Post on 12-Dec-2015
description
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori.
2.1.1 Konsep Keuangan Daerah
2.1.1.1 Pengertian Keuangan Daerah.
Istilah keuangan daerah tidak terlepas dan selalu terkait dengan anggaran
pendapatan belanja daerah (APBD) karena keuangan daerah tersebut telah ditetapkan
dalam APBD. Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan
bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah.
Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut
peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan
keuangan daerah yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah .
Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini
pengelolaan keuangan daerah difokuskan kepada pengelolaan APBD sebagai wujud
Universitas Sumatera Utara
perencanaan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu entitas
penyusun/pengguna APBD untuk pelayanan publik.
2.1.1.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dalam arti luas, anggaran daerah atau anggaran sektor publik memiliki
beberapa fungsi yaitu sebagai : (1) instrument politik, (2) instrument kebijakan fiscal,
(3) instrument perencanaan dan (4) instrument pengendalian (Halim 2001).
Sedangkan menurut Noordiawan, Putra, Rahmawati (2008) anggaran sektor
publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu : (1) sebagai alat perencanaan, (2)
alat pengendalian (3) alat kebijakan fiscal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan
komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi dan alat menciptakan ruang
publik. Mardiasmo (2002) memberikan fungsi anggaran dengan hal yang sama
dengan Noordiawan dengan kawan-kawan.
Menurut Renyowijoyo (2008) fungsi anggaran adalah (1) sebagai pedoman
pemerintah dalam mengelola Negara dalam periode mendatang, (2) alat pengawas
bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah, (3) alat pengawasan terhadap
kemampuan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.
Dari berbagai pendapat para ahli tersebut diatas bahwa anggaran berfungsi
sebagai perencanaan, pengendalian, kebijakan, alat politik dan penetapan tentang apa
yang akan dilakukan pada periode tahun berikutnya yang berpengaruh penting dalam
akuntansi dan pelaporan keuangan.
2.1.1.3 Norma Umum Anggaran Sektor Publik.
Universitas Sumatera Utara
Agar strategi yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka pemerintah daerah
perlu untuk tetap memiliki komitmen bahwa anggaran daerah adalah perwujudan
amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif, dalam rangka mencapai
peningkatan kesejahtraan masyarakat. Oleh karena itu anggaran sektor publik atau
anggaran daerah harus mengacu pada prinsip prinsip berikut (Halim 2001): (1)
keadilan anggaran, (2) efisiensi dan efektifitas anggaran (3) anggaran berimbang dan
deficit, (4) displin anggaran, (5) transparansi dan akuntabiltas anggaran.
2.1.1.4 Siklus/Daur Anggaran
Dalam Undang Undang No. 17/2003 ditetapkan bahwa APBN merupakan
wujud pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang
undang, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan
hibah, sedangkan belanja Negara dipergunakan untuk keperluan tugas pemerintah
pusat dan daerah, yang diperinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
Pembiayaan diterima dari surplus tahun lalu dan cadangan, serta digunakan untuk
membayar defisit anggaran tahun lalu, membayar hutang, dan pembentukan dana
cadangan.
Daur anggaran merupakan suatu proses anggaran yang terus menerus,
dimulai penyusunan anggaran sampai pada pengesahan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran oleh DPR.
Daur anggaran pemerintah RI dikelompokkan dalam 5 tahap (Renyowijoyo
2008 dalam bukunya Sugijanto,et al., 1995) :
Universitas Sumatera Utara
1. Penyusunan dan pengajuan RUU-APBN dan penetapan UU-APBN oleh DPR.
2. Pembahasan dan pengesahan RUU- APBN dan penetapan UU- APBN oleh DPR.
3. Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan Negara oleh
Pemerintah.
4. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan laporan keuangan oleh BPK.
5. Pembahasan dan persetujuan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
dan penetapan UU-Laporan Pertanggungjawaban APBN oleh DPR.
Mardiasmo (2002 : 70) Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui
dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan
mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor
publik. Mardiasmo dalam bukunya (Henley 1990). Siklus anggaran meliputi empat
tahap yang terdiri atas : (1) Tahap persiapan anggaran (preparation), (2) Tahap
ratifikasi (ratification), (3) Tahap implementasi (implementation) dan (4) Tahap
pelaporan dan evaluasi (reporting and evaluation).
2.1.2 Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
Menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bagian ke empat pasal 10, bagian ke lima pasal 11,
bagian keenam pasal 12, bagian ketujuh pasal 13, dan bagian kedelapan pasal 14
bahwa Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang terdiri dari : (1) Kepala SKPD
(2). Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang (3) Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (5)
Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran. Masing – masing pejabat pengelola
Universitas Sumatera Utara
anggaran/pengguna barang tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
berbeda-beda.
