Post on 18-Mar-2019
2
1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
2. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
3. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan PP No. 53 Thn 2010
4. PP No. 10 Thn 1983 jo PP No. 45 Thn 1990
tentang Izin Perkawinan & Perceraian PNS
5. PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan
PNS Menjadi Anggota Parpol
Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran
tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
Instansi Pemerintah wajib melaksanakan
penegakan disiplin & upaya peningkatan
disiplin.
PNS yang melanggar disiplin dijatuhi
hukuman disiplin.
Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin
PNS diatur dengan PP.
Pasal 86 UU 5/2014 (ASN)
4
Peraturan Disiplin PNS
Daftar Hadir
Apel Pagi
Inspeksi mendadak (SIDAK)
Penilaian Prestasi Kerja
Pengawasan Atasan
Tambahan Penghasilan Pegawai
5
MATERI
PERATURAN DISIPLIN PNS
a. Kewajiban PNS ;
b. Larangan PNS ;
c. Sanksi hukuman disiplin ;
d. Pejabat yang berwenang menghukum ;
e. Tatacara penjatuhan hukuman disiplin ;
f. Upaya administratif atas hukuman
disiplin.
NOJENIS
PELANGGARAN
JENIS HUKUMAN
JumlahTegoran
Lisan
Tegoran
Tertulis
Pernyataan Tidak Puas
Tunda Kenaikan
Gaji 1 Tahun
Tunda Kenaikan
Pgkt 1 Tahun
Turun Pgkt 1 Tahun
Turun Pgkt 3 Tahun
Turun Jabatan
Pembebasan dari
Jabatan
Pemberhentian dengan Hormat
Pemberhentian
Tidak dengan Hormat
1 Pidana Korupsi
2 Pidana Umum 3 1 4
3 Perselingkuhan/Asusila 3 3
4 Perceraian tanpa izin 2 4 6
5 Mangkir 12 1 1 2 3 3 4 26
6 Netralitas / Parpol 0
7 Penyalahgunaan Wwng 1 1
8 Lain-lain 7 1 8
Jumlah 19 1 1 2 4 5 10 0 1 5 0 48
Rekap Kasus Kepegawaian (Th. 2011 – 2016) Provinsi Jawa TengahBerdasar Jenis Pelanggaran
NO JENIS PELANGGARANTAHUN
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Pidana Korupsi 1 2 0 2 0 0
2 Pidana Umum 2 2 2 2 4 1
3 Tdk Msk Kerja/Mangkir 6 45 3 8 7 4
4 Asusila - - 0 2 1 1
5 Penyalahgunaan Wewenang 8 1 0 5 4 1
6 Partai Politik - - 0 - 0 0
7 Kawin Siri/Selingkuh - 7 4 8 3 1
8Keterlambatan Tugas Belajar - - 3 3 0 1
9 Lain-Lain - 4 1 2 4 3
10
Perceraian (Terlambat Lapor) - - 1 0 1 0
JUMLAH 17 61 14 32 24 12
REKAP KASUS KEPEG. (Th. 2013-2014) KAB/KOTA Se-JATENG
(Berdasar Jenis Pelanggaran Disiplin)
NO JENIS PELANGGARAN 2013 % 2014 %
1 Pidana Korupsi 11 2.1% 7 1.6%
2 Pidana Umum 55 10.5% 31 6.9%
3 Tdk Msk Kerja/Mangkir 158 30.3% 148 33.0%
4 Penyalahgunaan Wewenang 37 7.1% 47 10.5%
5 Partai Politik 2 0.4% 2 0.4%
6 Perkawinan/Perceraian 62 11.9% 67 15.0%
7 Lain-Lain 197 37.7% 146 32.6%
JUMLAH 522 100.0% 448 100.0%
Rekap Kasus Kepegawaian (Th. 2011 – 2015)
Provinsi Jawa TengahBerdasar Jenis Hukuman
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015 2016
I. RINGAN
1. Teguran Lisan - 44 2 5 0 0
2. Teguran Tertulis - 4 0 0 0 0
3. Pernyataan tidak Puas - 1 0 0 0 0
II. SEDANG
1. Tunda Kenaikan Gaji Berkala 1 Tahun - 2 1 2 0 1
2. Tunda Kenaikan Pangkat 1 Tahun - 0 0 0 3 0
3. Turun Pangkat 1 Tahun 4 1 5 5 5 4
III. BERAT
1. Turun Pangkat 3 Tahun 2 5 1 10 9 2
2. Turun Jabatan setingkat lebih rendah 1 0 0 0 0 0
3. Pembebasan dari Jabatan 1 1 0 0 1 1
4. Pemberhentian dengan hormat 8 1 5 8 6 4
5. Pemberhentian tidak dengan hormat 1 2 0 2 0 0
JUMLAH 17 61 14 32 24 12
10
Pasal 3
KEWAJIBAN PNS :1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan ;
3. setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila,
UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah ;
4. menaati segala ketentuan peraturan per-UU
5. melaksanakan tugas kedinasan dgn penuh
pengabdian kesadaran, dan tanggung jwb ;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara,
Pemerintah, dan martabat PNS
11
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan ;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan ;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara ;
10. melaporkan dengan segera kpd atasannya bila mengetahui hal yg dpt membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil ;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja ;
