Post on 07-Mar-2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33
tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah
daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Dalam ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud
disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari visi, misi kepala
daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang di dalamnya memuat
sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-
program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu
lima tahun mendatang.
Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi
dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi,
penyusunan Rencana Perencanaan Strategi Satuan Kerja Perangkat
Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi.
Dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan
Diklat Kabupaten Banyuwangi merupakan kontribusi bagi Badan
Kepegawaian dan Diklat untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan di
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi 1
1.2 Landasan Hukum
Landasan penyusunan Renstra SKPD Badan Kepegawaian dan
Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 –
2014.
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun
2010 – 2015 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi yang merupakan
penajaman Program Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2010-2015.
Renstra SKPD Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi
diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci
keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai
tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Badan
Kepegawaian dan Diklat.
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi 2
1.4 Sistematika Penulisan
Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan penyusunan,
maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.
Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD berisi tugas, fungsi dan struktur
organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan dan
peluang pengembangan pelayananan SKPD.
Bab III : Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, berisi identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
telaahan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
melalui RPJMD sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis
Badan Kepegawaian dan Diklat..
Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan
Kepegawaian dan Diklat.
Bab V : Rencana Progam dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif berisi program kerja dan
kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat.
Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD
Bab VII : Penutup, berisi tentang penjelasan ringkasan dari Renstra
SKPD Badan Kepegawaian dan Diklat.
Lampiran.
BAB II
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi 3
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 31
Desember 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi, Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi :
1. Melaksanakan urusan tata usaha, urusan dalam, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan sarana serta rumah tangga;
2. Melaksanakan pemberian penghargaan Pegawai Negeri Sipil Daerah
yang akan melaksanakan purna tugas/pensiun;
3. Melaksanakan pengembangan Kepegawaian Daerah;
4. Menyiapkan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah;
5. Menyiapkan dan melaksanakan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil
Daerah (PNSD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan dan penetapan penggajian, tunjangan dan kesehjateraan
Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
8. Mengelolah Sistem Informasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9. Menyampaikan informasi kepegawaian daerah kepada Badan
Kepegawaian Negara;
10. Melaksanakan perencanaan dan penyusunan serta pelaksanaan
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi 4
program pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
11. Melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, dokumentasi
dan perpustakaan diklat kabupaten;
12. Melaksanakan Diklat Pemberdayaan Umum;
13. Mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatuhan serta
pelaporan;
14. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas PNS Badan
Kepegawaian dan Diklat agar sasaran dapat dicapai sesuai denga
program kerja dan ketentuan yang berlaku;
15. Menilai prestasi PNS Badan Kepegawaian dan Diklat sebagai bahan
pertimbangan dalam pengembangan karier;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
17. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, sarana dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Banyuwangi adalah sebagai berikut:
1. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi
Tugas :
Membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri
Sipil dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian sesuai dengan
Kebijakan Bupati serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Bupati dan Sekretaris Daerah
Fungsi :
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi 5
a. Perencanaan pengembangan Kepegawaian dan Diklat.
b. Penyiapan Kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian.
c. Penyiapan dan Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
d. Penyiapan dan penetapan penggajian, tunjangan dan
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
e. Pelaksanaan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
f. Pengelolaan system informasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
g. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan
Kepegawaian Daerah.
h. Perencanaan dan Penyusunan serta pelaksanaan progam
pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
i. Pelaksanaan pembinaan siswa, penyusunan data pribadi siswa
dan alumni, dokumentasi dan perpustakaan diklat Kabupaten.
j. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan sarana serta rumah tangga.
k. Pengevaluasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta
laporan.
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Bupati dan Sekretaris
Daerah
2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat
Tugas :
Pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan
Kepegawaian dan Diklat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan
Kepala Badan.
Fungsi :
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi 6
a. Pelaksanan TU Kantor, perlengkapan, keamanan kantor,
pelayanan administrasi di lingkungan BKD, pengurusan bantuan
uang muka perumahan, pengurusan pengembalian Taspen,
Penghargaan PNS dan laporan Pajak Pribadi.
b. Pelaksanan Urusan Keuangan.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
Tugas :
Melaksanakan Administrasi umum dan tata usaha Keuangan
Badan Kepegawaian dan Diklat.
Fungsi :
a. Melaksanakan administrasi umum kepegawaian
b. Melaksanakan administrasi keuangan Badan Kepegawaian
c. Menyusun rencana anggaran belanja Badan Kepegawaian
d. Mengurus gaji pegawai dan perjalanan dinas
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris
b. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kebijakan.
Tugas :
Melaksanakan penyusunan rencana kebijakan Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.
Fungsi :
a. Menyusun perencanaan pengembangan kepegawaian dan
diklat.
b. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian.
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi 7
Sekretaris.
3. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi
Tugas :
Menyelenggarakan pengadaan pegawai dan mutasi.
Fungsi :
a. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pengadaan CPNS
sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Pengurusan tenaga sukwan, kontrak, borong kerja dan pegawai
tidak tetap.
c. Pelaksanaan ujian penerimaan CPNS.
d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, dalam jabatan struktural dan fungsional sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan mutasi antar
daerah.
e. Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala.
f. Pengurusan kenaikan pangkat PNS, Ujian Dinas dan Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
g. Pengurusan Pensiun Pegawai.
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
Bidang Pengadaan dan Mutasi, yang membawahi :
a. Sub Bidang Pengadaan;
Tugas :
a. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pengadaan
CPNS sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Pengurusan tenaga sukwan, kontrak, borong kerja dan
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi 8
pegawai tidak tetap.
c. Pelaksanaan ujian penerimaan CPNS.
d. Menyusun konsep keputusan pengangkatan CPNS dan
PNS, pengurusan kartu pegawai dan pengurusan kartu
Taspen.
e. Melaksanakan penyumpahan PNS.
f. Melaksanakan pemrosesan penyesuaian/perubahan masa
kerja pegawai.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengadaan dan Mutasi.
b. Sub Bidang Mutasi.
Tugas :
a. Menyiapkan dan melaksanakan pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian dalam jabatan dan mutasi antar daerah.
b. Mengurus kenaikan gaji berkala.
c. Mengurus kenaikan pangkat, ujian dinas, dan ujian kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah.
d. Mengusulkan pensiun pegawai dan Taspen.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengadaan dan Mutasi
4. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Tugas :
Mengumpulkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan
aparatur/pegawai dan menyelenggarakan pelatihan pengajaran,
latihan prajabatan, tugas belajar dan STPDN.
