Post on 07-Feb-2018
7/21/2019 Bulletin SRG
1/28
M E N G A B D I D E N G A N I N T E G R I T A S
NTRAKK
Bappebti/Mjl/124/X/2011/Edisi Juli
Bule
tinKontrak
Berj
angka
PENGEMBANGAN &PENGAWASAN
INTI POKOK UU PBK
JFX Menuju Kontrak Berjangka Syariah
Presiden Cabut PP No. 17 / 2009
7/21/2019 Bulletin SRG
2/28
Dalam kurun waktu sekitar tujuh bulan, DPR RI te-
lah merampungkan perubahan dua undang-undang
yang ada di bawah naungan Bappebti. Masing-masning
Undang-undang tentang perubahan atas Undang- un-
dang No. 9/2006, tentang Sistem Resi Gudang (SRG)
dan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-
undang No. 23/1997, tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi (PBK).
Perubahan dua undang-undang tersebut merupakan
hak insiatif dari DPR. Karena DPR
menganggap dua undang-undangtersebut menyentuh kepentingan
rakyat terutama dalam menggera-
kan sektor riil berbasis pertanian. Itu
sebabnya, dua undang-undang ini
mendapat prioritas pembahasan di
DPR, khususnya para Anggota Ko-
misi VI DPR.
Sehubungan dengan itu, Buletin
Kontrak Berjangka, edisi Juli 2011,
secara khusus mengangkat dinamika
dari pelaku pasar atas perubahan UU
No. 32/1997, tentang perdaganganberjangka komoditi. Sedangkan peru-
bahan UU No. 9/2006, tetang sistem
resi gudang, akan angkat pada edisi
Agustus 2011. Sesungguhnya Redak-
si berkeinginan untuk menyampaikan pembahasan dari
dua udang-undang tersebut. Namun karena keterbata-
san halaman maka dibagi dalam dua edisi.
Pemerintah di bawah komando Susilo Bambang Yud-
hoyono, menyambut baik rampungnya pembahasan
dua undang-undang tersebut. Dikatakan Presiden, ada
dua inti pokok dari perubahan undang-undang tersebut.
Yaitu, pengembangan dan pengawasan.
Dari segi pengembangan, RUU tersebut sudah men-cakup berbagai elemen penting dalam pengembangan
perdagangan berjangka di masa mendatang. Di sisi
lain, dengan pengembang itu terjadi perluasan peng-
ertian dari beberapa aspek sehingga dapat mengikuti
perubahan dunia usaha yang pesat. Yakni perubahan
pengertian Komoditi, Perdagangan Berjangka Komo-
diti, Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,
pengaturan Sistem Perdagangan Alternatif, demutua-
lisasi Bursa Berjangka, pengelolaan Asosiasi Industri
P e r d a - gangan Berjangka yang profesional, dan
transaksi Perdagangan Berjangka mela-
lui elektronik.Presiden juga menganggap peruba-
han ini sejalan dengan Keputusan Kepa-
la Negara G-20 dalam pembenahan sis-
tem keuangan internasional. Dikatakan,
negara-negara G-20 saat ini sedang
giat-giatnya melakukan pembahasan
mengenai perlunya pengaturan secara
ketat transaksi di bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi. Karena dianggap
rentan menggangu sistem keuangan
internasional. Dan dapat menciptakan
financial bubble sehingga berdampak
pada krisis finansial.
Selain itu, Redaksi juga mengang-
kat rencana Jakarta Futures Exchange
(JFX), yang akan memperdagangkan kontrak ber-
jangka syariah. JFX optimis instrumen ini dapat ber-
kembang pesat. Mengingat Indonesia memiliki umat
muslim berpenduduk terbesar di dunia.
Rencana JFX itu hendaknya mendapat sokong-
an dari berbagai pihak. Namun, JFX harus hati-hati
mengembangkan kontrak berjangka syariah. Jangan
sampai instrumen berbasisi Islami, ini, melukai hati
masyarakat karena tidak mencukupi persyaratan as-
pek halal.Salam!
Penerbit:Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Penasihat/Penanggung Jawab: Syahrul R. Sempurnajaya
Pemimpin Redaksi:Nizarli Wakil Pemimpin Redaksi: Natalius Nainggolan
Dewan Redaksi:Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah,
Sri Haryati, Rizali Wahyuni Sirkulasi: Sapin Siswantoro, Katimin.
Alamat Redaksi: Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id
Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id
DARI REDAKSI
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli2
7/21/2019 Bulletin SRG
3/28
Info Utama.....................................4-12- Inti Pokok UU PBK Pengembangan & Pengawasan
- Energi Baru Industri PBK Indonesia
- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Komisi VI DPR
Perubahan UU No. 32/1997, Tentang PBK
Resi Gudang ......................................13- Ngawi NgangeniSRG
Agenda Foto..................................14-15
Berjangka.....................................16-17- JFX Menuju Kontrak Berjangka Syariah
Aktualita ......................................18-19- Presiden Cabut PP 17 Tahun 2009
- Sistem Perdagangan Multilateal JFX Siap Pakai
- Bappebti Akan Ubah PAPB
- Tidak Perlu UU Satgas Waspada Investasi
Analisa..............................................20- Kontrak Berjangka Emas Tembus US$1600 per troy ons
- Produksi berlimpah, harga kakao turun
Info Harga.........................................21
Breaknews....................................24-25- THE HOUSE OF REPRESENTATIVES LEGALIZED WAREHOUSE
RECEIPT SYSTEM & COMMODITY FUTURES TRADING REGULATION
- Minister of Trading Mari Pangestu, The National Development
Priority is the continuous and inclusive growth.
- 3 Trading Instruments raises Cocoa performance
- The exchange needs to consider the cassava contract
Wawasan......................................26-27- Batubara Sebagai Subjek Kontrak Berjangka
22-23Komoditi
- Kapulaga Grains of Paradise- Dongkrang Daya Tahan Tubuh
28
NurainiIni Medan Bung
Kiprah
DAFTAR ISI
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli 3
7/21/2019 Bulletin SRG
4/28
Info Utama
Inti Pokok UU PBKPengembangan & PengawasanPerubahan UU PBK mengantisipasi perubahan dunia usaha yang demikian pesat. Sehingga perlu
perluasan pengertian dari beberapa aspek PBK.
S
idang Paripurna DPR RI yangdiselenggarakan pada 19 Juli2011, akhirnya mengesahkan
perubahan dua undang-undang inisiatifDPR RI, masing-masing Undang-un-dang tentang perubahan atas Undang-undang No. 9/2006, tentang SistemResi Gudang (SRG) dan Undang-un-dang tentang perubahan atas Undang-undang No. 23/1997, tentang Perda-gangan Berjangka Komoditi (PBK).
Sebelumnya, pada 14 Juli 2011,Sidang Komisi IV DPR RI bersamaMenteri Perdagangan, Mari elka Pan-gestu dan Menteri Hukum dan HAM,Patrialis Akbar, mengambil keputusanTingkat I dan penandatanganan draft
UU tentang perubahan atas Undang-undang No. 9/2006, tentang SistemResi Gudang (SRG) dan draft UU ten-tang perubahan atas Undang-undangNo. 23/1997, tentang PerdaganganBerjangka Komoditi (PBK).
Menteri Perdagangan, Mari Elka Pan-gestu bersama Menteri Hukum danHAM, Patrialis Akbar, hadir mewakiliPresiden Susilo Bambang Yudhoyonopada Sidang Paripurna DPR RI yangdipimpin Ketua DPR, Pramono AnungWibowo. Pada Sidang Paripurna itu,semua Fraksi DPR dan pemerintah me-nyatakan dukungan dan tidak ada yangmenyatakan keberatan jika perubahankeduanya disahkan menjadi Undang-undang.
Tanggapan Presiden Susilo Bam-bang Yudhoyono, yang dibacakan MariPangestu, tentang disahkannya un-
dang-undang tersebut, mengatakan,ada dua inti pokok dari perubahan ran-cangan undang-undang tersebut. Yaitu,pengembangan dan pengawasan.
Dari segi pengembangan, RUUtersebut sudah mencakup berbagai el-emen penting dalam pengembanganperdagangan berjangka di masa men-datang, kata Mari.
Lebih jauh dikatakan Mari Pangestu,perubahan undang-undang tersebutmencakup adanya perluasan penger-tian dari beberapa aspek sehinggadapat mengikuti perubahan dunia
usaha yang pesat. Diantaranya, penger-tian Komoditi, Perdagangan BerjangkaKomoditi, Kontrak Berjangka, KontrakDerivatif Syariah, pengaturan SistemPerdagangan Alternatif, demutualisasiBursa Berjangka, pengelolaan AsosiasiIndustri Perdagangan Berjangka yangprofesional, dan transaksi PerdaganganBerjangka melalui elektronik.
Perlu kami kemukakan, bahwa kitapantas berbangga hati dengan suk-sesnya pembahasan RUU tersebut.Hal ini terutama karena upaya yangkita lakukan dalam rangka penyem-purnaan UU No. 32/1997 tentangPerdagangan Berjangka Komoditi telahsejalan dengan Keputusan Kepala Neg-ara G-20 dalam pembenahan sistem
keuangan internasional, jelas Mari.Negara-negara G-20 saat ini sedang
giat-giatnya melakukan pembahasan
mengenai perlunya pengaturan secaraketat transaksi di bidang PerdaganganBerjangka Komoditi. Karena dianggapmembuat rentan sistem keuangan in-ternasional dan dapat menciptakan fi-nancial bubble yang mempunyai andildalam krisis finansial.
Kami berkeyakinan bahwa RUU ten-tang Perubahan atas UU No. 32/1997ini akan mampu menjadi instrumenhukum untuk melakukan pengawasanyang efektif bagi transaksi OTC deriva-tives sebagaimana diharapkan negara-negara G-20. Karena, SPA yang ta-
dinya tidak diatur, sekarang diatur dandiawasi oleh regulator.
Sementara dari segi pengawasan,tambah Mari, RUU tersebut mengatursecara sistematik prosedur penanga-nan kasus-kasus dengan memberikanpenguatan dan perluasan kewenanganPejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)serta perluasan sanksi pidana terhadappraktek kegiatan promosi, rekrutmen,pelatihan, seminar oleh pihak-pihakyang tidak memiliki izin dari Bappebti.Apabila RUU ini diberlakukan sebagaiUU, maka pengawasan transaksi di bi-dang Perdagangan Berjangka Komod-iti dapat dilakukan secara sangat ketatdan komprehensif, tegas Mari Pang-estu.
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli4
7/21/2019 Bulletin SRG
5/28
Info Utama
Dengan adanya perubahan Un-dang-undang PBK yang sudahdisahkan DPR, kita harapkan
industri perdagangan berjangka komod-
iti semakin berkembang di masa men-datang. Salah satu aspek yang memberipeluang perkembangan bursa adalah di-bebasknnya bursa untuk mengembang-kan subjek kontrak berjangka. Semula,subjek kontrak berjangka yang bisa di-perdagangkan bursa adalah subjek ko-
Semula ada yang meragukan peruba-
han Undang-undang PBK ini, karenadigabungnya pengaturan antara
stem perdagangan multilateral denganstem perdagangan bilateral. Memang,
masing-masing sistem perdagangan itumemiliki perilaku yang berbeda dari pelaku
asarnya. Tetapi pada dasarnya, prin-pnya sama.Pemerintah Jepang, merupakan salah
atu negara yang menggabungkan duastem perdagangan berjangka itu pada
atu produk undang-undang. Buktinya di-dustri perdagangan berjangka di Jepang
ukup berkembang pesat. Dan, menjadi
alah satu acuan di pasar global.Diharapkan dengan perubahan undang-
ndang itu dapat mendorong masyarakatntuk bertransaksi di bursa berjangka.
Perluasan berbagai pengertian yang diatur melalaui pe-rubahan Undang-undang PBK, menjadi peluang bagipelaku usaha dan masyarakat untuk mengembangkan
industri perdagangan PBK. Perluasan pengertian itu mencakupKomoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, Kontrak Berjangka,Kontrak Derivatif Syariah, pengaturan Sistem Perdagangan Al-ternatif, demutualisasi Bursa Berjangka, pengelolaan AsosiasiIndustri Perdagangan Berjangka yang profesional, dan transaksiPerdagangan Berjangka melalui elektronik.
Pengesahan Undang-undang PBK dapat di-
jadikan sebagai titik mendorong pengem-bangan pasar berjangka di dalam negeri.
Dan, penyelenggara perdagangan berjangka harusmengejar target terciptanya acuan harga di tanahair. Apalagi Indonesia memiliki basis komoditas cu-kup tinggi.
