Post on 10-Apr-2019
Tukang Tipu?
AsurAnsi
Andreas Freddy PieloorSE.As., MM, CIIB, AAIK, CFP, QRMP, AMRP, AEPP, ANZIIF (Senior Associate)
Praktisi Perasuransian sejak 1987Pemerhati dan Pendidik Perasuransian
Editor: Ana Mustamin
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
(1) SetiapOrangyangdengantanpahakmelakukanpelanggaranhakekonomisebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat(1)hurufiuntukPenggunaanSecara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahundan/ataupidanadendapalingbanyakRp100.000.000(seratusjutarupiah).
(2) SetiapOrangyangdengantanpahakdan/atautanpa izinPenciptaataupemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat (1)hurufc, hurufd, huruf f,dan/atauhurufhuntukPenggunaanSecaraKomersialdipidanadenganpidanapenjarapalinglama3(tiga)tahundan/ataupidanadendapalingbanyakRp500.000.000,00(limaratusjutarupiah).
(3) SetiapOrangyangdengantanpahakdan/atautanpa izinPenciptaataupemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat(1)hurufa, hurufb,hurufe,dan/atauhuruf guntukPenggunaanSecaraKomersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda pa ling banyakRp1.000.000.000,00(satumiliarrupiah).
(4) Setiap Orang yangmemenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp4.000.000.000,00(empatmiliarrupiah).
Penerbit PT Elex Media Komputindo
Tukang Tipu?
AsurAnsi
Andreas Freddy PieloorSE.As., MM, CIIB, AAIK, CFP, QRMP, AMRP, AEPP, ANZIIF (Senior Associate)
Praktisi Perasuransian sejak 1987Pemerhati dan Pendidik Perasuransian
Editor: Ana Mustamin
AsurAnsi TukAng Tipu?©2018 Andreas Freddy Pieloor
SE.As., MM, CIIB, AAIK, CFP, QRMP, AMRP, AEPP, ANZIIF (Senior Associate)
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kelompok Gramedia – Jakarta
Anggota IKAPI, Jakarta
718060930
ISBN: 978-602-04-6242-4
Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab percetakan
Daftar Isi
Kata Pengantar vii
Pendahuluan xi
pertanyaan kepada Tokoh Asuransi 1
1. Pasar Asuransi 51
2. Permainan Asuransi 71
3. Antara Agen dan Pialang Asuransi 95
4. Profesi Pialang Asuransi 115
5. Regulasi tentang Agen dan Pialang Asuransi 145
6. Premium, Remuneration, and Bank Account 183
7. Pemasaran Pialang Asuransi 209
8. Underwriting di Pialang Asuransi 231
9. Pemilihan Perusahaan Asuransi 245
10. Penanganan Klaim 273
11. Administration, Renewal, Revision, and Cancellation 313
Asuransi Tukang Tipu?vi
12. Perlindungan Konsumen 323
13. Otoritas Jasa Keuangan 355
14. Risiko, Tanggung Jawab, dan Tantangan Pialang Asuransi 401
15. Struktur Organisasi dan Proses Bisnis 427
16. Menjadi Pialang Asuransi Profesional 437
17. Pengusaha Bisnis Asuransi 451
Profil Andreas Freddy Pieloor 497
Lampiran 501
Daftar Pustaka 505
SEBAGAI salah satu elemen pelaku dalam industri perasuran-
sian, memahami siapa dan apa fungsi strategis yang diperankan
Pialang Asuransi hanya bisa dilakukan jika Anda terlebih dahulu
memahami industri perasuransian secara komprehensif. Usaha
perasuransian relatif tidak sederhana. Ada banyak pihak yang
terlibat dalam membentuk pasar perasuransian; dengan beragam
profesi, peran, dan kontribusi masing-masing.
