Post on 07-Aug-2019
16
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Deskripsi Objek Penelitian
Letak Lokasi Penelitian dilaksanakan di BNNP Gorontalo yang terletak di
Jln.23 Januari No.186 Kec, Kota Selatan Kota Gorontalo. Pada tahun 2009
dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRI) dan
Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan undang-undang
tentang Narkotika dan pada tahun 2010 setelah terbitnya undang-undang nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Badan Narkotika Provinsi Gorontalo
(BNP) berubah menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP
Gorontalo). Sejak itulah Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP
Gorontalo) berdiri sendiri dengan istilah lain vertikal langsung ke pusat dalam hal
ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), yang mempunyai
tugas pokok yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Memberdayakan masyarakat dalam
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika. Letak BNNP Gorontalo sangat kondusif dan strategis terletak di
pinggir jalan raya menuju pusat kota dengan mudah dijangkau melalui kendaraan,
baik roda empat maupun roda dua.
17
3.1.1 Sejarah BNNP
Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas Negara
(transnational crimer), kejahatan terorganisir (organized crimer), dan kejahatan
serius (serious crimer) yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan
kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial ekonomi, dan
keamanan mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (lost generation) di
masa depan.
Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan
Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2008
angka prevalensi (penyalaguna narkoba) nasional adalah 1,99% dari penduduk
(3,6 juta orang) dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8%
(5,1 juta orang).
Hal tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia tidak lagi menjadi
Negara transit tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar, apalagi dengan
harga yang tinggi (“great market, great price”) sehingga Indonesiasemakin rawan
menjadi surge bagi para sindikat narkoba.
Pada tingkat dunia, perputaran atau perkiraan global nilai uang dalam
peredaran gelap narkoba menduduki rangking pertama, sebesar US% 399 Milyar,
80% dari jumlah keseluruhan uang yang beredar.
Di Indonesia, pada tahun 2010 perkiraan kerugian akonomi yang
ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba lebih dari Rp 41, 2 triliun yang
terdiri dari komponen biaya private dan biaya social. Secara global
18
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan mempengaruhi segenap sendi
kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.
Oleh karena itu, perlu wujud nyata komitmen bersama seluruh komponen
masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia untuk bersatu menciptakan “Negara
Bebas Narkoba”. Berdasarkan fakta dan kenyataan tersebut di atas maka
pemerintah provinsi gorontalo membentuk salah satu badan yang menangani
tentang narkotika yaitu Badan Narkotika Provinsi Gorontalo yang di singkat BNP
dengan peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 01 tahun 2009 tanggal 18
mei 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat pelaksanaan
harian Badan Narkotika Provinsi Gorontalo dan sebelum terbentuknya peraturan
daerah Provinsi Gorontalo tentang Badan Narkotika Provinsi tersebut pada
tanggal 28 juli 2003 Gubernur Gorontalo sudah mengeluarkan keputusan tentang
pembentukan Badan Narkotika Provinsi Gorontalo tahun 2003 tapi kedudukanya
masih melekat pada badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.
Pada tahun 2009 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Indonesia (DPRI) dan Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan
undang-undang tentang Narkotika dan pada tahun 2010 setelah terbitnya undang-
undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Badan Narkotika
Provinsi Gorontalo (BNP) berubah menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi
Gorontalo (BNNP Gorontalo). Sejak itulah Badan Narkotika Nasional Provinsi
Gorontalo (BNNP Gorontalo) berdiri sendiri dengan istilah lain vertikal langsung
ke pusat dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).
19
3.1.2 Organisasi Instansi Pemerintah BNNP Gorontalo
Pada kesempatan ini penulis di beri penjelasan oleh pak karim bahwa
Badan Narkotika Provinsi Gorontalo sebagai Instansi/ Lembaga Pemerintahan
yang bergerak di Pemberantasan Narkoba.