12
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
13. menggunakan dan memelihara barang-
barang milik negara dengan sebaik-baiknya
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada masyarakat
15. membimbing bawahan dalam
melaksanakan tugas
16. memberikan kesempatan kepada bawahan
untuk mengembangkan karier
17. menaati peraturan kedinasan yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
13
Pasal 4
LARANGAN PNS :1. menyalahgunakan wewenang ;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan
keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan
menggunakan kewenangan orang lain ;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau
bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau
organisasi internasional ;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,
atau lembaga swadaya masyarakat asing ;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara secara tidak sah ;
14
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun
di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara ;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu
kepada siapapun baik secara langsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat
dalam jabatan ;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja
dari siapapun juga yang berhubungan dengan
jabatan dan/atau pekerjaannya ;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
15
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani ;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan ;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan cara :
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan
atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan
PNS lain; dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan
fasilitas negara
16
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil
Presiden dengan cara :
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye;
b. mengadakan kgt yg mengarah keberpihakan thd
pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama,
dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat
14. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD
atau calon KDh/Wakil KDh dgn cara memberikan surat
dukungan disertai foto kopi KTP sesuai per-UU
17
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk
mendukung calon menggunakan fasilitas yg
terkait dgn jabatan dlm kampanye ;
b. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye;
c. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon sebelum
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kpd PNS di lingkungan
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
18
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN( Pasal 7 )
Jenis hukuman disiplin tingkat ringan :
a. tegoran lisan;
b. tegoran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
Jenis hukuman disiplin tingkat sedang :
a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat untuk selama 1 (satu) tahun ;
c. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun.
Jenis hukuman disiplin tingkat berat :
a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah ;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS;
19
PEJABAT YANG BERWENANG
MENGHUKUM(Pasal 15 sd. 20)
a. Presiden HD tingkat berat, bagi pejabat eselon I
& pjbt lain yg pengangkatannya wenang Presiden
b. Pejabat Pembina Kepegawaian HD tingkat berat
c. Semua pejabat struktural eselon I, II, III, IV, V
HD tingkat ringan dan sedang
d. Pejabat yang disetarakan pejabat struktural
(Ketua Pengadilan, Rektor, Kepala Sekolah, dll.)
20
PEJABAT YANG
BERWENANG JENIS HUKUMAN DISIPLIN
PNS YANG DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN
Gubernur selaku
Pejabat Pembina
Kepegawaian
Daerah
• HD ringan
• HD sedang
• HD berat (Penurunan
pangkat 3 th)
• Sekretaris Daerah Provinsi
• Pejabat fungsional jenjang
Utama
• Staf gol. ruang IV/d & IV/e.