Fungsi :
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi 9
a. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
pegawai.
b. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan program
latihan pra jabatan dan membantu pelaksanaannya.
c. Pengevaluasian terhadap pelaksanaan serta hasil pendidikan dan
pelatihan.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan, yang membawahi :
a. Sub Bidang Diklat Perjenjangan dan Teknis Fungsional
a. Mengumpulkan bahan penyusunan program pendidikan dan
pelatihan perjenjangan karier bagi pegawai.
b. Mengumpulkan bahan penyusunan program pendidikan dan
pelatihan teknis fungsional bagi pegawai.
c. Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil diklat.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
b. Sub Bidang Diklat Umum
a. Melaksanakan administrasi pendidikan dan pelatihan umum
bagi Pegawai Negeri Sipil.
b. Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil diklat.
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data
Tugas :
Pembinaan, pengendalian dan pengolahan data pegawai
Fungsi :
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi10
a. Pengurusan pembinaan terhadap pegawai.
b. Pengevaluasian daftar hadir pegawai.
c. Perumusan hukuman disiplin pegawai.
d. Pengurusan pemberian ijin perkawinan dan perceraian pegawai.
e. Pelaksanaan perekaman data dokumen kepegawaian.
f. Pelaksanaan perekaman data dokumen kepegawaian.
g. Pemberian informasi yang berkaitan dengan bidang
kepegawaian.
h. Pengevaluasian keakuratan dan kelengkapan data terbaru
tentang informasi kepegawaian dengan informasi pendukungnya.
i. Pengurusan cuti dan DP3 Pegawai.
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan
Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data, yang membawahi :
a. Sub Bidang Pengendalian;
Tugas :
a. Melakukan proses pembinaan terhadap pegawai.
b. Mengevaluasi daftar hadir pegawai.
c. Memproses hukuman disiplin pegawai.
d. Mengurus pemberian ijin perkawinan dan perceraian
pegawai.
e. Mengurus cuti dan DP3 Pegawai.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
b. Sub Bidang Pengolahan Data.
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi11
Tugas :
a. Mengumpulkan arsip dan data pegawai, pengolahan data
pegawai dan melaksanakan perekaman data kepegawaian.
b. Melaksanakan penyimpanan file pegawai dan data pegawai.
c. Melaksanakan pengolahan data personil yang berhubungan
dengan bidang kepegawaian dengan system komputerisasi.
d. Memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang
kepegawaian.
e. Menyusun daftar urut kepangkatan.
f. Mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data terbaru
tentang informasi kepegawaian dan informasi pendukungnya.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Badan Kepegawaian itu sendiri merupakan unsur pelaksana
pemerintah kabupaten Banyuwangi di bidang kepegawaian. Badan
Kepegawaian dan Diklat dipimpin oleh seorang kepala yang dalam
menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Uraian mengenai pelayanan yang dilaksanakan serta Tata laksana
pelayanan SKPD Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi
dan uraian proses, prosedur / syarat-syarat dan mekanismenya tertuang
lengkap dalam Pedoman Standart Pelayanan Publik Badan Kepegawaian
dan Diklat Kabupaten Banyuwangi. Pelayanan yang dilaksanakan adalah
pelayanan dalam bidang kepegawaian dan diklat dengan sasaran
pemakai jasa yaitu pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi. Adapun prosesnya yaitu pegawai pemakai jasa layanan
langsung mendatangi Badan Kepegawaian dan Diklat, apa jasa layanan
yang dibutuhkan beserta menyerahkan kelengkapan administrasi
kepegawaiannya, selanjutnya jika diperlukan BKD akan melaksanakan
koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait baru setelah itu terbit produk
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi12
hukum yang diinginkan.
Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian
dan Diklat Kabupaten Banyuwangi sebagaimana termuat dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 31
Desember 2008 sebagai berikut :
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi13
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJABADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi 14
BIDANG
PENGADAAN & MUTASI
SUB BIDANG PENGADAAN
SUB BIDANG MUTASI
BIDANG
PENDIDIKAN & PELATIHAN
SUB BIDANGDIKLAT PENJENJANGAN DAN
TEKNIS FUNGSIONAL
SUB BIDANG DIKLAT UMUM
BIDANG PENGENDALIAN &
PENGOLAHAN DATA
SUB BIDANGPENGENDALIAN
SUB BIDANGPENGOLAHAN DATA
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN
SUB BAG PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN
2.2 Sumber Daya SKPD
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan Kepegawaian
dan Diklat Kabupaten Banyuwangi harus didukung oleh sumber daya baik
berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun
sarana prasarana yang memadai.
Sumber daya anggaran yang digunakan pada Badan Kepegawaian
dan Diklat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2011 direncanakan sebesar
Rp.5.827.502.500,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima
ratus dua ribu lima ratus rupiah).
Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan
kepegawaian pada badan kepegawaian dan diklat telah diinventarisir pada
Kartu Invertaris Barang Badan Kepegawaian dan Diklat yang terdiri dari :
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
a. Peralatan kantor dan rumah tangga
b. Kendaraan
c. Peralatan studio dan komunikasi
d. Peralatan Laboratorium
3. Gedung dan Bangunan
4. Asset tetap lainnya
Sumber daya aparatur pada Badan Kepegawaian dan Diklat
dengan latar belakang pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut ini :
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi15
DUK (Daftar Urut Kepangkatan)Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2010
No. NAMA / NIP PANGKAT/ GOLONGAN JABATAN PENDIDIKAN
1 2 3 4 51 Ir. NGAKAN PUTU SUARDANA,
S.Sos, M.Si
NIP. 19560120 198503 1 009
Pembina Utama
Muda
(IV/c)
Kepala BKD S-2
2 Dra. Hj. INDAH PRAHASTUTI, MM
NIP. 19601105 199003 2 002
Pembina Tk. I
(IV/b)
Sekretaris S-2
