Post on 26-Oct-2020
15
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan/Organisasi
Pengadilan Agama Depok Kelas IA beralamat di jalan boulevard sektor
anggrek komplek perkantoran kota kembang grand depok city depok dan beroperasi
pada alamat tersebut setelah diresmikannya gedung pengadilan agama depok
bersamaan dengan diresmikannya gedung pengadilan tinggi agama bandung pada
tanggal 20 februari tahun 2007 oleh prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M. CL., di jalan
soekarno hatta 714 bandung.
Pengadilan agama depok di bentuk berdasarkan keputusan presiden republik
indonesia nomor 62 tahun 2002 tanggal 28 agustus 2002 yang peresmian
opersionalnya dilakukan oleh walikota depok di gedung balai kota depok pada tanggal
25 juni 2003 dan mulai menjalankan fungsi peradilan sejak tanggal 01 juli 2003 di
jalan bahagia raya No.11 depok dengan menyewa rumah penduduk sebagai gedung
operasionalnya, pada tanggal 20 februari tahun 2007 pengadilan gama depok resmi
menempati gedung baru di jalan boulevardsektor anggrek grand depok city, setahun
kemudian pengadilan agama depok menjadi kelas IA setelah terbitnya surat keputusan
sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 039/SEK/SK/IX/2008.
Daerah hukum pengadilan depok adalah meliputi pemerintahan kota depok
sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 yang dalam keputusan presiden
republik indonesia nomor 62 tahun 2002 pasal 2 ayat (5) disebutkan bahwa “Daerah
hukum pengadilan agama depok meliputi wilayah pemerintahan kota depok propinsi
jawa barat”.
16
Pengadilan agama depok yang daerah hukumnya meliputi
wilayahpemerintahan kota depok yang terdiri dari (sebelum pemekaran adalah 6
kecamatan dengan 60 kelurahan) 11 kecamatan dengan 64 kelurahan dengan mayoritas
penduduk beragama islam, dengan beban kerja rata-rata setiap bulan 250 perkara.
Dalam melaksanakan tugasnya pengadilan agama depok didukung dengan kekuatan
pegawai sebanyak 52 orang dan secara formal pelaksanaan tugas pengadilan agama
depok harus dipertanggung jawabkan dalam bentk laporaan ke pengadilan tinggi
agama bandung selaku atasan.
Pengadilan gama depok sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat
pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, warisan dan
wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shodaqoh dan ekonomi syari’ah dan tugas
kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang.
Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat undang-undang no.4
tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakan
tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para
pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana , cepat, tepat, dan
biaya ringan. Hal mana pengadilan agama depok sebagai pelaksana visi dan misi
mahkamah agung RI yang menjabarkan oleh direktorat jendral badan peradilan agama
yaitu: Visi “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA DEPOK YANG AGUNG”.
Visi dan Misi
Visi Perusahaan
Terwujudnya Pengadilan Agama Depok yang agung
Misi Perusahaan
1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
17
2. Memberikan pelayanan hukum berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi Pengadilan Agama Depok
Kelas 1A
Sumber Pengadilan Agama Depok Kelas 1A
Gambar III.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Depok Kelas 1A
Uraian tata kerja organisasi Pengadilan Agama Depok Kelas 1A
1. Ketua
a. Ketua dan Wakil ketua bersama sama memimpin dan bertanggung jawab atas
terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar.
b. Membuat perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang
baik, serasi dan selaras.
