Post on 12-Apr-2017
KETIDAKMERATAAN PENDIDIKAN
DI INDONESIA
Disusun oleh :
Fenty Febriani
X-E2
SMK NEGERI 1 CIBADAK
SUKABUMI
2015
ABSTRAK Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara maupun
pemerintah pada era reformasi ini. Problematika pendidikan merupakan sesuatu
yang kompleks. Persoalan pendidikan selalu saja ada selama peradaban dan
kehidupan manusia sendiri itu ada.
Masalah pendidikan di Indonesia terjadi karena tidak meratanya pendidikan
antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu kurangnya kesadaran orang tua
terhadap pendidikan itu sendiri.
Pemerintah sebaiknya membenahi sistem pendidikan di Indonesia. Mulai dari
pemerataan guru, sarana dan prasarana, lembaga pendidikan yang berkualitas
hingga ke daerah terpencil dan teknologi yang dapat dirasakan semua lapisan
masyarakat.
Kata kunci : pemerataan, pendidikan, perkotaan, pedesaan
Lembar persetujuan Karya ilmiah yang berjudul “Ketidakmerataan Pendidikan di Indonesia” telah
disahkan dan disetujui pada:
Hari :
Tanggal :
Disetujui oleh:
Wali Kelas Guru B. Indonesia
Suwardi, S.pd Reny Yuniar
KATA PENGANTAR Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
karunia dan kekuatannya kepada saya sehingga karya ilmiah yang berjudul
“Ketidakmerataan Pendidikan di Indonesia“ bisa selesai tepat pada waktunya.
Dalam Penulisan makalah ini saya merasa masih banyak kekurangan-
kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi. Dengan demikian kritik
dan saran dari semua pihak sangat membantu saya dan dapat menyempurnakan
pembuatan makalah ini.
Dengan demikian, semoga dengan mempelajari makalah ini, kita akan mampu
menghadapi masalah atau kesulitan yang timbul dalam belajar pemahaman
penyebaran pendidikan di Indonesia, dengan harapan semoga siswa mampu
berpikir dan menunjukan sikap dengan potensi yang dimiliki pada kehidupan
sehari-hari.
Sukabumi, 13 Mei 2015
Fenty Febriani
BAB I
PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah
Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini
dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks
Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari
peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan perkepala yang
menunjukan bahwa indeks pengembanan manusia Indonesia makin menurun. Di
antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99
(1997), ke-105 (1998), ke-109 (1999).
Berbagai kajian di banyak negara menunjukkan kuatnya hubungan antara
pendidikan (sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia), dengan tingkat
perkembangan bangsa-bangsa tersebut yang ditunjukkan oleh berbagai indikator
ekonomi dan sosial budaya. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan
adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan serta signifikan dengan
kebutuhan masyarakat. Menyadari peran strategis tersebut, BAPPENAS senatiasa
mendukung ide yang menempatkan sektor pendidikan, khususnya pendidikan
dasar sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Bahkan dalam masa krisis
ekonomi sekalipun, pendidikan tetap mendapatkan perhatian meskipun fokusnya
dibatasi pada upaya penanggulangan dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan.
Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara
maupun pemerintah pada era reformasi ini. Problematika pendidikan merupakan
sesuatu yang kompleks. Persoalan pendidikan selalu saja ada selama peradaban
dan kehidupan manusia sendiri itu ada. Pembaharuan pendidikan tidak akan
pernah dapat diakhiri. Hal ini dapat terjadi karena perkembangan teknologi yang
digunakan masyarakat dalam sistem produksi barang dan jasa yang begitu cepat.
Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk
pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan
tantangan zaman yang sering tidak dapat diramalkan, oleh karena itu pendidikan
selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru. Masalah yang dihadapi dunia
pendidikan itu demikian luas. Oleh sebab itu, perlu ada rumusan-rumusan
terhadap masalah pendidikan yang dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam
mengembangkan tugasnya. Masalah-masalah pendidikan tersebut terdiri dari,
pertama: permasalahan secara umum dalam pendidikan seperti masalah pokok
pendidikan, jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan, faktor-faktor yang
mempengaruhi masalah pendidikan, dan pemecahan masalah pendidikan.
B. Rumusan Masalah
1. Pengertian pendidikan.
2. Pengertian pemerataan pendidikan.
3. Hubungan pendidikan dan masyarakat.
4. Pemerataan Pendidikan Masyarakat Miskin dan Terpencil di Indonesia.
5. Penyebab kurang meratanya pendidikan dimasyarakat indonesia.
6. Upaya pemerintah dalam ketidakmerataan pendidikan dimasyarakat
indonesia.
