN ............................................................................. . 1
A. Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B. Tujuan .......................................................................................... 2 C. Sasaran ........................................................................................ 2 D. Dasar Hukum . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . ... . . .. . .. . . .. . . .. ... . .. . . . . ... . . . .. . .. ... ... ... 3
BAB II Vl51, Ml51, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN 5TRATEGI .......................................... ~............................................ 5
A. Visi dan Misi.. .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. ... ... 4 B. Tujuan dan Sasara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BAB Ill KEBIJAKAN DAN 5TRATEGI ......................................................... 8
A. Landasan Kebijakan dan Strategi Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 B. Strategi .......................................................................................... 9
FORMULIR RENCANA KINERJA DIREKTORAT PERLUA5AN DAN PENGELOLAAN LAHAN TAHUN 2013 ........................................................... 12
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 11
RKT DIT.PPL TA.2013
I. PENDAHULUAN
A. LAT AR BELAKANG
Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam
pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan
dan kedaulatan pangan nasional. Hal ini sudah diinisiasi sejak tahun 1960
melalui terbitnya Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria dan berbagai peraturan p~rundang-undangan yang terkait
dengan pengaturan tanah dan sumberdaya alam.
Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2011-2014 mengamanatkan
berbagai kebijakan dalam peningkatan produksi pertanian guna memenuhi
pasokan kebutuhan produksi pertanian dalam negeri, peningkatan devisa
negara dan penyediaan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan
pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan sektor yang berkelanjutan.
Dalam kaitannya dengan kebijakan tersebut, Direktorat Perluasan dan
Pengelolaan Lahan, sebagai salah satu kelembagaan yang mendukung
peningkatan produksi pertanian dari aspek hulu diminta untuk memberikan
kontribusinya sehingga tujuan dan sasaran akhir dari pembangunan pertanian
dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Program dan kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan difokuskan
untuk mendukung pembangunan empat sub sektor, yaitu tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya berkaitan dengan aspek
pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem
akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKI P terdapat komponen-komponen
yang harus dipenuhi antara lain : proses penyusunan rencana strategis,
penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan
kinerjanya.
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 1
RKT DITPPL TA.2013
Dalam SAKIP dokumen perencanaan yang harus diwujudkan secara
terintegrasi adalah rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja.
Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah,
sedangkan rencana kinerja dan penetapan kinerja merupakan target dan
komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana
kinerja merupakan penjabaran dari renstra memuat seluruh rencana atau target
kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah
indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun
sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu
penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian
kinerjanya dalam LAKIP.
Dalam rangka perencanaan kinerja Direktorat Perluasan dan Pengeloalaan
Lahan pada TA. 2013, maka disusunkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
untuk Tahun 2013.
8. TUJUAN
Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan
Pengelolaan Lahan Tahun 2013 adalah memberi acuan bagi pelaksana
kegiatan di lingkup Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang meliputi
aspek kegiatan pengembangan jalan pertanian, kegiatan optimasi lahan,
kegiatan perluasan tanaman pangan, kegiatan perluasan hortikultura,
perkebunan dan peternakan, dan kegiatan pengendalian lahan.
C. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai dari dari RKT Direktorat Perluasan dan Pengelolaan
Lahan tahun 2013 adalah tersusunnya RKT Direktorat Perluasan dan
Pengelolaan Lahan sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat
Perluasan dan Pengelolaan Lahan dalam melakukan pembinaan dan
melaksanakan tugas pokoknya terkait fungsi koordinasi, manajemen, dan
administrasi.
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 2
RKT DITPPL TA.2013
D. DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat
Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah:
1) lnpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.
2) SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.
3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.
4) Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2011-2014.
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 3
RKT DIT.PPL TA.2013
II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
A. Visi dan Misi
Visi dan Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan
landasan dan acuan dalam penetapan misi dan visi Direktorat Perluasan dan
Pengelolaan Lah an.