Ada tiga penekanan utama dalam UU PBK yangbaru ini, salah satunya definisi yang lebih luas ten-tang perdagangan berjangka komoditi. Hal itu, lan-
jut Megain, mendorong bursa lebih f leksibel dalammelakukan inovasi produk untuk mengingkatkankompetisi.
Di samping itu, perubahan Undang-undang PBKmenyebutkan bursa berjangka didirikan dengantujuan menyelenggarakan transaksi kontrak ber-
jangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrakderivatif lainnya.
Dengan demikian, bursa berjangka bertugas me-nyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan tran-saksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah,dan atau kontrak derivatif lainnya yang teratur, wa-
jar, efisien, efektif, dan transparan. Serta, menga-wasi setiap transaksi kontrak derivatif selain kon-
trak berjangka dan kontrak derivatif syariah, daripenyelenggara dan peserta sistem perdaganganalternatif.
moditi yang mendapatkan izin melaluiKeputusan Presiden.
Di sisi lain, diaturnya sistem perda-gangan alternatif (SPA) pada peruba-
han Undang-undang PBK yang baruini, akan menambah gairah masyarakatuntuk bertransaksi di bursa berjangka.Dengan demikian, transaksi SPA akanmemiliki kekuatan hukum baik untukpengembangnya maupun penegakanaturan.
Salah satu cara untuk meningkatkan likui-
ditas bursa adalah melatih market makerdan memberi peluang kepada scalper.Memang kelompok scalper ini meng-investasikan dana dalam jumlah kecil.Tetapi, dengan dia keluar masuk pasar,volume transaksi akan tinggi. Dengantingginya volume itu, maka terciptalahharga rujukan di bursa berjangka.
Hal yang lain yang penting dari peruba-han undang-undang itu, adalah diberinyakewenangan asosiasi untuk berperanlebih banyak dalam pembinaan anggotadan pengembangan industri PBK. Sehu-bungan dengan itu, APBI sudah siapkan
konsep asosiasi yang dimaksud denganundang-undang. Nantinya konsep iniakan diusulkan dan diajukan kepada in-dustri.
Dengan adanya perluasan pengertian itu, maka saat ini pun SistemPerdagangan Alternatif memiliki landasan hukum yang kuat. Selamaini, Sistem Perdagangan Alternatif kurang mendapat dukungan kare-na dianggap tidak memiliki payung hukum.
Aspek lain yang berimplikasi positif bagi pelaku pasar adalah diber-inya kewenangan asosiasi untuk melakukan pembinaan dan pengem-bangan industri PBK. Itu artinya, asosiasi memiliki peran penting danmenjadi mitra pemerintah atau Bappebti untuk pengaturan pengem-bangan industri PBK.
Disahkannya perubahan Un-dang-undang Perdagangan Ber-
jangka Komoditi (PBK) melaluiSidang Paripurna DPR RI, 19 Juli 2011,ditanggapi positif para pelaku pasar. Pe-
rubahan Undang-undang PBK itu pundianggap energi baru bagi perkemban-gan industri ini ke masa mendatang.Terutamanya, dalam mengembangkan
kontrak berjangka komoditi primer yangmelimpah di tanah air. Sehingga Indo-nesia dapat menentukan harga rujukandan penciptaan harga melalui bursaberjangka komoditi. Terkait itu, Redaksi
Buletin Kontrak Berjangka, menghim-pun sejumlah pendapat dari para pelakupasar, sebagai berikut;
Energi Baru
Industri
PBK Indonesia
Dirut PT Jakarta Futres Exchange (JFX), Made Sukarwo. Dirut PT Bursa Komoditasdan Derivatif Indonesia (BKDI),Megain Widjaya.
Ketua Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI),
I Gede Rakatantra.
Ketua Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI),F. Wishnubroto.
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli 5
7/21/2019 Bulletin SRG
6/28
Perubahan UU PBK
Pandangan UmumFraksi-Fraksi Komisi VI DPRRedaksi.Sebelum disahkan melalui Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 19 Juli 2011, Fraksi-Fraksi Komisi VIDPR, menyampaikan pandangan umum atas perubahan Undang-undang No. 32/1997, tentang PerdaganganBerjangka Komoditi (PBK). Pandangan fraksi-fraksi itu dibacakan dihadapan Menteri Perdagangan Mari ElkaPangestu dan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, pada 14 Juli 2011. Padangan umum Fraksi-FraksiKomisi VI DPR di bawah ini disajikan setelah mengalami editing, mengingat keterbatasan halaman. Berikut inipandang umum masing-masing Fraksi Komisi VI DPR RI;
Info Utama
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB ) Dibacakan;Ir. H.M Lumkan Edy, M.SI
F-PKB, setelah mencermati draftrancangan Undang-undangtentang perubahan atas Undang-
undang No. 32/1997 tentang PBKdan meminta masukan dari berbagaipihak terkait, serta memperhatikanhasil pembahasan di panitia kerja,memandang adanya beberapa hal
penting yang patut dicatat sebagai latarbelakang sikap F-PKB terkait denganRUU ini, sebagai berikut;
F-PKB berpendapat bahwa RUUtentang perubahan atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentangPerdagangan Berjangka Komoditi inisangat urgent dan strategis, apa lagi jikadikaitkan dengan perkembangan PBKdi Indonesia yang semakin kompleks.Untuk itu perlu adanya penyesuaianterhadap regulasi dan peraturan yangada dengan memperhatikan kebutuhanpenegakan hukum dan juga berdasarkan
praktik dan standar internasional yangada.
F-PKB menyambut baik terhadapdiakomodirnya beberapa ketentuanbaru yang baru dimasukkan dalam RUUtentang perubahan atas Undang-undangNo.32/1997 tentang PBK ini sepertikontrak berjangka, kontrak derivatifsyariah, dan/atau kontrak lainnya. Halini berarti transaksi di bursa berjangkasemakin berkembang dan mendorongpertumbuhan PBK di Indonesia semakinkompetitif.
F-PKB secara khusus melihat bahwa
adanya pengaturan kontrak derivatifsyariah di dalam Undang-undang iniadalah sebuah terobosan luar biasayang memberikan alternatif pilihantransaksi berdasarkan syariah bagi
nasabah di bursa berjangka, sekaligussebagai jawaban pasti atas perdebatansebagian umat Islam tentang statushukum Islam bagi transaksi kontrakderivatif syariah, sehingga akanmemberikan rasa yakin dan amandalam bertransaksi pada PBK maupunSPA berbasis syariah.
Bagi F-PKB pada saatnya nanti akandiperlukan peraturan dan perundanganyang lebih komperehensif tentangPBK maupun SPA berbasis syariah,termasuk didalamnya akan diperjelastentang kedudukan lembaga yangmemilki otoritas untuk memberikanfatwa ataupun kepastian hukum Islamtentang status perdagangan ini. Dalamhal ini, posisi Dewan Syariah Nasional(DSN), Majelis Ulama Indonesia(MUI) yang merupakan lembaga semipemerintahan ini dipandang belumcukup kuat untuk mewakili pemerintah
maupun mewakili ummat dalamketentuan perundangan ini. Adanyapengaturan tentang posisi DSN danMUI dalam ketentuan penutup disiniadalah lebih untuk memberikan spiritkepada seluruh stakeholder terhadappersoalan ini dimasa-masa yang akandatang.
F-PKB mendukung pembentukanLembaga Kliring Berjangka untukmendorong berkembangnya PBKdi Indonesia. Lembaga Kliring inisangat dibutuhkan terutama dalampenyediaan fasilitas untuk penjamin
dan penyelesaian transaksi kontrakberjangka, kontrak derivatif syariah,kontrak derivatif lainnya serta transaksifidik komoditi.
F-PKB melihat bahwa dimasukkannya
pengaturan mengenai SAP dalamRUU tentang perubahan atas Undang-undang No.32/1997 tentang PBK inidapat member kepastian hukum bagitransaksi-transaksi yang dilakukan diluar bursa berjangka sekaligus dapatmencegah praktik-praktik perdaganganliar yang ada selama ini.
F-PKB berpendapat bahwa dengandibentuknya Asosiasi IndustriPerdagangan Berjangka (AIPB) akanmemudahkan dalam pengembanganindustri PBK ke depan. Mengingatbegitu pentingnya AIPB ini, makaF-PKB mengusulkan agar asosiasi inidi bentuk tunggal untuk memudahkankoordinasi dan pengawasan denganmemperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk memberikan kepastian hukumsemua pihak yang melakukan kegiatanPBK serta melindungi masyarakat
dari tindakan yang meruggikan akibatdari transaksi PBK ini, maka F-PKBsangat mendukung terhadap rencanapeningkatan wewenang PenyidikPolri dan Pejabat Pegawai NegeriSipil (PPNS) tertentu di lingkunganBappebti dalam melaksanakan fungsipemeriksaan dan penyidikan terhadapsetiap pihak yang diduga, baik secaralangsung maupun tidak langsungmelakukan atau terlibat pelanggaranterhadap ketentuan UU ini. Di sampingitu, pengaturan mengenai sanksiadministratif dan ketentuan pidana
yang tegas dalam UU ini diyakinibisa meminimalisir perbuatan yangmelawan hukum.
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli6
7/21/2019 Bulletin SRG
7/28
Info Utama
PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)Dibacakan; Abdul Wachid
F-PKS memberikan apresiasi kepadasemua pihak baik sesama unsurFraksi di Komisi VI DPR RI maupun
unsur pemerintah dan para nara sumberdimana telah melakukan pembahasan RUUPBK ini dengan dimanis, aktif dan intensifhingga lahirlah produk akhir RUU PBKyang telah mengalami banyak perubahandan penyempurnaan guna mengakomodasimasukan-masukan dari berbagai pihak.
Undang-undang yang baru ini diharapkandapat menjadi infrasturktur hukum yangmemberikan ruang yang cukup untukseluruh pemangku kepentingan PBK diIndonesia. Pada undang-undang ini sudah
diakomodir sistem kontrak derivatifsyariah yang selama ini masih menjadikendala bagi berkembangnya sistem PBKdi Indonesia.
Lembaga Kliring Berjangka yang diaturdalam undang-undang ini berbentukpeseroan terbatas (PT) dengan kata laindalam pelaksanaan PBK jumlah lembagakliring berjangka tidak di monopolioleh satu lembaga saja. Kami F-PKS
mendukung berdirinya lembaga-lembagakliring berjangka sebagai komponenpenting pelaksanaan PBK di Indonesia.
Adanya pengenaan sanksi dalamundang-undang ini bukan dimaksudkan
untuk menghambat berkembangnyaperdagangan berjangka komoditi diIndonesia, melainkan sebagi fungsipendidikan dan pembinaan negara kepadapemangku kepentingan PBK di Indonesia.Sehingga, sanksi ini meminimalisirterjadinya moral hazard dan atauinstitutional hazard.
Dengan masuknya kontrak derivatifsyariah maka peran Dewan Syariah
Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dansemua peraturan perundang-undanganyang diperlukan untuk mendukungpenyelenggaraan kontrak derivatif syariahmenjadi sebuah keniscayaan.
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) Dibacakan; Tossy Aryanto
Revisi Undang-undang No.32/1997, tentang PBK didasarkan
pada pertimbangan bahwa undang-undang tersebut dirasakan kurangmemadai dalam merespon ataumenampung dinamika industrikomoditi berjangka. Revisi Undang-undang PBK menjadi sangat pentingdilakukan, karena Indonesia merupakanprodusen dan eksportir utama sejumlahkomoditas yang di perdagangkandi bursa berjangka komoditas, baikdi dalam maupun di luar negeri.Dengan adanya perubahan UU PBK,perdagangan komoditas dalam pasar
berjangka dapat lebih di tingkatkan.Indonesia sebagai salah satu negarapenghasil sejumlah komoditi primer,
juga memiliki kepentingan besaruntuk ikut berpartisipasi dalam prosespembentukan harga referensi duniabagi komoditas tertentu, dan memilkisarana pengolahan risiko unutkmengatasi gejolak harga yang seringtidak menentu.
Sebagai sarana penghasil komoditaspertanian terbesar, Indonesiadihadapkan pada kondisi dimanadalam pelaksanaannya, praktik bursa
perdagangan berjangka ternyata tidaksepenuhnya membawa kesejahteraanbagi petani dan masyarakat padaumumnya, dan hanya menguntungkanbeberpa pihak yang dapat mengaksesbursa PBK tersebut.