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penulisan
a. Agar kita dapat mengerti dan memahami tentang pemerataan pendidikan
di Indonesia.
b. Agar kita dapat berpartisipasi dalam pemerataan pendidikan di
Indonesia
c. Untuk mengikuti lomba karya ilmiah dalam rangka memperingati Hari
Pendidikan Nasional.
2. Manfaat Penulisan
a. menyadari pentingnya pendidikan.
b. mensyukuri apabila kita berada di sekolah yang dapat disebut sekolah
unggulan.
BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN METODOLOGI PENULISAN
A. Kajian Teoretis
a. Pentingnya Pemerataan Pendidikan di Indonesia
Dalam suatu negara pendidikan sangatlah penting ditempuh oleh rakyatnya
baik dari kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah, baik yang
di kota maupun di desa. Pendidikan bertujuan untuk mencetak anak bangsa yang
berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja.
Menurut UU pasal 28 C ayat 1, setiap warga negara memiliki hak untuk
mendapatkan pendidikan. Maka dari itu, pemerataan pendidikan sangat penting
dilakukan pemerintah agar setiap lapisan masyarakat bisa mendapatkan
pendidikan yang berkualitas sesuai dengan UU pasal 28 C ayat 1.
Selain itu, pemerataan pendidikan juga penting agar tidak menimbulkan
kecemburuan sosial antar pulau, antar daerah dan antar masyarakat. Karena
dewasa ini, pemerintah hanya disibukkan dengan pembangunan di satu pulau dan
di suatu kota.
Pemerataan pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan menciptakan
kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melakukan
transparansi pada anggaran pendidikan setiap tahunnya. Mencetak sosok guru
yang berkualitas dan dikirim ke beberapa daerah terpencil yang kekurangan
pengajar.
B. Kerangka Berpikir
Pendidikan adalah hal penting yang harus didapatkan setiap masyarakat dari
mulai usia dini. Pendidikan akan membentuk seseorang menjadi lebih berguna
dan berkualitas.
Pendidikan menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.
Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata‘didik’
dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti
proses atau cara atau perbuatan mendidik.
Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia)
menjelaskan tentang pengertian Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup
tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala
kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu.
Namun tidak dapat disangkal bahwa dalam prosesnya pendidikan mengalami
berbagai kendala. Kendala yang terbesar adalah ketidakmerataannya pendidikan
di Indonesia. Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara kepulauan, hal ini
menyulitkan pemerintah dalam pemerataan pendidikan karena pemerintah hanya
berfokus di pulau jawa.
Ketidakmerataan ini menyebabkan kecemburuan sosial antar masyarakat.
Contoh ketidakmerataan pendidikan ini adalah penyebaran guru yang tidak
merata. Di suatu daerah terpecil kita sering mendengar kasus kekurangan guru
yang menyebabkan siswanya terlantar. Walaupun rata-rata guru di Indonesia
menurut UNESCO sudah baik yaitu 16 : 1 namun tetap saja hal ini memiliki
masalah yang lain, seperti kebanyakan guru hanya mengajar di daerah perkotaan.
Kasus kekurangan guru di satu bidang dan kelebihan guru dibidang lainnya,
contoh tersebut dapat mewakili bahwa pendidikan di Indonesia memang tidak
merata.
C. Metodologi Penulisan
Melakukan pengumpulan data dari berbagai website di internet.
BAB III
PEMBAHASAN KETIDAKMERATAAN PENDIDIKAN di
INDONESIAA. Deskripsi Kasus
a. Pengertian Pendidikan
Pada dasarnya pengertian pendidikan ( UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 )
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan
masyarakat.
Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata‘didik’
dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti
proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan
adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang
dalam usaha mendewasakan manusiamelalui upaya pengajaran dan pelatihan.
Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia)
menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan yaitu tuntutan di
dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu
menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka
sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan
dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
a. Pengertian Pemerataan Pendidikan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerataan berasal
dari kata dasar rata, yang berarti: 1) meliputi seluruh bagian, 2) tersebar kesegala
penjuru, dan 3) sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata
pemerataan berarti proses, cara, dan perbutan melakukan pemerataan. Jadi dapat
disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan
perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga
seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. dunia-
pendidikan Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program
pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh
warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan.
Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan
kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan
pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai
kesempatan yang sama unutk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh
pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial,
agama, amupun letak lokasi geografis. Dalam propernas tahun 2000-2004 yang
mengacu kepada GBHN 1999-2004 mengenai kebijakan pembangunan
pendidikan pada poin pertama menyebutkan: “Mengupayakan perluasan dan
pemeraatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat
Indonesia menuju terciptanya Manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan
peninggakatan anggaran pendidikan secara berarti“. Dan pada salah satu tujuan
pelaksanaan pendidikan Indonesia adalah untuk pemerataan kesempatan
mengikuti pendidikan bagi setiap warga negara. Dari penjelasan tersebut dapat
dilihat bahwa Pemerataan Pendidikan merupakan tujuan pokok yang akan
diwujudkan. Jika tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan
pendidikan belum dapat dikatakan berhasil. Hal inilah yang menyebabkan
masalah pemerataan pendidikan sebagai suatu masalah yang paling rumit untuk
ditanggulangi.
Pemerataan pendidikan telah mendapat perhatian sejak lama terutama di
negara-negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya
kesadaran bahwa pendidikan merupakan peran penting dalam pembangunan
bangsa.
Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan
kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh
pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata
berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan,
sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa
menikmati pendidikan secara sama.
Menurut UUD 1945 pemerintah berkewajiban memenuhi hak warganegara
dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Ini
berati pemerintah harus bisa memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat
Indonesia bukan hanya untuk rakyat tertentu yang mampu sedangkan untuk rakyat
yang kurang mampu tidak memperoleh pendidikan. Pemerintah bertanggung
jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan
umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih
kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam
menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang
berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak
yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa
untuk bias memenangi kompetisi global.
B. Analisis Kasus
a. Hubungan Pendidikan Dan Masyarakat
Kondisi masyarakat mempengaruhi perbaikan pendidikan di Indonesia.
Semua orang menginginkan agar pendidikan diperbaiki. Ada yang melihat
perbaikan pendidikan dari sudut perbaikan mutu guru yang memerlukan
perbaikan pendidikan guru, pembinaan karier, dan penghasilan guru. Di satu
pihak pendidikan bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih
baik, lebih maju, dan lebih sejahtera bagi rakyat seluruhnya. Namun, untuk itu,
pendidikan memerlukan pegangan dan pedoman ke arah mana masyarakat akan
bergerak. Pandangan dan sikap hidup apa yang dikehendaki masyarakat dalam
perjuangannya mencapai tujuannya. Hal ini berpengaruh kuat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat memiliki keterkaitan dan
ketergantungan yang sama-sama saling membutuhkan (simbiotic). Masyarakat
sangat membutuhkan layanan pendidikan yang baik. Lembaga pendidikan tidak
dapat eksis tanpa masyarakat, sebaliknya masyarakat tidak dapat mencapai
hidup yang sempurna tanpa lembaga pendidikan.
Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-
anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Hubungan sekolah dan masyarakat
adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan
meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan pendidikan serta
mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka usaha
memperbaiki sekolah. Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung
pada masyarakat. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling
berhubungan, kedua-duanya saling membutuhkan. Masyarakat adalah pemilik
sekolah; sekolah ada karena masyarakat memerlukannya. Pendidikan sangat
membantu masyarakat untuk dapat menjadi seseorang yang baik, berpengetahuan
dan dapat mengembangkan pertumbuhan anak, begitu pula pendidikan tanpa
masyarakat maka pendidikan tidak akan berjalan.
b. Pemerataan Pendidikan Masyarakat Miskin dan Terpencil di Indonesia
Era global ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan industri,
kompetisi dalam semua aspek kehidupan ekonomi, serta perubahan kebutuhan
yang cepat didorong oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk memenuhi
perkembangan ilmu dan teknologi, diperlukan SDM yang berkualitas. Oleh
karena itu, pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan hingga ke pelosok negeri
dan bagi masyarakat menengah ke bawah.
Mereka yang paling memerlukan layanan pendidikan dalam mengantisipasi
persaingan global di samping penyandang buta huruf adalah masyarakat miskin di
tempat-tempat yang jauh dan tersebar. Guna mengatasi hal yang tidak mungkin
diselenggarakan pendidikan konvensional atau tatap muka ini perlu ditempuh
strategi yang memanfaatkan potensi dan kemajuan teknologi baru.
Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan
pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang
berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6 persen dari total penduduk Indonesia
(berdasarkan data Badan Pusat Statistik : 2007). Problem mereka, kemiskinan
menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu,
daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian
guna mencegah munculnya kecemburuan sosial.