• HD sedang
• HD berat
• Pejabat eselon II ;
• Pejabat fungsional jenjang
Madya dan Penyelia
• Staf gol. ruang IV/a sd. IV/c
• HD sedang (Penurunan
pangkat 1 th)
• HD berat
• Pejabat eselon III ke bawah
• Pejabat fungsional jenjang
Muda ke bawah ;
• Staf gol. ruang III/d ke bwh
PEJABAT YANG BERWENANG
MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN PNS
DI PROVINSI
(Pasal 18)
PNS Daerah Provinsi
21
PEJABAT YANG
BERWENANG
JENIS HUKUMAN
DISIPLIN
PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN
Sekda Provinsi
HD ringan • Pejabat eselon II ;
• Pejabat fungsional jenjang
Madya
• Staf gol. ruang IV/a sd. IV/c
HD sedang
(kecuali penurunan
pangkat 1 tahun)
• Pejabat eselon III ;
• Pejabat fungsional jenjang Muda
& Penyelia
• Staf gol. ruang III/c sd. III/d
Eselon II
HD ringan • Pejabat eselon III ;
• Pejabat fungsional jenjang Muda
dan Penyelia;
• Staf gol. ruang III/c sd. III/d
HD sedang
(kecuali penurunan
pangkat 1 tahun)
• Pejabat eselon IV ;
• Pejabat fungsional jenjang
Pratama & Pelaksana Lanjutan
• Staf gol. ruang II/c sd. III/b
PNS Daerah Provinsi
22
PEJABAT YANG
BERWENANGJENIS HUKUMAN DISIPLIN
PNS YANG DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN
Eselon III
HD ringan • Pejabat eselon IV ;
• Pejabat fungsional jenjang
Pratama & Pelaksana
Pratama
• Staf gol. ruang II/c sd. III/b
HD sedang
(kecuali penurunan
pangkat 1 tahun)
• Pejabat fungsional jenjang
Pratama & Pelaksana
Pemula;
• Staf gol. ruang II/a sd. II/b
Eselon IV
& Pjbt yang setara
HD ringan • Pejabat fungsional jenjang
Pratama & Pelaksana
Pemula;
• Staf gol. ruang II/a sd. II/b
HD sedang
(kecuali penurunan
pangkat 1 tahun)
Staf gol. ruang I/a sd. I/d
PNS Daerah Provinsi
23
PEJABAT YANG
BERWENANG JENIS HUKUMAN DISIPLIN
PNS YANG DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN
Bupati/Walikota
selaku Pejabat
Pembina
Kepegawaian
Daerah
• HD tingkat ringan ;
• HD tingkat sedang ;
• Penurunan pangkat 3 thn
Sekretaris Daerah Kab/Kota
• HD tingkat ringan ;
• HD tingkat sedang
• HD tingkat berat
• Pejabat eselon II ;
• Pejabat fungsional jenjang
Utama, Madya dan Penyelia
• Staf gol. ruang IV/d dan IV/e
• HD tingkat sedang
• HD tingkat berat
• Pejabat eselon III ke bawah
• Pejabat fungsional jenjang
Muda ke bawah ;
• Staf gol. ruang IV/c ke bwh
PEJABAT YANG BERWENANG
MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN PNS
DI KABUPATEN/KOTA
(Pasal 20)
PNS Daerah Kab/Kota
24
PEJABAT YANG
BERWENANG
JENIS HUKUMAN
DISIPLIN
PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN
Sekda Kab/Kota
HD tingkat ringan • Pejabat eselon II ;
• Pejabat eselon III ;
• Pejabat fungsional jenjang Muda
dan Penyelia;
• Staf gol. ruang III/c sd. III/d
HD tingkat sedang
(kecuali penurunan
pangkat 1 tahun)
• Pejabat eselon IV ;
• Pejabat fungsional jenjang
Pratama & Pelaksana Lanjutan
• Staf gol. ruang II/c sd. III/b
Eselon II