Beberpa gagasan yang diusulkandalam revisi undang-undang tersebutantara lain meliputi, batasan (definisi)tentang komoditi, revisi kewenanganBappebti, upaya meningkatkanperlindungan bagi investor atau
nasabah, dan peningkatanpersyaratan modal bagi para pelaku
diindustri komoditi berjangka. Kamijuga menyambut baik berbagai
perdebatan issue-issue strategis,misalnya mengenai pemberlakuansistem kliring tunggal (singel) atau
jamak (multiple), pengaturan SPA,penyatuan atau pemisahan antaraPeserta dengan PenyelenggaraanSPA, serta pengaturan mengenaisanksi-sanksi termasuk sanksipidana.
PBK selama ini sangat rentanterhadap spekulan-spekulan
yang mengambil keuntungan daripermodalan dalam jangka pendek,sehingga cenderung merusakharga komoditas pertaniannasional dan merugikan petaniserta menguntungkan secarasepihak spekulan-spekulan yangmementingkan kepentingannnyasendiri.
Di sisi lain, seiring denganperkembangan ekonomi pasar,pengelolaan risiko secara efisien jugaperlu diperhatikan mengingat PBKdan perdagangan derivatif termasuk
industri yang memilki risiko tinggi.Untuk itulah, dibutuhkan perangkatregulasi yang kuat, tegas dan selektifagar implementasi sistem PBK dapatdiarahkan pada upaya memajukanperekonomian nasional.
Pengaturan mengenai adanyasanksi terhadap pihak-pihak yangmemberikan informasi informasipasar, mulai dari harga, produksi,volume perdagangan dan prediksi-prediksi mengenai komoditi terkait,
juga sangat penting agar masyarakattidak dirugikan dalam PBK dengan
adanya informasi-informasi yangmenyesatkan. Pemberian sanksi, harusmemberikan efek jera terhadap pihakyang melakukan pelanggaran.
Adanya fasilitas online tradingsystem yang diselenggarakan bursaberjangka atau Penyelenggara SPAperlu diperhatikan secara mendalam,menyangkut kesiapan semua pihaksehingga dapat mengantisipasikecurangan-kecurangan yang dilakukanoleh trader PBK dalam transaksi dananasabah dengan berbagai rekayasateknologi informasi.
Fraksi Partai Gerindra sangatmengharapkan agar undang-undanghasil revisi ini dapat memberikanpayung hukum yang lebih kuat bagiperdagangan berjangka yang lebih majudi masa depan.
Selain itu, undang-undang hasilrevisi ini juga di harapkan dapatmemberikan motivasi baru kepadapara pelaku industri komoditi berjangkauntuk terus meningkatkan transaksikomoditi berjangka. Sehingga cita-cita awal lahirnya UU No. 32/1997,yang antara lain untuk melindungikepentingan penghasil komoditi,eksportir nasional, nasabah BursaBerjangka, serta kepentingan publik,dapat terus dipelihara dan ditingkatkan.Melalui revisi Undang-undang PBK ini,diharapkan kalangan petani juga bisamendapatkan keuntungan dari adanyabursa perdagangan berjangka tersebut,bukan justru menguntungkan spekulan-spekulan atau kelompok tertentu.
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli 7
7/21/2019 Bulletin SRG
8/28
Info Utama
Dari hasil pembahasan yangseksama, baik internal fraksimaupun antar fraksi dan
pemerintah, maka kami dari F-PDmempertimbangkan berbagai hal antaralain;
Mempelajari dan membahas kajianakademis, keterangan pemerintah sertapemangku kepentingan lainnya dariberbagai instansi yang berkaitan dengankegiatan berjangka komoditi, baik didalam negeri maupun di negara sahabat,yaitu di Hongkong, RRC dan KualaLumpur, Malaysia.
Pada Ketentuan Umum Pasal 1,kegiatan berjangka diatur lebih luas lagi,yaitu kontrak berjangka derivatif syariah,dan/atau kontrak derivatif lainnya.
Tim antar kementerian yang dikoordinasikan oleh KementerianSekretariat Negara, merekomendasikan4 lembaga Non-struktuaral dihapuskanTahun 2011, dan 7 lembaga dialihkan,diharapkan Bappebti justru diperkuat
dengan perubahan undang-undang ini,antara lain untuk penetapan komoditastidak ditetapkan oleh KeputasanPresiden, melainkan oleh PeraturanKepala Bappebti.
Untuk perizinan dan bentuk hukum
pada Pasal 25 ayat (3), mengenai izinLembaga Kliring Berjangka, sampaidetik-detik terakhir dalam pembahasanmasih dilakukan diskusi yang cukupalot, yaitu pada DIM 140, namunsetelah diadakan lobby antar fraksidan pemerintah, akhirnya dapatdicapai kompromi yang ideal denganditampung pada penjelasan umumyang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari undang-undang ini.
SPA yang sebelumnya tidak diatur,dengan peraturan perundang-undangandalam undang-undang perubahandiatur dalam Pasal 30A.
Untuk pengaturan Asosiasi IndustriPerdagangan Berjangka, diatur dalampasal 44A dan 44B, yang diharapkan
dapat menjadi wadah para profesioanaldalam bidangnya, untuk pembinaan danpeningkatan profesioanlitas dan dapatberperilaku sesuai dengan code of conduct-kode etik.
Dalam hal ketentuan pidana, dalam
Pasal 71, Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 73B,Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal73F, Pasal 73G, berdasarkan kesepakatanada perubahan yaitu pidana penjara palingsingkat dan paling lama serta denda pidanapaling sedikit dan paling banyak, sesuaidengan gradasi kejahatan serta kerusakanyang diakibatkan tidak pidana tersebutsesuai dengan rasa keadilan.
Adapun penjelasan umum danpenjelasan pasal demi pasal, merupakansatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkandari undang-undang tata perubahan atasUndang-undang Republik Indonesia No.32/1997 tentang PBK.
Untuk pemerintah, F-PD menugaskanagar dibuat master plan PBK, untuk arahyang jelas PBK kedepannya.
PARTAI DEMOKRAT (F-PD)Dibacakan; Ir. H. Atte Sugandi, MM
Lembaga Kliring Berjangka. Untukdapat menjamin terlaksananya kegiatanpenjaminan dan penyelesaian semuatransaksi dengan baik serta lancar,maka Lembaga Kliring Berjangka diberiwewenang untuk membuat peraturandan tata tertib organisasi, termasuksistem pelaporan, pemantauan danpemeriksaan terhadap para anggota.Mengingat penting dan strtegisnyakeberadaan lembaga ini, maka LembagaKliring Berjangka dalam menjalankantugasnya harus berbentuk badanhukum Perseroan Terbatas (PT).
F-PPP menilai unsur Sistem
Perdagangan Alternatif (SPA) yangcenderung spekulatif harus ditata dalamsistem PBK. SPA yang cenderungspekulatif tidak boleh membahayakankelangsungan Bursa Komoditi karenadapat mendorong terjadinya fluktuasiharga yang tinggi dan rentan terhadapmenurunya tingkat kepercayaan parapelaku usaha di bursa.
Maka, F-PPP meminta Bappebtiunutk mengatuar lebih lanjut teknispenyelenggara SPA secara tertib,teratur dan berkeadilan supaya SPAlebih melindungi pihak pelaku bisnis
dengan menjunjung tinggi asaskemanfaatan.
Dibacakan;H. Iskandar D. Syaichu, SE
Pasar Perdagangan Berjangkakomoditi (PBK) di Indonesia,sampai saat ini masih
terus berkembang. Indonesia yangmerupakan pemasok dan produsensejumlah komoditas primer dunia, sudahselayaknya memiliki bursa lainnyadi dunia, yang diharapkan mampudijadikan tempat untuk mengelola risiko.Untuk itu, kiranya diperlukan peraturanperundangan yang dapat menjaminkepastian hukum dan mengurangi risikoketidakpastian hukumnya.
Menurut F-PPP, perubahan Undang-undang tentang PBK memang
diperlukan dalam rangka mendinamisasipasar komoditas kita dan memperkuatsistem perekonomian nasional.
Sebagaiman kita ketahui bersamabahwa UU No. 32/1997, tentang PBKmemang kurang mampu mendinamisasisektor PBK. Kita ketahui, bahwatransaksi perdagangan berjangkadi Indonesia saat ini masih rendah,sekitar 4,3 % dari seluruh transaksiperdagangan berjangka. Hal ini ironis,mengingat bahwa Indonesia merupkannegara produsen dan pemasok utamakomoditi seperti kelapa sawit, kakao,
karet, kopi, lada, timah, batubara, yangpemasok 30 % kebutuhan dunia.
Untuk itu, dibutuhkan perubahanyang lebih relevan, aktual dan lebihmembuka peluang bagi kemajuankomoditi pertanian nasional, melaluikontrak berjangka komoditi sebagaiinstrumen pasar. F-PPP berpandanganbahwa PBK harus dikembangkanmenjadi sistem perdagangan yang adil,yang dapat memberikan manfaat sosialyang luas bagi masyarakat banyakseperti meningkatnya produktivitas, menekan biaya transaksi ataupertukaran, memperluas kesempatankerja maupun memperlancar distribusikomoditi.
F-PPP melihat bahwa salah satuupaya untuk membangun sistemPBK yang efisien dan efektif adalahmelalui pembentukan lembaga kliringberjangka. Keberadaan lembagatersebut telah diatur secara baik dalamRUU perubahan ini. Lembaga KliringBerjangka merupakan suatu lembagayang sangat erat kaitannya denganBursa Berjangka. Tugas lembaga iniantara lain adalah menjamin kontrakyang di transaksikan di lantai bursa baikmelalui offsetting (likuidasi) maupunpenyerahan fisik. Seluruh transaksi
yang dilakukan di Bursa Berjangkaakan dijamin penyelesaiannya oleh
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli8
7/21/2019 Bulletin SRG
9/28
Info Utama
1. Lembaga Kliring Berjangka sebagai pilarpendukung utama dalam penyelenggaraan bursaberjangka, bertujuan untuk mendukung terciptanyatransaksi kontrak berjangka yang teratur, wajar, efisien,dan efektif di bursa berjangka. Oleh karenanya, F-Hanuraberpandangan bahwa issue penting di dalam pengaturanundang-undang terhadap lembaga kliring berjangkabukanlah pada single clearing atau multiple clearing,
tetapi pada kemampuan undang-undang untuk mengaturlembaga kliring agar dapat memberikan pelayanan yanglebih baik serta meminimalisir kemungkinan terjadinyawanprestasi. Mengingat luasnya wilayah Indonesiadan begitu beragamnya jenis komoditi yang tersedia,maka untuk menjamin tersediannya pelayanan lembagakliring yang optimal, dengan risiko wanprestasi yangminimal dan tersebar, maka keberadaan lembaga kliringberjangka tidak bisa dibatasi hanya satu lembaga saja,namun diperlukan pengaturan dan pengawasan yangketat terhadap keberadaan lembaga kliring berjangka,baik melalui undang-undang maupun melalui peraturan-peraturan dibawahnya.
2. Perlunya kemudahan akses bagi masyarakat
dalam perdagangan berjangka komoditi, sehingga petanidan produsen kecil memiliki kemampuan langsung dalammenggunakan sarana perdagangan berjangka. Hal inimenjadi penting, mengingat dalam penjelasan umum
Indonesia adalah negara penghasil
komoditi di dunia yang memilikimanfaat ekonomi yang tinggi karena
sebagian hasilnya berorientasi ekspor.Sebagai negara penghasil komoditi,maka risiko yang mungkin terjadi perludiatasi dengan instrumen yang disebutsebagai perdagangan berjangka. Fungsiekonomi dari perdagangan berjangkadiantaranya sebagai sarana lindungnilai- hedging serta sarana penciptaanharga- price discovery, sebagai hargarujukan transparan yang menjadi acuanharga dunia. Dengan perdaganganberjangka, maka risiko yang merugikan
para pelaku usaha khususnya petanikecil dapat terlindungi.
