Post on 17-Mar-2019
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 merupakan laporan implementasi
perwujudan kinerja aktual dan pertanggung-jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam
pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sarolangun selama Tahun 2016. Penyusunan
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :
1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Sarolangun;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Sarolangun;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Sarolangun;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan
perencanaan KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Sarolangun sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional,
mandiri, transparan dan akuntabel;
Menjadikan KPU Kabupaten Sarolangun sebagai lembaga yang memiliki kompetensi,
kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif
terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.
B. Kedudukan dan Tugas
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
a. Kedudukan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Ibukota Kabupaten
Sarolangun
b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU
1) Tugas dan Wewenang
a) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi :
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 2
1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di
kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS,
dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi
suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan
berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta
wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan
KPU Provinsi;
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota
yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu
Kabupaten/Kota;
13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK,
anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 3
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau peraturan perundang-undangan.
b) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :
1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di
kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS,
dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta
wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan
KPU Provinsi;
9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan
dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK,
anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 4
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau peraturan perundang-undangan.
c) Dalam Penyelenggaraan Pemilu bupati/walikota, meliputi :
1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS
dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau
KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan
bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU
Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan
gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan
menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan
bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di
wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan
suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan
bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan
dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 5
16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK,
anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi
Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada
masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau
KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan
bupati/walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Kewajiban
Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu
Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi:
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden,
calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 6
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada
KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota
kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di
kabupaten/kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan
perundang-undangan.
C. Struktur Organisasi
1. Sumber Daya Manusia
Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Sarolangun didukung
oleh 13 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan berbeda yang terdiri
dari PNS Sekretariat KPU (organik) 8 orang, PNS Pemerintah Daerah 5 orang. Sedangkan tenaga
honorer Pemerintah Daerah maupun tenaga kontrak KPU berjumlah 14 orang serta tenaga kontrak
(IT) untuk menunjang kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017
sebanyak 8 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai (PNS) di lingkungan Sekretariat KPU
Kabupaten Sarolangun dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan, antara lain: SMA, D3, dan
S1. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di tabel berikut :
Tabel 1. Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun
Menurut Pendidikan Formal
(s/d Desember 2016)
NO PENDIDIKAN FORMAL LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 S-1 5 2 7
2 D-III - 1 1
3 SMA 3 2 5
Jumlah 8 5 13
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 7
2. Bagan dan Struktur Organisasi
Bagan dan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dibentuk
berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dengan bagan dan struktur organisasi sebagai berikut :
Gambar 1. Bagan Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
Ketua
Ahyar, S.Th.I
Divisi Hubungan Antar Lembaga dan SDM
Anggota
Thoriq Kurniawan, S.Pd
Divisi Perencanaan, Anggaran dan Logistik
Anggota
Muhammad Fakhri. HS, S.Pd.I
Divisi Data Pemilih dan Sosialisasi
Anggota
Aliwardana, S.Kom
Divisi Hukum dan Pengawasan
Anggota
Asriyadi, S.Sos.I
Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
KETUA
ANGGOTA
Sekretaris
Kasubbag Program dan
AnggaranKasubbag Hukum
Kasubbag Teknis dan Hubungan
Masyarakat
Kasubbag Keuangan, Umum
dan Logistik
Tenaga Profesional
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 8
Gambar 2. Struktur Organisasi
Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun
Tabel 2. Daftar Nama Anggota dan Pejabat Struktural pada Sekretariat
KPU Kabupaten Sarolangun
NO N A M A JABATAN
1. Ahyar, S.Th.I Ketua dan Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Sumber Daya
Manusia
2. Thoriq Kurniawan, S.Pd Anggota dan Divisi Perencanaan, Anggaran, dan Logistik
3. Muhammad Fakhri HS, S.PdI Anggota dan Divisi Data Pemilih dan Sosialisasi
4. Ali Wardana, S.Kom Anggota dan Divisi Hukum dan Pengawasan
5. Asriyadi, S.Sos.I Anggota dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
6. Basyaruddin Lubis, S.Pd Sekretaris
7. Mutiah Fitri, SH. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 8. Wahyu Roma Primadona, SH Kasubbag Program dan Data
9. M. Arif Suryandi Lingga, SH Kasubbag Hukum
10. Ahmad Jumadil, S.Sos Kasubbag Teknis dan Hubungan Masyarakat
D. Kondisi Eksternal
KPU Kabupaten Sarolangun berada di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Kabupaten yang dikenal dengan daerah Sepucuk Adat Serumpun Pseko merupakan Kabupaten
pemekaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999
pada tanggal 12 Oktober 1999, bersamaan dengan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara administrasi, Kabupaten Sarolangun terbagi menjadi 10
Kecamatan, 149 Desa dan 9 Kelurahan dengan luas wilayah 6.174 km2, yang terdiri dari Kecamatan
Batang Asai 858 km2 (13,90%), Kecamatan Limun 799 km2 (12,94%), Kecamatan Cermin Nan Gedang
320 km2 (5,18%), Kecamatan Pelawan 330 km2 (5,34%), Kecamatan Singkut 173 km2 (2,80%),
Kecamatan Sarolangun 319 km2 (5,17%), Kecamatan Bathin VIII 498 km2 (8,07%), Kecamatan Pauh
1.770 km2 (28,67%), Kecamatan Air Hitam 471 km2 (7,63%), Kecamatan Mandiangin 636 km2
Sekretaris
Subbag Program dan Anggaran
Subbag HukumSubbag Teknis
Pemilu dan Hupmas
Subbag Keuangan, Umum dan
Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 9
(10,30%). Jarak dari ibukota Provinsi Jambi ke ibukota Kabupaten Sarolangun sekitar 180 Km dan
dapat ditempuh dalam 4 jam dengan kendaraan roda empat.