2.1.3 Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)
Pengertian good governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-
urusan publik. Good governance dapat tercapai apabila beberapa hal dibawah ini
dipedomani dalam pengelolaan APBD. Selanjutnya Mardiasmo (1999, 2006)
mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk
mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi, akuntabilitas, value for
money, kejujuran, transparansi dan pengawasan.
Konsep Good Governance, Good Financial Governance merupakan konsep
baru yang di adopsi dari luar diperkenalkan di Indonesia oleh lembaga-lembaga donor
World Bank, Asian Developmen Bank (ADB) dan United Nation Developmen
Program (UNDP). Good Governance sebagai suatu kesuksesan pemerintah dalam
mengelola keuangan untuk pelayanan umum yang baik.
World Bank dalam Maryono, Warella, Kismartini (2007) mengusung tiga
indikator yang perlu diperhatikan dalam good governance yaitu : (1) bentuk rejim
politik, (2) proses dimana kekuasaan digunakan dalam manajemen-manajemen
sumber daya social dan ekonomi bagi kepentingan pembangunan, (3) kemampuan
pemerintah untuk mendesain, mempormulasikan, melaksanakan kebijakan, dan
melaksanakan fungsi-fungsinya.
ADB mengartikulasikan empat elemen penting dari good governance yaitu:
(1) akuntabilitas, (2) partisipasi, (3) terprediksi, (4) transparansi. UNDP
Universitas Sumatera Utara
menyebutkan enam indikator kesuksesan good governance yaitu: (1) mengikut
sertakan semua, (2) transparan dan bertanggung jawab, (3) efektif dan adil (4)
menjamin adanya supremasi hukum, (5) menjamim bahwa priortas-prioritas politik,
sosial ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, (6) memperhatikan
kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan
keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.
Saragih (2003) dalam Maryono, Warella, Kismartini (2007) mengatakan
terdapat lima prinsip dasar dalam mengelola keuangan publik yaitu : (1) transparansi,
(2) efisisen, (3) efektif, (4) akuntabilitas, (5) partisipasi.
World Bank dalam Mardiasmo (2002) menetapkan prinsip-prinsip pokok
dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah antara lain : (1) Komprehensip
dan displin, (2) fleksibilitas, (3) terperediksi, (4) kejujuran (5) informasi, (6)
Transparansi dan akuntabilitas. ADB memberikan indicator ataupun prinsip-prinsip
good financial governance yaitu : (1) transparansi of financial reporting, (2)
Reliability of financial reporting, (3) accounting and auditing standards, (4) strength
of the accounting and auditing profesinal, (5) legal and regulatory framework.
Karakteristik Good Governace menurut UNDP dalam Mardiasmo (2002)
(1) participation, (2) rule of law, (3) transparency, (4) responsiveness, (5) consensus
orientation, (6) equity, (7) efficiency and effectiveness, (8) Accountability, (9)
strategic vision.
Dari berbagai elemen manajemen keuangan daerah dapat disimpulkan
bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan akuntansi diperlukan untuk
Universitas Sumatera Utara
mengontrol kebjikan keuangan daerah tersebut. Pencapaian good governance, good
financial governance juga tidak terlepas dari hal tersebut diatas.
2.1.3.1 Akuntabilitas
Secara umum dalam setiap pengelolaan APBD selalu di kaitkan dengan
akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari defenisi akuntabilitas yang merupakan
hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Keterkaitan atau
pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dapat dilihat bahwa akuntabilitas
dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan
administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik.
Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi
dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-
sumber publik dan kinerja prilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan
pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau
target kebijaksanaan atau program.
Mardiasmo (2002) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang
amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan,
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut.
Mardiasmo (2002) dalam bukunya (Ellwood 1993) menjelaskan terdapat
empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :
(1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum (Accoutability for probity and legality), (2)
Universitas Sumatera Utara
Akuntabilitas proses (process accountability), (3) Akuntabilitas program (program
accountability) (4) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)
Menurut Sulistoni (2003) pemerintah yang accountabel memiliki ciri ciri
sebagai berikut : (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka,
cepat, tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan
bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam
proses pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan
mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5)
Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggung
jawaban public, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program
dan kegiatan pemerintah.
Akuntabililtas pengelolaan APBD adalah kewajiban Pemerintah Daerah
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan
penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat). Aspek penting yang
harus dipertimbangkan ialah : (1) Legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah.
Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya (2) Pengelolaan
(stewardship) keuangan daerah secara baik, perlindungan asset fisik dan financial,
mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prinsip prinsip keuangan daerah
meliputi : (1) Adanya suatu system akuntansi dan system anggaran yang dapat
menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (2) Pengeluaran daerah yang
Universitas Sumatera Utara
dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan sasaran dan hasil (manfaat)
yang akan dicapai.
Mursyidi (2009) Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2.1.3.2 Transparansi
Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran
juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu
prinsip good governance. Mardiasmo (2006). Transparansi dibangun atas dasar arus
informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi
perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang
tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau.
Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat
waktu tentang kebijakan public, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu
kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah.
Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga
kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,
serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan
menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.
Menurut Sopamah dan Mardiasmo (2003) anggaran yang disusun oleh pihak
eksekutip dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut : (1) Terdapat
Universitas Sumatera Utara
pengumuman kebijakan anggaran, (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah
diakses, (3) Tersedia laporan pertanggungjwaban yang tepat waktu (4)
Terakomodasinya suara/usulan rakyat (4) Terdapat system pemberian informasi
kepada publik.
Menurut Hadi Sumarsono (2003) Transparansi adalah keterbukaan
pemerintah dalam membuat kebijakan kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat
diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengeloalan
keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara
pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang
bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan kepentingan
masyarakat.
Menurut Mursyidi (2009) Transparansi. Memberikan informasi keuangan
yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.
Dengan demikian dapat dikatakan transparansi merupakan yang tidak
terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang
baik.
2.1.3.3 Pengawasan
Pengawasan adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk
menjamin hasil yang diinginkan. Merupakan peran penting dan positif dalam proses
Universitas Sumatera Utara
manajemen. Menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai
waktunya.
Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah
disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis.
Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi,
tujuan serta target-target operasi organisasi. Mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja
tiap instansi yang akan dijadikan parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Dari sisi akuntabilitas, system pengawasan akan memastikan bahwa dana
pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka
memenuhi rasa keadilan.
Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata
Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan
bahwa Pengawasan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan
untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
Berdasarkan ruang lingkup pengawasan Fatchurrochman (2002)
membedakannya menjadi dua yaitu : (1) Pengawasan internal yang terdiri dari
pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, dan (2) Pengawasan Eksternal.
Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 menyebutkan adanya dua jenis pengawasan
yaitu pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Pengawasan Melekat
(WASKAT) adalah suatu pengawasan yang merupakan bagian integral dari suatu
manajemen yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Penggarisan struktur
Universitas Sumatera Utara
organisasi dengan pembagian tugas beserta uraiannya yang jelas. (2) Rincian
kebijakan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis dan dapat menjadi pedoman
bagi yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan. (3) Rencana kerja yang
menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar
kegiatan tersebut dan hubungan antara berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus
dicapai. (4) Prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari
atasan kepada bawahan. (5) Pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan
alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan
keputusan serta penyusunan, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai
pengelolaan keuangan. (6) Pembinaan personel yang terus menerus agar pelaksanaan
menjadi unsur yang mampu melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya
dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan
tugasnya.
Pengawasan fungsional yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah,
atau juga yang dikenal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). APIP
terdiri dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) IRJEN
(Inspektorat Jendral Departemen) atau Unit Pengawas Lembaga Non Departemen,
IRWIL (Inspektorat Wilayah), Badan Pengawas Daerah (Bawasda), SPI (Satuan
Pengawas Intern).
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau
atasan langsung suatu organisasi terhadap kinerja bawahan dengan tujuan untuk
mengetahui atau menilai apakah kerja yang telah ditetapkan telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan atau peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan
Universitas Sumatera Utara
pengawasan fungsional adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat
fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal departeman, lembaga Negara
atau BUMN termasuk pengawasan dari lembaga khusus pengawasan.
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dapat berupa pengawasan secara
langsung dan tidak langsung serta preventip dan reprentive. Pengawasan langsung
dilakukan secara pribadi dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri
ditempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara
inspeksi. Sedangkan pengwasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari
laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventive dilakukan melalui pre
audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post
audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi).
Pengawasan legislatif dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaaraan
Pemerintahan sesuai dengan tugas, wewenang dan haknya melalui dengar pendapat,
kunjungan kerja dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan atau Panitia Kerja
(Panja) agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang
terhindar dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), baik mulai proses
perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Disamping DPRD
mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan
aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang independent terhadap lembaga
eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2.1.3.4 Value for Money.
Universitas Sumatera Utara
Tuntutan baru (transparansi dan akuntabilitas) dalam organisasi sektor
publik harus memperhatikan value for money (VfM) dalam menjalankan aktivitasnya.
