Post on 03-Mar-2019
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
Deputi Bidang Pelayanan Publik
Bandung, Maret 2017
REFORMASI BIROKRASI
KEMENPAN-RB
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
PELAYANAN PUBLIK
Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Peraturan Perundang-undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, tercermin dalam peran serta masyarakat dalam Pelayanan Publik terutama pada proses penyusunan, penetapan, dan
pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
PERATURAN PRESIDEN NO. 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
BIROKRASI EKSISTING
UU No. 39 / 2008
Tentang
Kementerian Negara
UU No 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik
FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI
BIROKRASI BERSIH,
KOMPETEN DAN
MELAYANI
RUU Sistem Pengawasan
Intern Pemerintah
UU No. 30 / 2014
Tentang
Adminsitrasi
Pemerintahan
UU NO. 5 / 2014 Tentang APARATUR SIPIL NEGARA
Peraturan Pelaksana:
9 PP, 4 PERPRES, 2 PERMEN
`
Mengatur Hak, Kewajiban dan Larangan
• Hak-hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pelayanan
• Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara Pelayanan
Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat
• Masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan Standar Pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan
• Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan, dan wajib untuk ditindaklanjuti oleh penyelenggara
Kewajiban pokok Penyelenggara (Pemerintah)
• Menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan.
• Terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksi pidana.
Inti muatan Undang-Undang No. 25 / 2009
tentang Pelayanan Publik :
PERENCANAAN
Mengamanatkan KemenPANRB untuk
mengelola Pengaduan Pelayanan Publik
• Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
• Roadmap Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
PERPRES
NO. 76/2013
PermenPANRB
No. 24/2014
No. 3/2015
Berbagai Kerangka Hukum & Kebijakan
untuk Pengembangan Sistem Penngelolaan
Pengaduan antara lain :
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi
UU No. 37/2008 tentang Ombudsman
UU No. 39 / 2008 Tentang Kementerian Negara
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik
Perpres No. 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
UU NO. 5 / 2014 Tentang APARATUR SIPIL NEGARA
UU No. 30 / 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik
Permenpan-RB No. 24/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional
Permenpan-RB No. 3/2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional
MoU dengan
UKP4 untuk
memanfaatkan
aplikasi LAPOR!
sebagai SP4N
MoU dengan KSP
dan ORI untuk
memanfaatkan
aplikasi LAPOR!
sebagai SP4N
Penandatanganan
PKS antara PANRB
– KSP – ORI sebagai
tindak lanjut MoU
LAPOR!-SP4N
Sosialisasi
LAPOR!-SP4N
ke K/L/Pemda
Pembagian Akun
dan Password
bagi Pemda
“No Wrong
Door Policy”
Seluruh
K/L/BUMN/Pemda
Terintegrasi dengan
LAPOR!-SP4N
PELAKSANAAN
11
Kementerian
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Kementerian Sekretariat Negara
6. Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional / Bappenas
7. Kementerian Dalam Negeri
8. Kementerian Luar Negeri
9. Kementerian Pertahanan
10.Kementerian Keuangan
11.Kementerian Hukum dan HAM
12.Kementerian Perhubungan
13.Kementerian Kelautan dan Perikanan
14.Kementerian Pariwisata
15.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
16.Kementerian Komunikasi dan Informatika
17.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
18. Kementerian BUMN
19. Kementerian Koperasi dan UKM
20. Kementerian Perindustrian
21. Kementerian Perdagangan
22. Kementerian Pertanian
23. Kementerian Ketenagakerjaan
24. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
25. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan
Pertanahan Nasional
27. Kementerian Agama
28. Kementerian Kesehatan
29. Kementerian Sosial
30. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
31. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
32. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi
33. Kementerian Pemuda dan Olahraga
34. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
12 Lembaga Negara
1. Ombudsman RI (ORI)
2. Bank Indonesia (BI)
3. Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)
4. Mahkamah Agung (MA)
Lembaga/Badan Pemerintah (Eksekutif)
1. Mabes TNI
2. Kejaksaan Agung RI
3. Kepolisian RI (Polri)
4. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
5. Komisi Kejaksaan RI (KKRI)
6. Arsip Nasional RI (ANRI)
7. Badan Informasi Geospasial (BIG)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN)
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
11. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG)