KETUA
WAKIL KETUA
PANITERA SEKRETARIS
PANITERA
MUDA
PERMOHONAN
PANITERA
MUDA
GUGATAN
PANITERA
MUDA
HUKUM
KASUBAG
PERENCANAAN TI
DAN LAPORAN
KASUBBAG
KEPEGAWAIAN
ORGANISASI
DAN TATA
LAKSANA
KASUBBAG
UMUM DAN
KEUANGAN
PANITERA
PENGGANTI
JURUSITA/JURUSITA
PENGGANTI
HAKIM
18
c. Melaksanakan pembagian tugas Ketua dan Wakil serta bekerjasama dengan
baiaka.
d. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka
mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang
bersangkutan.
e. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang kurangnya sekali dalam sebulan
dengan para Hakim serta Pejabat Struktural, dan sekurang kurangnya sekali
dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
f. Menetapkan panjar biaya perkara, dalam hal penggugat/tergugat tidak mampu
ketua dapat mengijinkannya untuk beracara secara prodeo.
g. Membagi perkara kepada para Hakim untuk disidangkan.
h. Memerintahkan dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
i. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi
petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun
seluruh karyawan.
j. Menugaskan hakim untuk membina dan mengawasi bidang-bidang tertentu.
k. Melakukan evaluasi hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk
kepentingan peningkatan jabatan.
l. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada
Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.
m. Mengawasi pelaksanaan court kalender.
n. Mempersiapkan kader dalam rangka menghadapi alih generasi.
o. Melakukan pembinaan terhadap oerganisasi KORPRI, Dharma Yukti Karini,
IKAHI, koperasi dan PTWP.
19
p. Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan penegak Hukum dan
kerjasama dengan instansi lain serta dapat memberikan keterangan,
pertimbangan dan nasihat tentang Hukum kepada instansi pemerintah di
daerahnya apabila diminta.
2. Wakil Ketua
a. Bersama-sama Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya
peradilan secara naik dan lancar.
b. Mewakili tugas-tugas Ketua, bila Ketua berhalangan.
c. Melaksanakan delegasi wewenangan dari Ketua.
d. Bersama ketua membuat program kerja, mengatur pelaksanaan dan
mengadakan pengawasan serta evaluasinya.
e. Sebagai koordinator pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan secara
periodik kepada ketua Pengadilan Agama.
f. Melakukan pengawasan bidang :
g. Kode etik/pedoman prilaku Hakim dan moralitas Hakim/Pegawai baik didalam
maupun diluar dinas.
h. Pelaksanaan tugas-tugas hakim, panitera, wakil Panitera, Panitera Muda,
Panitera Pengganti, Jurusita pengganti dan manajemen Peradilan.
i. Memberikan pembinaan terhadap pejabat dan pegawai Pengadilan Agama.
j. Memberikan masukan yang menyangkut tugas dan tanggungjawab serta
pelaksanaan tugas Peradilan kepada Ketua.
k. Sebagaimana ketua Tim Promosi dan Mutasi, mengadakan rapat tim promosi
dan mutasi, untuk memberikan pertimbangan promosi dan mutasi kepada
Ketua Pengadilan Agama.
l. Sebagai Ketua Tim pelaksana penanganan pengaduan.
20
m. Mengeksaminasi berkas perkara dan melaporkan kepada ketua Pengadilan
Agama.
3. Sekretaris
Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1A adalah aparatur tata usaha negara
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada ketua Pengadilan Agama Kelas 1A. Kesekretariatan Pengadilan
Agama Kelas 1A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan
prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A.
Untuk melaksanakan tugasnya Kesekretariatan mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
c. Pelaksanaan urusan keuangan.
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan.
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1A.
4. Panitera
Menurut peraturan mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015, Kepaniteraan pada
Pengadilan Agama sumber/pengadilan Agama kelas 1A adalah aparatur tata usaha
negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
tanggung jawab ketua Pengadilan Agama. Tugas Kepaniteraan yaitu
21
melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara
serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
a. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis.
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan.
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan.
d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan
transparasi perkara.
e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
f. Pelaksanaan mediasi.
g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusutaan.
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua Pengadilan agama kelas 1A.
5. Panitera Muda Hukum
Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data
perkara serta pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, Panitera
Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan denga kantor wilayah
kementrian agama.
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
22
f. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara.
g. Pelaksanaan penyimpanan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang
berkaitan dengan transparan perkara.
h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.