Gambar 3. Peta Wilayah dan Dapil Kabupaten Sarolangun
Secara geografis Kabupaten Sarolangun terletak antara 102o 03’39” sampai 103o 13’17” Bujur
timur dan antara 01o 53’39” sampai 02o 46’24” Lintang Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Batanghari, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, sebelah
selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan sebelah Barat berbatasan dengan
Kabupaten Merangin.
Tabel. 3 Jarak Sarolangun
dengan Kab/Kota lain di Provinsi Jambi:
1. Sarolangun - Sungai Penuh = 240 km
2. Sarolangun - Muara Bungo = 152 km
3. Sarolangun - Muara Tebo = 197 km
4. Sarolangun - Kuala Tungkal = 282 km
5. Sarolangun - Muara Sabak = 273 km
6. Sarolangun - Muara Bulian = 111 km
7. Sarolangun – Jambi = 179 km
8. Sarolangun – Sengeti = 225 km
9. Sarolangun – Bangko = 72 km
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 10
Tabel 4. Pembagian Daerah Administrasi
Kabupaten Sarolangun
No Kecamatan Ibukota Kecamatan
Jarak ke
Sarolangun
Jumlah Desa/Kelurahan
1 Sarolangun Sarolangun 0 km 6 Kelurahan 10 Desa
2 Singkut Sungai Benteng 43 km 1 Kelurahan 12 Desa
3 Mandiangin Mandiangin 59 km 28 Desa
4 Pauh Pauh 27 km 1 Kelurahan 13 Desa
5 Pelawan Pelawan 14 km 14 Desa
6 Bathin VIII Limbur Tembesi 25 km 1 Kelurahan 4 Desa
7 Batang Asai Pekan Gedang 97 km 23 Desa
8 Limun Pulau Pandan 22 km 16 Desa
9 Air Hitam Jernih 50 km 9 Desa
10 Cermin Nan Gedang Lubuk Resam 24 km 10 Desa
E. Sistematika
Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan,
tugas pokok dan fungsi, kondisi eksternal serta sistematika penulisan laporan.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB
ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang
dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, laporan
keuangan termasuk didalamnya menguraikan permasalahan yang dihadapi serta langkah-
langkah antisipatif yang diambil.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan
kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun serta
strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 11
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Sasaran RPJM 2015 – 2019
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya
secara optimal, KPU Provinsi Jambi telah menyusun Renstra untuk periode2015-2019 dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Dalam Tahun 2016 ini target yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara lain sebagai
berikut:
1. Terwujudnya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan inventarisasi
sarana dan pra sarana pemilu
2. Terwujudnya Efektifitas manajemen perencanaan dan data
3. Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu
4. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada
Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuatantara
pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkaitdengan
pembiayan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
c. Penyelenggaraan Pemilu serentak 2017, 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
d. Peningkataan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutanperannya
dalam mendorong proses demokratisasi;
g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembagapemerintah;
h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi,dan media
dalam mendorong proses demokratis;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 12
i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai sebagai bagian dari lembagapenyelenggara
pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikankepemiluan dan pengawasan
partisipatif , dan fasilitasi dialog.
2. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, danmeningkatkan
keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh denganstrategi
a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yangpartisipatif;
c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politikperempuan melalui
rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian aksesyang sama dan adil kepada
politisi perempuan untuk terlibat dalam politikpartainya;
d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandangdisabilitas, dan
kelompok marjinal/rentan lainnya;
e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
3. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuhdengan strategi:
a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaaninformasi
publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuatlaporan
kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor14 tahun 2008
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yangtransparan, efektif, efisien dan
akuntabel, serta dapat dipertenggungjawabkan;
c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publikdalam
pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasipublik dalam
pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan prosespengambilan keputusan
publik, serta alasan pengambilan keputusan;
e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasandan
pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama didaerah terdepan,
terluar, tertinggal dan rawan konflik;
f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, kelompokinformasi
masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media penyebaran informasipublik yang efektif;
g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 13
i. Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasiinteraktif antar
pemerintah dan masyarakat;
j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik danmemanfaatkannya, yang
akan ditempuh dengan strategi:
a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil,swasta dan
media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasipublik dan
berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan
kapasitasmasyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunannasional melalui
berbagai media.
Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi KPU Kabupaten Sarolangun dalam
lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih
demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada
Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki
kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Tingkat partisipasi
politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.
B. Rencana Strategis 2015-2019
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, guna mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun
2015 tentang Rencana Strategis KPU untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bertitik tolak dari hal ini, maka renstra
KPU Kabupaten Sarolangun di antaranya :
1. Visi dan Misi
Seiring dengan Keputusan KPU Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
KPU untuk periode 2015-2019, maka KPU Sarolangun memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan
fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang
Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL“.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 14
Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum
untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi
dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan,
berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai
lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut
mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia, khususnya di bidang
politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan
agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand
image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri
demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan
dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:
a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang
Profesional;
b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan
partisipatif;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan
umumnya untuk seluruh masyarakat;
d. Meningkatkan partispasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang
berkelanjutan;
e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan;
f. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif
dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta
aksesable
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh
Komisi Pemilihan Umum adalah :
1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas
dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 15
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable.
B. Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah
meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019,
penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi
Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi
korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya
tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah.
Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka
sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun
kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis
sebagai berikut :
a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;
b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu;
c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis
sebagai berikut :
a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
d. Opini BPK atas LHP;
e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,
Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai
berikut :
a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
b. Persentase sengketa hukumyan dimenangkan oleh KPU.
Adapun Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
1. Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 16
2. Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan
3. Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain
4. Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
5. Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan
presiden dan wakil presiden
6. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih
C. Rencana Kerja Tahunan
Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2015-2019, telah
ditetapkanRencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :
Tabel 5. Rencana Kerja Tahunan
KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016
D. Penetapan Kinerja Tahun 2016
Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU
Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, pada bulan Januari 2016 KPU Kabupaten Sarolangun menetapkan
Penetapan Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2016 yang
dijabarkan pada tabel berikut :
NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5
Sasaran 1. Terwujudnya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu
1. Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat
80% 98,69% 123,36%
Sasaran 2. Terwujudnya Efektifitas manajemen perencanaan dan data
1. Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan
100% 97,30% 97,30%
2. Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain
77,50% 78,79% 101,67%
Sasaran 3. Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu
1. Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
90% 75,07% 83,41%
Sasaran 4. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada
1. Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden
100% 93,97% 93,97%
2. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih 9 8 88,89%
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 17
1) Terwujudnya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan
Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
2) Terwujudnya Efektifitas Manajemen Perencanaan dan Data
3) Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa
dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemilu
4) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada
NO INDIKATOR KINERJA (IKU) TARGET
1. Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat
80%
NO INDIKATOR KINERJA (IKU) TARGET
1. Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan 100% 2. Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain 77,50%
NO INDIKATOR KINERJA (IKU) TARGET
1. Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
90%
NO INDIKATOR KINERJA (IKU) TARGET
1. Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden
100%
2. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih 9
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja
Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu
proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian
kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2016 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan
pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra.
Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara
menyeluruh.
KPU menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016 melalui
Penetapan Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan
dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai
berikut :
Tabel 6. Pengukuran Kinerja
terhadap Indikator Kinerja Utama 2016
NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5
Sasaran 1. Terwujudnya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu
1. Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat
80% 98,69% 123,36%
Sasaran 2. Terwujudnya Efektifitas manajemen perencanaan dan data 1. Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan 100% 97,30% 97,30%
2. Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain 77,50% 78,79% 101,67%
Sasaran 3. Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu
1. Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
90% 75,07% 83,41%
Sasaran 4. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada
1. Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden
100% 93,97% 93,97%
2. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih 9 8 88,89%
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 19
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2016 sebesar
80,93% yakni lebih sedikit dari 80% skala nilai pada rentang ketiga, sehingga dapat diambil kesimpulan
bahwa KPU dikategorikan “Cukup Berhasil” dalam menempuh 4 (empat) sasaran strategis dalam 6