Untuk menopang kondisiperekonomian kita sekarang,F-Hanura berpendapat, diperlukankestabilan atau kepastian harga. Pasarberjangka komoditi sebagaimanadiamanatkan oleh Undang-undangNo. 32/1997, diharapkan dapatmenjamin transparansi bagi hargaproduk pertanian yang pada akhirnyamemberikan keuntungan bagi petanidan produsen, pengekspor dankonsumen. PBK bertujuan untuk lebih
menjamin kepastian hukum, keadilan,
transparansi dan akuntabilitaspelayanan publik, untuk mendukungupaya peningkatan dan pengembanganperekonomian nasional yang berkaitandengan perdagangan global, serta agarPBK yang bertujuan meningkatkankegiatan usaha komoditi dapatterselenggara secara teratur, wajar,efisien, efektif, dan terlindunginyamasyarakat dari tindakan yangmerugikan, serta memberikankepastian hukum kepada semua pihakyang melakukan kegiatan perdagangankomoditi, perlu pengaturan yang jelas
dalam pelaksanaan kepabeanan.Sebagaimana kita ketahui, setelah
Undang-undang No. 32/1997 berjalansekitar 13 (tigas belas) tahun, terlihatundang-undang ini tidak dapat lagimengakomodir kepentingan lapangan,karena banyak ketentuan didalamnyayang nilainya sudah kadarluasa- out ofdate.
Penilaian itu didasari pada gejalayang terjadi pada bursa berjangka.Pertama, perkembangan PBK tidaksesuai harapan, dimana hingga saatini transaksi komoditi hanya 2 % dari
total transaksi yang ada di Indonesia.
Kedua, terdapat perkembanganpesat di masyarakat yaitu SPA,yang perdagangannya dilakukan diluar bursa. Ketiga, bila dilihat darisegi aturan pelaksanaan hingga saatini belum diatur bagaimana sistempengawasan yang tepat dalam rangkaperlindungan nasabah. Keempat,karena perdagangan bersifat tidakterbatas pada batas-batas wilayah-cross border, maka sistem atauaturan yang berlaku di Indonesia perludiperbandingkan dengan sistem atauaturan yang bersifat internasional,
sedangkan beberapa ketentuan dalamperaturan perundang-undangan dibidang PBK dalam perkembangannyatidak lagi sesuai dengan sistem yangsaat ini berlaku secara nasional.
Atas dasar itu, F-HANURAmemandang perubahan atas Undang-undang No. 32/1997 tentang PBK,diletakan dalam mengakomodasipenyesuaian atas perubahan-perubahan dinamika di lapangantersebut.
PARTAI HANURA (F-HANURA)Dibacakan; Adisatryo Suryo S.
Rancangan Undang-undang Perdagangan berjangkakomoditi, keterlibatan masyarakat dalam menggunakansarana ini dimungkinkan berkelompok atau denganperkumpulan maupun asosiasi.
3. Perlunya sosialisasi mengenai perdaganganberjangka komoditi. Hal ini dilandasi pertimbangan bahwadalam upaya mewujudkan kegiatan perdagangan yangteratur, wajar, efisien, dan efektif semua pelaku harus
memiliki pengetahuan tentang komoditi, berbagai peraturandan tata cara perdagangan yang berlaku di Bursa Berjangka,memiliki modal cukup, bebas untuk masuk dan keluar pasardan tidak melakukan kegiatan persekongkolan. Dengandemikian mekanisme pasar dapat berjalan berdasarkankekuatan permintaan dan penawaran, dapat terlaksanasecara wajar, dan terhindar dari penyimpangan.
4. Akomodasi terhadap Kontrak Derivatif Syariahdi dalam perubahan UU No. 32/1997, tidak dimasudkanuntuk mengatur penyelenggaraan Kontrak Derivatif Syariahtersebut, akan tetapi memberikan pilihan hukum- choice oflaw terhadap adanya kontrak derivatif yang berdasarkansyariah. Sampai dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PBK syariah, maka
penyelenggaraan Kontrak Derivatif Syariah harusberpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
Dalam rangka mencapai perubahan yang lebih baik yaitu kemanfaatan undang-undang ini sesuaisemangat dan tujuannya, F-Hanura perlu menyatakan catatan yang kami nilai penting dalam pembahasanRancangan Undang-undang No. 32/1997 tentang PBK, diantaranya:
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli 9
7/21/2019 Bulletin SRG
10/28
Info Utama
Sebagaimana kita ketahui,Undang-undang No. 32/1997,tentang PBK diusulkan
direvisikan karena dinilai sudahkurang memadai untuk meresponatau menampung dinamika industrikomoditi berjangka. Fungsi ekonomidari perdagangan berjangka adalahsebagai sarana lindung nilai- hedging,sarana penciptaan harga- pricediscovery dan sebagai rujukan harga-price reference yang transparan.Indonesia, sebagai salah satu negarapenghasil utama sejumlah komoditi
primer, mempunyai kepentingan besaruntuk ikut berpartisapasi dalam prosespembentukan harga referensi duniabagi komoditi tertentu, dan memilikisarana pengelolaan risiko untukmengatasi gejolak harga yang seringtidak menentu.
Pokok-pokok yang diusulkan untuk
di revisi antara lain meliputi batasan(definisi) tentang komoditi, dimungkink-annya demutualisasi yang membukapeluang bursa dikelola secara profitmotive dengan pelibatan pemegang sa-ham yang lebih luas, revisi kewenanganBappebti, upaya meningkatkan perlind-ungan bagi investor atau nasabah, jum-lah kliring berjangka, dan peningkatanpersyaratan modal bagi para pelaku di-industri komoditi berjangka.
PBK dan perdagangan derivatiftermasuk industri- pasar yang memilikirisiko tinggi. Pasar ini muncul seiring
dengan perkembangan ekonomi pasaryang dari waktu ke waktu melahirkanbentuk kelembagaan dan instrumenyang semakin modern dan canggih.Evolusi kelembagaan dalam ekonomipasar selalu bertitik tolak pada duaprinsip, yaitu prinsip bahwa pemberipilihan lebih banyak kepada investor
akan lebih baik, dan prinsip segalasesuatu yang ada pasarnya dinilai akanlebih efisien. Dengan demikian, pasaruntuk ketidakpastian masa depan(pasar risiko) juga harus ada agar risikodapat di kelola secara efisien.
Namun, mekanisme pasar yang takterkendali memiliki benih yang bersifatdestruktif, dan karena itu membutuhkanintervensi regulasi kuat, ketat dantegas. Dalam hal perdaganganderevatif, bila regulasi tidak dibuatsecara kuat, ketat dan tegas, secarapotensial dapat melahirkan ekonomi
kasino- the casino economy atauekonomi gelembung busa- the bubbleeconomy.
F-PDIP menyambut gembira prosespembahasan revisi yang penuhdengan perdebatan terbuka mengenaisejumlah issue strategis. F-PDIPmencatat sejumlah SPA dimasukan
PARTAI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)Dibacakan; Adisatryo Suryo S.
Salah satu tujuan berdasarkankehidupan bernegarasebagaimana tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945 dan Pasal33 UUD 1945, adalah meningkatkankesejahteraan rakyat melaluipeningkatan ekonomi nasional. Dalamrangka mewujudkan kesejahteraanrakyat tersebut, salah satunyadiwujudkan dengan meningkatkankegiatan PBK. Bahwa PBK merupakansarana pengelolaan risiko hargaserta tempat pembentukan hargayang efektif dan transparan memilikiperanan strategis dalam mewujudkansistem perdagangan nasional yangefisien dan efektif. Berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud,maka dipandang perlu membentukUndang-undang perdaganganberjangka komoditi yang mampumeningkatkan kegiatan usaha komoditi
yang terselenggara secara teratur,
wajar, efisien, efektif, transparandan terlindunginya masyarakat daritindakan yang merugikan sertamemberikan kepastian hukum kepadasemua pihak yang melakukan kegiatanPBK.
Salah satu subtansi pentingamandeman UU No. 32/1997 tentangPBK adalah dengan memasukkan SPAmenjadi bagian yang harus diregulasi.Hal ini dimasukan untuk memberikankepastian hukum serta memebrikanperlindungan terhadap inverstor. Upayapenangan SPA didasarakan padarealitas perkembangan komoditi yangdijadikan subyek kontrak berjangkayang diperdagangkan semakin luascakupannya komoditi tidak hanyadiartikan secara sempit seperti halnyakomoditi pertanian dan komoditipertambangan. Namun, termasuk pulakomoditi yang tidak berwujud- intangible
commodities seperti misalnya indeks
saham, indek komoditi, mata uang,derivatif syariah, jasa keuangan danlain sebagainya.
Mengingat komoditi yang di jadikansubyek berjangka sebagaimanadimaksud terus berkembang secaradinamis, maka agar perdaganganberjangka khususnya terhadapkomoditi yang tidak berwujud tersebuttidak liar, maka dipandang perluuntuk diatur secara komprehensifsebagaimana halnya di negara-negarayang saat ini memperdagangkankomoditi-komoditi sebagaimanadimaksud.
Dengan dimasukkannya derivatifsyariah dalam amandemen undang-undang ini, adalah upaya untukmengantisipasi instrumen syariahyang semakin berkembang sertamengejar ketertinggalan instrumenkeuangan syariah bila dibandingkan
dengan Negara-negara ASEAN
PARTAI GOLONGAN KARYYA (F-GOLKAR ) Dibacakan; Emil Abeng
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli10
7/21/2019 Bulletin SRG
11/28
Info Utama
dalam revisi UU ini soal apakah
diberlakukan sisitem kliring tunggal-singel atau jamak, saol apakah pesertaSPA dengan penyelenggara SPS , saolpersyaratan modal pelaku industri dansanksi-sanksi termasuk sanksi pidana.
Di sejumlah negara, sejumlahpersyaratan diberikan secara ketat,seperti persyaratan pialang danpedagang yang ketat, pengaturan dansanksi tegas terhadap praktik-praktikcurang, penggunaan account terpisah-segregated account bagi nasabah/investor, persyaratan kualifikasiatau akreditasi nasabah/investor ,
keharusan transparasi dan pelaporantransaksi, serta berbagai upaya lainyang mengurangi kecenderunganperilaku pengambilan risiko secaraberlebihan.
Dalam pembahasan RUU revisi ini,panja RUU telah menerima berbagaimasuka dari para ahli, asosiasi profesi,
lainnya. Demikian halnya denganjasa keuangan sebagai produk SPA,juga diatur di dalamnya. Hal ini
dimasuksudkan untuk mengantisipasiperdagangan komoditas CO2 agarkompensasi perdagangan karbon dankonservasi hutan dapat dilaksanakansecara transparan, akuntabel dan
berkeadilan. Dalam amandemenUndang-undang ini, juga memberikankeleluasaan kepada Bappebti untukmenentukan komoditi yang secaramekanisme pasar dapat diterima.
Saat ini, trend perdagangan berjangkadi luar bursa di dunia, yang sebelumnyatidak diatur oleh pemerintah, sudahmenjadi keharusan untuk diatur. Halini sesungguhnya untuk mencegahspekulasi yang terlalu berlebihan-excessive speculation yang justru akanberdapak buruk bagi perekonomiannasional atau negara seperti terjadinya
resesi dunia. Selain itu, pengaturan
pengelola bursa berjangka, dan para
pemangku kepentingan lainnya. Panjajuga melakukan studi komparatif ke
Hongkong dan Malaysia. Dalam soalapakah pengaturan perdagangankomoditi dipisah atau disatukan denganpenyelenggara SPA, Panja merujukantara lain pada negara Jepang, yangmenyatukannya dalam satu undang-undang, yang disebut sebagai ShouhinSakimono Torihiki Hou. Dalam kaitandengan lembaga kliring berjangka, Panja
juga mengkaji sejumlah kemungkinan,termasuk mempelajari naskah yangditerbitkan oleh financial Stability Bord
(FSB)Negara-negara G-20.Bappebti harus segera
menindaklanjuti UU ini denganperaturan-peraturan yang ketat dantegas, termasuk didalamnya antaralain dalam hal penentuan dana jaminanpialang peserta SPA yang selama inidinilai terlalu kecil dibandingkan risk
oleh pemerintah terhadap praktikperdagangan bejangka di luar bursa
juga diperlukan untuk memberikankepastian hukum dan perlindungankepada masyarakat.
Pengaturan bursa berjangka sesuaiUU No.32 /1997 tentang PBKsifatnya keanggotaan- membership
dan tidak mencari untung - non-profit oriented mengakibatkan BursaBerjangka tidak dapat secara leluasamengundang investor selain anggotaBursa Berjangka untuk dapat menjadipemegang saham. Akibatnya, BursaBerjangka tidak dapat berkembangdan bersaing dengan bursa-bursaberjangka di dunia. Untuk itu, agarperan Bursa Berjangka sesuai denganfungsinya yaitu sebagai sarana lindungnilai- hedging, pembentukan hargatransparan- price discovery dan dapatmenjadi referensi harga- price referenceperlu dilakukan perubahan fungsi dari
exposure dana nasabah/masyarakat.