Secara umum, pelaku industri perasuransian Indonesia meliputi:
1. Otoritas Jasa Keuangan
2. Masyarakat sebagai Tertanggung (pribadi, keluarga dan per-
usahaan/korporasi)
BAB 1Pasar Asuransi
Sebuah Pasar yang Kompleks
Asuransi Tukang Tipu?52
3. Perusahaan Perasuransian
a. Perusahaan Asuransi Umum (General Insurance)
b. Perusahaan Asuransi Jiwa (Life Insurance)
c. Perusahaan Pialang Asuransi (Insurance Brokers)
d. Perusahaan Pialang Reasuransi (Reinsurance Brokers)
e. Perusahaan Penilai Kerugian (Loss Adjuster)
f. Perusahaan Reasuransi (Reinsurance)
g. Perusahaan Agen Asuransi (Insurance Agent) dan Agen Asuransi perorangan
4. Asosiasi Perasuransian
a. Dewan Asuransi Indonesia (DAI)
b. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
c. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
d. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
e. Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI)
f. Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indo-nesia (APPARINDO)
g. Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI)
5. Asosiasi Profesi
a. Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARI)
b. Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)
c. Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)
Bab 1. Pasar Asuransi 53
6. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
a. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
b. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
7. Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Perasuransian
a. Bank dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
b. Leasing dan Multi Finance
c. Travel Agent (Biro Perjalanan)
d. Koperasi
8. Pihak Ketiga yang Mendukung Perasuransian
a. Perusahaan Aktuaria
b. Rumah Sakit
c. Bengkel
d. Marine Independent Surveyor (MIS)
e. Claims Surveyor and Investigation (CSI)
f. Kantor Akuntan Publik (KAP)
Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui Undang Undang nomor 21 tahun 2011. Banyak pihak menyampaikan bahwa OJK dibentuk DPR dengan bercermin kepada Financial Services Authority (FSA) yang ada di United Kingdom atau Inggris. Namun sayangnya saat OJK dibentuk pada tahun 2011, FSA sendiri di UK sudah dibubarkan pada tahun 2010.
Asuransi Tukang Tipu?54
Otoritas Jasa Keuangan dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga yang very powerful, karena OJK mengawasi dan menangani 6 bidang keuangan, yaitu:
a. Perbankan
b. Pasar Modal
c. Perasuransian
d. Lembaga Pembiayaan
e. Dana Pensiun
f. Pegadaian
Dahulu perbankan berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, sekarang berada dalam ‘kekuasaan’ Otoritas Jasa Keuangan. Begitu pula dengan pasar modal, perasuransian, lembaga pem biayaan, dana pensiun, dan pegadaian yang dahulu berada di bawah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Kementerian Keuangan, sekarang di bawah ‘kekuasaan’ Otoritas Jasa Keuangan.
Konon, OJK dibentuk untuk memudahkan pengawasan dan pelayanan dalam 1 (satu) atap/lembaga. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pertanyaan yang mengemuka mengenai peran tersebut. Apakah pengawasan dan pelayanan OJK saat ini lebih baik terhadap perbankan, bila dibandingkan kala diawasi Bank Indonesia? Bila benar demikian, dilihat dari sudut mana? Adakah yang pernah melakukan kajian tentang nilai plus OJK dibandingkan dengan BI? Saya pribadi tidak bisa memberikan opini apa pun, karena saya tidak memahami dan berada dalam industri perbankan.
Namun, pertanyaan yang sama tentu muncul juga di industri perasuransian. Apakah OJK lebih baik dalam penanganan, pengawasan dan pelayanan kepada industri perasuransian bila dibandingkan dengan Bapepam LK Kementerian Keuangan? Bila pertanyaan ini
Bab 1. Pasar Asuransi 55
dilontarkan kepada saya selaku praktisi perasuransian (khususnya Pialang Asuransi), saya dapat menjawab dengan baik (dan jujur), bahwa peran OJK sedikit lebih baik hanya dalam sudut adanya dewan komisioner yang bertugas dalam edukasi dan perlindungan konsumen. Namun selebihnya tidak lebih baik dibandingkan dengan Bapepam LK Kementerian Keuangan. Mengapa? Karena OJK ternyata tetap melahirkan produk peraturan yang menurut hemat saya bertentangan dengan Good Corporate Governance (GCG) dan Best Practice. Peraturan itu, misalnya, tentang tarif asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor. Di sana, antara lain disebutkan, bahwa siapa saja dapat menerima komisi dan diskon; dan dalam bentuk apa pun. Ini melanggar GCG. Hal lainnya, pelanggaran Best Practice terkait dengan penetapan tarif yang sama atas okupasi sejenis walau kualitas risiko berbeda. Sebagai contoh, tarif pabrik kabel sebesar 1,5%o. Bila ada 3 pabrik dengan kualitas risiko yang berbeda (dalam hal kerapian house keeping; ketersediaan alat pencegah dan pemadam api; jenis mesin dan peralatan listrik; usia dan perawatan bangunan, mesin dan perlengkapan pabrik; dan kualitas lainnya); apakah pabrik yang memiliki kualitas risiko lebih baik diberikan tarif premi yang sama dengan pabrik yang memiliki kualitas risiko buruk? Ini juga pelanggaran Best Practice. Risiko okupasi yang sama dengan kualitas risiko yang berbeda, seharusnya dikenakan tarif premi yang juga berbeda. Dugaan saya, mungkin ada oknum yang bertindak semacam ‘pembisik’ OJK memiliki intensi kurang baik, sehingga melahirkan produk peraturan cacat. Karena OJK sendiri, dalam pandangan saya, belum memahami industri perasuransian secara komprehensif.