(enam) indikator kinerja. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan
kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut :
Tabel 7. Skala Kategori Penilaian
No Rentang Nilai Kategori Keterangan
1 > 100 Sangat Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2 91 – 100 Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3 71 – 90 Cukup Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4 51 – 70 Kurang Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5 0 – 50 Tidak Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
KPU Kabupaten Sarolangun secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah
ditetapkan pada tahun 2016. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun pada
tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Terwujudnya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan
inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu
Pengelolaan Logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 diatur
oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Norma, Standard,
Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
yang menjelaskan hal – hal yang mengatur umum regulasi, Mengatur ketentuan jenis, standar dan
kebutuhan perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan, Mengatur hal – hal
terkait pengadaan, pengepakan, pendistribusian dan pengamanan perlengkapan
penyelenggaraan Pemilihan, Mengatur kebijakan penetapan pedoman teknis yang akan
digunakan oleh penyelenggara Pemilihan. Kemudian diikuti dengan terbitnya Keputusan KPU
Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis
NO INDIKATOR KINERJA (IKU) TARGET REALISASI
1. Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat
80% 98,69%
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 20
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Adapun kebutuhan logitik ini adalah :
Tabel 7. Alat Kelengkapan TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017
NO ALAT KELENGKAPAN TPS VOLUME SATUAN JUMLAH
KEBUTUHAN
A UNTUK KPPS Peruntukan
Jumlah
1 Kotak Suara 1 X 1 586 buah 586
2 Surat Suara 1 X 1 195.996 lembar 195.996
3 Surat Suara Pemilihan Ulang
1 X 1 2.000 lembar 2.000
4 Bilik Suara 2 X 1 586 buah 1.172
5 Tinta 2 X 1 586 buah 1.172
6 Segel 19 X 1 586 buah 11.134
7 Alat untuk memberi tanda pilihan
2 X 1 586 buah 1.172
8
Sampul
Sampul Model C (sampul BA dan Sertifikat) Sampul Biasa
4 X 1 586 buah 2.344
Sampul Surat Suara (surat suara rusak/keliru coblos) Sampul Kubus
1 X 1 586 buah 586
Sampul Surat Suara (surat suara tidak terpakai) Sampul Biasa
1 X 1 586 buah 586
Sampul Surat Suara (surat suara tidak sah) Sampul Biasa
1 X 1 586 buah 586
Sampul Surat Suara (surat suara sah) Sampul Kubus
2 X 1 586 buah 1.172
Sampul Anak Kunci 1 X 1 586 buah 586
Sampul DPT dan DPTb Sampul Biasa
1 X 1 586 buah 586
9 Tanda Pengenal KPPS 7 X 1 586 buah 4.102
10 Tanda Pengenal Patugas Keamanan
2 X 1 586 buah 1.172
11 Tanda Pengenal Saksi 2 X 1 586 buah 1.172
12 Karet Pengikat 20 X 1 586 buah 11.720
13 Lem/Perekat Kertas 1 X 1 586 buah 586
14 Kantong Plastik Besar 1 X 1 586 buah 586
15 Ballpoint 5 X 1 586 buah 2.930
16 Gembok 1 X 1 586 buah 586
17 Spidol Kecil 3 X 1 586 buah 1.758
18 Spidol Besar 1 X 1 586 buah 586
19
Formulir
Model C-KWK BA Pemungutan dan Penghitungan Suara
6 X 1 586 buah 3.516
Model C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Putungra
8 X 1 586 buah 4.688
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 21
Lampiran Model C1-KWK catatan hasil putungra
8 X 1 586 buah 4.688
Model C1-KWK Plano Catatan Hasil Putungra
1 X 1 586 buah 586
Model C2-KWK Catatan kejadian khusus/ keberatan saksi
2 X 1 586 buah 1.172
Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
10 X 1 586 buah 5.860
Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS
2 X 1 586 buah 1.172
Model C5-KWK Tanda terima penyampaian BA dan Sertifikat
3 X 1 586 buah 1.758
Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara
1 X 2 95.470 buah 190.940
Model C7-KWK Daftar Hardir Pemilih
1 X 20 586 buah 11.720
20 Stiker Nomor Kotak Suara 1 X 1 586 buah 586
21 Alat Bantu Tunanetra 1 X 1 586 buah 586
22 Daftar Pasangan Calon 1 X 1 586 buah 586
23 Hologram 3 X 1 586 buah 1.758
24 Buku Panduan KPPS 7 X 1 586 buah 4.102
25 Sarana Pengumuman 1 X 1 586 buah 586
26 Salinan DPT dan DPTb 5 X 1 586 buah 2.930
B
1
Formulir D
Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian BA Hasil Putungra
2 X 1 158 buah 316
Model D1-KWK Tanda terima penyampaian (Model C6-KWK)
2 X 1 586 buah 1.172
Model D2-KWK Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK
2 X 2 586 buah 2.344
C
1 Kotak Suara 3 X 1 10 buah 30
2 Segel 8 X 1 10 buah 666
3
Sampul DA (untuk memuat Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Lampirannya, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK)
1 X 1 10 buah 168
Sampul DAA (untuk Formulir Model DAA)
1 X 1 10 buah 168
4 Sampul Anak Kunci 1 X 1 10 buah 10
5 Sampul Kubus 1 X 1 10 buah 10
6 Formulir DAA
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 22
Model DAA-KWK (sertifikat hasil dan rincian Putungra dari setiap TPS)
1 X 4 10 buah 40
Model DAA Plano-KWK (hasil rekapitulasi putungra dari setiap TPS)
1 X 2 10 buah 20
Model DA-KWK (Berita Acara rekapitulasi hasil putungra di Kecamatan)
4 X 1 10 buah 40
Model DA1-KWK (sertifikat Rekap hasil dan rincian putungra)
5 X 4 10 buah 200
Model DA1-KWK Plano (catatan hasil rekap hasil perhitungan suara)
1 X 2 10 buah 20
Model DA2-KWK (catatan kejadian khusus/keberatan saksi)