6. Panitera Muda Gugatan
Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang gugatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 100, Panitera
Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan.
b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan.
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majlis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis hakim dari
Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A melalui panitera.
d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi.
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yang tidak hadir.
f. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan.
g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohon
banding, kasasi dan peninjauan kembali.
h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan
kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon
peninjauan kembali.
23
i. Pelaksanaan pengwasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi agama dan Mahkamah Agung.
j. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
l. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap.
m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
n. Pelaksanaan urusan tata usaha kepanitraan.
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.
7. Panitera Muda Permohonan
Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara
di bidang permohonan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 98, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara
permohonan.
b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan.
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari
Ketua Pengadilan Kelas 1A.
d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah putus dan
diminutasi.
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yang tidak hadir.
24
f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan.
g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara
permohonan.
h. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
kasasi dan peninjauan kembali.
i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Mahkamah Agung.
j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap.
k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Muda Hukum.
l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.
8. Kasubbag Perencanaan
Teknologi informasi, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyimpanan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi
informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemamtauan, evaluasi dan dokumentasi
serta pelaporan.
9. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
25
10. KasubbagUmum dan Keuangan
Mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan pelaksanaan urusan surat
menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, kaprotokolan,
perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
11. Panitera Pengganti
a. membantu hamin mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
b. Membantu ketua Pengadilan Agama mebuat PMH.
c. Membantu hakim membuat PHS, dan Penetapan Sita Jaminan.
d. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang
berikutnya.
e. Membuat sidang harian, yang memuat penundaan sidang dan alasan
penundaan, perkara yang diputus, perkara yang sudah ikrar talak kepada
panmud gugatan/permohonan untuk dicatat dalam buku register, kepada
Panitera Muda Hukum untuk dicatat dalam register akta cerai dan kepada
petugas jurnal dan buku induk keuangan perkara.
f. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan bila telah selesai
dimutasi.
g. Membantu Hakim membuat instrument instrument.
h. Menyerahkan instrument-instrument sidang
12. Jurusita/Jurusita pengganti
a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua Pengadilan, Ketua
Majelis dan Panitera.
b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran
13. Hakim
26
a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pokok
dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelesaian perkara yang diserahkan
oleh ketua.
c. Membuat penetapan hari sidang (PNS).
d. Memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil para pihak yang
berperkara.
e. Bersama-sama dengan hakim anggota mengadakan persiapan-persiapan dan
membuat arahan jalannya persidangan.
f. Mengadakan musyawarah dengan para hakim anggota untuk menggambil
keputusan.
g. Membuat dan mewakili putusan/penetapan.
h. Menetapkan sita jaminan.
i. Bertanggung jawab atas perbuatannya dan kebenarannya berita acara
persidangan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.
j. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam
persidangan.
k. Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua untuk mengawasi
jalannya penyelanggaraan administrasi perkara maupun administrasi umum
dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
l. Memiliki dan mengisi buku court kalender.
m. Membuat laporan persidangan kepada ketua pengadilan agama.
n. Membuat rencana kerja hakim, pelaksanaan dan pengorganisasiannya.