BNNP Gorontalo memiliki Visi dan Misi, sehingga arah dan tujuan
penyelanggaraan program dan kegiatannya jelas. Visi merupakan cara pandang ke
depan, kemana BNNP Gorontalo akan di arahkan untuk mencapai tujuan yang
telah diinginkan. Untuk itu mencapai tujuan dari pada organisasi ini maka, salah
satu visi dan misi BNNP Gorontalo adalah sbb :
Visi:”Terwujudnya masyarakat indonesia bebas narkoba dan peredaran gelap
narkoba tahun 2015”
Misi:”Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba secara komprensif dan sinergis”.
Adapun Susunan Kepegawaian dan kelengkapan Badan Narkotika
Nasional Provinsi Gorontalo dipimpin oleh badan yang membawahi sebagai
berikut:
1) Bagian tatausaha membawahi :
a. Kasubag Perencanaan
b. Kasubag logistik
c. Kasubag administrasi
2) Bidang Pencegahan membawahi :
a. Kepala seksi diseminasi informasi
b. Kepala seksi advokasi
20
3) Bidang Pemberdayaan masyarakat membawahi :
a. Kepala seksi peran serta
b. Kepala seksi pemberdayaan
4) Bidang pemberantasan membawahi :
a. Kepala seksi intelijen
b. Kepala seksi penyidikan
c. Kepala seksi pengawasan tahanan
21
3.1.3 Struktur Organisasi
Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo
KABAG TU ALFRED A.M. SALEH, SKM,M.PH
KSBG PERENCANAAN ABDUL MADJID TANTA,
A.Md
KSBG LOGISTIK IRFAN MOBIE
KSBG ADMINISTRASI
MINARNI DAUD,S.Sos
KABID PENCEGAHAN
Drs. HASAN SIBUEA KEPALA BID.PEMB. MASYARAKAT
Plt. ABDUL KARIM ENGAHU, SH
KEPALA BID. PEMBERANTASAN
AKBP MAHSAR TORADA, SE,SH,MH
KEPALA SEKSI DESIMINASI INFORMASI
Plt. BUDI KURNIAWAN KIYAI, SH
KEPALA SEKSI PERAN SERTA MASY. Dra. MARIA JEANE TANSIL, A.PT
KEPALA SEKSI INTELIJEN
AKP DAMRI DAHLAN
KEPALA SEKSI PENYIDIKAN, PENINDAKAN DAN PENGEJARAN
SUYONO PULUHULAWA, SE
KEPALA SEKSI PENGAWASAN TAHANAN BARANG BUKTI DAN ASET
MOHAMMAD OINTU
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
OLIS ERAKU, SE
KEPALA SEKSI ADVOKASI YUNINGSIH DANGKUA,SH
KEPALA BNNP
Drs. H. HAMDAN DUMBI
22
3.1.4 Informasi Struktur Jabatan Pegawai
1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
Jabatan ini memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN
dalam wilayah Provinsi, mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan
kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat
dalam wilayah Provinsi
a. Uraian Tugas
1) Menyusun konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional
Provinsi.
2) Menyusun konsep kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan,
pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi.
3) Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan
penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi.
4) Melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam
wilayah Provinsi
5) Melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan
masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi
6) Melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.
b. Tanggung Jawab
1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan Badan Narkotika
Nasional provinsi sesuai dengan Rencana Stratejik Badan Narkotika
Nasional.
23
2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan BNNP
sesuai dengan Rencana Stratejik BNN
3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
2. Kepala Bagian Tata Usaha
Jabatan ini memimpin pelaksanaan penyusunan rencana program dan
anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi.
a. Uraian Tugas
1) Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika
Nasional Provinsi di Bagian Tata Usaha
2) Menyiapan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana program dan
anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi
3) Menyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan
hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
4) Menyiapan bahan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan
rumah tangga BNNP
5) Menyiapan bahan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi,
dan hubungan masyarakat.
b. Tanggung Jawab
1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan Bagian Tata Usaha
sesuai dengan Rencana Stratejik Badan Narkotika Nasional Provinsi.