2 X 1 10 buah 20
Model DA3-KWK (Berita Acara Penerimaan hasil penghitungan suara)
2 X 1 158 buah 316
Model DA4-KWK (surat pengantar penyampaian BA hasil rekap putungra)
2 X 1 10 buah 20
Model DA5-KWK (tanda terima penyampaian BA dan sertifikat rekap)
1 X 1 10 buah 10
Model DA6-KWK (surat undangan rapat rekapitulasi putungra di Kecamatan)
5 X 1 10 buah 50
Model DA7-KWK (daftar hadir peserta rapat rekapituasi putungra di Kecamatan)
1 X 1 10 buah 10
7 Stiker Kotak di Kecamatan 3 X 1 10 buah 30
8 Lem/Perekat Kertas 1 X 1 10 buah 10
9 Ballpoint 8 X 1 10 buah 80
10 Spidol Besar 2 X 1 10 buah 20
11 Gembok 3 X 1 10 buah 30
D UNTUK KPU
1 Segel 5 X 1 586 buah 2.930
2 Sampul Model DB (sampul biasa)
1 X 1 1 buah 1
3 Sampul Surat Suara (sampul kubus)
2 X 1 586 buah 1.172
4 Formulir DB
Model DB-KWK (Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten
5 X 1 1 buah 1
Model DB1-KWK (Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan suara di Kabupaten)
5 X 2 1 buah 2
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 23
Model DB2-KWK (catatan kejadian khusus/keberatan saksi)
2 X 1 1 buah 1
Model DB3-KWK (Berita Acara penerimaan hasil rekap dari Kecamatan)
2 X 1 1 buah 1
Model DB4-KWK (surat pengantar penyampaian BA Rekap Hasil Penghitungan suara)
2 X 1 1 buah 1
Model DB5-KWK (tanda terima penyampaian BA dan Sertifikat)
1 X 1 1 buah 1
Model DB6-KWK (Undangan rapat rekap hasil tingkat kabupaten)
14 X 1 1 buah 1
Model DB7-KWK (daftar hadir peserta rapat penghitungan perolehan suara)
1 X 2 1 buah 2
Model DB8-KWK (hasil rekapitulasi pengembalian C6-KWK)
1 X 2 1 buah 2
5 Karet Pengikat 20 X 1 586 buah 11.720
6 Kantong Plastik Besar 1 X 1 586 buah 586
7 Kantong Plastik Kecil 1 X 1 586 buah 586
8 Kantong Plastik Sedang 1 X 1 586 buah 586
2) Terwujudnya Efektifitas Manajemen Perencanaan dan Data
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
KPU kabupaten Sarolangun merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2017, oleh sebab itu tentu saja pemutakhiran data
adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sebagaimana tercantum pada tabel diatas dapat
dilihat bahwa persentase KPU Sarolangun melaksanakan pemutakhirkan data pemilih melalui
coklit dan sistem informasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 yang
tahapan pemutahiran data pemilihnya dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar 100%, artinya
seluruh DPT di Kabupaten Sarolangun yang sebesar 190.940 pemilih telah melalui proses coklit
DPS dan telah melalui aplikasi SIDALIH. Dibawah ini adalah tahapan pemutakhiran data pemilih:
NO INDIKATOR KINERJA (IKU) TARGET REALISASI
1. Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan
100% 97,30%
2. Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain
77,50% 78,79,30%
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 24
Adapun proses pemutakhiran data untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun
Tahun 2017 sudah berjalan pada tahun 2016. Di bawah ini adalah tabel tahapan pemutakhiran
data mulai dari DPS, DPSHP dan DPT untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun
Tahun 2017.
Tabel 8. Daftar Pemilih Sementara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017
Tabel 9. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017
NO KECAMATAN DESA TPS JUMLAH
JUMLAH LK PR
1 AIR HITAM 9 48 9.447 8.949 18.396
2 BATHIN VIII 15 45 7.628 7.537 15.165
3 BATANG ASAI 23 56 6.127 6.291 12.418
4 CERMIN NAN GEDANG 10 26 4.160 4.178 8.338
NO KECAMATAN DESA TPS JUMLAH
JUMLAH LK PR
1 AIR HITAM 9 48 9.756 9.192 18.948
2 BATHIN VIII 15 45 8.033 7.959 15.992
3 BATANG ASAI 23 56 6.167 6.350 12.517
4 CERMIN NAN GEDANG 10 26 4.366 4.366 8.732
5 LIMUN 16 49 5.788 5.795 11.583
6 MANDIANGIN 28 78 13.582 12.787 26.369
7 PAUH 14 47 8.736 8.294 17.030
8 PELAWAN 14 62 11.964 11.733 23.697
9 SAROLANGUN 16 99 17.534 17.821 35.355
10 SINGKUT 13 76 12.670 12.562 25.232
JUMLAH 158 586 98.596 96.859 195.455
Gambar 4. Tahapan Pemutakhiran Data Pilbup dan Wabup Sarolangun Tahun 2017
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 25
5 LIMUN 16 49 5.786 5.774 11.560
6 MANDIANGIN 28 78 13.064 12.365 25.429
7 PAUH 14 47 8.411 8.026 16.437
8 PELAWAN 14 62 11.824 11.588 23.412
9 SAROLANGUN 16 99 17.756 18.067 35.823
10 SINGKUT 13 76 13.980 13.784 27.764
JUMLAH 158 586 98.183 96.559 194.742
Tabel 10. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017
NO NAMA KECAMATAN Jml
TPS
JUMLAH PEMILIH
DESA L P L+P
1 AIR HITAM 9 48 9.382 8.908 18.290
2 BATANG ASAI 23 56 6.042 6.239 12.281
3 BATHIN VIII 15 45 7.386 7.334 14.720
4 CERMIN NAN GEDANG 10 26 3.886 3.925 7.811
5 LIMUN 16 49 5.673 5.666 11.339
6 MANDIANGIN 28 78 12.663 12.048 24.711
7 PAUH 14 47 8.075 7.753 15.828
8 PELAWAN 14 62 11.561 11.389 22.950
9 SAROLANGUN 16 99 17.683 18.031 35.714
10 SINGKUT 13 76 13.757 13.539 27.296
TOTAL 158 586 96.108 94.832 190.940
KPU Kabupaten Sarolangun menetapkan Berita Acara penetapan DPT sesuai dengan jadwal
dan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga target 100% dapat tercapai.
Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan coklit sebagai berikut :
1. Dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan oleh Dinas Dukcapil
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 terdapat banyak data
pemilih yang tidak terdaftar di data tersebut.
2. Dan data pemilih yang sudah di mutahirkan pada pemilihan sebelumnya sudah di masukkan
kemudian pada pemilihan serentak ini daftar pemilih tersebut tidak terdapat lagi dalam
pemilihan serentak 2017.