Salah satu misi Kementerian Pertanian yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah menciptakan
keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan
peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian
pangan. Dalam kaitannya dengan ini diperlukan perluasan areal baru dan
optimasi lahan dalam rangka peningkatan luas areal tanam yang bermuara
pada peningkatan produksi. Rencana strategis Kementerian Pertanian
menetapkan perluasan areal seluas 2 juta ha untuk tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan.
Adapun visi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah mewujudkan
ketersediaan lahan yang berkelanjutan sebagai motor penggerak
peningkatan produksi pertanian.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan
Lahan mengembangkan misi sebagai berikut:
1.) Menyajikan data dasar lahan yang akurat, terukur dan terpetakan dalam
bentuk numerik, dan spasial sebagai dasar dalam perencanaan perluasan
dan pengelolaan lahan.
2.) Melaksanakan optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
3.) Menyelenggarakan perluasan areal kawasan tanaman pangan
4.) Menyelenggarakan perluasan areal kawasan hortikultura, perkebunan dan
peternakan.
5.) Melaksanakan pengendalian lahan pertanian tanaman pangan,
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 4
RKT DITPPL TA.2013
hortikultura, perkebunan dan peternakan.
6.) Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan antara
Direktorat dengan Dinas lingkup Pertanian di propinsi dan kabupaten/kota
terkait dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
perluasan dan pengelolaan lahan.
7.) Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia baik di tingkat pusat dan
daerah dalam bidang perluasan dan pengelolaan lahan.
B. Tujuan dan Sasaran
1.) Tujuan
Tujuan perluasan dan pengelolaan lahan tahun 2011-2014 adalah:
a. Mengembangkan infrastruktur pertanian aspek lahan pada kawasan
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
b. Memperluas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan.
c. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
bersama instansi terkait dalam rangka mewujudkan lahan pertanian
abadi.
d. Menyusun rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri
sebagai diamantkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(PLPPB).
e. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan
lainnya, termasuk yang bersifat sementara dan atau permanen.
f. Memantau rencana penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan
g. Melakukan upaya optimasi, konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian
dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas lahan dan
komoditas pertanian dengan memperhatikan kaidah konservasi dan
kearifan lokal yang berkelanjutan.
h. Pengembangan budidaya pengelolaan budidaya padi sawah yang
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 5
RKT DIT.PPL TA.2013
ramah lingkungan (system of rice intensification).
i. Memfasilitasi pengembangan kawasan pertanian skala medium melalui
koordinasi dan integrasi dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah.
j. Memberikan kontribusi dalam pemanfaatan dan pengendalian lahan
pertanian di daerah perbatasan negara.
k. Mendorong dan fasilitasi pra dan pasca sertifikasi tanah dalam rangka
peningkatan hak atas tanah petani pada lahan pertanian.
I. Mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani agar ada
jaminan kepastian hukum, agar dapat meningkatkan akses petani
kepada sumber permodalan
m. Melakukan upaya optimasi lahan, konservasi lahan dan konservasi
DAS Hulu, rehabilitasi dan reklamasi lahan dalam rangka
pendayagunaan lahan terlantar, pencegahan degradasi lahan yang
terus berlanjut serta mencegah meluasnya lahan pertanian yang kritis.
n. Mewujudkan usahatani pada sawah ramah lingkungan melalui SRI
(System of Rice Intensification)
o. Mengembangkan Rumah Kompos dalam rangka pemanfaatan pupuk
organik untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan lahan
pertanian.
2.) Sasaran
Sasaran pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan 2011-2014
adalah sebagai berikut:
a. Terwujudnya pembangunan perluasan areal seluas 100.000 ha lahan
sawah, 4.205 ha lahan hortikultura, 8.961 ha lahan perkebunan dan
3.221 ha pengembangan hijauan makanan ternak.
b. Tersedianya dokumen pra sertifikasi tanah petani yang akan
disertifikatkan sebanyak 500 paket dan tercapainya kemudahan akses
petani dalam penguatan modal usaha tani melalui sertifikasi tanah
pertanian di 18 propinsi dan 86 kabupaten/kota. Dokumen pasca
sertipikasi tanah petani yang akan disertifikatkan sebanyak 250 paket
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 6
RKT DIT.PPL TA.2013
dan tercapainya kemudahan akses petani dalam penguatan modal
usaha tani melalui sertifikasi tanah pertanian di 18 provinsi dan 94
kabupaten/kota.