12. Badan Narkotika Nasional (BNN)
13. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB)
14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT)
15. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
TKI (BNP2TKI)
16. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
17. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
18. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH
Migas)
19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
20. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
21. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP)
22. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
23. Badan Pusat Statistik (BPS)
24. Badan SAR Nasional (Basarnas)
25. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
26. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
27. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
28. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
29. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP)
30. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(LAPAN)
31. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
32. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
33. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
34. BPJS Kesehatan
35. BPJS Ketenagakerjaan
36. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K)
37. Kantor Staf Presiden (KSP)
13 Provinsi :
1. Pemprov DKI Jakarta
2. Prov. Riau (Taraf MoU)
Kota :
1. Pemkot Bandung
Kabupaten :
1. Pemkab Indragiri Hulu (Riau)
2. Pemkab Gorontalo (Gorontalo)
3. Pemkab Bojonegoro (Jawa Timur)
4. Pemkab. Parigi Moutong (Sulteng)
BUMN
1. Perum Bulog
2. Perum Jamkrindo
3. Perum Jasa Tirta I
4. Perum LKBN Antara
5. PT KAI
6. PT Pertamina
7. PT Pos Indonesia
8. PT PLN
9. PT Jasa Marga
10. PT Telkom
11. PT Timah
12. PT Pertani
13. PT Dahana
14. PT PAL Indonesia
15. PT Perkebunan Nusantara III
16. PT Kawasan Industri Makassar
17. PT Perkebunan Nusantara V
18. PT Perkebunan Nusantara VI
19. PT Perkebunan Nusantara VII
20. PT Perkebunan Nusantara XI
21. PT Perkebunan Nusantara XIV
22. PT Sucofindo
23. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
24. PT Pelindo I
25. PT Kawasan Industri Medan
26. PT Asuransi Jiwasraya
27. PT Asuransi Ekspor Indonesia
28. PT Krakatau Steel
29. PT Kimia Farma
30. PT Bio Farma
31. PT Bank Rakyat Indonesia
32. PT Pelni
33. PT Adhi Karya
34. PT Pembangunan Perumahan
35. PT Brantas Abipraya
36. PT Sang Hyang Seri
37. PT Permodalan Nasional Madani
38. PT Semen Indonesia
39. PT Pupuk Indonesia
40. PT Inhutani IV
41. PT Asuransi Kredit Indonesia
42. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
43. PT Pengembangan Pariwisata Bali
ARAH KEBIJAKAN INOVASI DAN SIPP SEBAGAI PERCEPATAN PERCEPATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
survey
• Daya Saing Rendah: (Indonesia Doing Business)
Kondisi Birokrasi
• Pelayanan Publik Meningkat, Tapi Lambat
Kondisi Saat Ini
8 area Perubahan RB
• UU 25/2009: Yanlik ; PP 96/2012; Perpres;
PermenPAN dan RB
• Perpres No. 81/2010 ttg GD-RB
• NAWACITA
• Kondisi Lingkungan & Persaingan
GlobaL
• Teknologi Informasi dan Komunikasi
INVESTASI (pro-growth)
KESEMPATAN KERJA
(pro-job)
PENDAPATAN NAIK
(pro-poor)
KELESTARIAN LINGKUNGAN (pro-environment)
Hasil yang diharapkan
INOVASI
SEBAGAI
PERCEPAT-
AN PENING-
KATAN
KALITAS
PELAYA-
NAN
PUBLIK
Layanan Publik
Search…
II. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK • Pembangunan Aplikasi. • Entry Data. • Launching SIPP
PROGRES SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Minggu III September 2016 Entry Data K/L dan Daerah Sebagai Uji Coba Minggu IV September 2016 Launching Sistem Informasi Pelayanan Publik. Tgl. 27 Oktober 2016.
Mengapa Inovasi ?
Inovasi Bagi Dunia Bisnis: Nafas
untuk keberlangsungan Usaha
Pilihannya: Berinovasi atau Mati
Inovasi Pelayanan Publik: Nafas untuk
mendapatkan kepercayaan publik.
Pilihannya: Berinovasi atau Kehilangan
kepercayaan publik dan daya saing.
Pembentukan/Penciptaan
Inovasi
Pengembangan Inovasi
Pelembagaan /Keberlanjutan
Strategi: • Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik • Pendampingan
Lembaga Mitra Pembangunan • Pilot Project
Pemerintah
Strategi: • Transfer of Knowledge/ Replikasi. • Database dan Pembelajaran Berbasis IT melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik. • Pembentukan Hub Inovasi Pelayanan Publik
Strategi: • Inovasi merupakan bagian program dan anggaran instansi. • Bagian dari tugas dan
fungsi instansi. • Pembiasaan instansi dan menjadi budaya organisasi
I. INOVASI PELAYANAN PUBLIK • Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik. • Replikasi Inovasi Pelayanan
Publik.
Mendorong Penciptaan/Pembentukan Inovasi.
Menumbuhkan suasana kompetitif antar K/L/D.
Inovasi yang berkualitas dan dapat direplikasi.