3.1.3. Kegiatan Usaha/Organisasi
27
Pengadilan Agama depok adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang
bertugas menyelenggarakan hukum keadilan di wilayah kota depok berdasarkan
pancasila UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
islam :
1. Perkawinan
a. Ijin nikah
b. Hadhanah
c. Wali afdhal
d. Cerai talak
e. Itsbat nikah
f. Cerai gugat
g. Izin poligami
h. Hak bekas istri
i. Harta bersama
j. Asal-usul anak
k. Dispensasi nikah
l. Pencegahan nikah
m. Pembatalan nikah
n. Penguasaan anak
o. Pengesahan anak
p. Nafkah anak oleh ibu
q. Ganti rugi terhadap wali
r. Penolakan kawin campur
s. Pencabutan kekuasaan wali
28
t. Pencabutan kekuasaan orang tua
u. Penunjukan orang lain sebagai wali
2. Ekonomi Syari’ah
a. Bank syari’ah
b. Bisnis syari’ah
c. Asuransi syari’ah
d. Sekuritas syari’ah
e. Pengadaian syari’ah
f. Reasuransi syari’ah
g. Reksadana syari’ah
h. Pembiayaan syari’ah
i. Lembaga keuangan mikro syariah
j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
k. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah
3. Waris
a. Gugat waris
b. Penetapan ahli waris
4. Infaq
5. Hibah
6. Wakaf
7. Wasiat
8. Zakat
9. Shadaqah
Pengadilan Agama Depok dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya,
mempunyai fungsi sebagai berikut :
29
a. Fungsi mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah masing-
masing (vide: pasal 49 undang-undang no.7 tahun 1989 undang-undang No. 3
tahun 2006.
b. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya: (vide: pasal 53
ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 undang undang No.3 tahun 2006)
serta terhadap pelaksanaan administrasi umum : (vide:undang-undang No. 4
tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman) pengawasan tersebut dilakukan
secara berkala oleh hakim pengawas bidang.
c. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk
kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi
peradilan maupun administrasi umum. (vide: pasal 53 ayat (3) undang-undang
nomor 7 tahun 1989. Undang-undang nomor 3 tahun 2006.
d. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan
bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding,
kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan
memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan
Pengadilan Agama (bidang kepegawaian dan organisasi tatalaksana, bidng
umum dan keuangan dan bidang perencanaan dan pelaporan)
e. Fungsi nasehat, yaitu memebrikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila
diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 7
tahun 1989 tentang Peradila Agama.
30
f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan
penelitian serta lain sebagainya seperti diatur dalam keputusan ketua
Mahkamah Agung RI nomor : KMA/004/SK/II/1991.
3.2. Hasil Penelitian
Pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian
dimana penelitian dimulai dengan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai
pada Pengadilan Agama Depok Kelas 1A yang terdiri dari kendala Penilaian Kinerja
Pegawai Data yang dibahas adalah periode 2018-2019.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumaryati, SH selaku Sekretaris di
Pengadilan Agama Depok Kelas 1A, dari hasil wawancara yang saya dapat tentang
pelaksanaan kinerja pegawai, kriteria penilaian kinerja, dan Kendala dalam Penilaian
Kinerja Pegawai di Pengadilan Agama Depok Kelas 1A.
3.2.1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai
Prosedur penilaian kinerja pegawai adalah sasaran kerja pegawai yang ada
dalam salah satu unsur di dalam penilaian kerja PNS yang diatur dalam peraturan
pemerintah nomor 46 tahun 2011. Penilaian dilakukan oleh atasan kepada bawahan.
berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang
perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok
kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan diperlukan pegawai negeri sipil yang profesional,
bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan
sistem prestasi kerja dan sistem karier yang di titikberatkan pada sistem kinerja
pegawai. Selanjutnya ditentukan untuk lebih menjamin objektivitas dalam
mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan
penilaian kinerja pegawai.
31
Hasil penilaian kerja pegawai dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan
penetapan keputusan kebijakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, yang
berkaitaan dengan :
1. Bidang Pekerjaan
Penilaian kinerja pegawai negeri sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan
dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia PNS,
serta kegiatan perencanaan pekerjaan PNS dalam organisasi.
2. Bidang Pengangkatan dan Penempatan
Penilaian kinerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses
rekrutmen, seleksi, dan penempatan PNS dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi
dan prestasi kerjanya.
3. Bidang Pengembangan
Penilaian kinerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan
karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan PNS yang berkaitan
dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan dalam organisasi.
4. Bidang Penghargaan
Penilaian kinerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian
penghargaan dengan berbasis kinerja pegawai seperti kenaikan jabatan, kenaikan
gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-lain.