3 SUNOTO, S.Sos
NIP. 19620105 198201 1 011
Pembina
(IV/a)
Kabid Pengadaan
dan Mutasi
S-1
4 Drs. SUGI DARMAWANTO
NIP. 19570221 199202 1 002
Pembina
(IV/a)
Kabid
Pengendalian dan
Pengolahan Data
S-1
5 NINIEK INDAH PRASTYOWATI, SH
NIP. 19651222 199403 2 005
Penata Tk. I
(III/d)
Kabid Pendidikan
Dan Pelatihan
S-1
6 SUGENG SUHARTO
NIP. 19571217 198208 1 001
Penata Tk. I
(III/d)
Staf STM
7. HERI HADI WALUYO, S.AP
NIP. 19610108 198503 1 008
Penata Tk. I
(III /d)
Kasubbid
Pengolahan Data
S-1
8. MOEKHAMAD HARIADI, SH
NIP. 19590205 198112 1 001
Penata Tk. I
(III/d)
Kasubbid
Pengendalian
S-1
9. SOEPADMINI, B.Sc
NIP. 19561204 198203 2 001
Penata
(III/c)
Staf Sarjana Muda
10. WIHARIYANTO, SE
NIP. 19680622 199903 1 007
Penata
(III/c)
Kasubbid Diklat
Umum
S-1
11. MUNIFA, B.Sc
NIP. 19570412 198503 2 005
Penata
(III/c)
Kasubbag Umum
dan Keuangan
Sarjana Muda
12. NAFI’UL HUDA, S.Sos., Msi
NIP. 19681106 198810 1 001
Penata
(III/c)
Kasubbid Mutasi S-2
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi16
No. NAMA / NIP PANGKAT/ GOLONGAN JABATAN PENDIDIKAN
1 2 3 4 513. IKWAN ANDOYO, SH
NIP. 19680801 199011 1 003
Penata
(III/c)
Kasubbid Diklat
Penjenjangan dan
Teknis Fungsional
S-1
14. SUTJIPTO
NIP. 19550212 198003 1 012
Penata Muda
Tk. I (III/b)
Staf SMA
15. PURWANTI RAHAYU, SIP
NIP. 19671202 199003 2 005
Penata Muda
Tk. I (III/b)
Staf S-1
16. KHOIRUL HIDAYAT, S.STP
NIP. 19810815 200012 1 001
Penata Muda
Tk. I (III/b)
Kasubbid
Pengadaan
S-1
17. EVY ARIA LESTARI, SH
NI. 510 146 993
Penata Muda
Tk. I (III/b)
Kasubbag
Penyusunan
Rencana
Kebijakan
S-1
18. BORADI, S.Sos
NIP. 19620320 198503 1 014
Penata Muda
Tk. I (III/b)
Staf S-1
19. HASANAH, SIP
NIP. 19680819 198912 2 001
Penata Muda
Tk. I (III/b)
Staf S-1
20. HUSNUL SYAIFUL EFFENDI,
S.Sos
NIP. 19691104 199302 1 001
Penata Muda
Tk. I (III/b)
Staf S-1
21. LAILATUL HASANAH, S.Sos
NIP. 19660506 199303 2 008
Penata Muda
Tk. I (III/b)
Staf S-1
22 TRI RATNA INDRAWATI, SH
NIP. 19731008 200604 2 002
Penata Muda
Tk. I (III/b)
Staf S-1
23 DAVID PURWO WAHYUDI
WIDODO, S.Kom
NIP. 19820215 200604 1 012
Penata Muda
Tk. I (III/b)
Staf S-1
24 PURWANTO, SIP
NIP. 19690111 199202 1 003
Penata Muda
(III/a)
Staf S-1
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi17
No. NAMA / NIP PANGKAT/ GOLONGAN JABATAN PENDIDIKAN
1 2 3 4 525 Drs. MUKHLISHIN
NIP. 19671227 199202 1 002
Penata Muda
(III/a)
Staf S-1
26 BUANG
NIP. 19690616 199202 1 001
Penata Muda
(III/a)
Staf SLTA
27 YUDEA EKO WATI, A.md
NIP. 19730716 20003 2 004
Penata Muda
(III/a)
Staf D-III
28 SULASMI
NIP. 19660525 199307 2 001
Penata Muda
(III/a)
Staf D-III
29 DWI WAHYU DIAN SAVITRI, A.Md
NIP. 19800407 200212 2 003
Pengatur Tk.I
(II/d)
Staf D-III
30. YASIRIANTO
NIP. 19620405 199602 1 001
Pengatur Tk.I
(II/d)
Staf STM
31. WIWIT WAHYU KUNANDARI
NIP. 19780526 199703 2 001
Pengatur Tk.I
(II/d)
Staf SLTA
32. SETYANTO
NIP. 19611020 198503 1 011
Pengatur Tk.I
(II/d)
Staf SMP
33. PONIRIN HADI PRAYITNO
NIP. 19701116 199803 1 005
Pengatur Tk.I
(II/d)
Staf SLTA
34. MASRUL
NIP. 19701101 199203 1 007
Pengatur
(II/c)
Staf SLTA
35. HERMANTO
NIP. 19640428 199003 1 007
Pengatur
(II/c)
Staf SLTA
36. JURAIMI
NIP. 19600816 199003 1 007
Pengatur
(II/c)
Staf SMA
37. SALAMUN
NIP. 19621010 198803 1 013
Pengatur
(II/c)
Staf SMA
38. JAMIYAT
NIP. 19671012 199003 1 014
Pengatur
Muda Tk. I
(II/b)
Staf SMA
39. AHMADI
NIP. 19660108 200212 1 005
Pengatur
Muda Tk. I
(II/b)
Staf SMA
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi18
No. NAMA / NIP PANGKAT/ GOLONGAN JABATAN PENDIDIKAN
1 2 3 4 540. BADRI
NIP. 19720824 200212 1 004
Pengatur
Muda Tk. I
(II/b)
Staf SLTA
41. BUDI HARTONO
NIP. 19780812 200212 1 005
Pengatur
Muda Tk. I
(II/b)
Staf SLTA
42. BUSAIRI
NIP. 19560224 199208 1 001
Pengatur
Muda Tk. I
(II/b)
Staf ST
43. MISJI
NIP. 19631201 200604 1 005
Pengatur
Muda Tk. I
(II/b)
Staf SMEA
44. AHMAD FATHONI
NIP. 19750603 200604 1 008
Pengatur
Muda Tk. I
(II/b)
Staf MAN
45. MOHAMAD SALEH
NIP. 19710927 200604 1 012
Pengatur
Muda Tk. I
(II/b)
Staf SMA
46. HERI PRASETYO
NIP. 19830616 200604 1 017
Pengatur Muda
Tk. I(II/b)
Staf SLTA
47. YENI WIDYA SAPUTRI
NIP. 19850128 200604 2 010
Pengatur
Muda Tk. I
(II/b)
Staf SLTA
48. WIGATININGSIH
NIP. 19871130 200604 2 002
Pengatur
Muda Tk. I
(II/b)
Staf SLTA
49. ADRIYAN FAHMI
NIP. 19870122 200604 1 006
Pengatur
Muda Tk. I
(II/b)
Staf SMA
50. M.SURYADI
NIP. 19590721 198003 1 012
Pengatur
Muda (II/a)
Staf SD
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi19
No. NAMA / NIP PANGKAT/ GOLONGAN JABATAN PENDIDIKAN
1 2 3 4 551. BASUKI
NIP. 19580324 198503 1 013
Pengatur
Muda (II/a)
Staf SD
52. ROHMAD
NIP. 19571012 198511 1 001
Pengatur
Muda (II/a)
Staf SD
53. SUROSO
NIP. 19681006 200701 1 013
Pengatur
Muda (II/a)
Staf SMEA
54. FITRI HARIYANI EKO DEWI
NIP. 19741017 200701 2 013
Pengatur
Muda (II/a)
Staf SMA
55. LAILATUL MUTMAINAH
NIP. 19770612 200701 2 017
Pengatur
Muda (II/a)
Staf SMA
56. SUDARTO
NIP. 19651013 199403 1 009
Pengatur
Muda (II/a)
Staf SMP
57. YEMI
NIP. 19660221 199111 1 002
Juru Tk. I
(I/d)
Staf SD
58. IBROHIM
NIP. 19670917 200604 1 012
Juru Tk. I
(I/d)
Staf Paket B
59. MOHAMMAD ROJI
NIP. 19691027 200701 1 017
Juru
(I/c)
Staf SMP
60. SUGIYANTO
NIP. 19710215 200701 1 017
Juru
(I/c)
Staf SMP
63. SURYO MULYONO
NIP. 19731012 200701 1 010
Juru
(I/c)
Staf SMP
64. MUHDOR
NIP. 19730716 200701 1 016
Juru Muda
(I/a)
Staf SD
65. ISMAIL
NIP. 19750915 200701 1 018
Juru Muda
(I/a)
Staf SD
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi20
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya
aparatur dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam,
komposisi sebagaimana tabel sebagai berikut:
Komposisi dan Jumlah PersonaliaBadan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2010
No. UraianJUMLAH PEGAWAI/ORANG PENDIDIKAN
GOL IV
GOL III
GOL II
GOL I BOKER SD SLTP SLTA D-3 S-1 S-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 PNS/Struktural
Administrasi4 24 30 7 - 6 6 25 5 18 3
2 Boker - - - - - - - - - - -
Jumlah 4 24 30 7 - 6 6 25 5 18 3
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi21
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap
perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi dapat lebih terarah yang secara administratif
dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta
dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang
sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi akan lebih
bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap
kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.
Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2010-
2015 dapat uraikan sebagai berikut :
- Mewujudkan aparatur yang loyal dan berdedikasi tinggi;
- Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan akuntabel;
- Terpenuhinya pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan aparatur
pemerintah yang akuntabel dan berkualitas;
- Terselesaikannya administrasi kepegawaian yang tepat waktu;
- Terpenuhinya pelayanan informasi dan penyajian data kepegawaian
yang benar, cepat dan tepat.
Sedangkan ketercapaian sasaran / target berdasarkan laporan
evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan sumber dana APBD
Kabupaten Banyuwangi pada Badan Kepegawaian dan Diklat adalah
sebagai berikut :
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi22
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sumber Dana APBD Kabupaten Banyuwangi
Badan Kepegawaian dan Diklat
No Jenis Kegiatan Target %
Realisasi %
1 2 3 41 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 100 87
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 100Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
100 44
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 75Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 93Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100 93
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan
100 96
Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 71Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 98Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 100 100Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
100 95
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 97
Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 99Keg. Pengadaan Mebeleur 100 94Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100 99
3 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 100 0Keg. Pemulangan Pegawai yang pensiun 100 0
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
94 94
Keg. Diklat Prajabatan bagi PNS Daerah 100 100Keg. Diklat Struktural bagi PNS Daerah 85 76Diklatpim Tingkat II 90 81Diklatpim Tingkat III 100 78Diklatpim Tingkat IV 100 84Seleksi Diklatpim Tingkat II, III dan IV 50 3Keg. Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
90 66
Keg. Diklat Fungsional bagi PNS Daerah 100 88Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 100 100Diklat Alih Fungsi Mata Pelajaran 100 77Diklat Calon Kepala Sekolah 100 79Diklat Manajemen Pemerintahan Desa 100 80Diklat Manajemen Pelayanan Prima 100 89Diklat LAKIP 100 88Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 100 97Diklat Pengawas Sekolah 100 95
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi23
1 2 3 45 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100 72
Keg. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 100 43Keg. Seleksi Penerimaan CPNS 100 81Keg. Penempatan PNS 100 74Keg. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
100 98
Keg. Pembangunan/Pengembangan SIMPEG Daerah 100 96Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
100 99
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
100 65
Kegiatan Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi Jabatan
100 16
Total Rata-rata pencapaian kinerja 94 70
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat
Yang menjadi tantangan (Threts) Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pengembangan pelayanan
adalah sebagai berikut :
a. Tingkat pemahaman pengguna jasa pelayanan kepegawaian
terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian.
b. Kurangnya jumlah petugas / aparatur yang berkemampuan yang
menangani SIMPEG
c. Kurang nya koordinasi antar Stakeholder
d. Informasi sering kurang akurat atau bahkan tidak sampai karena
SIMPEG belum berjalan sempurna dan karena jarak tempuh yang
jauh, sedangkan informasi kepegawaian diperlukan segera
e. Tersedianya sarana (teknologi informasi dan transportasi) yang
kurang mencukupi mengingat kompleksnya tugas dan
tanggungjawab.
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi24
Yang menjadi Peluang (Opportunities) Badan Kepegawaian dan
Diklat Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pengembangan
pelayanan adalah sebagai berikut :
1. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai kepegawaian
2. Adanya pembinaan staf dan penyelenggaraan diklat aparatur
3. Adanya kesempatan untuk meningkatkan karier
4. Adanya dukungan dan suntikan Kebijakan Pemerintah Daerah
5. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan (staf)
Yang menjadi Kekuatan Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pengembangan pelayanan
adalah sebagai berikut :
1. Adanya Peraturan Daerah tentang Kepegawaian
2. Jumlah SDM aparatur pada Badan Kepegawaian dan Diklat cukup
memadai
3. Dimulainya kegiatan system informasi manajemen kepegawaian
4. Anggaran keuangan cukup memadai dalam kegiatan prioritas
5. Kondisi kerja yang aktif dan produktif
Yang menjadi Kelemahan Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pengembangan pelayanan
adalah sebagai berikut :
1. Kurangnya analisa lapangan dalam mengambil kebijakan
2. Kemampuan personil yang terbatas
3. Fleksibilitas sarana prasarana dalam adaptasi perkembangan kurang
cepat
4. Kurangnya pemahaman semua aparatur terhadap peraturan
perundang-undangan
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi25
5. Kinerja masih terfokus pada perintah yang birokratis
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan
Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan
Diklat pada saat melaksanakan pelayanan bidang kepegawaian dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Tingkat pemahaman pengguna jasa pelayanan kepegawaian
terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian.