Uraian Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Terdaftar 515 1.189 2.476
Desk Evaluation 99 99 99
Presentasi/ Wawancara
33 40 71
Mysteri Shopping 9 25 35
Apa yang dikompetisikan ?
Pelayanan: Langsung
pelayanan yang dilakukan dengan cara kontak
langsung antara pemberi pelayanan dengan
pengguna pelayanan.
Tidak langsung
upaya pembaharuan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang mempunyai
pengaruh terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Wujud
1) Proses penyediaan pelayanan.
2) Administrasi: penggunaan instrumen kebijakan atau
sebagai hasil dari perubahan kebijakan.
3) Sistem: sistem atau perubahan dari sistem yang ada.
4) Konsep: Perubahan dalam paradigma.
PROSES KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2016
Lokal / Instansi / K/L
1.215 Inovasi Publish Top 99
Publish Top 35
2.476 Inovasi
TRANSFER OF KNOWLEDGE/ REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Menjadi prioritas mulai tahun 2017 dalam pembinaan Inovasi Pelayanan Publik dalam untuk lebih mempercepat upaya peningkatan pelayanan publik dengan cara “Amati – Tiru – Modifikasi” Pelaksanaan Transfer of Knowledge/Replikasi Inovasi Pelayanan Publik sudah mulai dirintis: Juni 2016 – Transfer of Knowledge/Replikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kab/Kota untuk 57 Kabupaten/Kota Role Model Pelayanan Publik. Okt 2016 - Transfer of Kowledge/Replikasi untuk Sejumlah Model Pelayanan Publik di Indonesia, sekaligus Peluncuran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.
Komitment Replikasi:
• PTSP = 36 Unit • Kabupaten/Kota di NTT = 22 Kab/Kota.
KUNCI SUKSES INOVASI DAN SIPP
KOMITMEN PIMPINAN (Membuat kebijakan, mengarahkan, memfasilitasi anggaran, memberikan tugas dan fungsi yang mendorong inovasi dan SIPP)
KEMAUAN PIMPINAN SATUAN KERJA (Faktor kekuatan dan peluang pimpinan satuan kerja lebih kuat dibandingkan dengan hambatan dan kelemahannya) SUMBERDAYA MANUSIA YANG ANDAL
(Menterjemahkan gagasan pimpinan untuk merealisasikan program)
TAHAPAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN INDIKATOR
UJI COBA DAN VALIDASI INSTRUMEN
PERBAIKAN INSTRUMEN HASIL UJI COBA
PENYUSUNAN DRAFT KEBIJAKAN
PENETAPAN KEBIJAKAN
SOSIALISAI DAN IMPELEMENTASI
1. Diskusi
dengan
Pakar,
2. FGD dengan
stakeholder
1. Uji coba di
PTSP
2. Uji coba di
Puskesmas
1. Diskusi
Internal
2. Diskusi
dengan
Pakar
1. Penyusunan
Dokumen
2. FGD
dengan
stakeholder
1. Penetapan
kebijakan
(permen)
1. Internalisasi
Kebijakan
2. Sosialisasi
kebijakan
3. Penerapan
Kebijakan
Maret –
Mei 2015
1. 2015
2. 2016
(pd saat
pelaks Monev)
September
- Oktober
Oktober _
November
Desembe
r 2016
2017
INDEKS PELAYANAN PUBLIK merupakan indeks yang
diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk
mengukur kinerja pelayanan publik di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota di Indonesia.
LATAR BELAKANG
1. Mengukur keberhasilan penyelenggaraan
pelayanan publik.
2. Mendapatkan gambaran nyata dari
penyelenggaraan pelayananan publik.
3. Mengetahu lebih rinci aspek-aspek yang perlu
dilakukan perbaikan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.
TUJUAN
1 Mengetahui kualitas penyelenggara pelayanan publik nasional.
2 Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
3 Mendorong jenis pelayanan tertentu pelayanan publik untuk senantiasa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
SASARAN
1. Tersedianya informasi tentang kinerja pelayanan publik sesuai dengan lokus
pengukuran terpilih.