HD tingkat ringan • Pejabat eselon III ;
• Pejabat fungsional jenjang Muda
dan Penyelia;
• Staf gol. ruang III/c sd. III/d
HD tingkat sedang
(kecuali penurunan
pangkat 1 tahun)
• Pejabat eselon IV ;
• Pejabat fungsional jenjang
Pratama & Pelaksana Lanjutan
• Staf gol. ruang II/c sd. III/b
PNS Daerah Kab/Kota
25
PEJABAT YANG
BERWENANGJENIS HUKUMAN DISIPLIN
PNS YANG DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN
Eselon III
HD tingkat ringan • Pejabat eselon IV ;
• Pejabat fungsional jenjang
Pratama & Pelaksana
Lanjutan
• Staf gol. ruang II/c sd. III/b
HD tingkat sedang
(kecuali penurunan
pangkat 1 tahun)
• Pejabat fungsional jenjang
Pratama & Pelaksana
Pemula;
• Staf gol. ruang II/a sd. II/b
Eselon IV
HD tingkat ringan • Pejabat fungsional jenjang
Pratama & Pelaksana
Pemula;
• Staf gol. ruang II/a sd. II/b
HD tingkat sedang
(kecuali penurunan
pangkat 1 tahun)
Staf gol. ruang I/a sd. I/d
Eselon V HD tingkat ringan Staf gol. ruang I/a sd. I/d
PNS Daerah Kab/Kota
26
PERTIMBANGAN DALAM MENJATUHKAN
HUKUMAN DISIPLIN
Hukuman disiplin ringan, sedang atau berattergantung pada :
a. latar belakang dilakukannya pelanggaran(sengaja / tdk sengaja) ;
b.dampak dari pelanggaran yang dilakukan(terhadap unit kerja, instansi ybs, ataupemerintah / negara);
c.Capaian target kinerja yang ditetapkanoleh instansi;
27
SANKSI HUKUMAN DISIPLIN
TIDAK MASUK KERJA
5 sd. 15 hari kerja dikenai hukuman ringan :
(Ps 8 angka 11)
- 5 hari kerja teguran lisan;
- 6 sd. 10 hari kerja teguran tertulis;
- 11 sd. 15 hari kerja pernyatan tidak
puas secara tertulis.
28
SANKSI HUKUMAN DISIPLIN
TIDAK MASUK KERJA
16 sd. 30 hari kerja dikenai hukuman sedang :
(Ps. 9 angka 11)
- 6 sd. 20 hari kerja penundaan kenaikan gaji
berkala;
- 21 sd. 25 hari kerja penundaan kenaikan
pangkat 1 (satu) tahun;
- 26 sd. 30 hari kerja penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
29
selama 31 sd. 46 hari kerja atau lebih
hukuman berat :
(Pasal 10 angka 11)
- 31 sd. 35 hari kerja penurunan pangkat 3 (tiga)tahun ;
- 36 sd. 40 hari kerja pemindahan dalam rangkapenurunan jabatan ;
- 41 sd. 45 hari kerja pembebasan dari jabatan;
- 46 hari kerja atau lebih pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri ataupemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
SANKSI HUKUMAN DISIPLIN
TIDAK MASUK KERJA
30
Setiap PNS wajib datang, pulang dan
melaksanakan tugas sesuai ketentuan jam
kerja. Keterlambatan dan pulang awal akan
dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1
hari kerja sama dengan 7 ½ jam.
SANKSI HUKUMAN DISIPLIN
TIDAK MASUK KERJA
31
KEWAJIBAN PEJABAT YANG
BERWENANG MENGHUKUM
(Pasal 21)
• Pejabat yang berwenang menghukum wajib
menjatuhkan hukuman disiplin kepada
bawahannya yang melanggar disiplin.
• Apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin,
maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman
disiplin oleh atasannya.