5. Bidang Disiplin
Penilaian kinerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kinerja PNS dan
kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
Penilaian kinerja pegawai negeri sipil dilaksanakan secara sistematis yang
penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil
32
kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara Pegawai Negeri Sipil dengan
Pejabat Penilai.
Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Depok mempunyai prosedur Penilaian Kinerja
Pegawai yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut adalah prosedur Penilaian
Kinerja Pegawai pada Pengadilan Agama Kelas 1A Depok.
Ketua Sekretaris Pegawai
33
Sumber : Pengadilan Agama Depok Kelas 1A
Gambar III.2 Prosedur Penilaian Kinerja Pegawai
Dalam gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Menerima Form
Susunan
Penilaian Kinerja
Penyerahan Form
Susunan Penilaian
Kinerja
Pengisian Form
Penilaian Kinerja
Memeriksa Form
Penilaian Kinerja
Menghitung
data hasil
penilaian
Setuju
Proses
tidak
Mulai
Selesai
Perencanaan
Penilaian Kinerja
Form Penilaian
Kinerja
Menetapk
an
Penilaian
Kinerja
Revisi
34
1. ketua mengadakan perencanaan penilaian kinerja dan menugaskan ke sekretaris
untuk menyampaikan bahwa ada beberapa form yang harus di isi oleh pegawai
yang akan melakukan penilaian kinerja.
2. Sekretaris menyampaikan dokumen yang harus di lengkapi oleh pegawai yang
ingin melakukan penilaian kinerja
3. Pegawai menerima dan melakukan pengisian/melengkapi dokumen yang harus
dilengkapi untuk melakukan penilaian kinerja.
4. Lalu dokumen yang sudah dilengkapi oleh pegawai menyerahkan dokumen yang
sudah dilengkapi kepada sekretaris.
5. Sekretaris menerima dan memeriksa dokumen lalu menghitung data hasil
penilaian kinerja pegawai kemudian menyerahkan dokumen yang sudah di periksa
kepada ketua.
6. Ketua menetapkan dokumen penilaian kinerja yang sudah diserahkan oleh
sekretaris lalu membuat keputusan bahwa dokumen di setujui lalu segera di proses
dan diserahkan ke Pengadilan Agama Bandung. Jika tidak setuju maka dokumen
dikembalikan kepada pegawai yang melakukan penilaian kinerja lalu pegawai
merevisi kembali.
Dalam setiap perusahaan pasti adanya penilaian kinerja untuk mengetahui
kinerja pegawai yang diinginkan target perusahaan. Pengadilan Agama melakukan
penilaian kinerja guna untuk memotivasi dan pengembangan.
Penilaian kinerja PNS secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku
kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan
penilaian atas kepribadian seseorang PNS. Unsur-unsur kerja yang mempengaruhi
kinerja pegawai yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan
tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap pegawai yang dinilai. Penilaian kinerja
35
Pegawai bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan
berdasarkan sistem kinerja pegawai dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem
kinerja pegawai, dilakukan berdasarkan prinsip, objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif, dan transparan yang terdiri dari unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja.
A. Penilaian Kinerja Pegawai
Penilaian kinerja pegawai dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 tahun
yang dilakukan setiap akhir desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama
akhir januari tahun berikutnya. Penilaian kinerja PNS terdiri atas unsur:
1. SKP dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen).
2. Perilaku kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen).
3. Unsur sasaran kerja pegawai (SKP)
4. Unsur perilaku kerja.
Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan
dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan PNS yang dinilai.
Sasaran Kerja Pegawai SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam
salah satu unsur di dalam penilaian prestasi kerja PNS yang di atur dalam peraturan
pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian dilakukan oleh atasan kepada bawahan.
Formulir di buat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam anak lampiran
F1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepala badan kepegawaian
negara ini.