Dulu saat perbankan masih berada di bawah pengawasan Bank Indonesia dan industri pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun dan pegadaian berada di bawah Bapepam LK; seluruh dana operasional Bank Indonesia dan Bapepam LK diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nah, dengan fungsi dan tugas yang dahulu ditangani Bank Indonesia
Asuransi Tukang Tipu?56
dan Bapepam LK kini beralih ke OJK, mengapa anggaran operasional dari APBN yang dahulu dikucurkan pada Bank Indonesia dan Bapepam LK tidak dialihkan juga ke OJK? Lebih aneh lagi, saat ini dana operasional OJK dibiayai oleh pelaku industri keuangan – yang notabene merupakan pihak yang diawasi OJK, dan bukan dari APBN. Bila dana operasional sebuah lembaga berasal dari APBN, dan terjadi penyimpangan pengguna an, tentu dapat di kategorikan korupsi dan akan menjadi ranah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Tapi jika dibiayai oleh industri keuangan, lantas menjadi ranah siapa jika terjadi penyalahgunaan?
Dengan fungsi dan tugas yang dahulu ditangani Bank Indonesia dan Bapepam LK kini beralih ke OJK, mengapa anggaran operasional dari APBN yang dahulu dikucurkan pada Bank Indonesia dan Bapepam LK tidak dialihkan juga ke OJK? Lebih aneh lagi, saat ini dana operasional OJK dibiayai oleh industri keuangan – yang notabene pihak yang diawasi OJK, dan bukan dari APBN.
OJK dalam pasar perasuransian Indonesia bertindak sebagai regulator yang membuat peraturan dan kebijakan, serta sebagai pengawas dan pembina industri perusahaan perasuransian. Tapi apakah OJK juga akan masuk ke wilayah teknis operasional dengan menetapkan tarif/harga premi asuransi yang sekarang berlaku untuk Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor? Rasanya ganjil. Perihal tarif ini, akan saya bahas lebih mendalam pada Bab Premi Asuransi (Bab 6).
Materi OJK akan saya bahas lebih jauh dalam Bab 13.
Bab 1. Pasar Asuransi 57
Masyarakat sebagai Tertanggung
Masyarakat selaku konsumen jasa asuransi, atau disebut Tertanggung, dapat berupa pribadi, keluarga dan perusahaan. Konsumen pribadi dan keluarga sering diklasiikasikan sebagai konsumen retail, sementara konsumen berbadan usaha (perusahaan) diklasiikasikan sebagai konsumen korporasi.
Masyarakat dapat melakukan pembelian jasa asuransi melalui beberapa metode yaitu:
a.Transaksilangsung;
b.TransaksimelaluiAgenAsuransi;
c. TransaksimelaluiPialangAsuransi;
d. Transaksi yang diarahkan/dipengaruhi (saya lebih senang menyebut dipaksa) oleh bank, dan lembaga pembiayaan (leasing dan multi inance);
e. Transaksi yang dibujuk oleh biro perjalanan dan bengkel serta
pihak ketiga lainnya.
Asuransi Tukang Tipu?58
Pembelian asuransi dapat dikategorikan transaksi langsung bila masyarakat langsung melakukan hubungan dengan sebuah perusahaan asuransi, dan dilayani oleh tenaga pemasar perusahaan asuransi tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya dalam hubung an dan transaksi langsung.
Transaksi melalui Agen Asuransi terjadi kala masyarakat dihubungi dan dilayani oleh agen sebuah perusahaan asuransi, yang memiliki kerja sama tertulis dan kartu keagenan. Agen Asuransi dapat berbentuk badan usaha (Perseroan Terbatas) dan perorangan (pribadi). Komunikasi, transaksi dan layanan asuransi antara masyarakat dan perusahaan asuransi diperantarai oleh Agen Asuransi. Agen Asuransi hanya diperbolehkan melakukan kerja sama dengan 1 (satu) perusahaan asuransi.
Seperti halnya dengan transaksi melalui Agen Asuransi, transaksi melalui Pialang Asuransi adalah pelayanan keperantaraan asuransi yang dilakukan oleh Pialang Asuransi. Pialang Asuransi tidak terikat pada sebuah perusahaan asuransi, melainkan memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk melakukan transaksi dengan semua perusahaan asuransi. Transaksi melalui Pialang Asuransi akan saya bahas secara khusus dan mendalam dalam Bab 3 dan 4.