• Hukuman yang dijatuhkan adalah sama
dengan yang seharusnya dia jatuhkan kepada
bawahannya.
32
NO. KEWAJIBANHUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 8) SEDANG (Pasal 9) BERAT (Pasal 10)
1 mengucapkan sumpah/janji PNS; - apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah
-
2 mengucapkan sumpah/janji jabatan
- apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah
-
3 setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
4 menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
5 melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
KEWAJIBAN & SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PNS
BERDASARKAN PP NO. 53 TAHUN 2010
33
NO. KEWAJIBANHUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 8) SEDANG (Pasal 9) BERAT (Pasal 10)
6 menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
7 mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
8 memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
9 bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
10 melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
34
NO. KEWAJIBANHUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 8) SEDANG (Pasal 9) BERAT (Pasal 10)
11 masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja :
- - -
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja
Teguran lisan - -
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja
Teguran tertulis - -
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja
Peryataan tidak puas secara tertulis
- -
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja
- penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
-
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja
- penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
-
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja
- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
-
35
NO. KEWAJIBANHUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 8) SEDANG (Pasal 9) BERAT (Pasal 10)
11 masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja :
- -
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja
- - penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
- - pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja
- - pembebasan dari jabatan
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih
- - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
36
NO. KEWAJIBANHUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 8) SEDANG (Pasal 9) BERAT (Pasal 10)
12 mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
- apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)
apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen)
13 menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
14 memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15 membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja
-
16 memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier
apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja
-
17 menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
37
NO. LARANGANHUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 11) SEDANG (Pasal 12) BERAT (Pasal 13)
1 menyalahgunakan wewenang
- - Salah satu
2 menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
- - Salah satu
3 tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain / organisasi internasional
- - Salah satu
4 bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing
- - Salah satu
5 memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
LARANGAN & SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PNS
BERDASARKAN PP NO. 53 TAHUN 2010
38
NO. LARANGANHUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 11) SEDANG (Pasal 12) BERAT (Pasal 13)
6 melakukan kgt bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dgn tujuan utk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara lsg atau tdk lsg merugikan negara
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
7 memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
- - Salah satu
8 menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
- - Salah satu
9 bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja
-
39
NO. LARANGANHUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 11) SEDANG (Pasal 12) BERAT (Pasal 13)
10 melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU
sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU
sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU
11 menghalangi berjalannya tugas kedinasan
apabila pelangg berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelangg berdampak negatif bagi instansi
apabila pelangg berdampak negatif pd pemerinth /neg
12 Memberikan dukungan kpd calon Presiden / Wapres, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara :
a.ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
- Salah satu -
b. menjadi peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- Salah satu -
c. sebagai peserta kampanye mengerahkan PNS lain
- Salah satu -
d. sebagai psrta kampanye mengg fasilitas neg
- - Salah satu
40
NO. LARANGANHUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 11)
SEDANG (Pasal 12)
BERAT (Pasal 13)
13 memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden dengan cara:
a.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- Salah satu -
b. mengadakan kgt yg mengarah keberpihakan thd pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingk kerjanya, keluarga, dan masyarakat
- - Salah satu
14 memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon KDh/Wakil KDh dengan memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan per-UU
- Salah satu -
41
NO. LARANGANHUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 11) SEDANG (Pasal 12) BERAT (Pasal 13)
15 memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
a. terlibat dalam kegiatan kampanye Pilkada
- Salah satu
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye Pilkada ;
- - Salah satu
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- - Salah satu
d. mengadakan kgt yg mengarah keberpihakan thd peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, pemberian kpd PNS, keluarga, & masy
- Salah satu -
43
Sebelum PNS dijatuhi HD setiap atasan
langsung wajib memeriksa lebih dahulu
PNS yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin.
Pemeriksaan secara tertutup dan hasilnya
dituangkan dalam bentuk Berita Acara
Pemeriksaan (BAP).