Di Indonesia, yang paling memerlukan pendidikan adalah mereka yang
berada di daerah miskin dan terpencil. Untuk mengatasi kebutuhan pendidikan
bagi mereka adalah upaya penerapan cara non konvensional. Cara lain itu adalah
memanfaatkan potensi, kemajuan serta keluwesan teknologi baru. Sekalipun
teknologi baru seperti teknologi komunikasi, informasi dan adi-marga
menawarkan pemerataan pendidikan dengan biaya yang relatif rendah (Ono
Purbo, 1996), penggunaannya masih merupakan jurang pemisah antara ‘yang
kaya’ dan ‘yangmiskin’.
Di samping itu, sekalipun teknologi dapat menjangkau yang tak terjangkau
serta dapat menghadirkan pendidikan kepada warga, mereka yang terlupakan tetap
dirugikan karena bukan hanya tetap buta teknologi tetapi tertinggal dalam hal ilmu
pengetahuan. Mayoritas kaum miskin di Indonesia tinggal di tempat-tempat jauh
yang terpencil. Mereka praktis kekurangan segalanya: fasilitas, alat-alat
transportasi dan komunikasi di samping rendahnya pengetahuan mereka terhadap
teknologi.
Bila pendidikan ingin menjangkau mereka yang kurang beruntung ini bila
perbaikan hidup masyarakat yang lebih banyak ini yang menjadi sasaran kita
dengan menyediakan pendidikan yang lebih berkualitas; lebih efektif dan cepat
kondisi yang proporsional harus diciptakan dengan memobilisasi sumber-sumber
lokal dan nasional. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah
geografis yaitu antara perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan timur
Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antartingkat pendapatan
penduduk ataupun antargender.
Pemerataan pendidikan masyarakat miskin dan terpencil di Indonesia, dapat
dibagi menjadi pemerataan pendidikan formal dan pemerataan pendidikan non
formal:
1. Pemerataan Pendidikan Formal
Pada jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan
peningkatan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama, terutama bagi
masyarakat miskin maupun masyarakat di daerah terpencil. Pemerataan
pendidikan formal terdiri dari pemertaaan pendidikan di tingkat prasekolah,
sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi.
Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan pada anak usia dini, semisal :
playgroup dan taman kanak-kanak. Pada daerah perkotaan pendidikan prasekolah
secara formal sudah sering ditemukan, tetapi untuk daerah terpencil seperti di
pedesaan, masih sangat jarang. Pendidikan sekolah dasar memang sudah cukup
dirasakan pemerataannya di berbagai daerah, hal ini sejalan dengan program wajib
belajar 9 tahun, tetapi mutu dari pendidikan tersebut masih sangat berbeda antara
daerah perkotaan dengan pedesaan.
Pada pendidikan menengah, saat ini banyak bermunculan sekolah-sekolah
unggul. Dalam pelaksanaannya model sekolah ini hanya diperuntukkan untuk
kalangan jenius, elit, dan berduit yang ingin mempertahankan eksistensinya
sebagai kalangan atas. Kalaupun ada peserta didik yang masuk ke sekolah dengan
sistem subsidi silang itu hanya akal-akalan saja dari pihak sekolah untuk
menghindari “image” di masyarakat sebagai sekolah mahal dan berkualitas,
sekolah plus, sekolah unggulan, sekolah alam, sekolah terpadu, sekolah
eksperimen (laboratorium), sekolah percontohan, dan label-label lain yang
melekat pada sekolah yang diasumsikan dengan “unggul”.
Untuk pendidikan tinggi persoalannya menyangkut pemerataan kesempatan
dalam memperoleh pendidikan tinggi bagi warga negara dalam kelompok usia 19-
24 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi
memang sangat besar, sehingga hanya anak-anak yang berasal dari keluarga
mampu saja yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.
Kebutuhan biaya baik langsung maupun tak langsung yang cukup besar inilah
yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang perguruan
tinggi.
Selain itu, penyebaran geografis lembaga pendidikan tinggi unggulan di
Indonesia juga tidak merata. Berbagai universitas terkemuka dipusatkan berada di
pulau Jawa, sehingga masyarakat yang berada di pulau lain harus meninggalkan
kampung halamannya demi melanjutkan pendidikan tinggi. Sebut saja UI, UGM,
dan ITB yang masuk dalam 10 universitas terbaik di Asia Tenggara versi
webomatric. Ketiga universitas besar ini ada di pulau Jawa. BHMN dinilai telah
mengarah ke komersialisasi pendidikan, yang bertentangan dengan misi utama
sebuah lembaga pendidikan tinggi.
Untuk bisa kuliah di universitas dan institut terpandang itu, orangtua
mahasiswa harus mengeluarkan uang puluhan juta rupiah. Ada beberapa argument
yang menyebabkan muncul gerakan protes atas gejala komersialisasi pendidikan
tinggi. Pertama, pendidikan tinggi yang selama ini bersifat elitis akan semakin
bertambah elitis. Perguruan tinggi bertarif mahal akan makin mengentalkan watak
elitisme dan kian mereduksi jiwa egalitarianisme.