3. Dalam proses pemutahiran daftar pemilih (coklit) oleh PPDP, terdapat banyak pemilih yang
tidak mempunyai e-KTP ataupun Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil.
4. Faktor geografis terutama di daerah yang terpencil terdapat kendala jaringan internet,
jaringan komunikasi serta jalur transportasi.
5. Karena terkendala jaringan internet beberapa daerah melakukan penyusunan daftar pemilih
secara manual terlebih dahulu baru dimasukan kedalam sistem aplikasi Sidalih setelah
mendapatkan koneksi internet.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 26
6. Berkaitan dengan point 5 pada saat memasukan data kedalam sidalih beberapa pemilih
ditolak oleh sistem dikarenakan data ganda dengan daerah lain atau elemen data pemilih
yang kurang lengkap.
7. Adanya persepsi dari sebagian pemilih bahwa Pemilu/Pemilihan tidak penting dan tidak
membawa dampak langsung bagi masyarakat.
8. Kandidat yang menjadi calon dalam Pemilihan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
9. Masih rendahnya kesadaran sebagian Pemilih untuk melapor secara aktif jika tidak terdaftar
dalam DPT/tidak mendapatkan undangan.
10. Banyak pemilih yang tidak berada di tempat ketika hari pemungutan suara, seperti bekerja di
tempat/daerah lain, sekolah/tugas belajar atau memanfaatkan hari libur untuk berekreasi dan
berkumpul bersama keluarga.
11. Masyarakat jenuh dengan kepemiluan.
Dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017,
tentu saja kerjasama KPU dengan lembaga lain sangatlah dibutuhkan. Baik itu kerjasama antara
KPU dengan Panwaslu, Pemerintahan Daerah, Pihak Keamanan, serta pihak-pihak yang secara
langsung maupun tak langsung bersentuhan dengan KPU Kabupaten Sarolangun. Dalam hal
pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Sarolangun menjalin kerjasama dengan Dinas
Dukcapil, karena data pemilih yang digunakan dalam pilkada ini adalah data pemilih yang sudah
menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil. Tentu saja dalam hal e-KTP
ataupun tidaknya pemilih tersebut adalah kewenangan dari instansi terkait, dalam hal ini yaitu
Dinas Dukcapil.
Salah satu bentuk kerjasama antara KPU Kabupaten dengan lembaga lain (TVRI Jambi,
DPRD Kabupaten, Event Organizer dll) adalah terlaksananya acara Debat Kandidat Calon Bupati
dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2016
bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun. Acara dipandu oleh seorang
presenter nasional ‘Tina Talisa’ dan di adakan live pada TVRI Jambi.
Gambar 5. Iklan Debat Publik Capup dan Wabup Sarolangun Tahun 2017
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 27
3) Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa
dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemilu
Adapun capaian indikator kinerja sasaran ini selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Infomasi
Hukum Nasional (JDIHN) mengamanatkan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik,
bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi
hukum yang dibutuhkan.
Salah satu program dari reformasi birokrasi KPU adalah terus meningkatkan pelayanan
bidang hukum. Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro mengatakan,“Keterbukaan akan informasi bidang
hukum di KPU sudah dapat dibuktikan dengan melakukan publikasi draf PKPU yang akan
disahkan, sehingga masyarakat luas dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap PKPU
tersebut.”
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud merupakan wadah
Pendayagunaan bersama atas dokumen Hukum dijajaran Komisi Pemilihan Umum secara tertib,
terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum
secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
KPU Kabupaten Sarolangun sudah mencoba menyajikan dan mendokumentasikan semua
informasi hukum, melalui tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017.
Mulai dari menyiapkan dan memperbanyak serta mensosialisasikan Peraturan Perundangan yang
berlaku (UU, PKPU, SE dan yang lainnya), mendokumentasikan berita acara-berita acara
kegiatan-kegiatan penting di dalam tahapan, penerbitan surat-surat keputusan yang mengikat dan
tidak mengikat.
4) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pilpres serta pemilukada
Adapun capaian indikator kinerja sasaran ini selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA (IKU) TARGET REALISASI
1. Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
90% 75,07%
NO INDIKATOR KINERJA (IKU) TARGET REALISASI
1. Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden
100% 93,97%
2. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih 9 8
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 28
Dalam rangka pemantapan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun
Tahun 2017, KPU Kabupaten Sarolangun gencar melakukan monitoring maupun supervisi baik
pada tingkatan PPDP, PPS dan PPK dalam menjalankan tugasnya dilapangan. Adapun jenis
monitoring dan supervisi yang dilakukan diantaranya adalah :
Tabel 12. Monitoring dan Supervisi Penyelenggara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun pada Tahun 2016
NO KEGIATAN WAKTU
1. Pelantikan dan Supervisi PPS 18 Juli 2016
2. Monitoring dan Supervisi Pemutakhiran Data Pemilih 23 Agustus 2016
3. Supervisi (Bimtek) PPDP di Kecamatan 5 September 2016
4. Monitoring dan Supervisi Coklit PPDP 11 September 2016
5. Monitoring Perkembangan Coklit PPDP 30 September 2016
6. Monitoring Perkembangan Hasil Akhir Coklit PPDP 5 Oktober 2016
7. Monitoring dan Supervisi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan
12 Oktober 2016
8. Monitoring Rekap DPS di Kecamatan 23 Oktober 2016
9. Monitoring Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kecamatan
1 dan 5 november 2016
10. Monitoring Pencetakan Bahan Kampanye 9 s/d 11 November 2016
11. Monitoring dan Supervisi Pengumuman DPS di Kecamatan 12 November 2016
12. Monitoring Penetapan Rekapitulasi DPSHP 29 November 2016
13. Monitoring Pengumuman DPT di Kecamatan 26 s/d 27 Desember 2016
Melalui kegiatan pendidikan pemilih diupayakan agar masyarakat semakin paham dan tidak
apatis terhadap politik maupun pemilu,
sehingga diharapkan terjadi peningkatan
partisipasi masyarakat dalam Pemilihan
Bupati dan
Wakil Bupati
Sarolangun
Tahun 2017.