2. Kurangnya jumlah petugas / aparatur yang berkemampuan yang
menangani SIMPEG secara maksimal.
3. Kurang nya koordinasi antar Stakeholder.
4. Informasi sering kurang akurat atau bahkan tidak sampai karena
SIMPEG belum berjalan sempurna dan karena jarak tempuh yang
jauh dan kurangnya koordinasi, sedangkan informasi kepegawaian
diperlukan segera.
5. Sarana (teknologi informasi dan transportasi) yang kurang mencukupi
mengingat kompleksnya tugas dan tanggungjawab pelayanan
kepegawaian baik yang dilakukan dengan propinsi maupun pusat.
Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan
pelayanan kepegawaian dan diklat, dapat dikelompokkan beberapa faktor
yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan
eksternal sebagai berikut :
1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi :
a. Jumlah petugas / aparatur yang berkemampuan yang
menangani SIMPEG secara maksimal.
b. Sarana Prasarana (teknologi informasi dan transportasi)
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi26
pelayanan kepegawaian.
c. Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten
Banyuwangi.
2. Faktor-faktor Eksternal yang mempengaruhi :
a. Tingkat pemahaman/pendidikan pemakai jasa layanan.
b. Jarak tempuh pemakai jasa layanan dengan Badan
Kepegawaian dan Diklat.
c. Jarak tempuh antara Badan Kepegawaian dan Diklat dengan
Stakeholder/Dinas/Instansi terkait baik dalam lingkup Kabupaten
Banyuwangi, Pemerintah Propinsi maupun Pusat.
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis
Visi Misi Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 merupakan
perwujudan dari visi misi pasangan H. Abdullah Azwar Anas dan Yusuf
Widyatmoko selaku Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi.
Visi Kabupaten Banyuwangi 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan
berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber
daya manusia.”
Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
(pemilukada) pada 14 Juli 2010 dan hasil analisa isu-isu strategis
Rancangan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 – 2015 dapat
diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi adalah :
“ Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Layanan Publik yang Berkualitas.”
Yang mana semua program kegiatan tersebut dilaksanakan untuk
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi27
meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai sebagai
sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Banyuwangi guna
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan
masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia
melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.
Misi Kabupaten Banyuwangi 2010 – 2015 yang terkait dengan
tupoksi Badan Kepegawaian dan Diklat adalah sebagai berikut :
1. Misi 1
Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif,
partisipatif dan transparant.
Melalui sosialisasi dan penerapan peraturan kepegawaian, kegiatan
pembinaan serta diklat pegawai sebisa mungkin dapat mewujudkan
aparatur pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif
dan transparant.
2. Misi 5
Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber
daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
APBD Kabupaten Banyuwangi pada Badan Kepegawaian dan Diklat
dialokasikan tepat pada kegiatan pelayanan administrasi pegawai
dana pendidikan pelatihan pegawai.
3. Misi 6
Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM)
yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa.
Aplikasi dari misi nomor 6 pada Badan Kepegawaian dan Diklat
adalah dengan pembinaan, sosialisasi peraturan kepegawaian dan
kegiatan pendidikan pelatihan pegawai yang bertujuan untuk
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi28
meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
4. Misi 7
Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan
sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kearifan lokal.
Aplikasi dari misi nomor 7 pada Badan Kepegawaian dan Diklat
adalah dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pendidikan
pelatihan pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya aparatur yang selanjutnya juga akan berbanding lurus
dengan kualitas jasa layanan yang dilaksanakan aparatur pemerintah
pada masing-masing SKPD khususnya pada bidang kesehatan,
pendidikan dan sosial dasar.
5. Misi 9
Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan
bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan
peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum
yang berkeadilan.
Badan Kepegawaian dan Diklat melaksanakan kegiatan sosialisasi
dan pembinaan dengan berpedoman pada Peraturan Kepegawaian
serta pembuatan dan penerbitan produk hukum kepegawaian.
Sedangkan hanya ada 2(dua) prioritas program pada analisis isu-
isu strategis RPJMD yang terkait langsung dengan kinerja Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut :
1. Proses pembuatan dan implementasi keputusan yang efektif
2. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi.
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi29
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Terkait dan Renstra Dinas Terkait Propinsi Jawa Timur
Penajaman program dan kegiatan strategis dalam Renstra Badan
Kepegawaian Negara Tahun 2010-2015, mencakup: Pengembangan
sistem manajemen kepegawaian, Penyempurnaan berbagai kebijakan
dan peraturan perundang-undangan kepegawaian, Pembangunan dan
pengembangan sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi dan
mutasi kepegawaian, Penegakan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan kepegawaian, melanjutkan pembangunan dan pengembangan
sistem informasi manajemen kepegawaian, serta kegiatan strategis dalam
kerangka reformasi birokrasi internal Badan Kepegawaian Negara.
Dengan memperhatikan tercapainya keselarasan pada format dan
sistimatika penyusunan renstra kementerian dan lembaga secara
nasional, maka Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010-2014,
disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala
BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Dengan demikian seluruh
instansi pemerintah baik Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah
Daerah mempunyai format dan sistimatika yang sama dalam susunan
renstra tahun 2010-2015.
Pada Renstra Badan kepegawaian Propinsi Jawa Timur, langkah-langkah
strategis yang harus mendapat prioritas yakni: (1) Rekruitmen pegawai
harus transparan, obyektif sesuai dengan kompetensi dan analisa
kebutuhan sehingga dapat mengatasi mismatch yang menjadi masalah
utama saat ini, (2) Profesionalitas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ahli
di bidangnya, bangga dengan tugasnya, mampu melaksanakan
pekerjaannya dengan baik dan punya komitmen, (3) Pembenahan
manajemen informasi sistem, akurasi data PNS di bidang manajemen
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi30
kepegawaian yang terintegrasi dengan para stakeholders, (4)
Peningkatan pelayanan tepat waktu dan bebas Korupsi Kolusi dan
Nepotismen (KKN), (5) Peningkatan remunerasi agar PNS dapat hidup
layak.
Dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan renstra
Badan Kepegawaian baik di tingkat Propinsi Jawa Timur maupun di
tingkat kementerian, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Banyuwangi melaksanakan kegiatannya didukung dengan beberapa
faktor sebagai berikut :
a. Sumber daya anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten
Banyuwangi.
b. Sarana Prasarana (teknologi informasi dan transportasi) pelayanan
kepegawaian.
c. Sumber daya manusia / aparatur pelaksana pelayanan administrasi
kepegawaian dan diklat.