c. Terwujudnya pengembangan optimasi lahan seluas 209.400 ha dan
pengembangan metode SRI seluas 60.000 ha dalam rangka upaya
peningkatan produksi komoditas pertanian dan pendapatan petani.
d. Terwujudnya luas dan lokasi indikatif yang ditetapkan sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan di dalam Dokumen dan Peraturan
Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah. Propinsi dan Kabupaten/Kota.
e. Terwujudnya rehabilitasi dan pembangunan Jalan Pertanian sepanjang
454 km dalam rangka mempercepat transportasi penyediaan sarana
produksi dan transportasi produk pertanian menuju sentra pemasaran
hasil di kawasan pertanian.
f. Terwujudnya Unit Pengolahan Pupuk Organik sebanyak 100 unit.
g. Meningkatnya kualitas koordinasi dan komunikasi antar Kementerian
dan Lembaga di tingkat pusat, Direktorat dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan
pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan.
w
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 7
RKT DIT.PPL TA.2013
Ill. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Dalam penyusunan rencana strategi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan
Lahan harus mengacu pada Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian dan Kementerian Pertanian. Di samping itu, berbagai kebijakan
dan strategi lintas sektor Kementerian dan atau Lembaga yang searah dengan
kebijakan tersebut dapat diintegrasikan dan terpadu dalam rangka mengoptimalkan
dan mempercepat pembangunan dan pencapaian sasaran yang telah dituangkan
dalam Rencana Strategi ini.
A. Landasan Kebijakan dan Strategi Nasional
Memperhatikan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian, maka arah kebijakan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
adalah sebagai berikut:
1) Kebijakan yang terkait dengan Penyediaan Data Lahan harus dilakukan
koordinasi dengan Salai Sesar Sumberdaya Lahan Pertanian, Sadan
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Lembaga Penerbangan
Antariksa Nasional, Sadan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sadan Pertanahan Nasional,
serta Unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Penyediaan data
lahan meliputi (1) data dan informasi lahan yang telah diusahakan (2) lahan
cadangan sebagai lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
2) Kebijakan yang terkait dengan Pengendalian Lahan meliputi berbagai
kebijakan yang terkait dan terintegrasi dengan perencanan, pemanfataan
dan pengendalian perencanaan lahan pertanian dalam kawasan peruntukan
pertanian yang mengacu pada Undang~Undang nomor 26 tahun 2007
tentang Penataan Ruang, Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Serkelanjutan serta peraturan
perundang-undangan sektor pertanian yang terkait.
3) Kebijakan yang terkait dengan Perluasan Areal Kawasan Pertanian
Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan harus
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 8
RKT DITPPL TA.2013
memperhatikan berbagai kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, Undang-Undang Sektor dan Undang-Undang nomor 41
tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang
terkait lainnya.
4) Kebijakan yang terkait dengan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
juga mengacu dan memperhatikan pada berbagai kebijakan lingkup
Kementerian Pertanian, kebijakan subsektor Sumberdaya Air, kebijakan
sektor Lingkungan Hidup serta kebijakan sektor Kehutanan, terutama dalam
Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Masyarakat.
5) Kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta otonomi
daerah dalam rangka pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan
harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Sistem
Perencanaan Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Otonomi
Daerah, sehingga semua rencana kegiatan pembangunan ini dapat
diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang.
B. Strategi
Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perluasan
dan pengelolaan lahan adalah sebagai berikut :
1) Kepemerintahan yang baik (good governance)
Melaksanakan manajemen pembangunan perluasan dan pengelolaan
lahan yang efisien, bersih, transparan, bebas Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN) melalui penyelenggaraan disiplin anggaran dan
penciptaan kebijakan yang mendoro~g peran pelaku usaha dan
pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat pusat maupun di daerah
sesuai dengan kewenangannya.
2) Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan berkelanjutan
Melaksanakan pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan melalui
ketaatan berbasis regulasi, kebijakan dan program sesuai dengan
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 9
RKT DIT.PPL TA.2013
peraturan perundang-undangan, termasuk upaya penyediaan data yang
akurat, pengendalian lahan, perluasan areal baru pertanian serta optimasi,
rehabilitasi dan konservasi lahan.
3) Menetapkan skala prioritas
Melaksanakan penetapan skala prioritas kegiatan/sub kegiatan perluasan
dan pengelolaan lahan dengan memperhatikan kebutuhan dan kebijakan
daerah serta aspirasi masyarakat, kelompok tani/petani di kabupaten/kota
serta ketersediaan anggaran.
4) Mendorong pola partisipatif.
Melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat melalui
peningkatan pengetahuan dan pelaku usaha yang kompetitif. Di samping
itu juga mendorong kemampuan petani untuk dapat secara mandiri
melakukan usahataninya, sehingga secara bertahap petani mau dan
mampu berusaha tani melalui kelompok dan organisasinya di tingkat
lapang.
5) Menggalang sinergitas dan meningkatkan kualitas koordinasi
Menggalang sinergitas lintas sektor maupun subsektor melalui
pembentukan kelompok kerja dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan baik di tingkat pusat
maupun daerah dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan
pembangunan tersebut. Meningkatkan kualitas koordinasi diawali sejak
perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan/sub kegiatan dengan
instansi terkait, terutama yang berada di luar sektor Kementerian
Pertanian yang dilaksanakan secara peri~dik dan berkelanjutan.
6) Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pertanian
Pemberdayaan kelembagaan dimaksudkan untuk mengoptimalkan
keluaran yang diharapkan dari pembangunan perluasan dan pengelolaan
lahan melalui inovasi, pengikutsertaan lembaga dan sumberdaya manusia
yang tersedia pada kelembagaan tersebut. Pemberdayaan tersebut
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 10
RKT DIT.PPL TA.2013
dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi
kegiatan dengan memanfaatkan sumber anggaran dari masing-masing
unit kerja yang tersedia.
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 11
FORMULIR RENCANA KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran
: Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan : 2013
No. Sasaran Strateqis lndikator Kinerja
(1) (2) 1 Meningkatnya pembangunan Jalan Pertanian pada
kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan 1 Terbangunnya jalan pertanian sepanjang 293 Km yang digunakan petani untuk
dan peternakan sebagai infrastruktur pertanian kegiatan usahatani
RKT DITPPL TA.2013
Target (3)
293 Km
2 Meningkatnya luas optimasi lahan pertanian dan Berkembangnya metode SRI seluas 207,000 Ha yang dilaksanakan oleh 1 207.000 Ha pengembangan metode SRI petani/kelompok tani di 29 Provinsi, 270 Kabupaten/Kota
Berkembangnya optimasi lahan pertanian seluas 258,660 Ha yang 2 dilaksanakan oleh petani/kelompok tani di 32 Provinsi,441 Kabupaten/ Kota 258.660 Ha
3 Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan Tercetaknya lahan sawah seluas 15.000 Ha tahun 2013 dan 50.000 ha tahun tanaman pangan
1 2014 yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani padi di 26 Provinsi, 137
65.000 Ha Kabupaten/Kota
4 Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan 1 Terlaksananya perluasan areal hortikultura di 28 Provinsi, 100 Kabupaten 2.040 ha hortikultura, perkebunan dan peternakan 2 Terlaksananya perluasan areal perkebunan di 27 Provinsi, 120 Kabupaten 6.720 ha
3 Terlaksananya perluasan areal tebu di 5 Provinsi, 34 Kabupaten 3.000 ha
4 Terlaksananya perluasan areal peternakan di 30 Provinsi, 149 Kabupaten 3.029 ha
5 Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non 1 Terlaksananya pra sertipikat lahan petani di 25 Provinsi, 131 Kabupaten 650 paket
pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi
2 Terlaksananya pasca sertipikat lahan petani di 18 Provinsi, 139 Kabupaten 650 paket pemanfaatan sertipikat tanah petani
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 12