Sesungguhnya bank dan lembaga pembiayaan bukanlah lembaga perasuransian yang disebut dalam UndangUndang Asuransi Nomor 40 tahun 2014. Bank dan lembaga pembiayaan merupakan Tertanggung juga, karena bank dan lembaga pembiayaan memiliki kepentingan atas dana yang mereka kucurkan. Premi asuransi dibayar oleh masyarakat yang memperoleh fasilitas pinjaman atau kredit, sehingga sangat tidak layak bank dan lembaga pem biayaan memperoleh komisi dan atau diskon dari perusahaan asu ransi. Semestinya diskon atau potongan harga tersebut diberikan langsung kepada masyarakat sebagai pembayar premi asuransi. Lagi pula bank dan lembaga pembiayaan bukanlah lembaga perasuransian sehingga tidak layak memperoleh keuntungan
Bab 1. Pasar Asuransi 59
(komisi) dari transaksi asuransi. Di sinilah terjadi penekanan dan penga rahan menjurus pemaksaan kehendak oleh bank kepada masyarakat untuk menggunakan perusahaan asuransi atau perusahaan pialang asuransi tertentu. Saya sendiri beropini bahwa bank dan lembaga pembiayaan tidak layak memperoleh komisi atau keuntungan dari transaksi asuransi – terutama karena mereka sendiri bagian dari Tertanggung. Bila bank dan lembaga pembiayaan ingin memperoleh komisi atau penghasilan dari transaksi asuransi, maka bank dan lembaga pembiayaan harus dipaksa mendirikan sebuah perusahaan pialang asuransi sebagai anak perusahaan.
Bila bank dan lembaga pembiayaan ingin memperoleh komisi atau penghasilan dari transaksi asuransi, maka bank dan lembaga pembiayaan harus dipaksa mendirikan sebuah perusahaan pialang asuransi sebagai anak perusahaan.
Beberapa praktik yang merugikan masyarakat pengguna lembaga jasa keuangan dan sekaligus selaku konsumen asuransi sebagai berikut:
1. Bank milik negara ‘memaksa’ meminta fee base income dari perusahaan asuransi yang telah menerbitkan polis asuransi bagi debiturnya, walau telah menggunakan jasa pialang asuransi. Ini dampak dari aturan OJK yang memperkenankan bank boleh menerima diskon, potongan, komisi dan dalam bentuk apa pun (SE 06 tahun 2013, lalu SE 021 tahun 2015 dan SE 6 tahun 2017).
2. Semua pihak yang berjasa dalam memberikan bisnis kepada perusahaan asuransi boleh menerima potongan, diskon, komisi dan bentuk apa pun dari perusahaan asuransi (SE 06 tahun 2013, lalu SE 021 tahun 2015 dan SE 6 tahun 2017).
Asuransi Tukang Tipu?60
3. Bank, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), leasing dan multi finance beramairamai memaksa/menekan masyarakat dan perusahaan asuransi untuk memperoleh fee base income.
4. Bila bank dan lembaga jasa keuangan lainnya ingin memperoleh keuntungan dari transaksi asuransi, saya dapat memberitahukan skema yang lebih mudah dan baik, agar keuntungan (fee base income) tersebut diperoleh secara terusmenerus dan tidak terbatas hanya pada masa kredit saja. Mau?
5. Sebagian besar bank, Bank Perkreditan Rakyat, leasing dan multi finance tidak memberikan manfaat tambahan apa pun bagi masyarakat, baik dalam ruang lingkup jaminan, pelayanan pemrosesan sejak awal hingga masa terjadinya kerugian. Ya, mereka hanya concern pada fee base income dan tidak memberi manfaat tambahan apa pun kepada masyarakat konsumen asuransi.
6. Sebagian besar bank, Bank Perkreditan Rakyat, leasing dan multi finance hanya peduli dan concern pada jumlah atau nilai kredit yang mereka kucurkan kepada masyarakat, dan kurang peduli berapa sum insured yang wajar agar tidak terjadi under-insured. Saya pikir mereka kurang peduli karena ketidak pahaman akan beberapa konsep dan aturan dalam industri perasu ransian. Hal ini sangat merugikan masyarakat.
