Post on 13-Oct-2015
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
1/44
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
2/44
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 100 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2014
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
3/44
SALINAN
PERATURANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIANOMOR 100 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk memberikan pengaturan lebih lanjutmengenai kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum danAlokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 perlumenetapkan Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
nggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahunnggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 182, );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 4496) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
4/44
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentangajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 91, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon IKementerian Negara, sebagaimana beberapa kali telahdiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Pendidikan dan Kebudayaansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASIKHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2014.
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
5/44
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yangbersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerahtertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yangmerupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014 yangselanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumberdari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuanuntuk membantu mendanai kegiatan bidang pendidikan di daerah sesuai
dengan prioritas nasional bidang pendidikan Tahun Anggaran 2014.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuanpendidikan tertentu.
BAB IITUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
DAK dialokasikan bertujuan untuk:
a. mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9(sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhistandar pelayanan minimal dan secara bertahap memenuhi StandarNasional Pendidikan; dan
b. mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal melaluipenyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas danmencukupi.
Pasal 3
(1) Ruang lingkup DAK Bidang Pendidikan meliputi jenjang:a. Pendidikan Dasar; danb. Pendidikan Menengah.
(2) DAK Bidang Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar yang selanjutnyadisebut DAK Bidang Pendidikan Dasar diperuntukkan bagi:
a. SD/SDLB; danb. SMP/SMPLB
(3) DAK Bidang Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnyadisebut DAK Bidang Pendidikan Menengah diperuntukkan bagi:a. SMA; danb. SMK.
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
6/44
BAB III
DAK BIDANG PENDIDIKAN DASAR
Pasal 4
Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB:
a.diprioritaskan untuk membiayai pengadaan dan distribusi buku tekspelajaran sesuai kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar sehingga kebutuhanbuku seluruh peserta didik kelas I, II, IV dan V semester II pada tahunpelajaran 2014-2015 terpenuhi.
b.sisa DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB setelah digunakanuntuk membiayai pengadaan dan distribusi buku teks pelajaransebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk membiayaipeningkatan prasarana pendidikan dan pengadaan sarana peningkatanmutu pendidikan.
Pasal 5
(1) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4huruf b antara lain:
a.rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar dengan tingkat kerusakan palingrendah rusak sedang beserta perabotnya.
b.pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk sanitasi danperabotnya; dan/atau
c.pembangunan ruang perpustakaan termasuk sanitasi dan perabotnya.d.pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerah
khusus beserta perabotnya.
(2) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksudpada Pasal 4 huruf b antara lain:
a.peralatan pendidikan Matematika;b.peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);c.peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);d.peralatan pendidikan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;e.peralatan pendidikan Bahasa; dan/atauf. peralatan pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan.
Pasal 6
Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SMP/SMPLB:a. diprioritaskan untuk membiayai pengadaan dan distribusi buku teks
pelajaran sesuai kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Pertamasehingga seluruh peserta didik kelas VII dan VIII semester II tahun
pelajaran 2014-2015 terpenuhi kebutuhan bukunya.
b. sisa DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SMP/SMPLB setelah digunakanuntuk membiayai pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran
sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk membiayaipeningkatan prasarana pendidikan dan pengadaan sarana peningkatanmutu pendidikan.
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
7/44
Pasal 7
(1) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6huruf b antara lain:
a. rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar dengan tingkat kerusakan palingrendah rusak sedang termasuk perabotnya;b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk sanitasi dan
perabotnya;
c. pembangunan ruang perpustakaan termasuk sanitasi dan perabotnya;dan/atau
d. pembangunan ruang kelas/ruang belajar lain (RBL) termasuk sanitasidan perabotnya.
e.pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerahkhusus beserta perabotnya.
(2) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksudPasal 6 huruf b antara lain:
a. peralatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);b. peralatan Matematika;c. peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);d. peralatan Laboratorium Bahasa; dan/ataue. peralatan pendidikan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penggunaan DAKBidang Pendidikan Dasar diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
BAB IVDAK BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
Pasal 9
(1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah untuk SMA meliputi antaralain:
a. penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk seluruh peserta didik kelas
X dan XI semester II tahun pelajaran 2014-2015;
b. pembangunan prasarana pendidikan; danc. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.
(2) Pembangunan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1huruf b antara lain:
a. rehabilitasi ruang kelas/ ruang belajar yang rusak beserta perabotnya;b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;c. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;d. pembangunan laboratorium beserta perabotnya;e. pembangunan ruang penunjang beserta perabonya; dan/atau
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
8/44
f. pembangunan arama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerahkhusus beserta perabotnya.
(3) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksuddalam ayat 1 huruf c antara lain:
a. pengadaan peralatan laboratorium;b. pengadaan buku referensi/materi refenrensi; dan/atauc. Pengadaan peralatan olahraga dan kesenian.
Pasal 10
(1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah untuk SMK meliputi antaralain:
a. penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk seluruh peserta didikkelas X dan XI semester II tahun pelajaran 2014-2015;
b. pembangunan prasarana pendidikan; danc. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.
(2) Pembangunan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1huruf b antara lain:
a. rehabilitasi ruang kelas/belajar yang rusak beserta perabotnya;b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;c. pembangunan ruang praktik siswa beserta perabotnya;d.
pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
a. pembangunan laboratorium beserta perabotnya;e. pembangunan ruang penunjang beserta perabonya; dan/atauf. pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerah
khusus beserta perabotnya.