2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan Bagian
tata usaha sesuai dengan Rencana Stratejik BNNP
24
3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
3. Kepala Sub Bagian Administrasi
Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan urusan kepegawaian,
keuangan, kearsipan, dokumen dan hubungan masyarakat
a. Uraian Tugas
1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bagian TU di
subbagian administrasi.
2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan urusan kepegawaian, keuangan,
kearsipan, dokumen dan hubungan masyarakat
3) Mengumpulkan bahan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan,
dokumen dan hubungan masyarakat
b. Tanggung Jawab
Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin terselenggara dan terkelolanya
pengumpulan bahan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumen dan
hubungan masyarakat guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi
BNNK/Kota.
4. Kepala Sub Bagian Logistik
Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan urusan tata persuratan,
pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP
a. Uraian Tugas
25
1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bagian TU di
subbagian Logistik.
2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan urusan tata persuratan,
pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP
3) mengumpulkan bahan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan
urusan rumah tangga BNNP
b. Tanggung Jawab
Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin terselenggara dan terkelolanya
pengumpulan bahan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan
rumah tangga BNNP.
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan
Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan rencana program dan
anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan
laporan
a. Uraian Tugas
1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bagian TU di
subbagian perencanaan.
2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan penyusunan rencana program dan
anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan
penyusunan laporan
3) Mengumpulkan bahan rencana program dan anggaran, bahan bantuan
hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan
26
b. Tanggung Jawab
Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin terselenggara dan terkelolanya
pengumpulan bahan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum
dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan guna menunjang
kelancaran pelaksanaan tupoksi BNNK/Kota.
6. Kepala Bidang Pemberantasan
Jabatan ini memimpin pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang
pemberantasan dalam wilayah Provinsi.
a. Uraian Tugas
1) Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika
Nasional Provinsi di Bidang Pemberantasan
2) Menyiapan bahan kebijakan P4GN di bidang pemberantasan dalam
wilayah Provinsi.
3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi
dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen
berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
4) Menyiapan bahan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran
dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif
lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah
Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada
Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
27
5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan
aset dalam wilayah Provinsi.
b. Tanggung Jawab
1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang
Pemberantasan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang
Pemberantasan Badan Narkotika Nasional.
2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan P4GN
Bidang Pemberantasan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang
Pemberantasan BNN
3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
7. Kepala Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, Dan Aset
Jabatan ini merupakan jabatan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan
pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi
a. Uraian Tugas
1) Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang
Pemberantasan di Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset
2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan pelaksanaan Pengawasan
Tahanan, Barang Bukti dan Aset
3) Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan Pengawasan
Tahanan, Barang Bukti dan Aset
28
b. Tanggung Jawab
Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan
pelaksanaan Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset.
8. Kepala Seksi Intelijen
Jabatan ini merupakan jabatan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan
kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan
bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika
Nasional Kabupaten/Kota
a. Uraian Tugas
1) Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang
Pemberantasan di Seksi intelijen
2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan intelijen berbasis teknologi dalam
wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen
berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
3) Melakukan pengumpulan bahan penyiapan intelijen berbasis teknologi
dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen
berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
b. Tanggung Jawab
Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan
pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan
penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada
Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
29
9. Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan, Dan Pengejaran
Jabatan ini merupakan jabatan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan
penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan
kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk
tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis
kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
a. Uraian Tugas
1) Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang
Pemberantasan di Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran
2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan pelaksanaan penyidikan,
penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan
terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau
dan alkohol daalkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan
teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota.
3) Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan penyidikan,
penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan
terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau
dan alkohol daalkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan
30
teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota
b. Tanggung Jawab
Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan
pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan
jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan
adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan
bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota.
10. Kepala Bidang Pencegahan
Jabatan ini memimpin pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang
pencegahan dalam wilayah Provinsi
a. Uraian Tugas
1) Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika
Nasional Provinsi di Bidang Pencegahan
2) Menyiapan bahan kebijakan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah
Provinsi.
3) Menyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan
dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi
informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
31
4) Menyiapan bahan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam
wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
b. Tanggung Jawab
1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang
Pencegahan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang pencegahan
Badan Narkotika Nasional.
2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan P4GN
Bidang pencegahan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang
Pencegahan BNN
3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
11. Kepala Seksi Advokasi
Melakukan pengumpulan bahan penyiapan advokasi P4GN di bidang
pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi
kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
a. Uraian Tugas
1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang
Pencegahan di Seksi Advokasi.
2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan Advokasi P4GN di bidang
pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis
advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
32
3) Mengumpulkan bahan Advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam
wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
b. Tanggung Jawab
Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan
advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan
bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota.
12. Kepala Seksi Diseminasi Informasi
Melakukan pengumpulan bahan penyiapan desiminasi informasi P4GN di
bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis
desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
a. Uraian Tugas
1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang
Pencegahan di Seksi Diseminasi informasi.
2) Mengumpulkan bahan konsep penyiapan diseminasi informasi P4GN di
bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan
teknis diseminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota
3) Mengumpulkan bahan penyiapan diseminasi informasi P4GN di bidang
pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis
diseminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
33
b. Tanggung Jawab
Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan
diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi,
dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota
13. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Jabatan ini memimpin pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang
pemberdayaaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.
a. Uraian Tugas
1) Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika
Nasional Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2) Menyiapan bahan kebijakan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat
dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.
3) Menyiapan bahan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan
masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan
bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika
Nasional Kabupaten/Kota.
4) Menyiapan bahan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan
masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis
advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
34
b. Tanggung Jawab
1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang
Pemberdayaan Masyarakat di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional.
2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan P4GN
Bidang Pemberdayaan Masyarakat di BNNP sesuai dengan Rencana
Stratejik Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN
3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
14. Kepala Seksi Pemberdayaan Alternatif
Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN
di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan
bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
a. Uraian Tugas
1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang
Pemberdayaan masyarakat di Seksi pemberdayaan Alternatif.
2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan pemberdayaan alternatif P4GN di
bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan
bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota.
3) Mengumpulkan bahan bahan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di
bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan
35
bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota
b. Tanggung Jawab
Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan
pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam
wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
15. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat
Melakukan pengumpulan bahan penyiapan peran serta masyarakat P4GN
di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan
penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika
Nasional Kabupaten/Kota
a. Uraian Tugas
1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang
Pemberdayaan masyarakat di SeksiPeran Serta Masyarakat.
2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan peran serta masyarakat P4GN di
bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi
dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
3) Mengumpulkan bahan penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang
pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan
36
penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
b. Uraian Tugas
Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan peran
serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi
dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis peran serta
masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
3.1.4 Tugas Dan Fungsi Pokok
Adapun Tugas pokok dari masing-masing bidang dalam BNNP Gorontalo
adalah sebagai berikut :
1. Bidang pencegahan
a. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dam mahasiswa
memiki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba.
b. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil
menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Perberdayaan Masyarakat
a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas
dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu,
ekstasi, dan heroin.
b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi dan heroin.
37
c. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah
yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.
d. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyakat yang belum terkena
narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan pelaku peredaran gelap narkoba.
3. Bidang pemberantasan
a. Upaya pengawasan yang ketat terhadap inpor, produksi, distribusi
penggunaan (end user), ekspor, dan re-ekspor dan penegakan hukum
terhadap jaringan tersangkah yang melakukan penyimpangan.
b. Upaya pengungkapan pabrikan gelap narkoba dan/atau laboratorium
rumahan dan jaringan sindikat yang terlinbat.
c. Upaya pangungkapan tindak pidana pencucian uangyang berkaitan dengan
tindak pidana narkotika secara tegas dan keras sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
d. Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan
sindikat narkoba baik di dalam maupun di luar negeri secara sinergi.
e. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat pemerintah
lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba.