Prinsip dasar pemerataan ini sangat penting guna memberikan kesempatan
bagi semua golongan masyarakat, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang
baikdan berkualitas. Kedua, ada alasan ideologis dibalik gerakan protes itu.
Selama ini, yang bisa menikmati pendidikan tinggi adalah orang-orang yang
berasal dari keluarga kelas menengah. Bagi orang-orang yang berasal dari kelas
bawah (keluarga miskin) mengalami kesulitan mendapatkan akses pendidikan
tinggi dengan biaya yang mahal itu.
2. Pemerataan pendidikan NonFormal
Di samping menghadapi permasalahan dalam meningkatkan akses dan
pemerataan pendidikan di jalur formal, pembangunan pendidikan juga
menghadapi permasalahan dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan
non formal. Pada jalur pendidikan non formal juga menghadapi permasalahan
dalam hal perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi setiap warga
masyarakat.
Sampai dengan tahun 2006, pendidikan non formal yang berfungsi baik
sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (transition from school to work)
maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat belum dapat diakses secara
luas oleh masyarakat. Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat khususnya
yang berusia dewasa untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan
keterampilannya masih sangat rendah. Apalagi pendidikan non formal, pada
umumnya membutuhkan biaya yang cukup mahal sehingga tidak dapat terangkau
oleh masyarakat menengah ke bawah.
3. Permasalahan Pemerataan Pendidikan Masyarakat Miskin dan Terpencil di
Indonesia
Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah
Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal
Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukan Angka Partisipasi Murni
(APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa).
Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni
Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa).
Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan
pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan
sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan
dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah
ketidakmerataan tersebut.
4. Penyebab Kurang Meratanya Pendidikan Dimasyarakat Indonesia
Permasalahan Pemerataan dapat terjadi karena kurang tergorganisirnya
koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga
daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara
pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu masalah pemerataan pendidikan juga
terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan
proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan
pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal
ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah,
tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.
Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan
menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang
wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasrana pendidikan yang
dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak
ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini, dan
penyebaran guru ke berbagai daerah terpencil.
5. Upaya pemerintah dalam ketidakmerataan pendidikan dimasyarakat
indonesia
Untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan berbagai langkah
akan diambil seperti peningkatan jumlah anak yang ikut merasakan pendidikan,
akses terhadap pendidikan ini dihitung berdasarkan angka partisipasi mulai
tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum. Selain itu pemerintah
akan mengurangi tingkat disparitas atau ketidakmerataan akses baik spasial kota
non kota dan yang bersifat gender.
1. Wajib belajar 9 atau 12 tahun
2. Penyebaran guru berkualitas sampai ke daerah terpencil
3. Menciptakan lembaga sekolah yang berkualitas
4. Meminimalkan terbentuknya sekolah yang menyebut dirinya sekolah
unggulan.
5. Menyamaratakan sarana dan prasarana antara sekolah di perkotaan dan
pedesaan.
BAB IV
PENUTUPA. Kesimpulan
Pemerataan pendidikan yang ada saat ini masih kurang terealisasikan dengan
baik. Permasalahannya yaitu karena pendidikan itu sendiri masih berorientsi di
wilayah perkotaan dan subsidi dari pemerintah itu pun masih belum mencukupi
untuk masyarakat yang tidak mampu yang jumlahnya cukup besar. Upaya yang
dilakukan pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan bagi masyarakat
miskin dan terpencil di Indonesia yaitu dengan adanya program wajib belajar 9
tahun dan pengadaan teknologi informasi seperti televisi dan radio.
B. Saran
Dengan dikemukakan nya karya ilmiah tentang ketidakmerataan pendidikan
di Indonesia, diharapkan kita, masyarakat dan pemerintah dapat sadar akan
pentingnya pendidikan, dan ikut berpartisipasi dalam pemerataan pendidikan di
indonesia serta menciptakan pendidikan yang berkualitas baik di kota maupun di
desa.
Daftar Pustaka
Depdiknas. 2008. Pelangi Pendidikan; Deklarasi Penuntasan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Akhir Tahun 2008. Jakarta: Depdiknas
Depdiknas. 2008. Pelangi Pendidikan; Forum Tenaga Kependidikan Edisi 6/ Volume
3. Jakarta: Depdiknas.
http://duniafisi.blogspot.com/2013/12/kurangnya-pemerataan-pendidikan.html