Sedangkan yang menjadi faktor penghambatan pelayanan
kepegawaian dan diklat, yaitu :
a. Kurangnya tenaga ahli yang menangani SIMPEG secara maksimal.
b. Jauhnya jarak tempuh pemakai jasa layanan dengan Badan
Kepegawaian dan Diklat.
c. Keterlambatan pelayanan yang diakibatkan karena jarak tempuh
antara Badan Kepegawaian dan Diklat dengan
Stakeholder/Dinas/Instansi terkait baik dalam lingkup Kabupaten
Banyuwangi, Pemerintah Propinsi maupun Pusat.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Jika ditinjau melalui rencana tata ruang wilayah, dapat diuraikan
yang menjadi beberapa faktor penghambat pelayanan kepegawaian dan
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi31
diklat adalah sebagai berikut :
a. Karena Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwngi terletak
pada Ibu Kota Kabupaten sedangkan yang menjadi pegawai / pemakai
jasa layanan tersebar pada Kecamatan SeKabupaten Banyuwangi,
maka yang menjadi kendala adalah jauhnya jarak tempuh pemakai
jasa layanan dengan Badan Kepegawaian dan Diklat.
b. Keterlambatan pelayanan yang diakibatkan karena jarak tempuh
antara Badan Kepegawaian dan Diklat dengan
Stakeholder/Dinas/Instansi terkait baik dalam lingkup Kabupaten
Banyuwangi, Pemerintah Propinsi maupun Pusat.
3.5Penentuan Isu-isu Strategis
a. Gambaran Pelayanan SKPD
Sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi
melaksanakan segala urusan dan pelayanan kepegawaian dan diklat
pegawai. Jika dikaitkan dengan beberapa faktor penghambat masih
sulitnya koordinasi dengan Dinas / Instansi kementerian dan propinsi
maka pelayanan jelas memakan waktu lama karena berkas kepegawaian
masih harus dikirim dan atau perlu menunggu keputusan dari
dinas/instansi tersebut. Belum lagi karena jarak tempuh pegawai pemakai
jasa layanan dengan Badan Kepegawaian dan Diklat juga tidak dekat.
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian Terkait
Sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010-
2015, mencakup: Pengembangan sistem manajemen kepegawaian,
Penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan
kepegawaian, Pembangunan dan pengembangan sistem
penyelenggaraan pelayanan administrasi dan mutasi kepegawaian,
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi32
Penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian,
melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem informasi
manajemen kepegawaian, serta kegiatan strategis dalam kerangka
reformasi birokrasi internal Badan Kepegawaian Negara.
Jika ditinjau lebih lanjut, hal pokok yang masih sangat krusial pada
Badan Kepegawaian dan Diklat ini adalah masih kurangnya tenaga ahli
(IT) yang dapat secara maksimal melaksanakan SIMPEG di Kabupaten
banyuwangi.
c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas terkait
Propinsi Jawa Timur
Dengan majunya teknologi informasi kepegawaian yang
menggunakan software tertentu maka proses rekruitmen pegawai dapat
transparan, obyektif sesuai dengan kompetensi dan analisa kebutuhan
sehingga dapat mengatasi mismatch yang menjadi masalah utama saat
ini
Selanjutnya karena permasalahan BKD adalah jauhnya letak
instansi dengan pemakai jasa layanan, maka sebisa mungkin pembinaan
dan sosialisasi peraturan kepegawaian dilaksanakan dengan metode
penyuluhan baik di Badan Kepegawaian sediri maupun mendatangi dan
mengumpulkan pegawai di masing-masing SKPD agar tercipta
profesionalitas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ahli di bidangnya,
bangga dengan tugasnya, mampu melaksanakan pekerjaannya dengan
baik dan punya komitmen.
d. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD
Keterlambatan pelayanan yang diakibatkan karena jarak tempuh
antara Badan Kepegawaian dan Diklat dengan pegawai pemakai jasa
layanan, Stakeholder/Dinas/Instansi terkait baik dalam lingkup Kabupaten
Banyuwangi, Pemerintah Propinsi maupun Pusat.
Untuk informasi kepegawaian sebisa mungkin tidak terkendala
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi33
dengan jarak, sebab Badan Kepegawaian dan Diklat telah berusaha
mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
di Kabupaten Banyuwangi.
BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi
Visi Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Banyuwangi
ditetapkan dalam rangka untuk memberikan arah yang dicapai pada suatu
masa sehingga seluruh komponen kekuatan yang dimiliki oleh Badan
Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Banyuwangi dapat turut serta untuk
memberikan kontribusi secara konsisten, inovatif, produktif dan mampu
mengantisipasi setiap tantangan yang muncul sehingga tetap eksis dalam
rangka mempercepat pencapaiannya.
Adapun visi Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten
Banyuwangi adalah “Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Bersih, Efektif, Berkualitas serta Profesional didukung Sistem Tehknologi Informasi Manajemen Kepegawaian yang Tepat dan Akurat”.
Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang telah ditetapkan di atas,
maka diperlukan misi yang jelas, mengingat misi merupakan suatu yang
harus diemban dan dilaksanakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat
terlaksana dengan baik.
Adapun misi Badan Kepegawaian Dan Diklat kabupaten
Banyuwangi. Adalah sebagai berikut :
1. Optimalisasi pelayanan administrasi kepegawaian;
2. Peningkatan sarana dan prasarana guna terciptanya pelayanan
yang cepat, tepat dan nyaman;
3. Peningkatan kesejahteraan PNS yang pensiun;
4. Meningkatkan hasil kinerja yang akuntabel;
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi34
5. Peningkatan sumber daya manusia khususnya bagi PNS untuk
peningkatan kualitas dan profesionalime aparatur;
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berkualitas dan
berkompeten;
7. Pelayanan kepegawaian yang cepat dan tepat.
4.2Tujuan dan Sasaran jangka Menengah
Tujuan merupakan penjabatan dari Visi dan Misi yang telah
ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun
ke depan dari tahun 2010 s/d 2015, antara lain :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses penyelesaian ad-
ministrasi kepegawaian
2. Terpenuhinya pelayanan yang cepat, tepat dan nyaman.
3. Mewujudkan aparatur yang loyal dan berdedikasi tinggi
4. Mewujudkan hasil kinerja yang akuntabel
5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS guna mewu-
judkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan professional
6. Meningkatkan aparatur pemerintah yang bersih, berkualitas dan
berkompeten
7. Meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan
Sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan Diklat sesuai
dengan tujuan tersebut adalah :
1. Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal
(pelayanan prima)
2. Terwujudnya sense of belongin pegawai sehingga dapat bekerja
secara maksimal dalam melaksanakan pelayanan kepegawaian.
3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang loyal dan berdedikasi tinggi.