F-PDIP sangat mengharapkanagar undang-undang hasil revisi iniakan memberikan landasan hukumyang lebih kuat bagi industri PBKuntuk bergerak lebih maju dan cepatserta menampung kepentinganperkembangan perdagangan berjangkadi masa depan. Undang-undang hasilrevisi ini juga diharapkan memberimotivasi baru kepada para pelakuindustri komoditi berjangka untuk kreatifdan terus meningkatkan transaksikomoditi berjangka, sehingga cita-cita awal lahirnya UU No. 32/1997,
yang antara lain untuk melindungikepentingan petani penghasil komoditi,eksportir nasional, nasabah bursaberjangka, serta kepentingan publik,dapat terus dipelihara dan ditingkatkan.
membership non-profit menjadi profit.Keberadaan Badan Usaha yang
menyelenggarakan tugas penerimaanpedaftaran dan penjaminanpenyelesaian transaksi kontrakderivative lainnya dari penyelenggaraanSPA dan Peserta SPA, harus di berikankepda satu Badan Usaha yang terpisah
dari Bursa Berjangka dan bersifatmandiri. Hal ini penting karena bertujuanubutk menjamin prisip transparansidan memberikan perlindungan bagikepentingan investor dan praktik yangtidak adil dan praktik penipuan.
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli 11
7/21/2019 Bulletin SRG
12/28
Info Utama
Perubahan perundang-undangan PBK berupaya untuklebih menjamin kepastian
hukum, keadilan, transparansi, danakuntabilitas pelayanan publik, untukmendukung upaya peningkatan danpengembangan perekonomian nasionalyang berkaitan dengan perdagangnglobal. Serta, agar PBK yang bertujuanmeningkatkan kegiatan usaha komoditidapat terselenggara secara teratur,
wajar, efisien, efektif dan masyarakatterlindungi dari tindakan yangmerugikan, serta untuk memberikankepastian hukum kepada semua pihakyang melakukan kegiatan PBK.
Perubahan Undang-undang PBKtersebut telah mengikuti terhadapmasalah-masalah sebagai berikut;
Merespon SPA yaitu, perdaganganforex, index, dan loco London, yangberkembang sangat pesat sejak tahun2000-an tanpa pengaturan kontrak dantatacara perdagangan yang memadai.Setelah nasabah menyetorkan margin
sebagai prasayarat untuk menjadinasabah dari suatu perusahaan pialang,maka perkembangan teknologi dewasaini memungkinkan nasabah melakukantransaksi perdagangan secarasendirian menggunakan komputerdi rumah atau di warung internet.Mengingat transaksi perdagangan SPAbesifat high risk dan high return, sertatransaksi derivatif SPA di lakukan di luar
bursa, maka telah terjadi kerawanan-kerawanan dan manipulasi yang padaakhirnya merugikan nasabah danmenimbulkan banyak masalah antaranasabah dan pialang. Sementara ituSK Bappebti No. 55/2005, dirasakanmasih memerlukan peraturan yangmempunyai hierarkhi pada levelundang-undang guna lebih menjaminperlindungan kepada semua pihak.
Terpenuhinya aspirasi terhadap
kontrak derivatif syariah yangdipandang sangat penting olehbanyak kalangan masyarakat, yangmenghendaki kesesuaian terhdapprinsip-prinsip syariah. KontrakDerivatif syariah ini menjadi pilihankepada keberadaan kontrak berjangkadan kontrak derivatif lainnya.
Tercapai titik temu dalam menetapkanbadan usaha kliring, yang menjadi ayatkrusial dalam rangkaian panjang padapembahasan tentang lembaga kliring.
Memberikan tugas dan tangggungjawab kepada Bappebti secara lebih
memadahi dalam mengembangkankomoditi primer yang dapatdiperdagangkan dalam BursaBerjangka.
Melakukan demutualisasi untukmembuat Bursa Berjangka bersifatlebih terbuka untuk umum, sehinggaakan lebih banyak pihak yang dapatberpartisipasi dalam memajukanbursa berjangka sebagaimana halnya
perkembangan Bursa Saham.Mengatur kewenangan penyidikan
pada kasus-kasus dibidang PBK,sehingga pengamanan kasus-kasustersebut dapat berjalan cepat danmemuaskan semua pihak, khususnyapara pelaku perdagangan berjangka.
Mengatur kewenangan Bappebtisebagai otoritas di bidang PBK yangdapat terpisahkan dari Bapepam-LK.
Meminimalkan kegitan yang
dapat dikualifikasikan sebagai tindakpidana pada kegiatan perdaganganberjangka, yang dapat menimbulkankerugian kepada masyarakat, misalnyaperusahaan pialang berjalan tanpaizin maupun pelanggaran peraturanatau tata tertib dalam perdaganganberjangka komoditi yang bertujuanuntuk melakukan penipuan danpenggelapan. Perubahan Undang-undang PBK memberlakukan sanksipidana dan sanksi denda berdasarkangradasi tingkat kejahatan gunamenimbulkan efek jera dan mencegah
terjadi pelangaran pada kegiatan PBK.Membangun asosiasi yang dapat
menyuarakan dan menjembatanikepentingan para perusahaan industriPBK dengan pihak otoritas.
Dengan tersusunnya PerubahanUndang-undang PBK tersebut, makapotensi pelanggaran-pelanggaran yangdilakukan oleh perusahaan pialangakan dapat diminimalkan.
PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) Dibacakan; H. Nasril Bahar, SE
1. Mendesak kepada Kepolisian Republik Indonesia untuksegera menutup semua kegiatan Pedagangan Berjangkatanpa izin dari mini Forex dan menindak dengan tegasterhadap berbagai pelanggaran yang telah terjadi, termasukperusahaan pialang yang membuka mini Forex yang tidakmembuatkan laporan (ilegal).2. Mendesak Kementrian Informasi dan Komunikasi untuksegera memberlakukan penutupan pada website-websiteinternet perdagangan Forex (interduncition broker), index,loco London, dan lain-lain dalam bentuk SPA tanpa izin yang
Dengan mempertimbangkan hasil perubahan Undang-undang PBK, F-PAN dapat menyetujui untuk dilakukan pembahasan tingkat II terhadap perubahan Undang-undang No. 32/1997 tentang PBK, makaF-PAN berpendapat;
menjangkau wilayah yurisdiksi Indonesia, guna melindungi paranasabah dan calon nasabah di Indonesia dari risiko tindakanpelanggaran hukum berupa penipuan dan penggelapan.3. Mendorong pemerintah dan atau DPR RI segera membentukUndang-undang Perdagangan Berjangka berbasis syariah.Undang-undang yang merekomendasikan merupakanperundang-undangan yang sangat penting berhubung jumlahpenduduk Indonesia sebanyak 80 % muslim.
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli12
7/21/2019 Bulletin SRG
13/28
Kabupaten Ngawi sebagai salahsatu sentra komoditi pangan diProvinsi Jawa Timur, berpotensi
mengembangkan usaha tani danmeningkatkan kesejahteraan petanimelalui instrumen Sistem Resi Gudang(SRG). Dengan instrumen SRG, petanidiarahkan menghasilkan komoditiberkualitas baik untuk tujuan pasarnasional dan berorientasi ekspor. Salahsatu komoditi dari Kab. Ngawi yangberpotensi ekspor dan masuk dalamskema SRG adalah komoditi jagung.Selain itu, komoditi gabah dan beras.Dari data Kementerian Pertanian tahun2008, produksi gabah Kab. Ngawimencapai 592.565 ton. Sedangkanuntuk komoditi jagung mencapai50.234 ton. Dengan produksi sebesaritu, Kab. Ngawi mengalami surplussebesar 271,643 ton untuk komoditigabah, dan 41,045 ton jagung.
Dalam rangka memacu implementasiSRG, pemerintah pusat melalui APBNtelah membangun gudang komoditiprimer untuk dijadikan gudang SRG.Pemerintah pusat dalam hal ini
Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Pemerintah Daerahtelah membangun 41 gudang SRG di34 Kabupaten pada 10 Provinsi yangmeliputi wilayah Jawa, Sumatera,Kalimantan dan Sulawesi melaluidana Stimulus Fiskal KementerianPerdagangan Tahun Anggaran 2009.
Kabupaten Ngawi merupakansalah satu daerah yang mendapatkanpembangunan gudang SRG melaluidana Stimulus Fiskal KementerianPerdagangan Tahun Anggaran 2009,demikian antara lain diutarakan Kepala
Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti,Sutriono Edi, dalam sambutannyamewakili Kepala Bappebti, Syahrul R.Sempurnajaya, saat sosialisasi SRG diKab. Ngawi, 27 Juli 2011.
Hadir dalam acara sosialisasi ituantara lain, Anggota Legislatif PartaiDemokrat, Ramadhan Pohan, pejabatBUMN dan BUMD, Gapoktan, Koperasi,dan unsur Muspida Kab. Ngawi,Bambang Lestari.
Kegiatan Sosialisasi SRG inibertemakan Sistem Resi GudangSebagai Alternatif Pembiayaan. Acaraini terselenggara hasil kerjasamaBappebti dengan Dinas Perdagangandan Pengelolaan Pasar Kab. Ngawi.Narasumber dalam sosialisasi ituberasal dari Bappebti, Kepala DivisiPergudangan PT. Pertani (Persero) danPimpinan Sub-Divisi BPD pada DivisiKredit Agrobisnis dan Ritel PT. BankPembangunan Daerah Jawa Timur(Bank Jatim).
Lebih juah diutarakan Sutriono Edi,Melalui Program Tahun Anggaran2010 pemerintah pusat yang bekerjasama dengan Pemda setempat telahmembangun 11 gudang flat di 11kabupaten. Sarana pergudangan itu
juga dilengkapi dengan mesin pegering(dryer) serta alat uji mutu gabah dan
peralatan lainnya.Secara nasional, jumlah Resi Gudangyang sudah diterbitkan PengelolaGudang sebanyak 221, atau dengantotal nilai Rp 32,56 milliar, ungkapSutriono Edi.
Sinergi
Pusat-Daerah
Selain membangun gudang SRG dansarana lainnya, tambah Sutriono,Pemerintah Pusat juga menyediakanfasilitas subsidi bunga bank sebesar6 %. Artinya, petani hanya terbebani
bunga bank sebesar 6 % dari nilai danayang diterima.
Langkah pemerintah untukpengembangan dan percepatanpelaksanaan SRG di berbagai daerah
antara lain, meningkatkan sosialisasi,pendampingan hingga tingkat petanidan kelompok tani.
Untuk pendampingan itu, kamimeminta dukungan sepenuhnya dariPemda, karena mereka yang lebihtahu tenaga penyuluh pertanian, jelasSutriono.
Di sisi lain, tambah Sutriono Edi,Pemda harus mengoptimalkan saranagudang dan perlengkapan yang telahada. Dan, komitmen yang kuat dariPemda setempat, serta memenuhipersyaratan dari aspek komoditas,serta aspek teknis lainnya sesuaiSNI Gudang penyimpanan komoditipertanian
Peran aktif dari kalangan perbankanjuga perlu dalam implementasi
pembiayaan SRG di daerah. UntukWilayah Jawa Timur, saat ini hanyaBPD Bank Jatim dan BRI yang memilikipetunjuk teknis pembiayaan denganskema SRG. Sehingga, perlu didoronglembaga pembiayaan lainnya ataubank swasta lainnya untuk dapatberpartisipasi dalam implementasi
SRG tersebut, jelas Sutriono.Menurut evaluasi dari pelaksanaanSRG diberbagai daerah, masihterdapat beberapa kendala. Yakni,rendahnya pemahaman masyarakatterkait dengan SRG, demikianpula dari kalangan pelaku usaha.Kendala lainnya, minimnya kesiapaninfrastruktur dan sarana penunjang.
Untuk mempertipis kendala yangdihadapi di daerah, maka diperlukansinergi yang kuat antara instansiterkait baik di pusat maupun di daerah,demikian pula antara kelembagaan
SRG, seperti Pengelola Gudang,Lembaga Penilaian Kesesuaian,Lembaga Pembiayaan dan PusatRegistrasi, imbuh Sutriono Edi.