3.2 Deskripsi Hasil Penelitian
Pada hasil penelitian, data berbentuk deskripsi data yang diperoleh dari
hasil observasi tentang pengaruh disiplin kerja pegawai di kantor BNNP
Gorontalo. Data penelitian ini diolah berdasarkan hasil penelitian dengan
menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan ini bertujuan
38
untuk mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana disiplin dan kinerja
pegawai di kantor yang diteliti.
Temuan hasil penelitian di lapangan secara umum menunjukkan bahwa
disiplin pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional sudah dilaksanakan cukup
baik, meskipun belum semua pegawai menunjukkan sikap disiplin yang tinggi
dalam bekerja. Sesuai hasil pengamatan di lapangan bahwa terdapat indikasi
bahwa sebagian pegawai masih sering datang terlambat serta pulang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya yang seharusnya masuk pukul 08.00
justru masuk pukul 09.00 dan keluar sebelum pukul 16.00.
Dalam mengimplementasikan pekerjaanya pun sebagian pegawai terlihat
kurang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Bahkan sebagian
diantaranya bersikap acuh tak acuh terhadap pekerjaannya. Misalnya, ada
pekerjaan yang harus dikerjakan, justru belum diselesaikan saat itu juga dan masih
ditunda penyelesaiannya, akibat pekerjaan jadi menumpuk dan bisa juga berakibat
para pegawai menjadi lalai dalam menyelesaikan tugasnya. Hal ini disebabkan
karena sebagian pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional kurang efisien
dalam memanfaatkan waktu dalam bekerja.
Pimpinan dalam hal ini, selalu berupaya dalam menyelesaikan masalah
tersebut yaitu diantaranya dengan selalu melakukan pembinaan tentang
kedisiplinan setiap apel pagi, melakukan pengecekan daftar kehadiran setiap hari
dan mengadakan rapat-rapat staf untuk mengevaluasi kinerja staf di masing-
masing seksi.
39
3.3 Pembahasan
Disiplin pada dasarnya merupakan suatu keadaan tertib dan teratur yang
dimiliki oleh pegawai dalam bekerja di institusi, tanpa ada pelanggaran-
pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung
terhadap dirinya, teman sejawatnya dan terhadap institusi secara keseluruhan.
Pada institusi pemerintahan, disiplin mutlak untuk ditegakkan, mengingat bahwa
disiplin merupakan sikap mental yang taat pada aturan yang berlaku.
Secara konsepsional disiplin bertujuan untuk mewujudkan adanya kondisi
yang tertib dan harmonis dalam kehidupan kelompok atau institusi tertentu. Oleh
sebab itu, timbullah keharusan-keharusan ataupun kewajiban dan hak yang wajib
ditaati serta dihormati oleh para anggota kelompok atau organisasi tersebut.
Dalam kontenks ini perlu adanya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku atau
mengikuti secara tegas disiplin yang ditetapkan pada institusi. Adanya kesadaran
pegawai untuk mengikuti aturan yang berlaku akan menjadi faktor yang sangat
menentukan peningkatan kinerja institusi pemerintahan seperti Kantor BNN.
Faktor kedisiplinan memegang peranan yang sangat penting dalam
melaksanakan kerja pegawai. Seorang pegawai yang mempunyai tingkat
kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa atasan.
Seorang pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan
hal-hal lain yang tidak ada kaitanya dengan pekerjaan. Demikian juga pegawai
yang mempunyai kedisiplinan akan menaati peraturan yang ada dalam lingkungan
kerja tanpa ada paksaan. Pada akhirnya pegawai yang mempunyai kedisiplinan
kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik karena waktu kerja
40
dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk melaksankan pekerjaan sesuai target yang
telah ditetapkan.