Renyowijoyo (2008), Mardiasmo (2006) menyatakan Value for Money merupakan
konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga jenis
elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Ekonomi, merupakan perolehan masukan (input) dengan kualitas dan
kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara
masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya). Ekonomi terkait
dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang
digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan
masukan tertentu dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran
tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang
dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
Efektifitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang
ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan
output. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money, sedang
tambahannya dua elemen lain yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan
(equality). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan social (social opportunity)
yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas dan kesejahtraan
ekonomi. Selain keadilan perlu dilakukan distribusi secara merata (equality).
Penggunaan dana publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok
tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.
Universitas Sumatera Utara
Kinerja anggaran pada dasarnya adalah system penyusunan dan pengelolaan
anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja
tersebut harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep value for
money yang berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini berarti dalam
pengelolaan keuangan daerah tersebut harus mencerminkan tiga pilar utama yaitu
ekonomis, efisien, efektifitas. (1) Ekonomis, merupakan ukuran pengunaan dana
masyarakat sesuai kebutuhan sesungguhnya (2) Efisien, merupakan ukuran
penggunaan dana masyarakat (public money) yang dapat menghasilkan output
maksimal (berdaya guna). (3) Efektifitas, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat
out put, kebijakan dan prosedur dapat mencapai tujuan kepentingan publik.
Peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah
pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.
Konsep value for money (VFM) ini penting bagi pemerintah daerah sebagai pelayan
masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti : (1)
Efektifitas pelayan public, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran (2)
Meningkatkan mutu pelayanan public (3) Biaya pelayanan yang murah, karena
hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan resources (4) Alokasi
belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik (5) Meningkatkan public cost
awareness sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.
Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber
kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi.Tuntutan baru muncul agar
organisasi sector public memperhatikan Value for money dalam menjalankan
Universitas Sumatera Utara
aktivitasnya. Ulum (2009) Pembahasan value for money menyangkut apa yang
dikenal dengan 3E.
Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas
tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (spending less). Pengertian ekonomi
(hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara
hati-hati atau cermat (prudency) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan
operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya
yang tidak perlu.
Efisiensi berhubungan dengan produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan
dengan menggunakan perbandingan antara autput yang dihasilkan terhadap input
yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien
apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan
sumber daya dan dana yang serendah -rendahnya (spending well)
Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target
kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan
tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila
proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).
Dari uraian diatas, jelaslah bahwa ketiga pokok bahasan value for money
sangat terkait satu dengan yang lain. Dalam konteks otonomi daerah value for money
merupakan jembatan untuk mengantar pemerintah daerah mencapai good
governance, yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif,
responsip dan akuntabel. Vlaue for Money tersebut harus dioperasionalkan dalam
pengelolaan keuangan daerah atau APBD.
Universitas Sumatera Utara
2.1.4 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Terhadap
Pengelolaan APBD
Salah satu bagian dari literature akuntansi keprilakuan (behavioral
accounting) adalah bagian yang membahas hubungan antara akuntabilitas,
transparansi, pengawasan dengan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas, transparansi,
pengawasan merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan mutu
pengelolaan APBD.
Sulistoni (2003) menyatakan salah satu ciri akuntabilitas adalah mampu
memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan
pemerintahan. Sopamah dan Mardiasmo (2003) APBD yang transparan jika
memenuhi terakomodasinya suara/usulan rakyat. Sedangkan pengawasan APBD
diperlukan agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan
perundang undangan yang berlaku.
Dengan demikian dapat disimpulkan keterlibatan masyarakat dalam
pengelolan APBD, akan menciptakan pengelolaan APBD yang baik. Pengelolaan
APBD yang baik adalah (1) penggunaan anggaran yang hemat, (2) sesuai dengan
kebutuhan publik, (3) adil dan merata (4) dapat dipertanggungjwabkan kepada publik.
2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan
Universitas Sumatera Utara
demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam
upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia.
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Negara/Daerah adalah penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal
tersebut diatur dalam Undang-Undag No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang
dikehendaki.
1. Relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat
didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna, dengan membantu
mereka mengevaluasi masa lalu, memprediksi masa depan, mengoreksi hasil
evaluasi mereka masa lalu.
Informasi yang relevan : (a) memiliki manfaat umpan balik, (b) memiliki
manfaat prediktif, (c) tepat waktu, (d) lengkap.
2. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta
Universitas Sumatera Utara
dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik : (a) Penyajian
jujur, (b) dapat diverifikasi, (c) netralitas.
3. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih
berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan
keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada
umumnya.
4. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat
dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang
disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan
yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dan penyusunan standar akuntansi,
oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan
kegiatannya, serta oleh pengguna keuangan dalam memahami laporan keuangan yang
disajikan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah adalah sebagai berikut : (a) basis akuntansi, (b) prisip nilai historis, (c)
prinsip realisasi, (d) prinsip substansi mengungguli bentuk formal, (e) prinsip
periodisitas, (f) prinsip konsistensi, (g) prinsip pengungkapan lengkap, (h) prinsip
penyajian wajar.
Laporan realisasi anggaran menyajikan ihktisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode
laporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri
Universitas Sumatera Utara
dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur mempunyai
defenisi yang ditentukan.
Keberhasilan seorang pemimpin daerah selalu diukur dengan pendekatan
makro. Wujud dari keberhasilan pemerintah yang menggunakan pendekatan makro
adalah pembangunan secara fisik semakin meningkat. Ada satu pendekatan yang
jarang diperhatikan oleh masyarakat adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Budiarta (2008). LKPD dianggap baik jika mendapat wajar tanpa
pengecualian. Sejak diperlakukannya otonomi daerah setiap pemerintah provinsi
maupun kabupaten/kota diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran.
2.1.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Bab I Tentang Ketentuan Umum pasal 1 poin 14 mengartikan
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. Poin 17
mengartikan pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Point 18 mengartikan Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan instrumen manajemen
pembangunan daerah. Aspek – aspek dalam manajemen pembangunan daerah
Universitas Sumatera Utara
terwadahi dalam satu atau beberapa SKPD. Penyusunan kebijakan dan koordinasi di
wadahi dalam satu wadah sekretariat, pengawasan di wadahi dalam bentuk
inspektorat, perencanaan diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di wadahi dalam
lembaga teknis daerah. Kinerja SKPD menentukan kinerja pada tiap aspek
manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja daerah
dalam mewujudkan kesejahtraan rakyat di daerah. (PP. Nomor : 41 Tahun 2007
Tentang Organisasi Peragkat Daerah).
Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No. 10 Tahun 2007 Tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/barang.
2.2 Review Peneliti Terdahulu (Theoritical Mapping)
Sopanah dan Wahyudi (2004) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh
Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik
Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan
Daerah (APBD) Kota Malang, diperoleh hasil dari berbagai hipotesis bahwa dari
sample masyarakat , pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap
pengawasan keuangan daerah. Sampel Dewan, pengetahuan anggaran juga
berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.
Sementara sampel masyarakat intraksi pengetahuan anggaran dengan
akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sampel
Universitas Sumatera Utara
Dewan instraksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas public berpengaruh
signifikan terhadap pengwasan APBD. Sampel masyarakat intraksi pengetahuan
anggaran dengan partisipasi masayarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengawasan APBD. Sampel Dewan intraksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi
masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sampel masyarakat
intraksi antara pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak
berpengaruh secara signifikan. Sampel dewan, intraksi antara pengetahuan anggaran
dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara siginifikan.
Basri (2008) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan
Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah. Populasi penelitian
ini adalah anggota DPRD Propinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Sampel penelitian ini
adalah seluruh anggota DPRD dengan pertimbangan seluruh anggota DPRD ikut
mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah dan mengesahkan
anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah serta mengawasi pelaksanaan APBD.
Variabel yang digunakan adalah Pengetahuan Dewan tentang anggaran
sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap variabel Pengawasan sebagai variabel
terikat. Sedangkan variaebl moderatingnya adalah transparansi. Sebaliknya
transparansi kebijakan publik tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap
pengawasan.
Berikut review penelitian terdahulu :
Universitas Sumatera Utara
Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu ( Theoretical Mapping) No Nama Peneliti
dan Tahun Judul Penelitian Variabel
Penelitian Hasil Dari Penelitian
Pengetahuan Anggaran
Pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)
Akuntabiltas Pubilik
Pengetahuan anggraan dengan akuntabilitas public berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD
Partisipasi Masyarakat
Pengetahuan anggraan dengan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD
1
Sopamah dan Isa Wahyudi (2004)
Pengaruh Akuntabilitas Pubilik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Pubilik Terhadap Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Transparai Kebijakan Publik
Pengetahuan anggraan dengan transparansi kebijakan public tidak berpengaruh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD
Pengetahuan Anggaran
Pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)
Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan Dearah dipengaruhi oleh pengetahuan Dewan, dan partisipasi masyarakat.
Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD
2
Yesi Mutia Basri (2008)
Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Transparai Kebijakan Publik
Transparansi kebijakan public tidak berpengaruh terhadap pengawan keuangan Dearah.
Universitas Sumatera Utara