Oleh sebab
itu, untuk
menunjang pendidikan pemilih ini maka KPU Sarolangun melakukan
sosialisasi kepada berbagai kalangan pemilih. Adapun bentuk-bentuk
sosialisasi ini diantaranya adalah :
Tabel 13. Kegiatan Pendidikan Pemilih
Gambar 6. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pilbup dan Wabup Tahun 2017
Gambar 7. Launching dan Senam
Sehat Pemilihan Bup dan Wabup
Tahun 2017
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 29
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun pada Tahun 2016
NO KEGIATAN WAKTU
1. Sosialisasi sekaligus Gathering bersama Pers 4 Juni 2016
2. Sosialisasi Pemilih sekaligus Buka Bersama dengan Kaum Disabilitas
29 Juni 2016
3. Launching dan Senam Sehat Pilbup dan Wabup Tahun 2017
28 Agustus 2016
4. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Tatap Muka bersama OKP di Aula Bappeda
3 Desember 2016
5. Debat Kandidat Calon Bup Dan Wapub Sarolangun Tahun 2017
10 Desember 2016
6. Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Kecamatan 14 Desember 2016
7. Sosialisasi bersama Pemilih Keagamaan di Kecamatan 18 Desember 2016
8. Sosialisasi untuk Pemilih Pemula di Kecamatan 19 Desember 2016
C. Akuntabilitas Keuangan
KPU Kabupaten Sarolangun mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 12.716.448.000,-, tingkat
pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 adalah sebesar 80,93 %.
Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari
seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2016. Laporan Akuntabilitas KPU
Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 ini dapat terlihat pada tabel berikut :
a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat
KPU Kabupaten Sarolangun
Nama Kegiatan Nama Output
Total
Total Pagu Total Realisasi Persen Realisasi
(Rp.) (Rp.) ( % )
3355
Pelaksanaan
Akuntabilitas
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan di
Lingkungan Setjen
KPU
3.355.003
22.932.000 22.563.300 98,39%
Laporan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
(Laporan)
3.355.007
18.105.000 15.862.000 87,61%
Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran (LPPA)
(Laporan)
3.355.008
20.100.000 6.745.000 33,56%
Pengelolaan Hibah Pemilihan
(Laporan)
3.355.994
1.942.140.000 1.835.756.510 94,52%
Layanan Perkantoran
(Bulan Layanan)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 30
b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan
Pra Sarana Pemilu
Nama Kegiatan Nama Output
Total
Total Pagu Total Realisasi Persen Realisasi
(Rp.) (Rp.) ( % )
3356
Pengelolaan
Data,
Dokumentasi,
Pengadaan,
Pendistribusian,
dan Inventarisasi
Sarana dan Pra
Sarana Pemilu
3.356.008
8.180.000 8.072.800 98,69%
Perencanaan kebutuhan logistik,
pedoman dan evaluasi
manajemen logistik Pemilu
(Dokumen)
3.356.009
2.410.000 1.290.000 53,53%
Fasilitasi pengadaan logistik
Pemilu
(Layanan Pengadaan)
3.356.010
5.270.000 3.286.800 62,37%
Sistematika dan standar
pengiriman logistik Pemilu
(Laporan)
3.356.011
7.160.000 4.650.000 64,94%
Inventarisasi Logistik Pemilu
(Unit)
c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Nama Kegiatan Nama Output
Total
Total Pagu Total Realisasi Persen Realisasi
(Rp.) (Rp.) ( % )
3357
Pelaksanaan
Manajemen
Perencanaan dan
Data
3.357.001
28.421.000 22.393.700 78,79%
Pengelolaan Program dan
Anggaran
(Dokumen)
3.357.003
2.200.000 0 0,00%
Layanan operasional dan
pelayanan TI
(Bulan)
3.357.004
3.070.000 2.975.000 96,91%
Laporan pelaksanaan kegiatan
(Laporan)
3.357.010
34.708.000 33.770.100 97,30%
Dokumen Pemutakhiran Data
Pemilih
(Dokumen)
3.357.023
2.110.000 0 0,00%
Sistem Aplikasi KPU
(Aplikasi)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 31
d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
Nama Kegiatan Nama Output
Total
Total Pagu Total Realisasi Persen Realisasi
(Rp.) (Rp.) ( % )
3358
Pembinaan Sumber
Daya Manusia,
Pelayanan dan
Administrasi
Kepegawaian
3.358.001
840.000 840.000 100,00%
Penataan organisasi,
pembinaan, dan pengelolaan
SDM
(Laporan)
3.358.003
1.280.000 0 0,00%
Diklat Teknis dan Diklat
Struktural
(Orang)
e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU Kabupaten Sarolangun)
Nama Kegiatan Nama Output
Total
Total Pagu Total Realisasi Persen Realisasi
(Rp.) (Rp.) ( % )
3360
Penyelenggaraan
Operasional dan
Pemeliharaan
Perkantoran (KPU)
3.360.008
14.421.000 10.360.000 71,84%
Penatausahaan Barang Milik
Negara
(Dokumen)
3.360.009
1.535.000 0 0,00%
Pengelolaan Persediaan (Stock
Opname)
(Unit)
3.360.015
10.136.000 9.504.000 93,76%
Penataan, Pendataan Dan
Penilaian Arsip
(Laporan)
3.360.994
483.275.000 465.681.744 96,36%
Layanan Perkantoran
(Bulan Layanan)
f. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan Nama Output
Total
Total Pagu Total Realisasi Persen Realisasi
(Rp.) (Rp.) ( % )
3361
Pemeriksaan di
Lingkungan Setjen
KPU, Sekretariat
KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota
3.361.005
3.808.000 3.122.000 81,99%
Laporan Hasil Reviu Laporan
Keuangan
(Laporan)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 32
g. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan
Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan
Pemilu
Nama Kegiatan Nama Output
Total
Total Pagu Total Realisasi Persen Realisasi
(Rp.) (Rp.) ( % )
3363
Penyiapan
Penyusunan
Rancangan
Peraturan Kpu,
Advokasi,
Penyelesaian
Sengketa dan
Penyuluhan
Peraturan
Perundang-
Undangan yang
Berkaitan Dengan
Penyelenggaraan
Pemilu
3.363.010
4.760.000 2.430.000 51,05%
Advokasi dan Sengketa Hukum
(Kasus)
3.363.011
2.760.000 0 0,00%
Layanan Administrasi
kepemiluan
(Laporan)
3.363.013
2.760.000 2.072.000 75,07%
Penyuluhan Peraturan
Perundang-undangan Pemilu
dan Pemilukada
(Provinsi)
3.363.014
14.313.000 14.206.100 99,25%
Bimtek Penyelesaian Sengketa
Hukum Pemilihan
(Kegiatan)
h. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Nama Kegiatan Nama Output
Total
Total Pagu Total Realisasi Persen
Realisasi
(Rp.) (Rp.) ( % )
3364
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan
Pemilih
3.364.004
2.750.000 2.590.500 94,20%
Pengelolaan Penggantian
Antar Waktu Anggota
DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota
(Dokumen)
3.364.005
142.453.000 125.627.300 88,19%
Publikasi informasi
pemilu.
(Jenis)
3.364.006
26.580.000 24.977.480 93,97%
Bimbingan teknis
penyelenggaraan
Pemilukada
(Kali)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 33
3.364.012
37.860.000 0 0,00%
Fasilitasi bimbingan teknis
Pemilu Kepala Daerah
(Satuan kerja)
3.364.030
6.552.000 2.784.000 42,49%
Dokumen Teknis Pemilu
Legisatif, Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden serta
Pemilukada
(Dokumen)
3.364.032
15.000.000 0 0,00%
Pusat pendidikan pemilih
(Satker)
3.364.033
2.100.000 0 0,00%
Informasi dan publikasi
serta sosialisasi Pemilu
dan Pemilukada.
(Laporan)
3.364.034
9.846.459.000 7.669.817.548 77,89%
Tahapan Pemilihan
(Laporan)
Total 12.716.448.000 10.291.377.882 80,93%
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Page | 34
BAB IV
PENUTUP
Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan
dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh
pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu,
demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program. Kendala dan hambatan
yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan seperti, ketentuan perundang-undangan di bidang politik yang
disahkan dan diterbitkan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sehingga mengharuskan
melakukan revisi secara keseluruhan. Terhitung selama tahun 2016 tercatat 8 (delapan) kali pelaksanaan
revisi. Disamping itu masih adanya reorganisasi di Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun yang berakibat
pergeseran pejabat dan pegawai terutama pejabat pengelola kegiatan. Apabila dilihat dari permasalahan
penyusunan LAKIP, maka dibandingkan antara matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran
Pencapaian Sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinergisnya perencanaan dan penganggaran
dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam Renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam
pemetaan program dan kegiatan dengan target dan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa
Renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornyapun perlu direvisi. Namun secara umum
hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.
Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 telah diwujudkan dengan
baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang
masih pada tingkatan output. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi
aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun. Beberapa hal yang belum dapat dicapai
dalan Renstra 2015-2019 terutama target-target yang berhubungan dengan kemampuan keuangan Negara,
sehingga apa yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah belum seluruhnya dapat
dicapai.
Terhadap hal-hal yang belum dicapai sebaiknya dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan
kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun pada masa mendatang. Penerapan manajemen kinerja di
lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara
konsekuen. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka, Sekretariat KPU
Kabupaten Sarolangun akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi
pelayanan penyelenggaraan pemilu. Diharapkan kiranya LAKIP tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna
peningkatan kinerja. Bagi Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun, LAKIP ini merupakan salah satu bahan
acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja
(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada
masa-masa mendatang.