Disiplin kerja tanpa didasari dengan disiplin waktu tidak ada manfaatnya
sebaliknya disiplin waktu tanpa disertai disiplin kerja tidak ada hasilnya. Untuk
itu kedua jenis disiplin ini harus ditanamkan dalam diri seorang pegawai agar
produktivitas kerja pegawai dapat ditingkatkan dan tujuan dari organisai pun
dapat dicapai.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tingkat kedisiplinan pegawai di
Kantor Badan Narkotika Nasional masih belum optimal. Baik itu dalam hal
disiplin kerja maupun disiplin waktu. Terlihat bahwa masih banyak pegawai yang
tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik selain itu juga pegawai
sering datang terlambat yang seharusnya berada di kantor pukul 08.00justru
datang pukul 09.00 dan pulang sebelum waktu yang ditetapkan. Dalam
pelaksanaan tugasnya pun masih ada pegawai yang sering lalai dan kurang efisien
dalam memanfaatkan waktu untuk bekerja.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa
faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai di Kantor Badan Narkotika
Nasional Provinsi Gorontalo yaitu diantaranya :
1. Faktor Keluarga
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa keluarga menjadi salah satu
faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai di Kantor Badan Narkotika
Nasional. Dalam konteks ini bagi sebagian pegawai, keluarga menjadi faktor
penghambat dalam usaha untuk menegakkan disiplin dalam bekerja. Dalam hal
41
ini karena ada urusan keluarga yang sangat mendesak maka sebagian diantara
pegawai tersebut lebih terkonstrasi dengan masalah keluarga dan melupkan
tugas pokoknya sebagai pegawai.
Namun hal ini sangat berbeda deengan pegawai yang lain. Bagi pegawai yang
lain kekuarga justru menjadi sumber utama yang mengilhami penanaman
disiplin bagi dirinya dalam bekerja. Dalam hal ini pegawai tersebut umumnya
hidup dalam keluarga yang harmonis serta mendukung sepenunya tugas
pegawai tersebut di lapangan. Hal ini kemudian menjadi sumber inspirasi bagi
pegawai tersebut untuk bekerja dengan baik serta menegakkan aturan atau
disiplin yang ada di kantor.
Sesuai hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional
bahwa sebagian pegawai sebenarnya ingin menegakkan disiplin di kantor,
tetapi karena kondisi keluarga yang kurang mendukung hal tersebut, maka
sebagian pegawai dengan terpaksa sering terlambat masuk kantor karena masih
mengurus anak dan suami.
Uraian di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya pegawai sangat
menghendaki penegakkan disiplin di kantor. Tetapi karena faktor keluarga
yang kurang member dukungan yang efektif, sehingga sebagian diantaranya
tidak dapat mewujudkan hal tersebut dengan baik.
2. Keadaan Institusi
Keadaan institusi menjadi faktor lain yang mempengaruhi disiplin kerja di
Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini sebagian
pegawai memandang bahwa Kantor Badan Narkotika Nasional kurang
42
kondusif suasananya sehingga sebagian pegawai memilih untuk pasif untuk
bekerja serta cenderung melanggar aturan disiplin yang ditetapkan. Keadaan
institusi yang kurang kondusif ini dapat dilihat dari adanya tumpang tindih
dalam pekerjaan. Dalam hal ini sebagian pegawai memilih untuk tidak bekerja
atau datang terlambat karena melihat distribusi tugas yang tidak seimbang.
Mereka melihat bahwa bagian tetentu tidak bekerja dengan baik. Hanya bagian
tertentu di kantor yang menunjukkan kerajinan dalam melaksanakan pekerjaan
di kantor. Hal ini menyebabkan sebagian merasa enggan untuk menunjukkan
sikap disiplin dalam bekerja.
Sementara itu bagi pegawai yang lain keadaan institusi ini dipandang cukup
kondusif, sehingga mereka termotivasi untuk menegakkan aturan atau disiplin
yang ada di kantor.
3. Faktor Penempatan Pegawai yang tidak sesuai.
Disiplin dapat pula berarti kualitas kerja pegawai, bentuk disiplin tidak hanya
tergantung pada individu pegawai, namun juga pada rekrutmen pegawai harus
disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, agar terhindar dari
ketidaksesuaikan jabatan dengan pendidikan yakni keterampilan dan keahlian
pegawai tersebut. Biasanya pegawai yang tidak disiplin berawal dari
Ketidakmampuan terhadap tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya penempatan pegawai
yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya di Kantor Badan
Narkotika Nasional, sehingga menyebabkan pegawai tersebut tidak dapat
menjalankan tugasnya dengan efektif.