NgawiNgangeniSRG
Resi Gudang
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli 13
7/21/2019 Bulletin SRG
14/28
Agenda Foto
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, mewakili pemerintah menghadiri Sidang Paripurna DPR RI dalam rangka pengambilankeputusan dan pengesahan dua RUU yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No, 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
(SRG) dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Selasa, (19Juli 2011)
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, mewakili Pemerintah menghadiriRapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, anggota Panja PBK dan SRG, anggota TIMUS dan TIMSIN, guna melakukan pengambilanKeputusan Tingkat I dan penandatanganan Draft UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentangSistem Resi Gudang (SRG) dan Draft UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang PerdaganganBerjangka Komoditi, (Kamis 14 Juli 2011)
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli14
7/21/2019 Bulletin SRG
15/28
Agenda Foto
Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya memberikan kata sambutan dalam penutupan Pelatihan Teknis Pelaku UsahaPerdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Acara ini dihadiri oleh Eselon II Bappebti, Kepala Disperindag Propinsi Jabar, dandiikuti oleh Direksi yang berasal dari 60 perusahan Pialang Berjangka, 15 perusahaan Pedagang Berjangka, PT. Bursa BerjangkaJakarta (BBJ), PT. Bursa Komoditi Derivatives Indonesia (BKDI), PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT. Indentrust SecurityInternational (ISI), serta pimpinan dari 5 Bank Penyimpan Margin yaitu BCA, BNI, Bank Niaga, Bank Sinarmas dan Bank WinduKentjana International. Bandung, 13 Juli 201.
Sekretaris Bappebti, Nizarli memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang yangdiselenggarakan di Bandung, Peserta ujian profesi berjumlah 242 orang, berasal dari : Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang,Yogyakarta, Makassar, Balikpapan dan Bali. Bandung, 15 s.d. 16 Juli 2011.
Gebyar Gapoktan dan Sosialisasi SRG, Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Sutriono Edi mewakiliKepala Bappebti. Selain itu Hadir pula Direktur PT. Pertani, Mawardi, Pusat Registrasi SRG. Gebyar Gapoktan dibuka oleh WakilBupati Madiun, Ismanto. Acara ini dihadiri pejabat terkait di Madiun, Gapoktan, pelaku usaha agribisnis, perbankan, koperasi, tokoh
masyarakat dan masyarakat umum. Tujuan kegiatan ini, meningkatkan kapasitas dan kualitas produk hasil pertanian dan pelakuusaha pertanian di Kabupaten Madiun. Dalam Kesempatan itu dilaksanakan Penandatanganan Kerjasama Pengelolaan GudangSRG antara PT. Pertani dengan Pemda Kabupaten Madiun. 16 Juli 2011.
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli 15
7/21/2019 Bulletin SRG
16/28
Perbankan syariah di tanah airmengalami pertumbuhan yangdemikian pesat dalam kurun
waktu lima tahun terakhir. Pertum-buhannya industri ini mencapai 39persen pertahun. Bahkan, di tahun
2010, lalu, pertumbuhan perbankansyariah nasional mencapai 47 per-sen. Dan, untuk tahun 2011 diperki-rakan mengalami pertumbuhan menca-pai 40 45 persen. Sementara itu, bankkonvesional hanya tumbuh sekitar 10hingga 20 persen pertahun.
Demikian antara lain diutarakan Gu-bernur Bank Indonesia, dalam kesem-patan Joint High Level Conference on Is-lamic Finance, di Jakarta, 18 Juli 2011.
Meski pertumbuhan perbankan sya-riah nasional demikian pesat, bukannyatidak mengalami kendala. Salah satu
kendala operasional sistem keuangansyariah yang dialami perbankan syari-ah adalah pengelolaan likuiditas. Hal inidikarenakan belum kompleksnya diver-sifikasi pembiayaan dan sumber pen-danaan yang tersebar demikian luas,
jelas Darmin Nasution.Pada hal, tambah Darmin, aset per-
bankan syariah di tanah air saat inimencapai Rp 103 triliun, atau sekitar3,2 persen dari total aset bank nasional.Total aset perbankan syariah itu dimiliki11 bank umum syariah, 23 unit usahasyariah, dan 151 bank perkreditanrakyat syariah.
Melihat berkembangnya pengeta-huan masyarakat Indonesia mengenaiproduk-produk syariah maupun pening-katan efisiensi bank syariah, kami opti-mis untuk mengembangkan sistem per-bankan syariah di masa mendatang,kata Darmin.
Apa yang diutarakan Darmin Na-sution, Gubernur Bank Indonesia, itu,menjadi sumber motivasi bagi PT. Ja-karta Futures Exchange (JFX), untukmengembangkan kontrak berjangka
syariah. Tahap awal pengembangankontrak berjangka syariah, JFX sudahmenjalin kerjasama dengan DewanSyariah Nasional- Majelis Ulama Indo-nesia (DSN- MUI), pada 20 Desember
2010, lalu.Di sisi lain, dengan adanya perubahan
Undang-undang No. 32/1997, tentangperdagangan berjangka komoditi, yangbaru disahkan DPR RI, undang-undangini juga memberi peluang bagi pengem-
bangan kontrak berjangka syariah ditanah air.
Menurut Dirut JFX, Made Sukarwo,inilah saatnya Indonesia memiliki kon-trak berjangka syariah. Di sampingpotensi pasar yang demikian luas, darisisi jumlah penduduk muslim terbesardi dunia, perangkat hukum pendukungberkembangnya instrumen ini juga su-dah dimiliki.
Kerjasama dengan DSN itu saat inisedang kami proses untuk mengem-bangkan kontrak berjangka syariah.Dan untuk mendapatkan persetujuan
dan izin dari Badan Pengawas Perda-gangan Berjangka Komoditi (Bappebti),proposal kontrak berjangka syariah su-dah kami sampaikan, jelas Made.
Diharapkan proses perolehan izin itutidak terlalu lama, tambah Made Sukar-wo. Sehingga JFX bisa mengembang-kan kontrak berjangka syariah.
Multi Akad
Sementara itu, Direktur JFX, Bihar
Sakti Wibowo, menuturkan, adanyakeingnan JFX kembangkan kontrak ber-jangka syariah berawal dari kunjungan
DSN yang membawa pesan bahwa per-bankan syariah nasional kekuranganproduk-produk syariah. Jujur saja, saatitu kami kesulitan memperoleh sumberdata untuk mengembangkan kontrakberjangka syariah. Tetapi dengan du-kungan dan bantuan pihak DSN sertaBank Indonesia Syariah, akhirnya dapatkami formulasikan bentuk kontrak ber-
jangka syariah.Setelah kami amati dan pelajari,
postensi cukup besar mengembangkankontrak berjangka syariah di Indonesia.Bahkan, bila instrumen ini diperda-gangkan di Indonesia, akan bisa menga-lahkan Malaysia, jelas Bihar.
Optimisme Bihar Sakti Wibowo, itu,dikarenakan kontrak berjangka syariahyang akan dikembangkan mencakupmulti akad.
Kontrak berjangka murabahah yangdikembangkan bursa Malaysia itu,
hanyalah bagian dari kontrak berjangkasyariah, jelasnya.
Lebih jauh diutarakan Bihar, dalamhukum Islam, bisa dikatakan transaksisyariah jika mencakup dan mendapat-kan fatwa murabahah, walakah dan albai.
Di samping itu, optimisme bisa men-galahkan bursa Malaysia didasari darifakta bahwa kontrak murabahah yangdikembangkan bursa berjangka syariahSuq al Sila, Malaysia, belum sepenuh-nya memenuhi persayaratan halal.Karena, dalam transaksinya diperke-
nankan tidak ada penyerahan fisik.Itulah salah satu kelemahan bursa
berjangka syariah Malaysia, kata Bihar.Kenapa demikian? Karena mereka ti-dak memiliki komoditinya.
Hal senada juga dijelaskan PerdanaWahyu Santosa, konseptor komoditassyariah sekaligus pakar ekonomi sya-riah dari Universitas YARSI. MenurutWahyu, akad yang digunakan perbank-an syariah nasional yaitu akad yangsudah mendapat fatwa seperti muraba-hah, walakah dan al bai . Sehingga
jika JFX memperdagangkan kontraksyariah, DSN tidak perlu mengeluarkanfatwa baru.
Berbeda dengan bursa berjangkasyariah Suq al Sila di Malaysia, Akadtawarruq yang banyak digunakan olehperbankan dan pasar uang di Malaysiamemang belum mendapatkan fatwa ha-lal dari Dewan Syariah Nasional MajelisUlama Indonesia ( DSN-MUI). Saat inimasih ada ulama yang menyatakan ta-warruq haram. Mungkin Indonesia akanmenjadi satu-satunya negara yang ti-dak menggunakan akad tawarruq.
Memang kelemahannya, kibatnyapenggunaan tiga akad secara sekal-igus, biaya transaksi akan sedikit lebihmahal. Namun secara kepercayaan, ko-moditas syariah di Indonesia akan lebih
Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia, menjadi pasar potensial dalam pengembanganproduk-produk berbasis Islami. Diantaranya kontrak berjangka komoditi syariah. JFX telah mengibar-kan bendera memasuki bisnis ini dengan dukungan perbankan syariah nasional.JFXMenuju
Kontrak Berjangka Syariah
Berjangka
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli16
7/21/2019 Bulletin SRG
17/28
halal dibandingkan dengan Suq al Sila diMalaysia, tegas Perdana Wahyu San-tosa.
JFX SyariahLebih jauh diutarakan Bihar Sakti Wi-bowo, untuk mendapatkan predikathalal dari DSN- MUI, setidaknya harusmemenuhi sebanyak 26 persyaratan.
Persyaratan halal yang ditentukanMUI, itu, sudah kami penuhi. Itu hasilkerjasama kami dengan DSN dan se-
jumlah perbankan syariah nasional,kata Bihar.
Untuk mengembangkan kontrak ber-jangka syariah itu, dikatakan Bihar, pi-
haknya sudah membentuk unit syariah.
Nantinya akan ada JFX Syariah. Unitinilah yang menjalankan kebijakan danmengembangkan kontrak berjangkasyariah. Demikian pula dengan sistem
perdagangan telah disiapkan, sehinggatidak tercampur baur dengan perdaga-ngan berjangka konvensional, paparBihar.
Berdasarkan proposal yang disam-paikan JFX untuk memperoleh izin dariBappebti, direncanakan JFX Syariahakan memperdagangkan kontrak ber-
jangka syariah untuk komoditi kopi, ka-kao, crude palm oil (CPO) dan olein.
Mengapa kami memilih komoditikopi, kakao, CPO dan olein? Karena JFXsudah pernah memperdagangkannyasecara konvesnional. Sehingga tidakdiperlukan lagi kajiannya. Jadi, Bappebtitinggal mempelajari mekanisme perda-gangan kontrak berjangka syariah, ujarBihar.
Sementara itu, Kepala Biro Analisis,
Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, men-gatakan, pihaknya menyembut baikrencana JFX untuk memperdagangkankontrak berjangka syariah. Dan sudah
menerima proposal kontrak berjangkasyariah dari JFX.
Memang Indonesia sudah memilikipayung hukum untuk mengembang-kan kontrak berjangka syariah, dengandisahkannya perubahan Undang-un-dang No. 32/1997, tentang perdaga-ngan berjangka komoditi, oleh DPR RI.
Tetapi perlu diketahui bersama, bah-wa produk hukum di bawah undang-un-dang tersebut belum lengkap. Sehinggakami harus hati-hati untuk mempelaja-rinya, jelas Ismadjaja.
Di samping itu, tambahnya, karena inimerupakan instrumen baru, kami punharus meminta pendapat dari berbagaipakar dan para ulama.
Sehingga kelak instrumen syariahini dikembangkan mendapat sambutan
dari masyarakat muslim di tanah airyang jumlahnya terbesar di dunia, danlagi menjadi kebanggaan bangsa Indo-nesia, imbuh Ismadjaja Toengkagie.
Berjangka
COMMERCIAL
CONSUMER
TRADER
TRADER
TRADER
JFXs
2
2
3
3
5
1
1
4
4
6b
6b
6a
6a
8
7
7
9
Konsumen komoditi melakukan pemesananpembelian komoditi kepada peserta komoditi
Peserta komersial membeli komoditi darisejumlah Peserta Pedagang Komoditi denganpembayaran tunai (Akad Bai Biasa/Jual-Belitunai)
Kepemilikan komoditi beralih dari PesertaPedagang Komoditi kepada Peserta Komersial
- Peserta komersial menjual komoditi kepadakonsumen komoditi dengan memberitahukannilai pembelian awal (Akad Murabahah)- Kepemilikan komoditi beralih dari pesertakomersila kepada konsumen komoditi.
Konsumen komoditi membayar kepada pesertakomersial secara tangguh ( Akad Murabahah.
Bila konsumen komoditi memilih untuk serahfisik, konsumen komoditi akan menerima
pengiriman komoditi dari peserta pedagangkomoditi.
Bila konsumen komoditi memilih untuk menjualkomoditi, konsumen komoditi akan menjualsecara tunai (Akad Bai Biasa/Jual-Beli tunai).
Peserta pedagang komoditi mewakilkan kepadaJFXs untuk membeli komoditi secara tunai (AkadWakalah).
Konsumen komoditi menerima pembayarantuani dari peserta pedagang komoditi (Akad BaiBiasa/Jual-Beli tunai).
Peserta pedagang komoditi melakukan barterkomoditi yang sama dengan jumlah yang sama(Akad Muqayadhah).
5
8
9
JFX Multi Akad Sistem
umber JFX
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli 17
7/21/2019 Bulletin SRG
18/28
Aktualita
Angin segar berhembus kearah industri perdaganganberjangka komoditi Indonesia,
setelah Presiden Susilo Bambang Yud-hoyono, mencabut Peraturan Pemer-intah No. 17 Tahun 2009, mengenaipajak penghasilan transaksi derivatifberupa kontrak berjangka di bursa.
Pencabutan itu didasari PeraturanPemerintah No. 31 Tahun 2011, ten-tang pencabutan PP N0. 17 Tahun2009, tentang pajak penghasilan ataspenghasilan dari transaksi derivatif
Jakarta Futures Exchange (JFX)segera meluncurkan kontrak ber-
jangka baru guna meningkatkanlikuiditas bursa, seiring dengan ram-pungnya sistem perdagangan secaramultilateral. Demikian antara lain di-katakan Dirut JFX, Made Sukarwo, ke-pada Buletin Berjangka, dalam se-buah kesempatan baru-baru ini.
Sistem perdagangan multilateralkami sudah selesai. Oleh karena itukami akan meluncurkan sejumlah kon-trak berjangka baru, katanya.
Sejak 7 Juli 2011, lalu, sistem terse-but sudah siap digunakan para pelakupasar, tambahnya. Dari laporan tera-khir yang saya peroleh, saat ini sudah
ada sebanyak 28 perusahaan pialangyang dapat mengaplikasikan sistemperdagangan tersebut. Sehingga inilah
berupa kontrak berjngkanga yang di-perdagangkan di bursa.
PP No. 31 Tahun 2011, itu, dikeluar-kan dan diberlakukan pemerintah pertertanggal 6 Juni 2011.
Sekedar ilustrasi, sekitar Juli 2009,sejumlah pialang yang tergabung dalamAsosiasi Pialang Berjangka Indonesia(APBI) bersama Ikatan PerusahaanPedagang Berjangka Indonesia (IP2BI)menolak pungutan pajak itu. Penolakanitu dengan mengajukan judicial reviewke Mahkamah Konstitusi. Dan, menun-
saatnya bagi JFX untuk menambahkontrak berjangka.
Di samping itu, kami sudah memintaseluruh anggota bursa yang lain untukmengaplikasikan sistem perdaganganmultilateal tersebut. Tapi memang tidaksemudah yang dibayangkan, karenadari masing-masing perusahaan pial-ang memiliki keterbatasan untuk dapatsegera menggunakannya, jelas Made.
Lebih jauh dikatakan Made Sukarwo,dengan tersedianya sistem perdagan-gan multilateral, JFX akan segera me-luncurkan kontrak berjangka baru. Kon-trak berjangka yang digadang-gadangakan diperdagangkan JFX antara lainkontrak berjangka kakao, karet, kopi dan
batubara.Untuk dapat diperdagangkan di bursasesuai dengan ketentuan Bappebti, JFX
tut Direktorat Jenderal Pajak, Kement-erian Keuangan, menghapuskan pajakpenghasilan (PPh) transaksi derivatif.
Dalam penilaian APBI dan IP2BI, pe-mungutan PPh final transaksi derivatifsangat memberatkan pelaku pasar danmenghambat perkembangan industriperdagangan berjangka idi Indonesia.
sudah mengajukan spesifikasi kontrakberjangka kakao guna dikaji dan mem-peroleh izin dari badan pengawas.
Kami sudah menyampaikan pro-posal kontrak berjangka kakao untukdipelajari dan memperoleh izin dariBappebti. Diharapkan prosesnya tidaklama sehingga JFX dapat meluncurkankontrak tersebut, jelas Made Sukarwo.
Presiden
CabutPP 17 Tahun 2009
Sistem Perdagangan MultilatealJFXSiap Pakai
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli18
7/21/2019 Bulletin SRG
19/28
Aktualita
Bappebti sebagai salah satu ang-gota Satgas Waspada Investasi,menganggap tidak perlu dipa-
yungi undang-undang khusus. Karenamasing-masing anggota Satgas sudahberjalan profesional dan memiliki un-dang-undang dibidangnya.
Demikian antara lain diutarakan Ke-pala Biro Hukum, Bappebti, Alfons Sa-mosir, terkait dengan adanya wacanapeningkatan status Satgas WaspadaInvestasi, yang dibentuk berdasrkanSurat Keputusan dari masing-masinganggota Satgas.
Satgas Waspada Investasi masing-masing beranggotakan Bapepam-LK,Bank Indonesia, Bappebti, Dirjen Perda-gangan Dalam Negeri KementerianPerdagangan, Pusat Pelaporan AnalisaTransaksi Keuang-an (PPATK), Kepoli-
sian, Kejaksaan Agung, dan Kement-erian Koperasi dan Usaha Kecil Menen-gah.
Wacana peningkatan status Satgas
Bappebti segera akan merubahPedoman Akuntasi Pialang Ber-
jangka (PAPB), yang ditetap-kan lewat SK Kepala Bappebti No. 46/Bappebti?KP/IX/2003, tentang Pedo-man Akuntasi Pialang Berjangka. Pe-rubahan Pedoman Akuntasi PialangBerjangka itu sesuai dengan adanyaperubahan Pernyataan Standar Akun-tasi Keuangan (PSAK) yang dikeluar-kan Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI) danmengacu pada standar akuntasi inter-nasional- International Financial Re-porting Standard (IFRS). .
Bappebti dengan bantuan IAI akanmelakukan perubahan PAPB yang
Waspada Investasi dipayungi undang-undang khusus dilontarkan Ketua Ba-pepam-LK, Nurhaida, dalam sebuahkesempatan pertemuan dengan KomisiXI DPR.
Menurut Nurhaida, Satgas Waspa-da Investasi itu merupakan sesuatu
yang diperlukan. Sudah ada beberapakasus investasi yang berpotensi meru-gikan masyarakat, yang ditangani sat-gas tersebut. Kami akan mengkaji jikamemang perlu UU tersendiri terkaitSatgas.
Terkiat itu, Alfosn Samosir, me-ngatakan, Satgas tidak perlu dipayungiundang-undang khusus. Karena mas-ing-masing anggota Satgas sudah ber-
jalan profesional dan memiliki undang-undang dibidangnya.
Keberadaan Satgas Waspada In-
vestasi di Bappebti ditetapkan melaluiSK Kepala Bappabti No. 04/Bappebti/SK/2/2009, tentang, pembentukansatuan tugas dalam rangka penanga-
pertama kali diatur pada tahun 2003.Sudah ada beberapa kali dilakukan per-temuan untuk pembahasan perubahanPAPB itu. Namun, belum menemukankesimpulan karena banyak aspek yangharus diperbaharui di PAPB, jelas Ke-pala Bagian Pengawasan Keuangandan Audit, Bappebti, Pantas LumbanBatu.
Lebih jauh dikatakan Pantas, IAImelakukan perubahan PSAK karenautuk menyesuaikan dengan standarakuntansi internasional.
Tujuan utama dilakukan perubahanitu untuk meningkatkan transparansiperusahaan dalam penyusunan laporan
nan penyelesaian pengaduan masyara-kat berkaitan dengan pengenaan sanksiadministrasi di bidang perdaganganberjangka.
Masing-masing anggota Satgas su-dah memiliki aturan yang baku untukmenangani berbagai kasus investasi
yang merugikan masyarakat. Jadi, tu-juan utama dibentuk Satgas itu hanya
koordinasi antar anggota, jelas AlfonsSamosir.
Misalnya, tambah Alfosn, kalau adakasus dimasyarakat yang kebetulan ke-wenangannya ada di bawah Bappebti,tentu untuk penanganannya harusberkoordinasi dengan Kepolisian atauKejaksaan. Sehingga dengan adanyaSatgas itu proses penangannya lebihcepat dan masyarakat tidak dirugikan.
Keberadaan Satgas ini seharusnya
menjadi wadah edukasi masyarakatsekaligus pusat pengaduan atas risikoinvestasi, tegas Alfons Samosir.
keuangan, jelas Pantas.Dia memaparkan sebenarnya keten-
tuan IFRS diluncurkan sejak beberapawaktu lalu. Program konvergensi IFRSini dilakukan melalui tiga tahapan, yaknitahap adopsi mulai 2008-2011 den-gan persiapan akhir penyelesaian infra-struktur dan tahap implementasi pada1 Januari 2012.
Jadi, dengan perubahan PAPB inipun kita harapkan laporan keuang-an pialang semakin trasnapran danmendapat pengakuan dari pelaku inter-nasional, kata Pantas Lumban Batu.
BappebtiAkan UbahPAPB
Tidak Perlu UU SatgasWaspada Investasi
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli 19
7/21/2019 Bulletin SRG
20/28
Harga emas pada sebuah sesi perda-gangan di NYMEX pertengahan bu-lan ini, kembali mencetak rekor ter-
tinggi dalam sejarah. Kenaikan harga emasseiring dengan kemerosotan harga minyakyang terjadi karena kekhawatiran inves-tor terhadap utang di Amerika Serikat danEropa. Isu ini juga memicu aksi jual globaldalam saham dan mendorong harga emaske posisi 1.607,90 dollar AS per troy ounceyang merupakan rekor tertinggi perdagan-gan harian.
Investor yang tadinya memegang posisiminyak bumi, akhirnya beralih ke kontrakberjangka emas, dan logam lainnya sepertiperak, serta beberapa komoditas lain, kataPhil Flynn, seorang analis PFG Best Re-search.
Kontrak utama New York, minyak men-
Kontrak CPO untuk pengiriman Ok-tober di Malaysia Derivatives Ex-change (MDEX) mengalami penu-
runan sebesar 0,5 % ke level RM 3.064atau setara US$ 1.017 per metrik ton.Kenaikan harga CPO juga terjadi di BKDI(Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia).Harga CPO untuk penyerahan Juli 2011ditutup pada level harga Rp 8.950 per ki-logram atau menguat sebesar Rp 25 perkilogram. Minyak sawit mentah atau crude
palm oil (CPO) mengalami penurunan hargadi tengah kekhawatiran produksi akan terus
tah light sweet atau West Texas Intermedi-ate pengiriman Agustus turun 1,31 dollarAS ditutup pada 95,93 dollar AS per barrel.
Di London, minyak mentah Brent NorthSea pengiriman September melemah 1,21dollar AS ke posisi 116,05 dollar AS.
Di Washington, para senator sedangberkompromi terkait peningkatan paguutang pemerintah federal AS untuk mence-gah default (gagal bayar) yang berpotensibencana.
Sementara itu, para pemimpin zona eurosedang mempersiapkan pertemuan daruratpada Kamis untuk mencegah default Yunaniyang bisa berdampak pada destabilisasiekonomi Eropa yang lebih besar.
Masalah utang di kedua sisi Atlantik terse-but memicu kekhawatiran perlambatan eko-nomi atau bahkan resesi ganda (double-dip)
bertumbuh selama periode puncak produksi.Kontrak berjangka turun sebesar 19 % di ta-hun ini, karena prospek cadangan yang lebihbesar seiring membaiknya cuaca. ProduksiIndonesia dan Malaysia diproyeksikan lebihtinggi.
Produksi CPO Malaysia meningkat 0,7% menjadi 1,75 juta ton per Juni. Diprediksiproduksi Juli akan tumbuh 3 % hingga 5 %.Produksi Agustus naik 5 % hingga 8 %, danSeptember meningkat 8 % hingga 13 %.
Sementara itu, harga tandan buah segar(TBS) kelapa sawit di Kaltim mengalami
yang akan menurunkan permintaan energisecara global.