2. Teridentifikasikannya aspek kekurangan dan kelebihan pelayanan publik.
3. Terpetakannya kebutuhan pengembangan kapasitas pelayanan publik.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan
publik dalam skema pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
ASPEK 1. KEBIJAKAN PELAYANAN (30%)
Indikator Standar Pelayanan ( 8 Sub Indikator ) Maklumat Pelayanan (1 Sub Indikator) Survei Kepuasan Masyarakat (4 Sub Indikator) ASPEK 2. PROFESIONALISME SDM (18%)
Indikator Kompetensi (2 Sub Indikator)
Responsifitas (2 Sub Indikator) Kode Etik (2 Sub Indikator) Penghargaan dan Sanksi (2 Sub Indikator) Capaian Kinerja Individual dan Budaya Pelayanan (1 Sub Indikator)
ASPEK 3. SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK (15%)
Indikator Parkir dan Ruang Tunggu (4 Sub Indikator)
Sarpras bagi yang berkebutuhan khusus (1 Sub Indikator)
Sarana Front Office (2 Sub Indikator) Sarana Layanan Perbankan (1 Sub Indikator)
ASPEK 4. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (15%)
Indikator Sistem Informasi Elektronik (4 Sub Indikator) Sistem Informasi Non Elektronik (1 Sub Indikator)
ASPEK 5. KONSULTASI DAN PENGADUAN (15%)
Indikator Konsultasi (2 Sub Indikator) Pengaduan (2 Sub Indikator)
ASPEK 6. INOVASI (7%)
Indikator: Inovasi ini merupakan kesatuan indikator dari berbagai prinsip. sampai V.
ASPEK, INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR
HASIL UJI COBA 2015
(PTSP)
RATA-RATA : 73,8
INDEKS : 3,69
HASIL UJI COBA 2016
(PUSKESMAS)
RATA-RATA : 60,84
INDEKS : 3,04
Dasar Pemikiran ditetapkan Role Model
Amanat UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Kemenpanrb Memiliki Tugas Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Instansi Yang Di Evaluasi Adalah Instansi Pelayanan Publik Yang Memiliki Daya Dorong Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Memberi Dampak Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Luas wilayah dan banyaknya jumlah Kabupaten dan Kota, tidak mungkin dilakukan pembinaan sekaligus
Perlu menetapkan Kabupaten dan Kota yang menjadi role model pelayanan publik
Role model mendorong Kabupaten dan Kota lainnya menerapkan pelayanan publik yang prima, dan sebaliknya berkewajiban mencontoh pelayanan publik pada role model
Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2016
TUJUAN EVALUASI 1. Melihat sejauh mana
implementasi kebijakan UU
No. 25 Tahun 2009 menuju
peningkatan pelayanan
publik yang prima
2. Peningkatan kualitas
pelayanan publik melalui
perbaikan pelayanan
3. Mendorong unit pelayanan
publik memberikan
pelayanan yang prima
LOKUS EVALUASI 1. RSUD
2. Disdukcapil
3. PTSP
4. Kepolisian
5. Puskesmas
INDIKATOR EVALUASI
1. Standar Pelayanan
2. Maklumat Pelayanan
3. Survei Kepuasan
Masyarakat
4. Pengelolaan
Pengaduan
5. Inovasi Pelayanan
Publik
6. Sarana Prasarana
Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 2016
Nilai Hasil
Evaluasi
70,9
RATA-RATA PEMDA
31,93
TERENDAH PEMDA
TERTINGGI PEMDA
Catatan: 1. Evaluasi Pelayanan Publik 2016 dilakukan pada 59 Kabupaten Kota terpilih 2. Ada 5 Unit Pelayanan yang menjadi lokus evaluasi yaitu : PTSP, RSUD, Disdukcapil, Puskesmas dan Polres/Polresta
91,92
TERTINGGI POLRES
87,5 72,84
RATA-RATA POLRES
45,6
TERENDAH POLRES
97 98,9 95,5 88,5 87,5
27,6 31,38 27,6 34 45,6
0
20
40
60
80
100
120
RSUD PTSP DISDUKCAPIL PUSKESMAS POLRES
TERTINGGI
TERENDAH
Gambaran Umum Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 2016
Pemda Polres
Nilai Tertinggi 91,92 87,5
Nilai Terendah 31,93 45,6
Nilai Rata-Rata 70,9 71,85
•Evaluasi pelayanan publik tahun 2016 dilakukan pada 59 Kabupaten Kota terpilih. •Ada 5 Unit Pelayanan Publik yang menjadi lokus evaluasi yaitu PTSP,RSUD,Disdukcapil,Puskesmas, Polres/Polresta. •Berdasarkan hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2016 diperoleh nilai rata- rata
dari 59 Kabupaten Kota terpilih sebesar 70,9. Untuk Polres dan Polresta
diperoleh nilai rata-rata dari 59 Polres/Polresta yang dievaluasi sebesar 71,85.
Penetapan 59 Kab Kota Role
Model
Penetapan Indikator Evaluasi
Pelaksanaan Evaluasi
Pengolahan Hasil Evaluasi
Saran/Rekomendasi
Pembinaan/Pendampingan
Monitoring
Pembinaan Berkelanjutan
KEDEPUTIAN BIDANG PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
www.menpan.go.id