43
3.3.1 Sanksi-Sanksi Dan Penghargaan Kepada Pegawai
a. Sanksi Kepada Pegawai Yang Tidak Disiplin
Pemberian sanksi kepada pegawai-pegawai yang melanggar peraturan
organisasi pada Kantor Badan Narkotika Nasional sesuai dengan peraturan
pemerintah nomor 30 tahun 1980, harus disesuaikan juga dengan pelanggaran
yang dilakukan. Sebelum pimpinan memberikan sanksi kepada pegawai yang
telah melanggar peraturan organisasi terlebih dahulu harus diselidiki apakah
pegawai tersebut benar-benar telah melakukan pelanggaran. Apabila telah benar-
benar terbukti pegawai tersebut melakukan pelanggaran, maka pimpinan dapat
memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.
Jenis-jenis sanksi yang diberikan yaitu berupa:
1. Sanksi disiplin ringan yang berupa teguran lisan, teguran tulisan, pernyataan
tidak luas terhadap kinerja kerja pegawai tersebut.
2. Sanksi disiplin sedang misalnya penundaan program kenaikan jabatan bagi
pegawai yang bersangkutan.
3. Sanksi disiplin berat misalnya penurunan jabatan yang setingkat lebih rendah
dari jabatan atau pekerjaan yang diberikan sebelumnya. Dan pembebasan dari
jabatan untuk dijadikan sebagai pegawai biasa bagi yang memegang jabatan.
Tindakan terhadap pelanggaran disiplin dapat pula membantu pegawai
supaya menjadi lebih produktif. Misalnya, jika seorang pegawai didisiplinkan
karena kegagalan dalam pekerjaannya, maka kualitas ditingkatkan setelah
tindakan disiplin. Hal ini akan berfaedah dalam pengembangan pegawai yang
bersangkutan, dan tindakan yang efektif dapat mendorong individu untuk
44
meningkatkan kinerja yang pada akhirnya menghasilkan pencapaian pada
individu pegawai tersebut.
b. Penghargaan pada Pegawai yang disiplin
Pimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan
produktivitas kerja pegawainya. Misalnya dengan menyeimbangkan antara
pemberian sanksi atau hukuman bagi pegawai yang melakukan pelanggaran
disiplin dan pemberian penghargaan bagi pegawai yang memiliki prestasi kerja
yang baik di Kantor.
Pemberian penghargaan disini maksudnya adalah memberikan sesuatu
kepada para pegawai atas hasil yang telah dilakukan dengan baik. Pimpinan dalam
hal ini kurang memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki
prestasi kerja yang baik di Kantor. Sejauh ini penghargaan yang diberikan hanya
dalam bentuk pujian yang ditujukan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja
yang baik. Jenis pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi
hendaknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan oleh pimpinan. Karena hal ini
dapat memotivasi pegawai lainnya untuk lebih meningkatkan kinerja kerjanya.
c. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai pada
Kantor Badan Narkotika Nasional
Berdasarkan hasil wawancara, upaya-upaya dalam meningkatkan disiplin
kerja pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional yaitu diantaranya :
Melakukan pembinaan, Pimpinan dalam hal ini Badan Narkotika Nasional
selalu berupaya untuk meningkatkan disiplin kerja pegawainya dengan selalu
melakukan pembinaan tentang betapa pentingnya disiplin kerja pegawai bagi
45
perkembangan institusi karena semakin tinggi disiplin kerja pegawai, semakin
tinggi pula prestasi kerja yang dicapainya. Selain itu pimpinan juga selalu
mengadakan rapat-rapat untuk mengevaluasi kinerja pegawai di masing-masing
seksi.