Kenaikan harga emas juga terjadi didalam negeri, di Bursa Komoditi dan Deriva-tif Indonesia (BKDI), tercatat harga emasberjangka untuk penyerahan Juli 2011ditutup menguat sebesar Rp 3.400 pergram. Atau, harga Emas ditutup pada levelRp. 446.800 per gram. Di Jakarta FuturesExchange (Bursa Berjangka Jakarta) hargaEmas yang ditransaksikan juga mengala-mi kenaikan. Harga Emas untuk penyera-han Juli 2011 ditutup pada level harga Rp440.000 per gram atau menguat Rp 4.600per gram.
penurunan tipis dari kisaran Rp 1.107 - Rp1.504 menjadi Rp 1.098,67-Rp 1.493,20pada Juli 2011. Penetapan harga terse-but melalui beberapa proses, di antaranyapembahasan dan diskusi tim terhadap in-formasi dan data yang telah disampaikanperusahaan-perusahaan sumber data yangdinyatakan layak untuk diolah. Tim Peneta-pan Harga melaksanakan rapat penetapanHarga TBS Kelapa Sawit yang berlaku mu-lai 1 hingga 31 Juli 2011. Harga tersebut
diberlakukan untuk seluruh kabupaten dankota di Kaltim.
Produksi bertambah,harga
CPO turun
Kontrak Berjangka Emas
Tembus US$1600 per troy ons
Analisis
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli20
7/21/2019 Bulletin SRG
21/28
Indramayu
8.000
4.000
7.000
6.000
5.000
6.600
7.000 7.0006.900
Beras IR643.500
1.500
3.000
2.500
2.000
Indramayu
2.650 2.6502.650
2.9003.000 3.000
Gabah IR64
Jombang
Kakao
Makasar
23.50023.550 23.750
23.467
18.000
19.000
20.000
17.000
16.000
Kopi
17.658
19.200
18.860
18.886
Lampung
50.000
55.000
70.000
65.000
60.000
Lada
60.000 60.00060.00060.000
Pangkal. Pinang
5.000
4.000
3.000
Jagung Basah
2.300 2.300
2.100
1.900
Makasar
25.000
21.000
24.000
23.000
22.000
1.000
2.000
2.650
2.850
infoharg
a.bap
pebt
i.go.i
d
1/07 8/07 15/07 22/07
Harga Komoditi (Rp/Kg)
Info Harga
1/07 8/07 15/07 22/07
1/07 8/07 15/07 22/07 1/07 8/07 15/07 22/07
1/07 8/07 15/07 22/07 1/07 8/07 15/07 22/07
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli 21
7/21/2019 Bulletin SRG
22/28
Kapulaga atau dalam bahasa il-miah dikenal dengan amomumcardamomum, merupakan salah
satu jenis rempah yang memiliki se-jarah panjang. Dari berbagai literatur,
diketahui kapulaga sudah diperdagang-kan secara internasional pada abad
ke IV SM di Yunani. Kemudian abad IM,Kota Roma merupakan salah satukota di wilayah Eropa sebagai basisperdagangan kapulaga.
Negara-negara penghasil kapulagadi jaman itu berasal dari kawasan Asia.Ibnu Sina, berkebangsaan India, padatahun 980-1037 M, merupakan orangAsia pertama sebagai pemasok kapu-laga ke kawasan Eropa. Dan, tahun1514, berdasarkan catatan Borbosa,petualang berkebangsaan Portugis,menemukan Teluk Malabar, sebagaipusat perdagangan kapulaga di Asia.
Menurut Borbosa, kapulaga merupakantumbuhan liar di hutan bercurah hujantinggi di sepanjang sisi barat Ghats, Se-latan India, dan Srilanka. Di masa itu,Nepal merupakan negara yang dikenalsebagai penghasil kapulaga terbaik dantermahal di dunia. Dari negara ini, kapu-laga dihasilkan dengan ukuran besardan beraroma paling harum.
Aromanya yang demikian sedap dihidung, bangsa Inggris memberi san-
jungan kepada kapulaga dengan julukanGrains of Paradise.
Di pasar internasional, kapulaga
sering pula disebut sebagai rempah-rempah termahal ketiga di dunia setelahkunyit dan vanila. Dengan harganyayang tinggi, menunjukkan tingginya
reputasi rempah beraroma paling enakini. Oleh karena itu, bangsa-bangsa dikawasan Asia nyaris seluruhnya meng-gunakan kapulaga sebagai bumbu ma-sakan.
Tingginya animo masyarakat TimurTengah dengan kapulaga, maka di Arab
ditemukan kopi beraroma kapulaga.Konon, mengkonsumsi kopi beraromakapulaga merupakan simbol keramah-tamahan bangsa Arab.
Demikian pula di Ethiopia, penya-jian kopi beraroma kapulaga mempu-
nyai peranan penting dalam ritual-ri-tual tingkat tinggi. Sedangkan di India,nyaris disetiap sudut kota ditemukanpermen dengan aroma kapulaga.
Di Indonesia, kapuIaga telah lamadibudidayakan di beberapa daerah, an-tara lain di Sumatera Selatan dan JawaBarat. Walaupun terbatas arealnya, je-
nis kapulaga yang terdapat di Indonesiayaitu kapulaga sabrang- elletaria carda-momurn. Dalam perdagangan intema-sional, kapulaga sabrang dikenal den-gan nama true cardamom, sedangkankapulaga lokal disebut false cardamont.Selain jenisnya yang berbeda, kandun-gan minyak atsiri dan komponennyaberlainan. Buah dan biji kapulaga sa-brang mengandung minyak atsiri 3,5 -7,0 % sedangkan kapulaga lokal hanyaberkisar 2,4 %.
Kapulaga sebagai komoditi ekspordiperdagangkan dalam bentuk buah
kering dan minyak atsiri. lndonesiamengekspor buah kering kapulaga keSingapura, Hongkong, Jepang, TimurTengah dan Amerika. Di bidang minyak
atsiri kapulaga, petani Indonesia masihkalah bersaing dengan produksi India.
Kegunaan kapulaga selain sebagaibumbu masakan juga digunakan se-bagai flavoring agent pada industrimakanan, obat dan kosmetika. Minyakatsiri kapualaga belum secara luas di
kenal dan diproduksi di Indonesia. Darisurvey yang dilakukan pada tahun1999, harga minyak kapulaga sabrangdipasaran cukup tinggi yaitu berkisarUS$ 65-70/kg. Minyak kapulaga lokalyang umumnya berasal dari Asia danAfrika, harganya lebih rendah karenadianggap mutu pun rendah dan adanyabeberapa perbedaan kandungan kom-ponen kimianya.
Sosok tanaman kapulaga mirip de-ngan tanaman lengkuas. Batangnyaberupa rimpang yang berada dalamtanah, sementara batang yang me-
nyembul ke permukaan tanah meru-pakan batang semu yang sebenarnyamerupakah gabungan dari beberapapelepah daun. Daunnya berbentuk danberukuran mirip dengan daun lengkuas.Daun kapulaga lokal lebih lebar denganbagian pangkal dan ujungnya kurangmeruncing.
Sementara daun kapulaga sabranglebih ramping dengan bagian pangkalderta ujungnya meruncing. Tanamankapulaga lokal berukuran lebih kecil dan
juga lebih pendek. Tinggi rata-rata tana-man kapulaga lokal kurang dari dua me-
ter. Sementara kapulaga sabrang tum-buh jangkung dengan ketinggian lebihdari dua meter dan perawakan batang-nya lebih kekar. Tiap rumpun tanaman
KapulagaGrains of Paradise
Komoditi
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli22
7/21/2019 Bulletin SRG
23/28
kapulaga ditumbuhi sekitar 30 sampaidengan 40 batang tanaman.
Kapulaga lokal tumbuh dan ber-produksi optimal didataran rendah hing-ga 700 m. Dpl. Sebaliknya, kapulagasabrang justru hanya mau tumbuh baikdi dataran tinggi mulai dari 700 sampaidengan 1.500 m. Dpl.
Perbedaan kapulaga lokal dengankapulaga sabrang adalah buahnya.Buah kapulaga lokal tumbuh berupadompolan yang menempel di atas ta-nah. Tiap dompolan berisi antara 10sampai dengan 20 butiran buah. Buahkapulaga lokal berbentuk bulat. Diame-ternya sekitar 1 cm. Dalam buah terse-but ada segmen-segmen yang terpisahdan berisi butiran biji. Daging buahnyaberupa lapisan lendir tipis, rasanya ma-
nis agak masam, membalut butiran biji.Kulit buah kapulaga lokal berbulu halus
Di kalangan penggemar herbal,kapulaga terkenal sebagaiekspektoran. Beberapa
penelitian mengungkapkan khasiatekspektoran itu ternyata berasaldari kandungan minyak atsiri sineol,
sikarminatif yang juga bekerja padaobat masuk angin. Sineol yang serupatetapi tak sama dengan eukaliptol kayuputih ini lebih pedas, tetapi sejuk saatditelan.
Di tanah air, kapulaga digunakandalam berbagai kebutuhan, baik untukmasakan sebagai bumbu maupunsebagai bahan tambahan minuman.Suku Badui, yang terdapat di ProvinsiBanten, memiliki tradisi menggunakankapulaga sebagai bahan minuman,karena diyakini dapat menghangatkansekaligus pendongkrak daya tahantubuh.
Selama ini dalam budaya bangsaIndonesia, kapulaga secara massaldigunakan sebagai campuran jamu.
berwarna cokelat kemerahan dan men-jadi cokelat terang keputihan setelah
tua.Buah kapulaga sabrang varietas
Malabar menempel pada malai yangtumbuh memanjang ke atas sampai 50cm. Sementara varietas mysore, malaibuahnya menjalar di permukaan tanahdengan butiran buahnya juga menem-pel di tanah.
Kapulaga hanya mau tumbuh baik dibawah naungan. Sehingga tanaman inisangat cocok dikembangkan sebagaitanaman tumpangsari dari tanamankeras. Misalnya di hutan jati, kebunkopi, kakao, petai, jeruk dan lain-lainyang bagian bawah tegakannya masihmenerima sinar matahari.
Selain untuk bumbu dan industri
farmasi, kapulaga juga merupakan ba-han minyak asiri dan oleoresin. Diperda-
Selain batangnya, biji kapulaga yangdiambil dari tumbuhan sebelum buahmasak benar sering dimanfaatkansebagai bahan baku ramuan. Bijikapulaga yang telah kering seringdisebut semen cardamomi. Bagian
lain yang digunakan untuk ramuanadalah akar dan buah. Kandungankimia yang terdapat pada tanamankapulaga memiliki khasiat ekspektoran,antimasuk angin, dan antibatuk.
Ada dua cara untuk memperolehkhasiat kapulaga. Untuk pengobatanluar, dengan merebus ataumenghaluskan semua bagiantumbuhan ini, lalu airnya atau adonanhalusnya dibalurkan ke bagian yangsakit. Untuk pengobatan dalam, bijikapulaga ditumbuk lalu direbus dan airsaringannya diminum.
Untuk pengobatan luar, kapulagabisa dijadikan bahan baku cairan untukmengatasi bau mulut. Caranya, airrebusan campuran bunga kapulaga
gangan internasional, minyak kapulagadikenal dengan nama cardamon oil. Dandalam kandungan true cardamon oil,ditemukan lima zat masing-masing bor-neol (sejenis terpena)-berbau kamperatau aroma yang tercium pada getahpohon kapur barus, alfa-terpinilasetat-yang harum seperti bau jeruk pettigrain,limonen yang harumnya seperti bau je-ruk keprok, alfa terpinenharumnya sep-erti jeruk sitrun, sineol - harum sedapagak pedas dan menghangatkan seper-timinyak kayu putih. Sehingga, kombi-nasi bau kamper, jeruk pettigrain, jerukkeprok, jeruk sitrun,dan minyak kayuputih inilah yang membentuk aromakhas kapulaga.
dan sirih dapat menghilangkan baumulut dengan berkumur-kumur.Menghilangkan batuk rejan, adonanhalus kapulaga dioleskan pada bagiandada dan leher.
Sebaliknya, untuk pengobatan dalam,
kapulaga dapat mengatasi gangguantenggorokan, kembung, kejang perut,sakit perut, masuk angin, bau mulut,muntah, radang lambung (maag), dandemam.
Selain biji kapulaga, bagian akar,buah, dan batang juga bisa digunakansebagai pengobatan alternatif. Bagianakar dari tumbuhan ini bila direbusselama kurang lebih seperempat jam,lalu disaring dan airnya diminum dapatmengobati kejang perut dan rematik.Sedangkan batangnya, bila direbuskurang lebih seperempat jam kemudiandisaring bisa menurunkan demam danpanas.
Dongkrak
Daya TahanTubuh
Komoditi
Bappebti/mjl/124/X/2011/edisi Juli 23
7/21/2019 Bulletin SRG
24/28
KOMODITIBreaknews