(3) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksuddalam ayat 1 huruf c antara lain:
b. pengadaan peralatan laboratorium;c. pengadaan peralatan praktik siswa;d.
pengadaan buku referensi/materi refenrensi; dan/atau
e. Pengadaan peralatan olahraga dan kesenian.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penggunaan DAKBidang Pendidikan Menengah diatur oleh Direktur Jenderal PendidikanMenengah.
BAB VKETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
9/44
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 November 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1409
Salinan sesuai dengan aslinya,Kepala Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Ani Nurdiani AzizahNIP 19581201 198503 2 001
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
10/44
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERMENDIKBUD NOMOR 100 TAHUN
2013 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2014
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
11/44
1
SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANNOMOR 100 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Dana AlokasiKhusus Tahun Anggaran 2014 perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Pendidiakn danKebudayaan Nomor 100 tahun 2013 tentang PetunjukTeknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus BidangPendidikan Tahun Anggaran 2014;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentangnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahunnggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 182, );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5410);
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
12/44
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentangajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 91, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon IKementerian Negara, sebagaimana beberapa kali telahdiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Pendidikan dan Kebudayaansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 100 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNISPENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANGPENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2014.
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
13/44
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanNomor 100 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014,
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 9 berbunyisebagai berikut:
Pasal 9
(1)Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah untuk SMA meliputi antaralain:
a. pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk seluruh peserta didik kelasX dan XI semester II tahun pelajaran 2014-2015;
b. pembangunan prasarana pendidikan; danc. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.
(2)Pembangunan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1huruf b antara lain:
a. rehabilitasi ruang kelas/ ruang belajar yang rusak beserta perabotnya;b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;c. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;d. pembangunan laboratorium beserta perabotnya;e. pembangunan ruang penunjang beserta perabonya; dan/atauf. pembangunan arama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerah
khusus beserta perabotnya.
(3)Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksuddalam ayat 1 huruf c antara lain:
a. pengadaan peralatan laboratorium;b. pengadaan buku referensi/materi refenrensi; dan/atauc. Pengadaan peralatan olahraga dan kesenian.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 10 berbunyisebagai berikut:
Pasal 10
(1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah untuk SMK meliputi antaralain:
a. pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk seluruh peserta didikkelas X dan XI semester II tahun pelajaran 2014-2015;
b. pembangunan prasarana pendidikan; danc. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
14/44
(2)Pembangunan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1huruf b antara lain:
a. rehabilitasi ruang kelas/belajar yang rusak beserta perabotnya;b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;c. pembangunan ruang praktik siswa beserta perabotnya;d. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;a. pembangunan laboratorium beserta perabotnya;e. pembangunan ruang penunjang beserta perabonya; dan/atauf. pembangunan arama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerah
khusus beserta perabotnya.
(3)Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksuddalam ayat 1 huruf c antara lain:
b. pengadaan peralatan laboratorium;c. pengadaan peralatan praktik siswa;d. pengadaan buku referensi/materi refenrensi; dan/ataue. Pengadaan peralatan olahraga dan kesenian.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan diJakartapada tanggal 17 Februari 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA
TTD
MOHAMMAD NUH
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
15/44
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR: 1006/D/KP/2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2014
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
16/44
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAHKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1006/D/KP/2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 tentangPetunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus BidangPendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkanPeraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah KementerianPendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan MenengahTahun Anggaran 2014;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
Komplek Kemdikbud, Gedung D Lt.11, Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat
Telepon, Fax. 021-57955141, 57955141
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
17/44
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah, dan Informasi Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang WajibBelajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
18/44
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi KementerianNegara,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 91 Tahun 2011;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang RencanaKerja Pemerintah Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);
20. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka PercepatanPembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
21. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentangPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SekolahDasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah MenengahPertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan SekolahMenengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SekolahMenengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69Tahun 2012;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi KhususTahun Anggaran 2014;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100
Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Danalokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
19/44
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKANMENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKANMENENGAH TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang PendidikanMenengah Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya dalam Peraturan DirekturJenderal ini disebut Juklak DAK bidang Dikmen digunakan sebagai pedoman bagidaerah penerima DAK bidang Dikmen.
Pasal 2
Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Direktur Jenderal ini diatur dalamPanduan Pelaksanaan DAK SMA dan Panduan Pelaksanaan DAK SMK yangmengatur tentang spesifikasi teknis bangunan dan barang yang akan diadakan.
Pasal 3
Juklak DAK bidang Dikmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantumdalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini serta spesifikasi teknis saranadan prasarana tercantum dalam Panduan Pelaksanaan DAK SMA dan Panduan
Pelaksanaan DAK SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal ini.
Pasal 4
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN MENENGAHKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
TTD
ACHMAD JAZIDIE
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
20/44
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR: 702/D/KEP/KP/2014
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 1006/D/KP/2013 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2014
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
21/44
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 702/D/KEP/KP/2014
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR 1006/D/KP/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan
Peraturan Direktur Jenderal Nomor 1006/D/KP/2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
Komplek Kemdikbud, Gedung D Lt.11, Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat
Telepon, Fax. 021-57955141, 57955141
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
22/44
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
23/44
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang WajibBelajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 91 Tahun 2011;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang RencanaKerja Pemerintah Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);
20. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
21. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentangPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
21 tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
24/44
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke
Daerah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69
Tahun 2012;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80
Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2014;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2014
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH NOMOR1006/D/KP/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2014.
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
25/44
Pasal I
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
1006/D/KP/2013 tentang petunjuk pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014, diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.