BAP : Hasil pemeriksaan secara tertulis yg
memuat tanya jawab antara pemeriksa
dgn PNS yang diperiksa
DASAR HUKUM PEMERIKSAAN(Pasal 24 PP 53/2010)
44
Pemeriksaan secara tertutup, artinya hanya
boleh dihadiri oleh pejabat Pemeriksa dan PNS
yang diperiksa.
Selama proses pemeriksaan, PNS ybs tidak
berhak didampingi Kuasa Hukum.
Hak PNS :
Memperoleh salinan BAP (apabila diminta) ;
Mengajukan upaya administratif atas
hukuman disiplin.
DASAR HUKUM PEMERIKSAAN(Pasal 24 PP 53/2010)
45
Atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;
Tim Pemeriksa (ad-hoc) untukpelanggaran disiplin yg ancaman hukumannya sedang atau berat.
Aparat Pengawas Fungsional sesuai kewenangan jabatannya.
YANG BERWENANG
MELAKUKAN PEMERIKSAAN
46
a. Pemeriksa tidak boleh mempunyaipangkat dan jabatan lebih rendahdengan PNS yang diperiksa.
b. Pemeriksa tidak boleh mempunyaihub. keluarga dgn PNS yg diperiksa
c. Pemeriksa tidak boleh mempunyaikaitan langsung atau tidak langsungdengan pelanggaran yg diproses.
SYARAT-SYARAT
PEMERIKSA
DASAR PEMERIKSAAN
Laporan / Pengaduan ;
Pengamatan langsung ;
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Aparat pengawas Fungsional
47
48
Untuk mengetahui :
benar atau tidak PNS ybs melakukan
pelanggaran disiplin ;
faktor2 yg mendorong / menyebabkan
PNS ybs melakukan pelanggaran
disiplin ;
dampak atau akibat dari pelanggaran
disiplin tsb.
TUJUAN PEMERIKSAAN
49
1. Pemanggilan secara patut
2. Sebelum memeriksa PNS ybs.
perlu meminta keterangan
pengadu / saksi / pejabat terkait.
3. Menyiapkan daftar pertanyaan
yang mengarah pada keterangan
/ data yang ingin diperoleh.
PROSEDUR PEMERIKSAAN
50
RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Pada hari ini ……tanggal …… bulan……tahun……saya ……. NIP…….. pangkat …… jabatan
………..berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah ……… telah mengadakan
pemeriksaan terhadap ;
Nama : ……………….
N I P : ……………….
Pangkat : ……………….
Jabatan : ……………….
Unit Organisasi : ………………
karena ia disangka melakukan pelanggaran disiplin. Atas pertanyaan yang diajukan yang bersangkutan
memberikan jawaban sebagai berikut :
1. Pertanyaan : ……………………………………………………..
Jawaban : …………………………………….…………….
2. Pertanyaan : …………………………………….………………….
Jawaban : …………………………………….…………….
3. Dan seterusnya
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagaiaman mestinya.
Yang diperiksa Pejabat Pemeriksa
Nama : .…. ….. Nama : …………..
N I P : ……….. N I P : ………….
Tanda tangan : ………… Tanda tangan : ………. …
51
Pasal 26 PP 53/2010 :
Apabila perlu, atasan langsung, Tim
Pemeriksa atau pejabat yg berwenang
menghukum dapat meminta keterangan
dari orang lain :
Keterangan saksi
Keterangan pejabat
Keterangan ahli
Dituangkan dalam Berita Acara PermintaanKeterangan
PERMINTAAN KETERANGAN
52
RAHASIA
BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN
Pada hari ini ……tanggal …… bulan……tahun……saya ……. NIP…….. pangkat …… jabatan
………..berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah ……… telah meminta keterangan
terhadap ;
Nama : ……………….
Tgl. lahir : ……………….
Alamat : ……………….
No. Telp/HP : ……………….
Atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ….. Atas pertanyaan yang diajukan yang
bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut :
1. Pertanyaan : ……………………………………………………..
Jawaban : …………………………………….…………….