Saya pernah melakukan perjalanan wisata ke luar negeri dan diinformasikan bahwa biaya perjalanan telah memasukkan asuransi perjalanan. Saya melihat harga yang ditawarkan cukup wajar dan tidak ada biaya tambahan apa pun. Karena itu saya memutuskan mengikuti perjalanan wisata melalui agen/biro perjalanan tersebut dengan biaya sudah termasuk asuransi perjalanan. Begitu pula dengan bengkel yang melakukan pelayanan dan perbaikan body kendaraan dan memuaskan pemilik kendaraan, dapat membujuk dan mengarahkan untuk menutup perpanjangan pada sebuah perusahaan asuransi tempat bengkel menjadi rekanan. Opini saya tentang praktik bisnis yang dilakukan oleh travel agent dan bengkel ini tergolong wajar.
FREDDY mulai bekerja di industri perasuransian sejak April 1987 dan lulus dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (STMA Trisakti) dengan gelar Sarjana Ekonomi Asuransi (SE.As.), lalu melanjutkan ke Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) menem puh program Magister Manajemen Perencana Keuangan dan peroleh gelar Magister Manajemen (MM). Freddy memiliki kualifikasi AAIK (Ahli Asuransi Indonesia Kerugian) dari Asosiasi
Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI), dan sertifikasi dari Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARI) dengan gelar APAI (Ahli Pialang Asuransi Indonesia) dan CIIB (Certified Indonesian Insurance Brokers).
Freddy memiliki pula sertifikasi manajemen risiko dari 2 lem baga sertifikasi yaitu AAMAI dengan gelar Ahli Manajemen Risiko
Profil Andreas Freddy Pieloor
Andreas Freddy Pieloor, SE.As., MM, AAIK, CIIB, AMRP, QRMP, CFP®, AEPP™, ANZIIF
(Senior Associate)
Asuransi Tukang Tipu?498
Perasuransian (AMRP) dan LSP MKS dengan gelar Qualified Risk Management Professional (QRMP)
Sebagai seorang Perencana Keuangan Independen (Financial Planner), Freddy menempuh ujian dari FPSB Indonesia (Financial Planning Standard Board of Indonesia) dan memperoleh gelar CFP® (Certified Financial Planner®), dan juga mengambil sertifikasi AEPP™ (Associate Estate Planner Practitioners).
Dan pada tahun 2018 Freddy melalui APARI memperoleh penyetaraan gelas profesi dari Australian New Zealand Insurance Institute dengan gelar profesi ANZIIF (Senior Associate).
Freddy pernah bekerja di Mitra, Iswara & Rorimpandey (MIR) dan beberapa asuransi terkemuka seperti Tokio Marine, Wahana Tata, Allianz Utama Indonesia dan Danamon Asuransi, dan perusahaan Pialang Asuransi bernama Accette (d/h. Ultramas) sebagai assistant to General Manager. Akhirnya pada tahun 2002 Freddy bersama beberapa profesional membangun PT Antara Inter mediary Indonesia sebuah Pialang Asuransi.
Pada usia 50 tahun, Freddy mengambil pensiun dini pada tahun 2017 dari posisi Direktur Utama PT Antara Intermediary Indonesia, dan membangun lembaga pelatihan perasuransian dan keuangan dengan brand ITIKAD ACADEMY. Membangun dan menjalankan usaha pelatihan adalah impian masa kecil Freddy, dengan motivasi memberikan kontribusi bagi perkembangan dan pembangunan kompetensi dan integritas masyarakat.
Selain bekerja pada industri perasuransian lebih dari 30 tahun, Freddy saat ini mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (almamaternya) sejak 2015 hingga saat ini, dan menjadi fasilitator pada Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (LPAI) sejak tahun 1994 hingga 2003, Widya Dharma Arta tahun 2015–2017, Lembaga Pengembangan Manajemen Asuransi Trisakti (LPMA Trisakti) sejak 2015 hingga saat ini.
Profil Andreas Freddy Pieloor 499
Freddy telah menulis lebih dari 12 buku yang diterbitkan Elexmedia dengan judul: “Benahi Cara Hidup”, “Bangun Kekayaan Sejak Belia”, “Jangan Beli Unit Link,…”, “Beli Unit Link Apa Untungnya?”, “Sukses atau Mati”, “Jangan Mau Pensiun Ber karat, Melarat, & Sekarat!”, “Investasi Cerdas Menuju Ke kayaan”, “Money, Love, & Marriage”, “Monogami Lebih Baik dari Poligami?”, “The Millionaire Mindset”, “HatiHati Berasuransi”, “Jangan Mati Dulu Sebelum Tulis Wasiat” dan beberapa buku lainnya yang diterbitkan oleh penerbit lain.