Pasal II
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2014
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
TTD
ACHMAD JAZIDIE
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
26/44
19
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR 702/D/KEP/KP/2014
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAHNOMOR 1006/D/KP/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2014
PETUNJUK PELAKSANAAN
I. KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah ini yang
dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Menengah yang
selanjutnya disebut DAK bidang Dikmen adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut
dialokasikan pada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang
merupakan bagian dari program prioritas nasional, untuk membiayai
kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan menengah yang belum
mencapai standar pendidikan atau percepatan pembangunan bidang
Dikmen di daerah.
Alokasi DAK bidang Pendidikan setiap daerah dan pedoman umum DAK
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan
pedoman umum DAK tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK bidang Pendidikan Tahun
2014.
Alokasi DAK bidang Dikmen Tahun 2014 untuk SMA dan SMK sebesar
Rp. 3.514.455.000.000 (tiga triliun lima ratus empat belas miliar empat
ratus lima puluh lima juta rupiah). Kabupaten/Kota penerima DAK bidang
Dikmen Tahun 2014 menyediakan dana pendamping dari APBD sesuai
peraturan perundang-undangan.
II. TUJUAN DAN SASARAN
Kebijakan DAK bidang Dikmen Tahun 2014 bertujuan untuk :
1. Menyiapkan layanan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
27/44
20
keterjangkauan akses untuk jenjang pendidikan menengah.
2. Menyiapkan layanan pendidikan yang bermutu, berkesetaraan, sertarelevan untuk jenjang pendidikan menengah.
3. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan menengah menujupencapaian standar sarana dan prasarana.
4. Melengkapi sarana dan prasarana jenjang pendidikan menengah gunameningkatkan daya saing dan pemberdayaan potensi daerah.
Sasaran DAK bidang Dikmen Tahun 2014 adalah seluruh kabupaten/kota
yang memperoleh alokasi DAK bidang Dikmen Tahun 2014 dalam upaya
meningkatkan pelayanan pendidikan menengah. Sedangkan sasaran secara
khusus diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan
menengah sebagai berikut:
1. Daerah terluar/terdepan, terpencil, dan tertinggal (daerah 3T).2. Daerah rawan bencana, daerah pesisir, dan pulau-pulau kecil.3. Daerah yang memiliki indeks properti rendah.4. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang rendah.5. Daerah yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah
rendah.
6. Daerah yang paling banyak ruang belajar sekolahnya rusak beratdan/atau sedang.
7. Daerah yang paling banyak kekurangan ruang kelas pada sekolahmenengah.
8. Daerah yang paling banyak kekurangan ruang perpustakaan padasekolah menengah.
9. Daerah yang paling banyak kekurangan ruang laboratorium padasekolah menengah.
10.Daerah yang paling banyak kekurangan ruang praktik siswa pada SMK.11.Daerah yang paling banyak kekurangan ruang penunjang pada sekolah
menengah.
12.Daerah yang paling banyak kekurangan asrama siswa/rumah dinas gurupada sekolah menengah.
13.Daerah yang paling banyak kekurangan peralatan laboratorium padasekolah menengah.
14.Daerah yang paling banyak kekurangan peralatan praktik siswa padaSMK.
15.Daerah yang paling banyak kekurangan buku referensi/materi referensiuntuk sekolah menengah.
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
28/44
21
Penetapan sasaran dan alokasi DAK Dikmen mengacu pada PMK Nomor
180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK tahun 2014.
III. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
1.DAK bidang Dikmen Tahun 2014 untuk SMA dan SMK dialokasikanuntuk menunjang program Pendidikan Menengah Universal yang bermutu
dan merata.
2.Sasaran program DAK bidang Dikmen Tahun 2014 dialokasikan bagi SMAdan SMK untuk sekolah negeri maupun swasta.
3.DAK bidang Dikmen Tahun 2014 untuk SMA dan SMK digunakan untukkegiatan meliputi:
a. Pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran kurikulum 2013.b. Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan:
(1) pengadaan peralatan laboratorium IPA/Sains;(2) pengadaan peralatan praktik siswa SMK;(3) pengadaan buku referensi/materi referensi; dan(4)
pengadaan peralatan olahraga dan kesenian.
c. Pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan:(1) rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar yang rusak beserta
perabotnya;
(2) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;(3) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;(4) pembangunan laboratorium IPA/Sains beserta perabotnya;(5) pembangunan ruang praktik siswa SMK beserta perabotnya;(6) pembangunan ruang penunjang beserta perabotnya; dan(7) pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru beserta
perabotnya dengan prioritas bagi daerah 3T, Papua, dan Papua
Barat.
4.Target yang akan dicapai dalam kegiatan DAK bidang Dikmen Tahun 2014untuk SMA/SMK adalah:
a.Tersedianya buku teks pelajaran kurikulum 2013.b.Tersedianya sarana peningkatan mutu pendidikan, terdiri atas:
(1) peralatan laboratorium IPA/Sains;(2) peralatan praktik siswa SMK;(3) buku referensi/materi referensi; dan(4) peralatan olahraga dan kesenian.
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
29/44
22
c.Tersedianya prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan:(1) ruang belajar/ruang kelas dalam kondisi layak sebagai tempat
terselenggaranya proses belajar mengajar;
(2) ruang kelas baru beserta perabotnya;(3) ruang perpustakaan beserta perabotnya;(4) laboratorium IPA/Sains beserta perabotnya;(5) ruang praktik siswa SMK beserta perabotnya;(6) ruang penunjang beserta perabotnya; dan(7) asrama siswa dan/atau rumah dinas guru beserta perabotnya
dengan prioritas bagi daerah 3T, Papua, dan Papua Barat.