2. Pertanyaan : …………………………………….………………….
Jawaban : …………………………………….…………….
3. Dan seterusnya
Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagaiaman mestinya.
Yang memberikan keterangan Yang meminta keterangan
Nama : .…. ….. Nama : …………..
Tanda tangan : ………… N I P : ………….
Tanda tangan : ………. …
53
PERTANYAAN PEMBUKA :
1. Siapa nama Saudara dan NIP saudara?
2. Apakah saat ini Saudara dalam keadaansehat jasmani dan rohani?
3. Apakah Saudara tahu maksud dipanggil ?
4. Agama apa yang Saudara anut?
5. Apakah Saudara bersedia menjawabpertanyaan dengan jujur sesuai denganagama Saudara ?
54
Muatan BAP : 5W 1H
SIAPA PNS yg disangka melakukan
pelanggaran disiplin, siapa yang dirugikan
APA bentuk perbuatan atau jenis pelanggaran
yg dilakukan
KAPAN pelanggaran dilakukan
Di MANA tempat pelanggaran terjadi
MENGAPA melakukan pelanggaran
BAGAIMANA cara melakukan pelanggaran
WHO
WHAT
WHEN
WHERE
WHY
HOW
55
PERTANYAAN PENUTUP :
6. Apakah Saudara pernah dijatuhi hukumandisiplin?
7. Jenis hukuman apa yang pernah dijatuhkan?
8. Bagaimana tanggapan Saudara jika dijatuhihukuman disiplin akibat pelanggaran yang saudara lakukan?
9. Apakah Saudara perlu menambahkanketerangan lain ?
10.Apakah selama diperiksa, Saudara merasa adapaksaan / tekanan ?
56
RAHASIA
SURAT PANGGILAN
Nomor :…………….
1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :a. Nama : ……………….
b. N I P : ……………….
c. Pangkat : ……………….
d. Jabatan : ……………….
e. Unit Organisasi : ……………….
Untuk menghadap kepada :
a. Nama : ……………….
b. N I P : ………………..
c. Pangkat : ………………..
d. Jabatan : ………………..
Pada
a. Hari : ………………..
b. Tanggal : ………………..
c. Jam : ………………..
d.Tempat : ………………..
guna diperiksa/diminta keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin…………
2. Demikian untuk menjadikan maklum.…………………2012
KEPALA ……………..
Nama ………………..
N I P
Tembusan
……………
……………
57
PEMERIKSAAN
Apabila PNS yang diperiksa itu tidak maumenjawab pertanyaan, maka dianggapmengakui pelanggaran disiplin yangdituduhkan kepadanya
BAP harus ditandatangani oleh pejabatyang memeriksa dan PNS yg diperiksa.
Apabila PNS yg diperiksa tdk bersediamenandatangani, BAP tsb tetap dijadikansebagai dasar utk menjatuhkan HD.
PNS yg diperiksa berhak mendapatfotokopi BAP.
59
Meskipun bentuk pelanggaran disiplin sama, tetapifaktor-faktor yang mendorong dan dampak yangditimbulkan berbeda, maka jenis hukuman disiplinyang akan dijatuhkan berbeda.
PNS yang melakukan beberapa pelanggarandisiplin, hanya dapat dijatuhi satu jenis HD ygterberat.
PNS yg pernah dijatuhi HD kemudian melakukanpelanggaran disiplin yg sifatnya sama, dijatuhi HDyg lebih berat dari HD terakhir yg pernahdijatuhkan kepadanya.
PNS tdk dapat dijatuhi HD dua kali atau lebih utksatu pelanggaran disiplin.
PERTIMBANGAN DALAM
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
60
PENETAPAN KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLIN
Setiap penjatuhan HD ditetapkan dgn SKpejabat yg berwenang menghukum.
Format SK Hukuman disiplin :Lampiran Peraturan Ka. BKN No. 21 Tahun 2010.