4. Terwujudnya hasil kinerja yang akuntabel dan berdedikasi tinggi.
5. terwujudnya aparatur pemerintahan yang berkualitas dan professional
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi35
6. Meningkatnya kualitas dan kemampuan sumberdaya aparatur
7. Terpenuhinya target waktu pelayanan dan meningkatnya kenyamana
pelanggan
Sedangkan rencana target pencapaian kinerja sasaran Badan
Kepegawaian dan Diklat akan diuraikan melalui beberapa program dan
kegiatan dengan prosentase target sebagai berikut :
No Jenis Kegiatan Target Capaian %
1 2 31 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 100
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 100Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan
100
Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 100Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100Keg. Pengadaan Mebeleur 100Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100
3 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 50Keg. Pemulangan Pegawai yang pensiun 50
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 94Keg. Diklat Prajabatan bagi PNS Daerah 100Keg. Diklat Struktural bagi PNS Daerah 85Diklatpim Tingkat II 90Diklatpim Tingkat IV 100Keg. Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 90Keg. Diklat Fungsional bagi PNS Daerah 100Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 100Diklat Lokal Branding bagi PNS 100Diklat Penyusunan Tata Naskah Dinas 100Diklat Manajemen Pemerintahan Desa 100Diklat Protokol 100Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 100
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100Keg. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 100Keg. Seleksi Penerimaan CPNS 100
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi36
Keg. Penempatan PNS 100Keg. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
100
Keg. Pembangunan/Pengembangan SIMPEG Daerah 100Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin 100Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 100Kegiatan Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi Jabatan
100
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 100
4.3Strategi dan Kebijakan
Penyusunan strategi pada Badan Kepagawaian Dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada system analisis SWOT, yaitu
analisis yang mencermati kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
atau ancaman secara bersama-sama.
Melalui analisis ini dapat dirumuskan empat strategi utama, antara
lain sebagai berikut :
1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih
peluang :
- kebijakan Pusat dan daerah yang serasi dan searah
- terlaksananya peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar, ker-
jasama dengan instansi lain / perguruan tinggi
- peningkatan sarana untuk mendukung capaian tujuan
- peningkatan disiplin dan intensifikasi kinerja
- uraian tugas yang jelas dan kebijakan yang sesuai dengan tupoksi
2. Strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang
- Meningkatkan kemampuan aparat dalam pelaksanaan tugas
- Meningkatkan jumlah rekruitmen pegawai
- Menempatkan kelayakan pegawai
- Menciptakan hubungan serasi dalam pengambilan keputusan
- Sinkronisasi antar lini/sektoral
3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau
menaklukkan tantangan atau ancaman.
- Mewujudkan disiplin, loyalitas aparatur berkesinambungan
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi37
- Mewujudkan pelaksanaan diklat aparatur yang terprogram
- Mewujudkan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam
capaian sasaran
- Harmonisasi hubungan antar instansi terkait/stake holder
- Mewujudkan hubungan yang jelas antara birokrasi, masyarakat dan
LSM
4. Strategi menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan
tantangan.
- Terdapat dialog langsung dengan aparatur secara demokratis dan
transparan dan tercipta pelayanan prima
- Penambahan personil peningkatan motivasi dan peningkatan ke-
mampuan SDM
- Tersedianya peralatan kerja yang memadai
- Adanya peningkatan anggaran yang relevan
- Menurunnya tingkat resiko dalam birokrasi karena terbuka dan lan-
carnya koordinasi antar sektoral.
Adapun kebijakan teknis dari Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan jasa administrasi kantor, meningkatkan
ketersediaan sarana prasarana pendukung yang memadai
2. Meningkatkan kinerja aparatur, meningkatkan sarana dan prasarana
pendukung yang memadai
3. Meningkatkan kesejahteraan PNS yang pensiun
4. Meningkatkan sistem pencapaian kinerja dan keuangan
5. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional,
meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
6. Mengoptimalkan Pengembangan dan pembinaan aparatur, mengisi
formasi PNS yang lowong di unit kerja, meningkatkan kemampuan
yang dimiliki PNS, menguji kesehatan CPNS yang akan diangkat
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi38
menjadi PNS
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 ProgramAdapun program Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2010 s/d 2015 adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Fasilitasi pindah/ purna tugas PNS
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
6. Pembinaan dan pengembangan aparatur.
5.2 KEGIATANAdapun kegiatan dari program Badan Kepegawaian Dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 s/d 2015 adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kin-
erja dan keuangan
4. Fasilitasi pindah/ purna tugas PNS
Pemberian penghargaan bagi PNS & Pensiunan PNS;
5. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi39
Daerah, Peningkatan program Sistem Informasi Manajemen
kepegawaian (Simpeg) meliputi :
Sosialisasi sistem Informasi kepegawaian;
Pendataan ulang PNS;
Validasi data PNS;
Program SIMPEG;
Aplikasi Kepegawaian;
Pemeliharaan Dokumentasi PNS.
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS;
Seleksi Penerimaan Calon PNS;
Penempatan PNS;
Penataan Penempatan PNS berbasis kompetensi;
Penyelenggaraan ujian-ujian dinas dan seleksi kompetensi ja-
batan;
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis
PNS;
Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian dengan Sasaran
Pegawai Negeri Sipil Se-Kabupaten Banyuwangi
Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;
Peningkatan Pengelolaan administrasi keuangan;
Peningkatan pengawasan disiplin PNS
Pelayanan Administrasi kepegawaian
Pemrosesan kenaikan pangkat PNS;
Pemrosesan kanaikan gaji berkala;
Pemrosesan Pensiunan PNS;
Pelaksanaan penetapan angka kredit;
- Pemrosesan DP-3 PNS;
6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi40
Tugas Belajar
Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
Diklat Prajabatan Golongan III;
Diklat Prajabatan Golongan II;
Diklat Prajabatan Golongan I;
Seleksi Diklat pim II, III dan IV;
Diklat Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Air;
Diklat Perencanaan Transportasi;
Diklat Administrasi Pembangunan Kesehatan;
Diklat Motoris;
Diklat Manajemen Pelayanan Publik;
Diklat Takik Audit Pembukuan perhitungan APBD;
Diklat Manajemen Puskesmas;
Diklat PPKBRI;
Diklat Cakep SLTP dan SMU;
Diklat pemanfaatan obat tradisional bagi Bidan;
Diklat oreintasi pengamalan tugas bagi ketua BPD;
Diklat teknis pengairan;
Diklat pemegang kas;
Diklat pengawas;
Diklat kuriklum berbasis kompetensi;
Diklat LAKIP;
Diklat guru bidang studi;
Diklat MBK;
Diklat Optimalisasi Tugas pembantu PPAT;
Diklat Peningkatan Optimalisasi dan pelayanan publik;
Diklat Optimalisasi Peningkatan wawasan Kepala Desa;
Diklat Optimalisasi peningkatan kinerja dan pemahaman tugas
dan fungsi Sekretaris Desa;
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi41
Diklat Fungsional peningkatan mutu penilaian PBB;
Diklat peningkatan Kinerja Sekretaris Kecamatan;
Diklat Optimalisasi peran Guru TK;
Diklat mental Aritmatika;
Diklat agribisnis berwawasan lingkungan bagi PPL;
Diklat Fungsional Pelayanan para Gepeng bagi penyuluhan
Dinas Sosial;
Diklat Arsiparis Tingkat Trampil;
Diklat Fungsional Pengelola Terminal;
Diklat Fungsional pengelola Pasar;
Diklat Penyuluhan Pertanian;
Diklat protokol;
Diklat Manajemen Pemerintahan Desa;
Diklat Penyusunan Naskah Dinas;
Diklat Barang dan Jasa;
Diklat Lokal Branding;
Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah.