5.Asas umum dalam pelaksanaan DAK bidang Dikmen Tahun 2014meliputi:
a. Efisien, berarti pelaksanaan DAK bidang Dikmen harus diusahakandengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat
dipertanggungjawabkan.
b. Efektif, berarti pelaksanaan DAK bidang Dikmen harus sesuai dengankebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yangmemungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan
informasi mengenai pengelolaan DAK bidang Dikmen.
d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan DAK bidang Dikmen dapatdipertanggungjawabkan.
e. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan DAK bidang Dikmenharus dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
f. Manfaat, berarti pelaksanaan program/kegiatan DAK bidang Dikmenyang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah
dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan
manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
IV. PERENCANAAN TEKNISMekanisme pengalokasian DAK bidang Dikmen Tahun 2014 untuk SMA dan
SMK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah merekapitulasi indeks teknisberdasarkan masukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah mengusulkan indeks teknis
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
30/44
23
program DAK bidang Dikmen tahun 2014 kepada Kementerian
Keuangan.
3. Berdasarkan indeks fiskal, indeks wilayah, dan indeks teknis,Kementerian Keuangan menentukan alokasi anggaran untuk masing-
masing Kabupaten/Kota dengan persetujuan DPR.4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pemetaan kondisi sarana
dan prasarana sekolah.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi terhadap sekolahcalon penerima DAK bidang Dikmen berdasarkan hasil pemetaan sarana
dan prasarana sekolah.
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadapsekolah calon penerima DAK bidang Dikmen.
7. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan sasaran sekolahpenerima DAK bidang Dikmen 2014 sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan sekolah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
V. KRITERIA SMA DAN SMK PENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKANMENENGAH TAHUN 2014
A.Kriteria Umum:1. Diprioritaskan bagi sekolah yang mempunyai jumlah siswa yang
cenderung stabil atau meningkat.
2. Sekolah memiliki kepala sekolah definitif. Untuk kepala sekolahswasta tidak boleh dirangkap oleh pembina/pengurus/pengawas
yayasan.
3. Khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat harus memilikiizin operasional dan diprioritaskan bagi sekolah yang sudah
terakreditasi.
4. Bangunan sekolah berada di atas lahan milik sendiri (milikPemerintah Daerah untuk sekolah negeri, milik yayasan untuk
sekolah swasta) yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti
peralihan hak (akte jual beli, akte hibah, akte ikrar wakaf, akte
peralihan hak dan/atau akte pelepasan hak) yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang atau Surat pernyataan pelepasan hak atas
tanah adat (Khusus Provinsi Papua/Papua Barat) oleh pihak yang
berwenang/dokumen lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan
daerah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Yayasan.
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
31/44
24
5. Sekolah telah mengisi Data Pokok Pendidikan Menengah(Dapodikmen) dalam sistem pendataan online yang dikembangkan
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
Pada laman http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id.
B.Kriteria Khusus:1. Pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran untuk kelas X dan kelas
XI semester II tahun pelajaran 2014/2015 sesuai dengan kurikulum
2013, sehingga buku kurikulum 2013 terpenuhi kebutuhannya.
2. Rehabilitasi diperuntukkan bagi sekolah yang membutuhkanrehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang dan/atau
berat. Dalam hal terdapat ruang penunjang yang rusak sedang
dan/atau rusak berat dan menyatu dengan ruang belajar yang akan
direhabilitasi maka ruang tersebut dapat disertakan dalam program
rehabilitasi ruang belajar. Perhitungan biaya estimasi rehabilitasi
ruang belajar dilakukan oleh Konsultan Pembangunan, Tim Teknis,
dan/atau SMK yang memiliki Program Studi Keahlian Bangunan telah
dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota.
3. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) diprioritaskan bagi sekolahyang ruang kelasnya belum mencukupi dan memiliki lahan yang
cukup untuk pembangunan ruang kelas baru.
4. Pembangunan laboratorium IPA/Sains diprioritaskan bagi sekolahyang belum mempunyai laboratorium IPA/Sains dan memiliki lahan
yang cukup untuk pembangunan laboratorium IPA/Sains.
5. Pembangunan ruang praktik siswa diprioritaskan bagi SMK yangbelum mempunyai ruang praktik siswa sesuai paket keahlian yang
dibuka dan memiliki lahan yang cukup untuk pembangunan ruang
praktik siswa.
6. Pembangunan perpustakaan diprioritaskan bagi sekolah yang belummempunyai perpustakaan dan memiliki lahan yang cukup untuk
pembangunan perpustakaan.
7. Pembangunan ruang penunjang diprioritaskan bagi sekolah yangbelum mempunyai ruang penunjang sesuai standar sarana dan
prasarana serta memiliki lahan yang cukup untuk pembangunan
ruang penunjangan.
8. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup, maka pembangunanprasarana dapat dilakukan bertingkat, dengan ketentuan konstruksi
bangunan yang sudah ada telah memenuhi persyaratan untuk
bangunan bertingkat.
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
32/44
25
9. Pembangunan asrama siswa/rumah dinas guru dapat dilaksanakanjika kebutuhan rehabilitasi ruang belajar telah selesai dan terpenuhi.
Pembangunan asrama siswa/rumah dinas guru diprioritaskan bagi
daerah 3T, Papua, dan Papua Barat yang sekolahnya membutuhkan,
memiliki lahan yang cukup, dan Pemda sanggup menyediakan danaoperasional asrama siswa/rumah dinas guru.