Membaca : Berita Acara Pemeriksaan ………….;
Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAP tgl.… Sdr…. terbukti
melakukan ….. ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal … PP N0. 53 Tahun 2010 ;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tsb perlu menetapkan
keputusan hukuman disiplin … ;
Mengingat : 1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ;
3. Peraturan Ka. BKN No. 21 Tahun 2010 ;
RAHASIA
KEPUTUSAN KEPALA…………………………….
NOMOR : …………..
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS AN. ……………………..
KEPALA ……………………………………,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa tegoran
lisan/tegoran tertulis/pernyataan tdk puas
Nama :
NIP :
Pangkat Gol/ Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena telah melakukan pelangaran perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal .... PP No. 53 Tahun 2010,
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal :
KEPALA …………………
Membaca : Berita Acara Pemeriksaan ………….;
Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAP tgl.… Sdr…. terbukti
melakukan ….. ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal … PP N0. 53 Tahun 2010 ;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tsb perlu menetapkan
keputusan hukuman disiplin … ;
Mengingat : 1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ;
3. Peraturan Ka. BKN No. 21 Tahun 2010 ;
RAHASIA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS………………………………
NOMOR : …………..
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS AN. ……………………..
KEPALA DINAS ……………………………….,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penundaan
kenaikan gaji/pangkat selama 1 tahun
Nama :
NIP :
Pangkat Gol/ Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena telah melakukan pelangaran perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal .... PP No. 53 Tahun 2010,
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan /
apabila tidak ada keberatan berlaku mulai hari ke-15 tmt
sejak PNS ybs menerima keputusan ini
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal :
KEPELA DINAS …………………
65
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLIN
Keputusan HD disampaikan secara tertutupoleh pejabat yg berwenang menghukumatau pejabat lain yg ditunjuk kpd PNS ybs,tembusannya disampaikan kpd pejabatinstansi terkait.
Penyampaian keputusan HD paling lambat14 (empat belas) hari kerja sejak keputusanditetapkan.
Dalam hal PNS yang dijatuhi HD tidak hadirpada saat penyampaian keputusan HD,maka keputusan dikirim kpd ybs
66
Keputusan atasan pejabat yg menghukum dapat :
menguatkan, memperingan, memperberat, atau
membatalkan hukuman disiplin.
Keputusan atasan pejabat yg menghukum bersifat
final dan mengikat (tdk dpt diajukan keberatan &
wajib dilaksanakan).
Apabila dalam waktu lebih dari 21 hari kerja, atasan
pejabat yang menghukum tidak mengambil
keputusan atas keberatan, maka keputusan pejabat
yang berwenang menghukum batal demi hukum.
Atasan pejabat tsb dijatuhi hukuman disiplin.
PENANGANAN KEBERATAN
67
BERLAKUNYA
HUKUMAN DISIPLIN
Keputusan yang tidak dapat
diajukan keberatan
Berlaku
sejak tanggal ditetapkan.
68
BERLAKUNYA
HUKUMAN DISIPLIN
Keputusan yang dapat diajukan keberatan :
Apabila diajukan keberatan, maka mulai berlaku
pada tanggal ditetapkannya SK atas keberatan.
Apabila tidak diajukan keberatan, maka mulai
berlaku pada hari ke-15 setelah SK HD diterima.
Apabila PNS yang dijatuhi HD tidak hadir pada
waktu penyampaian SK, maka HD berlaku pada
hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang
ditentukan untuk penyampaian SK HD.
69
5. BERLAKUNYA
HUKUMAN DISIPLIN
Keputusan HD yang ditetapkan oleh PPK atau Gubernur selaku
wakil Pemerintah yang berupa :
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sbg PNS ;
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
Apabila :
diajukan banding administratif ke BAPEK, maka berlaku
tmt. sejak berlakunya keputusan BAPEK ;
tidak diajukan banding administratif ke BAPEK, maka
berlaku mulai hari ke-15 setelah diterimanya Keputusan HD