B. Tata Cara Penilaian Kinerja pegawai
1. Nilai capaian kinerja pegawai dinyatakan dengan angka dan keterangan sebagai
berikut :
a. 91 - keatas : sangat baik
36
b. 76 - 90 : Baik
c. 61 – 75 : Cukup
d. 51 – 60 : Kurang
e. 50 – ke bawah : Buruk
Untuk menilai apakah output berkualitas atau tidak dengan menggunakan pedoman
sebagai berikut :
Tabel III.1
Kriteria Nilai Pengadilan
Kriteria Nilai Keterangan
91 – 100 Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi,
dan pelayanan diatas standar yang ditemukan dan lain-lain
76 – 90 Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil,
tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup
memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain
61 – 75 Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan
kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan
cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain.
51 – 60 Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil
dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup
memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain.
37
50 ke bawah Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil
dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi,
pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain-lain.
Sumber : Pengadilan Agama Depok Kelas 1A
2. Setiap pegawai yang sudah ditetapkan untuk melakukan penilaian kinerja wajib
menyusun penilaian kinerja berdasarkan RKT instansi, dalam menyusun Penilaian
kinerja harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Jelas
b. Dapat diukur
c. Relevan
d. Dapat dicapai
e. Memiliki target waktu
3. Pegawai yang tidak menyusun dijatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin
pegawai.
4. Target
Dalam menetapkan target meliputi aspek sebagai berikut :
a. Kuantitas (Target Output)
b. Kualitas (Target Kualitas)
c. Waktu (Target Waktu)
d. Biaya (Target Biaya)
Tabel III.2
Penilaian Kinerja Pegawai
Nama : Ali Muktar Raja, S.Sos
38
NIP : 197507132000011099
No Tanggal Uraian Nama/NIP dan Paraf Pejabat
Penilai
1 2 3 4
1. 2 Jan 2018
s.d.
10 Jan 2019
Penilaian SKP sampai dengan akhir
Januari 2019 = 89,04,
Sedangkan penilaian kerjanya adalah
sebagai berikut :
Orientasi Pelayanan = 85 (Baik)
Integritas = 80 (Baik)
Komitmen = 84 (Baik)
Disiplin = 85 (Baik)
Kerja sama = 87 (Baik)
Kepemimpinan = 88 (Baik)
Jumlah = 509
Nilai Rata-rata = 84,83 (Baik)
Kepala Subdirektorat
Mutasi II
Drs. Indra Hidayat
NIP. 196104121983011099
Sumber : Pengadilan Agama Depok Kelas 1A
39
Tabel III.3
Daftar Nama Pegawai yang di Nilai
No Nama Hasil Penilaian Keterangan
1. Ali Muktar Raja, S.Sos 84,83 Baik
2. Agung Hertanto 87,80 Baik
3. Ahmad Anis, S.H. 85,56 baik
Sumber : Pengadilan Agama Depok Kelas 1A
3.2.2. Kendala dan Cara Mengatasi Penilaian Kinerja
Berikut adalah kendala dan cara mengatasi pada saat penilaian kinerja di
Pengadilan Agama Depok Kelas 1A :
Kendala dalam proses penilaian kinerja pegawai adalah perhitungan realisasi
kinerja kadang terlalu jauh melebihi target atau sebaliknya sehingga agak sulit dalam
penentuan nilai. Di samping itu nilai pegawai setiap tahun harus naik minial 2 tahun
sebelum kenaikan pangkat, maka bagi pegawai yang karirnya masih panjang nilai yang
diperoleh sebaliknya tidak dinaikkan terlalu tinggi karena khawatir nanti akan mentok
dan tidak bisa dinaikkan lagi.
Cara mengatasi kendala penilaian kinerja karyawan pada Pengadilan Agama
Depok Kelas 1A yaitu, sebagai berikut:
Untuk menyesuaikan target maka harus merevisi target yang telah ditetapkan di
awal tahun. Dan untuk nilai pegawai dihindari kenaikan yang terlalu tinggi.