10.Pengadaan peralatan laboratorium IPA/Sains, peralatan praktik siswaSMK, peralatan olah raga, dan/atau peralatan kesenian diprioritaskan
bagi sekolah yang belum mempunyai peralatan tersebut.
11.Pengadaan buku referensi/materi referensi diprioritaskan untuksekolah yang belum mempunyai buku referensi/materi referensi atau
sekolah yang memiliki buku referensi/materi referensi dalam jumlah
yang kurang dari kebutuhan.
VI. PENYALURAN DANA DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKANMENENGAH TAHUN 2014
A.Penyaluran Dana:1. DAK bidang Dikmen Tahun 2014 disalurkan dengan cara
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusatc.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah
(kabupaten/kota);
2. Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK bidang DikmenTahun 2014 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-perundangan.
B.PelaksanaanPelaksanaan DAK bidang Dikmen Tahun 2014 diatur sebagai berikut:
1. Pengadaan Buku Teks Pelajaran kurikulum 2013 menggunakan mekanismepemilihan penyedia barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
2. Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan menggunakan mekanismepemilihan penyedia barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
3. Pembangunan Prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikanmenggunakan mekanisme Swakelola oleh kelompok masyarakat di
lingkungan sekolah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
Pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat
melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
33/44
26
manajemen berbasis sekolah. Khusus untuk daerah 3T, daerah Papua, dan
daerah Papua Barat dapat menggunakan mekanisme pemilihan penyedia
barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
VII. ACUAN PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 20141. Penggunaan DAK bidang Dikmen Tahun 2014 untuk SMA dan SMK,
untuk pengadaan sarana serta pembangunan prasarana peningkatan
akses dan mutu pendidikan mengacu pada pedoman teknis yang
ditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMA dan Direktur Pembinaan SMK.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan acuanminimal dalam pelaksanaan DAK bidang Dikmen untuk SMA dan SMK.
3. Penggunaan dana untuk merealisasi program sebagaimana dimaksudpada butir 1 harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan
dan kebocoran keuangan negara, untuk itu perlu mempertimbangkan:
a. kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah;b. kualitas;c. kemudahan perawatan;d. ketersediaan bahan dan alat; dane. jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis).
4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan, DAK bidang Dikmen Tahun 2014 digunakan untuk
membiayai kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK bidang Dikmen
Tahun 2014.
VIII. KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI DAK BIDANG PENDIDIKAN MENENGAHDAN PEMENUHANNYA
A.Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK bidang Dikmen:1. administrasi kegiatan;2. penyiapan kegiatan fisik;3. penelitian;4. pelatihan (kecuali pelatihan penggunaan alat yang diadakan dan
disyaratkan); dan5. perjalanan dinas.
B.Pemenuhan biaya yang tidak dapat dibiayai DAK bidang DikmenKegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK bidang Dikmen
sebagaimana dimaksud pada huruf A, dibebankan pada APBD atau
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
34/44
27
sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
IX. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A.Direktorat Jenderal Pendidikan MenengahDalam pelaksanaan DAK bidang Dikmen, Direktorat Jenderal Pendidikan
Menengah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyusun kebijakan dan program pendidikan yang dibiayai melaluiDAK bidang Dikmen.
2. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan.3. Menyusun Pedoman Teknis.4. Melakukan Sosialisasi.5. Melakukan Supervisi.6. Menerima Laporan.
B.Pemerintah ProvinsiPemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK bidang Dikmen bagikabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat
dengan mengundang narasumber dari institusi yang relevan.
2. Melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadappelaksanaan DAK bidang Dikmen di kabupaten/kota.
3. Menerima laporan dari dinas pendidikan kabupaten/kota.4. Melaporkan hasil analisis supervisi dan monitoring pelaksanaan
program DAK bidang Dikmen kepada Menteri Pendidkan dan
Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.
C.Pemerintah Kabupaten/Kota1. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya
10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya,
sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan.
2. Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan,sosialisasi, pengawasan, dan biaya operasional lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
3. Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAKbidang Dikmen di tingkat kabupaten/kota.
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
35/44
28
4. Melaporkan rangkuman pelaksanaan program DAK bidang DikmenTahun 2014 kepada Kementerian Keuangan, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri.
D.Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota1. Membuat rencana alokasi jumlah SMA dan SMK yang akan menerima
program DAK bidang Dikmen tahun 2014 dengan mempertimbangkan
data kebutuhan yang terbaru.
2. Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataankondisi sarana dan prasarana peningkatan akses dan mutu
pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan awal.
3. Melakukan sosialisasi kegiatan DAK bidang Dikmen kepada seluruhsekolah.
4. Menetapkan nama-nama SMA dan SMK penerima DAK bidang DikmenTahun 2014 dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan
Menengah, Bupati/Walikota, serta Dinas Pendidikan Provinsi
setempat.
5. Melakukan perjanjian kerja sama dengan panitia pembangunansekolah (P2S) dalam pelaksanaan pembangunan prasarana
peningkatan akses dan mutu pendidikan yang dilakukan dengan
swakelola.Khusus untuk daerah 3T, daerah Papua, dan daerah PapuaBarat yang menggunakan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa
sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, maka perjanjian
kerjasama dilakukan antara Dinas Pendidikan Kab./Kota dengan
Pihak Penyedia Barang/Jasa;
6. Melaksanakan kegiatan program DAK bidang Dikmen sesuai denganmekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun
2010 dan perubahannya serta bertanggung jawab mutlak atas proses
dan hasil pengadaan barang/jasa.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporankegiatan DAK bidang Dikmen dengan mengacu pada Surat Edaran
Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor
0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ
Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan
Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
36/44
29
8. Menggandakan Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, dan PanduanPelaksanaan Program DAK bidang Dikmen Tahun 2014 yang telah
ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
mendistribusikan kepada seluruh sekolah penerima program DAK
bidang Dikmen Tahun 2014.9. Melaporkan penggunaan DAK bidang Dikmen Tahun 2014 kepada
Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
10.Membentuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sesuaidengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
dan perubahannya.
11.Mencatat hasil DAK bidang Dikmen Tahun 2014 sebagai aset daerahbagi sekolah negeri dan menyerahkan aset kepada yayasan bagi
sekolah swasta.
12.Melaporkan hasil perencanaan penganggaran serta keterlaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran pada Sistem Aplikasi DAK (SIDAK)
Pendidikan Menengah.
E.Dewan Pendidikan Kabupaten/KotaDewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan. Terkait program DAK bidang Dikmen
Tahun 2014, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan
tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan DAK bidang Dikmen Tahun 2014 di tingkat
Kabupaten/Kota.
F.Satuan Pendidikan1. Menyusun analisis kebutuhan dan kondisi sarana dan prasarana yang
ada di sekolahnya untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Membentuk dan menetapkan P2S yang terdiri atas unsur sekolah danunsur kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan P2S terdiri dari
penanggung jawab (kepala sekolah), ketua (unsur kelompok
masyarakat), sekretaris, bendahara, serta tim perencana, pelaksana
dan pengawas.
3. Mencatat hasil pelaksanaan DAK bidang Dikmen Tahun 2014 sebagaiinventaris sekolah.
4. Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK untuk
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
37/44
30
menunjang kegiatan belajar mengajar.
5. Merawat dan memelihara bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK.6. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan
prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan.
G.Komite SekolahKomite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah. Terkait program DAK bidang Dikmen
Tahun 2014, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab
melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan DAK bidang Dikmen Tahun 2014 dalam
lingkup sekolah.
H.Panitia Pembangunan Sekolah (P2S)Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) terdiri atas unsur sekolah dan
masyarakat, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan persiapan dan perencanaan teknis pelaksanaanrehabilitasi ruang belajar rusak termasuk perabotnya dan/atau
pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk perabotnya
dan/atau pembangunan ruang laboratorium termasuk perabotnya
dan/atau pembangunan ruang praktik siswa SMK termasuk
perabotnya dan/atau ruang perpustakaan termasuk perabotnya
dan/atau pembangunan ruang penunjang termasuk perabotnya.
2. Melaksanakan rehabilitasi ruang belajar rusak termasuk perabotnyadan/atau pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk
perabotnya dan/atau pembangunan ruang laboratorium termasuk
perabotnya dan/atau pembangunan ruang praktik siswa SMK
termasuk perabotnya dan/atau ruang perpustakaan termasuk
perabotnya dan/atau pembangunan ruang penunjang termasuk
perabotnya dengan mekanisme swakelola, serta sesuai dengan
standar dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
3. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatanberkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baik
administrasi keuangan maupun teknis. Buku-buku yang digunakan
untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya
harus berada di sekolah.
4. Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasipenggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
38/44
31
yang menggunakan dana tersebut serta hasil pembangunan kepada
kepala sekolah, dan anggota masyarakat.
X. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2014UNTUK SMA DAN SMK
1. DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2014 diprioritaskan untukpengadaan dan distribusi buku teks pelajaran kurikulum 2013 dan
sisanya digunakan untuk:
a. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan; dan/ataub. pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan.
2. Alokasi biaya satuan kegiatan/komponen untuk SMA dan SMK (sudahtermasuk biaya pendamping minimal 10 %) mengacu pada rincian tabel
berikut:
Tabel 1.2 Biaya Satuan Kegiatan SMA
NO KEGIATAN/KOMPONEN SATUAN BIAYA SATUAN
1 Pengadaan buku kurikulum 2013 (9 mata
pelajaran (mapel) per siswa termasuk
buku pegangan guru 9 mapel
@ 2 set/sekolah) 1)
Paket Rp. 150.000,-
2 Pembangunan Ruang Kelas Baru termasuk
perabot 2)
Proporsi Perabot Maksimal 13%
Ruang Rp. 175.000.000,-
3 Rehabilitasi Berat termasuk perabot2)
Proporsi Perabot Maksimal 5%Paket Rp. 105.000.000,-
4 Rehabilitasi Sedang termasuk perabot2)
Proporsi Perabot Maksimal 5%Paket Rp. 65.000.000,-
5 Pembangunan Perpustakaan termasuk
perabot 2)
Proporsi Perabot Maksimal 15%
Ruang Rp. 240.000.000,-
6 Pembangunan Laboratorium IPA termasuk
perabot 2)
Proporsi Perabot Maksimal 10%
Ruang Rp. 290.000.000,-
7 a. Pembangunan ruang penunjang fungsikantor 2)
Proporsi Perabot Maksimal 10%
Ruang Rp. 350.000.000,-
b. Pembangunan ruang penunjang ,Ruang guru) 2)
Proporsi Perabot Maksimal 10%
Ruang Rp. 350.000.000,-
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
39/44
32
NO KEGIATAN/KOMPONEN SATUAN BIAYA SATUAN
8 Asrama siswa 2)
Proporsi Perabot Maksimal 13%Unit Rp. 410.000.000,-
9 Rumah Dinas Guru 2)
Proporsi Perabot Maksimal 14%
Unit Rp. 185.000.000,-
10 Peralatan Laboratorium IPA 3) Paket Rp. 100.000.000,-
11 Peralatan Olah raga dan/atau kesenian 3) Paket Rp. 20.000.000,-
12 Buku Referensi/materi referensi 4) Paket Rp. 10.000.000,-
Keterangan:
1) Alokasi biaya satuan tersebut di atas merupakan harga estimasi besaran biaya yang
dapat disesuaikan dengan unit costharga eceran tertinggi (HET).
2) Alokasi biaya satuan untuk masing-masing kab/kota dihitung dengan mengalikan
biaya satuan masing-masing kegiatan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi
Provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2013 sesuai dengan Katalog BPS: 7102025
dibagi angka 100 (seratus). Khusus untuk daerah 3T, daerah Papua, dan daerah
Papua Barat, alokasi biaya satuan tersebut diatas berfungsi sebagai estimasi yang
merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat disesuaikan dengan harga yang
ditetapkan oleh dinas pekerjaan umum setempat dan disahkan oleh
bupati/walikota dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Alokasi biaya satuan untuk masing-masing kab/kota dihitung dengan mengalikan
biaya satuan peralatan laboratorium, olah raga, dan kesenian dengan Indeks Biaya
Pendidikan sesuai dengan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009, bagi daerahpemekaran mengikuti indeks daerah asal pemekaran. Alokasi biaya satuan
tersebut merupakan biaya maksimal untuk satu sekolah per kelompok peralatan
laboratorium, olah raga, dan kesenian yang diadakan sesuai dengan kebutuhan
sekolah. Khusus untuk daerah 3T, daerah Papua, dan daerah Papua Barat, alokasi
biaya satuan tersebut diatas berfungsi sebagai estimasi yang merupakan perkiraan
besaran biaya yang dapat disesuaikan dengan harga yang ditetapkan oleh dinas
pekerjaan umum setempat dan disahkan oleh bupati/walikota dengan mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Alokasi biaya satuan maksimal per paket
Tabel 1.3 Biaya Satuan Kegiatan SMK
NO KEGIATAN/KOMPONEN SATUAN BIAYA SATUAN
1 Pengadaan buku kurikulum 2013
(9 mapel per siswa termasuk buku
pegangan guru 9 mapel @ 2 set/sekolah) 1)
Paket Rp. 150.000,-
2 Pembangunan Ruang Kelas Barutermasuk perabot 2)
Proporsi Perabot Maksimal 13%
Ruang Rp. 159.000.000,-
3 Rehabilitasi Berat termasuk perabot 2)
Proporsi Perabot Maksimal 5% Paket Rp. 92.000.000,-
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
40/44
33
NO KEGIATAN/KOMPONEN SATUAN BIAYA SATUAN
4 Rehabilitasi Sedang termasuk perabot 2)
Proporsi Perabot Maksimal 5%Paket Rp. 60.000.000,-
5 Pembangunan Perpustakaan termasuk
perabot2
)Proporsi Perabot Maksimal 15%
Ruang Rp. 242.000.000,-
6 Pembangunan Laboratorium Sains
termasuk perabot 2)
Proporsi Perabot Maksimal 10%
Ruang Rp. 155.000.000,-
7 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
termasuk perabot 2)
Proporsi Perabot Maksimal 10%
Ruang Rp. 232.000.000,-
8 a. Pembangunan ruang Administrasidan Perkantoran 2)
Proporsi Perabot Maksimal 10%
Ruang Rp. 540.000.000,-
b. Pembangunan ruang guru 2)Proporsi Perabot Maksimal 10%
Ruang Rp. 232.000.000,-
9 Asrama siswa 2)
Proporsi Perabot Maksimal 13%Unit Rp. 410.000.000,-
10 Rumah Dinas Guru 2)
Proporsi Perabot Maksimal 14%Unit Rp. 185.000.000,-
11 Peralatan Laboratorium Sains 3) Paket Rp. 100.000.000,-
12 a. Pengadaan peralatan praktik siswaBidang keahlian teknologi dan
rekayasa 4 dan 5)
Paket Rp. 200.000.000,-
b. Pengadaan peralatan praktik siswaBidang keahlian non teknologi dan
rekayasa 4 dan 5)
Paket Rp. 100.000.000,-
13 Peralatan Olah raga dan/atau kesenian 3) Paket Rp. 20.000.000,-
14 Buku Referensi/materi referensi 5) Paket Rp. 10.000.000,-
Keterangan
1) Alokasi biaya satuan tersebut di atas merupakan harga estimasi besaran biaya yang
dapat disesuaikan dengan unit costharga eceran tertinggi (HET).
2) Alokasi biaya satuan untuk masing-masing kab/kota dihitung dengan mengalikan
biaya satuan masing-masing kegiatan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi
Provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2013 sesuai dengan Katalog BPS: 7102025
dibagi angka 100 (seratus). Khusus untuk daerah 3T, daerah Papua, dan daerah
Papua Barat, alokasi biaya satuan tersebut diatas berfungsi sebagai estimasi yang
merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat disesuaikan dengan harga yang
ditetapkan oleh dinas pekerjaan umum setempat dan disahkan oleh
bupati/walikota dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Alokasi biaya satuan untuk masing-masing kab/kota dihitung dengan mengalikan
biaya satuan peralatan laboratorium, olahraga, dan kesenian dengan Indeks Biaya
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
41/44
34
Pendidikan sesuai dengan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009, bagi daerah
pemekaran mengikuti indeks daerah asal pemekaran. Alokasi biaya satuan
tersebut merupakan biaya maksimal untuk satu sekolah per kelompok peralatan
laboratorium, olahraga, dan kesenian atau yang diadakan sesuai dengan
kebutuhan sekolah. Khusus untuk daerah 3T, daerah Papua, dan daerah Papua
Barat, alokasi biaya satuan tersebut diatas berfungsi sebagai estimasi yang
merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat disesuaikan dengan harga yang
ditetapkan oleh dinas pekerjaan umum setempat dan disahkan oleh
bupati/walikota dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Jumlah paket yang dapat diterima sekolah maksimal 2 (dua) paket disesuaikan
dengan kebutuhan pada masing-masing paket keahlian yang ada pada sekolah.
5) Biaya satuan maksimal per paket
XI. SOSIALISASI DAN SUPERVISIImplementasi DAK bidang Dikmen harus dapat dilaksanakan tepat sasaran
dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat DAK bidang Dikmen
memiliki peran penting dalam penyediaan layanan dasar pendidikan
menengah. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan supervisi sebagai
sarana Quality Assurance.
Sosialisasi dan supervisi memiliki peran penting untuk peningkatan
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan DAK bidang Dikmen. Hal tersebut
memiliki korelasi yang erat, pemahaman program DAK bidang Dikmen
antara lain tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaksanaan, pelaporan
serta peraturan-peraturan yang terkait dengan DAK bidang Dikmen dengan
implementasi. Dengan adanya sosialisasi yang benar diharapkan dapat
meminimalisir kesalahan dalam implementasi. Pelaksanaan sosialisasi dan
supervisi dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat yaituDirektorat Jenderal Pendidikan menengah melalui Direktorat Pembinaan
SMA dan Direktorat Pembinaan SMK sampai dengan tingkat daerah yaitu
dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tupoksi
masing-masing instansi.
XII. PENGENDALIAN DAN PENGAWASANA.Pelaporan
Laporan pelaksanaan DAK bidang Dikmen Tahun 2014 dilakukan secara
berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah, laporan kabupaten/kota,
dan laporan pusat sesuai dengan peraturan perundangan:
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
42/44
35
1. Tingkat Sekolaha.Panitia Pembangunan Sekolah membuat laporan mingguan,
bulanan dan laporan akhir.
1) Laporan MingguanLaporan mingguan merupakan laporan kemajuan pekerjaanfisik.
2) Laporan BulananLaporan bulanan meliputi laporan keuangan dan laporan fisik.
3) Laporan AkhirLaporan akhir meliputi laporan keuangan dan laporan fisik,
disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang
ditempuh, serta melampirkan dokumentasi foto hasil
rehabilitasi ruang belajar, pembangunan ruang kelas baru,
pembangunan laboratorium, pembangunan ruang praktik siswa,
pembangunan perpustakaan, pembangunan ruang penunjang
lainnya dan pembangunan asrama siswa/rumah dinas guru
pada kemajuan pekerjaan 0%, 30%, 60% dan 100% dari total
pelaksanaan kegiatan. Dalam laporan akhir, disertakan file foto
kegiatan dalam CD.
b.Panitia Pembangunan Sekolah menyerahan hasil pekerjaan yangdituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan kepada Kepala Sekolah.
c.Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi danpembangunan prasarana program DAK kepada Dinas Pendidikan
kabupaten/kota.
2. Tingkat Kabupaten/Kotaa.Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota merangkum laporan
program pengadaan sarana oleh panitia/pejabat pengadaan dan
pembangunan prasarana yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
b.Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota menyampaikan laporankemajuan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan laporan akhir
hasil pelaksanaan program DAK bidang Dikmen kepada
Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi.
c.Bupati/Walikota menyampaikan laporan triwulan dan laporanakhir yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan
DAK bidang Dikmen kepada:
1) Menteri Keuangan;2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
43/44
36
3) Menteri Dalam Negeri.d.Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (c)
dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah
triwulan yang bersangkutan berakhir.
e.Rincian pelaporan sebagaimana dimaksud huruf (c) mengacupadaketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama
MenteriNegara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
BadanPerencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan,
danMenteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE
1722/MK07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008
perihal PetunjukPelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan
EvaluasiPemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
f.Melaporkan hasil perencanaan penganggaran serta keterlaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran pada Sistem Aplikasi DAK
(SIDAK) Pendidikan Menengah
3. Tingkat Provinsia.Menganalisis dan merangkum laporan pelaksanaan program DAK
bidang Dikmen yang dikirimkan Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
b.Melaporkan hasil analisis laporan pelaksanaan program DAKbidang Dikmen kabupaten/kota dan hasil supervisi serta
monitoring pelaksanaan program DAK bidang Dikmen kepada
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal
Pendidikan Menengah.
4. Tingkat Pusata.Menganalisis dan merangkum laporan pelaksanaan program DAK
bidang Dikmen yang diterima dari Bupati/Walikota dan Dinas
Pendidikan Provinsi.
b.Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK bidang Dikmenpada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan
Nasional dan Menteri Dalam Negeri.
B.Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan1. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK bidang Dikmen Tahun
2014 dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta institusi
lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran
5/22/2018 Buku Juknis Dan Juklak DAK 2014
44/44
37
Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor
0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tanggal
21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan TeknisPelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Pengawasan.
Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan
dan administrasi keuangan program DAK bidang Dikmen Tahun
2014 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektorat Daerah.
C.Sanksi1. Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana
(kabupaten/kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan
penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan
keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk Pelaksanaan ini
serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan dengan tidakberpedoman pada petunjuk Pelaksanaan ini serta peraturan
perundangan lain yang terkait, merupakan penyimpangan yang akan
dikenai sanksi hukum.
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
TTD
ACHMAD JAZIDIE