5.3 Indikator KinerjaIndikator kinerja dari beberapa program kegiatan pada Badan
Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 s/d 2015
adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Kinerja nya :
- Input : Anggaran (APBD)
Sumberdaya Aparatur pengelola
Sarana Prasarana
- Proses : ketaatan Standart Operating Prosedure pelayanan
Metode kerja
Target penyelesaian pelayanan
- Output : jumlah pelayanan administrasi perkantoran
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi42
- Outcome: Kualitas pelayanan administrasi lebih baik
Adanya kepuasan konsumen pemakai jasa layanan
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Input : Anggaran (APBD)
Sumberdaya Aparatur pengelola
- Proses : Ketaatan pada aturan hukum pengadaan barang & jasa
Target penyelesaian pekerjaan
- Output : jumlah Sarana dan prasarana
- Outcome: Adanya sarana prasarana yang memadai dapat
meningkatkan kinerja aparatur kepegawaian
3. Fasilitasi pindah/ purna tugas PNS
- Input : Anggaran (APBD)
Sumberdaya Aparatur pengelola
- Proses : Pendataan dan fasilitasi Pegawai Negeri Sipil yang
Pindah / Purna Tugas
- Output : Penghargaan pada PNS
(dengan satuan Rupiah/Barang)
- Outcome: kebanggan PNS yang telah pindah /purna tugas
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Input : Anggaran (APBD)
Sumberdaya Aparatur pengelola dan widiaiswara
Sarana Prasarana Diklat
- Proses : Keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan diklat
Metode Kerja
- Output : Jumlah sumberdaya aparatur yang mengikuti diklat
- Outcome: Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi43
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Input : Anggaran (APBD)
Sumberdaya Aparatur pelaksana
Sarana Prasarana penunjang pelaporan
- Proses : ketaatan pada aturan hukum pengelolaan keuangan
Metode Kerja
- Output : Jumlah capaian kinerja dan keuangan
- Outcome: Evaluasi kinerja guna meningkatkan kualitas kinerja SKPD
6. Pembinaan dan pengembangan aparatur.
- Input : Anggaran (APBD)
Sumberdaya Aparatur pelaksana
Sarana Prasarana penunjang pelaporan
- Proses : ketaatan pada aturan hukum
Keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembinaan
Metode Kerja
- Output : Jumlah kegiatan
- Outcome: Aparatur yang disiplin, bersih dan profesional
5.4 Kelompok Sasaran
Yang menjadi kelompok sasaran dari beberapa program kegiatan
pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010
s/d 2015 tentunya adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi sebagai pemakai jasa layanan kepegawaian.
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi44
5.5 Pendanaan IndikatifPerencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang
baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi , dan kebijakan.
Namun sebaik apapun suatu perancanaan (planning), tak akan berhasil
bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan
ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan
atau implementasi dari pogram dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada
faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa dana semua itu
akan sia-sia.
Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan
Diklat Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi telah
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi untuk pengalokasian sumber dana Program dan Kegiatan.
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi45
BAB VIINDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Salah satu tujuan di dalam RPJMD adalah mewujudkan
Pemerintah yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan. Yaitu
untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya
manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan
kepemerintahan dan pembangunan antara lain:
1. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur melalui pendidikan dan
pelatihan.
2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3. Terwujudnya pemberian informasi kepegawaian yang benar dan akurat
dengan indikator
4. Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal (pela-
yanan Prima) dengan indikator
Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja
atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan
untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil
kerja yang dicapai, antara lain:
1. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur melalui pendidikan
dan pelatihan, dengan indikator ,
- Terselenggaranya beberapa pendidikan dan pelatihan penjenjangan
dan teknis fungsional bagi PNS setiap tahun (dengan target kinerja
100 % selesai dan diikuti seluruh peserta dari unsur PNS) dengan
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi46
baik bersertifikat/piagam.
2. Terwujudnya pemberian informasi kepegawaian yang benar dan akurat
dengan indikator,
- Cepat dan tepatnya informasi kepegawaian yang dapat diakses
melalui internet, disampaikan lewat media massa dan melalui
radiogram sehingga lebih akurat.
3. Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal
(pelayanan Prima) dengan indikator,
- Cepat dalam pengurusan/menyelesaikan surat – surat / komplain-
komplain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian dengan
tingkat kesalahan yang rendah.
4. Terwujudnya PNS sebagai aparatur pemerintah yang berkualitas,
akuntabel, dan profesional dengan indikator,
- PNS yang pahan akan aturan-aturan kepegawaian.
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi47
BAB VIIPENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi yang disusun dengan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) merupakan
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2010 – 2015.
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 - 2015 dimaksud sebagai dokumen
perencana strategis Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Banyuwangi yang merupakan penajaman program Badan Kepegawaian
dan Diklat Kabupaten Banyuwangi 2010 - 2015 dan diharapkan mampu
mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk
menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran
penyelenggaraan program-program Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2010-2015.
Selain itu, penyusunan Rencana Stretegis Badan Kepagawaian
dan Diklat Kabupaten Banyuwangi 2010 - 2015 merupakan pedoman
penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat, penguatan
peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan
Kepegawaian dan Diklat nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan
Pelaksanaan Atas Kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi48
Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan
Diklat Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 - 2015 semoga dapat dijadikan
pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan
di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Banyuwangi, 18 Oktober 2013
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi
Drs. SIH WAHYUDI, MMPembina Utama Muda
NIP. 19621017 198903 1 004
RANCANGAN RENSTRA 2010-2015 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi49