Post on 06-Mar-2019
ANALISIS RETRIBUSI BEA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 1999/2000 – 2003
Tugas Akhir
untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajad Sarjana Ahli Madya
program studi D III Perpajakan
Oleh :
EPSILON MAYANG GHATI
NIM : F3401093
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2004
ABSTRAKSI
Judul Tugas Akhir ini adalah “ Analisis Retribusi Bea Cetak Kartu Tanda Penduduk sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1999/2000 – 2003 “. Kekurangpahaman masyarakat awam tentang biaya dan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk melatarbelakangi Penulis untuk mengambil judul tersebut dalam Tugas Akhir kali ini. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan retribusi bea cetak Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sragen tahun 1999/2000 – 2003 dan seberapa besar sumbangannya bagi keseluruhan penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penurunan maupun kenaikan Retribusi Bea Cetak Kartu Tanda Penduduk, berapa biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk perlembar dan bagaimana prosedur pembuatannya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Bea Cetak Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten sragen Tahun 1999/2000 – 2003 hanya mampu memberikan kontribusi yang sangat sedikit bagi keseluruhan penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Dari analisis selama 5 Tahun berturut-turut, sumbangan Retribusi Bea Cetak Kartu Tanda Penduduk terhadap penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, yang paling tinggi terjadi pada tahun 2001.
Untuk itulah pemerintah daerah bersama-sama dengan aparat yang berwenang dan seluruh lapisan masyarakat harus berusaha untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah, karena tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunannya sangat ditentukan oleh Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah perlu mengadakan pembaharuan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil , efektif dan efisien. Selain itu pemerintah perlu menciptakan aparat yang bersih, jujur dan bertanggungjawab, yang dapat diperoleh dengan jalan memberikan sistem pembinaan kepegawaian secara berkala, pengontrolan atau pengawasan secara teratur, dan pemberian sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
Surakarta, Agustus 2004
Telah disetujui dan diterima oleh :
Pembimbing
Doddy Setiawan, SE, Msi, Ak
NIP : 132282196
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
Yang penting dari segala hal bukanlah mengeahui sesuatu tetapi melaksanakan sesuatu yang
diketahui.
( ANONIM )
Tetaplah anda pada pendirian anda agar penghargaan orang lain tetap pada anda.
( ANONIM )
PERSEMBAHAN :
1. Kedua orang tua atas peran serta,
dukungan, dan doanya selama ini.
2. Saudara- saudara.
3. Keponakan.
4. Keluarga besar fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL………………………………………………….………i
ABSTRAKSI………………………………………………………………….ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………………………….iii
HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………...iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN…………………………………………….v
KATA PENGANTAR………………………………………….……………. vi
DAFTAR ISI………………………………………………………………….viii
DAFTAR TABEL……………………………………………………………..x
A. BAB I
1. Latar belakang masalah….…………………………………………….1
2. Perumusan masalah……………………………………………………3
3. Tujuan penelitian………………………………………………………4
4. Manfaat penelitian……………………………………………………..4
5. Metode penelitian.…………………………………..…………………5
6. Gambaran umum Dipenda…………………………..………………...6
B. BAB II
1. Landasan teori…………………………………………………………22
2. Pembahasan……………………………………………………………28
ix
C. BAB III
1. Temuan masalah………………………………………………………..37
D. BAB IV
1. Kesimpulan……………………………………………………………41
2. Saran…………………………………………………………………..43
E. DAFTAR PUSTAKA
F. DAFTAR LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
Halaman
GAMBAR I
PROSES PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK………………31
TABEL I
REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI BEA CETAK
KTP DI KAB. SRAGEN TH.1999/2000 - 2003………………………….32
TABEL II
KONTRIBUSI RETRIBUSI BEA CETAK KTP TERHADAP
PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DI KAB. SRAGEN
TH.1999/2000 – 2003……………………………………………………34
TABEL III
KONTRIBUSI RETRIBUSI BEA CETAK KTP TERHADAP
PENERIMAAN PAD DI KAB. SRAGEN TH.1999/2000 – 2003………35
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan
pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan
dengan dukungan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena
itu, perlu menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu perwujudan
kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam
pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi,
dan bertanggungjawab dengan titik berat pada daerah tingkat II.
Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari sisa lebih perhitungan
tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah Sendiri ( PADS ), bagi hasil pajak,
bagi hasil bukan pajak, pendapatan dari Pemerintah atau Instansi yang
lebih tinggi dan pendapatan lainnya. PADS merupakan pendapatan yang
berasal dari wilayah Pemerintah daerah sendiri yang terdiri dari pajak
daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain
pendapatan. Pendapatan dari pemerintah atau instansi yang lebih tinggi
dapat berupa sumbangan, bantuan, atau pinjaman.
Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian
pelayanan kepada masyarakat serta pertumbuhan perekonomian di daerah
diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang
hasilnya memadai. Upaya peningkatan tersebut antara lain dapat dilakukan
dengan peningkatan kinerja pemungutan dan memberikan keleluasaan bagi
daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan. Meningkatnya
pendapatan asli daerah berarti secara otomatis meningkat pula
kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya. Peningkatan
tersebut tentu saja karena pembaharuan sistem perpajakan daerah dan
retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif,
dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam
pembiayaan pembangunan, kerja keras aparat yang bersangkutan, dan
bantuan positif semua pihak yang terkait. Dari uraian sebelumnya
dikemukakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari sisa
lebih perhitungan tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah sendiri ( PADS ),
bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, pendapatan dari pemerintah atau
instansi yang lebih tinggi dan pendapatan lainnya. PADS merupakan
pendapatan yang berasal dari wilayah pemerintah daerah sendiri yang
terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan
lain-lain pendapatan. Ini berarti bahwa meningkatnya penerimaan retribusi
daerah berarti meningkatnya penerimaan PADS yang secara otomatis
meningkat pula Pendapatan Asli Daerah. Untuk itulah pemerintah daerah
bersama-sama dengan aparat yang berwenang dan seluruh lapisan
masyarakat harus berusaha untuk meningkatkan penerimaan retribusi
daerah. Oleh karena itu perlu bagi Pemerintah untuk menciptakan aparat
yang bersih, jujur, dan bertanggungjawab. Penerimaan retribusi daerah
sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan tingkat intelektual
masyarakat. Kurangpahamnya masyarakat tentang manfaat retribusi dan
prosedur pembayarannya bisa mengakibatkan penurunan penerimaannya.
Untuk itulah dalam tugas akhir kali ini Penulis mengambil judul “ Analisis
Retribusi Bea Cetak Kartu Tanda Penduduk sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah Kabupaten Sragen tahun 1999/2000 – 2003 “. Hal ini
dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat awam yang kurang
paham tentang prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan biaya
penggantiannya perlembar.
B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang timbul
adalah :
1. Seberapa besar realisasi penerimaan retribusi bea cetak KTP di
Kabupaten Sragen untuk tahun anggaran 1999/2000-2003 ?
2. Seberapa besar kontribusinya bagi penerimaan retribusi daerah di
Kabupaten Sragen untuk tahun anggaran 1999/2000-2003 ?
3. Seberapa besar kontribusinya bagi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Sragen untuk tahun anggaran 1999/2000-2003 ?
C. Tujuan Penelitian
Dalam Penulisan tugas akhir kali ini, tujuan yang hendak dicapai adalah :
1. Untuk mengetahui seberapa besar realisasi peneriman retribusi bea
cetak Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sragen untuk tahun
anggaran 1999/2000-2003.
2. Untuk mengetahui seberapa besar sumbangannya bagi keseluruhan
penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Sragen untuk tahun
anggaran 1999/2000-2003.
3. Untuk mengetahui seberapa besar sumbangannya bagi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen untuk tahun anggaran
1999/2000-2003.
D. Manfaat Penelitian
1. Untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sragen
dalam upaya peningkatan penerimaan Retribusi Daerah untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar realisasi yang di dapat dari retribusi
bea cetak Kartu Tanda Penduduk dan seberapa besar sumbangannya
bagi keseluruhan penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Sragen.
E. Metode Penelitian
Adalah suatu cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan
data di dalam penelitian sesuai dengan kehendak peneliti.
1. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :
a. Wawancara
Yaitu : cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab
dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian.
Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak
yang terkait dalam jajaran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil,
UPT dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.
b. Observasi
Yaitu : cara pengumpulan data dengan jalan mempelajari
buku-buku yang ada hubungannya dengan materi tugas akhir.
2. Teknik analisis data
Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah :
a. Analisis kualitatif
Adalah : Proses analisis data yang tidak dinyatakan dalam
bentuk angka. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan informasi
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan retribusi bea cetak
kartu tanda penduduk.
Misalnya : Informasi mengenai faktor-faktor penyebab penurunan
atau kenaikan penerimaan retribusi bea cetak kartu tanda penduduk
terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sragen.
b. Analisis kuantitatif
Adalah : Proses analisis data yang dinyatakan dalam bentuk
angka. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan informasi
mengenai realisasi penerimaan retribusi bea cetak kartu tanda
penduduk dan kontribusinya terhadap seluruh penerimaan retribusi
daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sragen.
F. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah
1. Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Daerah
Pada awalnya keberadaan Dinas Pendapatan Daerah bermula
dari didirikannya Dinas Urusan Perusahaan pada tahun 1952 yang
hanya berumur lima belas tahun. Pada tahun 1970 Dinas Urusan
Perusahaan di ganti menjadi administrasi keuangan yang berlaku
hanya untuk tiga bulan sebelum akhirnya dibagi menjadi dua, yaitu
administratur keuangan dan administratur pendapatan. Mulai tahun
1971 strukturnya disempurnakan lagi menjadi dua bagian, yaitu
bagian dinas dan bagian tata usaha. Struktur ini diatur dalam Perda
No. 4 Tahun 1971.
Seiring dengan semakin meningkatnya tugas dari perangkat
pelaksanaan pemungut dan penggali sumber-sumber pendapatan
daerah guna menyediakan dana dalam rangka pembiayaan
pembangunan, sehingga sejalan dengan itu perlu diambil
kebijaksanaan untuk meningkatkan status dari perangkat
pelaksanaan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada pada saat
itu, maka seksi pendapatan daerah diganti menjadi Dinas
Pendapatan Daerah.
Dasar hukum yang melandasi kenaikan status tersebut yaitu
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sragen Nomor :
29/HPP/1974 tanggal 24 September 1974 yang mengatur tentang
tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen dan
disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan tanggal 21 Mei 1980 No. 1983/104/1980.
Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan pendapatan
daerah tersebut, selanjutnya diundangkan dalam lembaran daerah
Kabupaten Sragen No. 7 Tahun 1980 tanggal 10 juni 1980 Seri D
No. 3
Dengan perkembangan alih teknologi yang mengikuti
perkembangan pembangunan, maka organisasi dan tata kerja Dinas
Pendapatan Daerah disempurnakan dari sistem MAPEDA ( Manual
Pendapataan Daerah ) menjadi sistem MAPATDA ( Matrik
Pendapatan Daerah ), sesuai dengan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 tanggal 15 Juli 1989 serta Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 970/1458/PUOD tanggal 1
Mei 1990, perihal pemberlakuaan sistem Mapatda, sehingga dasar
hukum pembentukan Dinas Pendapatan Daerah juga mengalami
perubahan, yaitu Perda No. 10Tahun 1991 tanggal 16 Mei 1991
yang mengatur tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.
2. Tugas-tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah
`Sesuai dengan Perda No. 10 Tahun 1991 tentang susunan dan tata
kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, mempunyai tugas
pokok dan fungsi sebagai berikut :
a. Tugas Pokok
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
tugas-tugas urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan
dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah.
b. Fungsi
Agar dapat menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut
di atas, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
1) Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, memberikan
bimbingan pembinaan koordinasi teknis dan tugas-tugas
lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.
2) Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan
Wajib Retribusi Daerah. menyampaikan
3) Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan
subjek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak atau Direktorat PBB, dalam hal dan menerima
kembali SPOP dari Wajib Pajak.
4) Melakukan penetapan besarnya pajak daerah.
5) Membantu melaksanakan penyampaian SPPT, SKP, SPT,
dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh
Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak PBB serta membantu
melaksanakan DDHP PBB yang di buat Dirjen Pajak
kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah
pengawasannya.
6) Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas
pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi
daerah serta pendapatan lainnya.
7) Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan
penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan
asli daerah lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan
oleh Menteri Keuangan kepada daerah.
8) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian
operasional bidang pendataan, penetapan, penagihan pajak
daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah
lainnya.
9) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah dan
pendapatan daerah lainnya serta PBB
10) Melakukan urusan Tata Usaha.
3. Sistem Pembinaan Kepegawaian
Sistem pembinaan kepegawaian dalam Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sragen sangat penting bagi pegawai yang sudah mempunyai
jabatan tertentu. Untuk meningkatkan sumber daya manusia seperti
sekarang ini, pemerintah selalu memberi pembinaan baik berupa training
maupun ADUM.
Di dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen masing-
masing mempunyai jabatan yang berbeda-beda. Tentu saja tidak
sembarang orang bisa menempati jabatan tersebut, tergantung dari
kemampuan masing-masing orang. Untuk menempati jabatan tertentu,
pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen harus mengikuti
training, penataran atau ADUM.
Berikut ini adalah pegawai-pegawai Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sragen yang mengikuti kegiatan di atas :
1. Kepala Dinas
2. Kasi/Kasub Bagian Tata Usaha
3. Kasi pendaftaran dan Pendataan
4. Kasi Penetapan
5. Kasi Pembukuan dan Pelaporan
6. Kasi Penagihan
7. Kasi Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Disamping para kasi, para pegawai lainnya pun banyak juga yang
mendapatkan pendidikan agar terjadi keharmonisan antara pemimpin
dan stafnya. Selain itu demi kelancaran tugas kepegawaiannya,
sebelum diangkat sebagai pegawai harus di sumpah dahulu. Jadi, orang
yang menjadi pegawai harus mengikuti peraturan yang telah disetujui
dalam sumpah jabatan.
4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen mempunyai struktur
organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan
tanggungjawab antara lain :
a. Mengadakan pembagian kerja di dalam melaksanakan tugas Dinas
Pendapatan Daerah.
b. Memelihara dan membina organisasi, koordinasi staf serta
mengadakan koordinasi terhadap petugas pemungut pendapatan
daerah.
c. Mengadakan koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan instansi
yang terkait.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala
Daerah.
e. Bersama-sama dengan instansi yang terkait, menyelesaikan masalah
yang timbul akibat pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
f. Melaksanakan sanksi terhadap pelanggaran pembayaran
pemungutan pendapatan daerah.
g. Secara periodik memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah
mengenai pelaksanan pemungutan pendapatan daerah.
2. Sub Bagian Tata Usaha
Sub bagian tata usaha pada kantor Dinas Pendapatan Daerah
mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan Urusan Umum Dinas
b. Melaksanakan Urusan Kepegawaian Daerah
c. Melaksanakan Urusan Keuangan Dinas
Perincian tugas sub bagian tata usaha dalam melaksanakan tugasnya
di bantu oleh beberapa kepala urusan yang masing-masing urusan
tugasnya adalah sebagai berikut :
1) Urusan Umum :
a) Menentukan kebersihan kantor dan lingkungannya
b) Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat dinas
c) Mengetahui atau menjaga keamanan kantor
2) Urusan Kepegawaian :
a) Penerimaan surat laporan kepegawaian
b) Seleksi atau test calon karyawan atau para pelamar
c) Mengusulkan dan menyesuaikan gaji berkala
3) Urusan Keuangan
Tugasnya mencakup kegiatan yang menyangkut keuangan dinas
yang pelaksanaannya ditangani oleh bendaharawan.
3. Seksi Pendaftaran dan pendataan
Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran
dan pendataan terhadap Wajib Pajak dan Wajib retribusi daerah serta
membantu pelaksaan pendaftaran dan pendataan, di bantu oleh beberapa
Kasubsi, yaitu :
a. Sub Seksi Pendaftaran
Yang tugasnya meliputi : mendistribusikan formulir pendaftaran
yang telah di isi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah, membuat
laporan tentang formulir pendaftaran menerima kembali Wajib Pajak
dan Wajib Retribusi dalam formulir, menetapkan Nomor Wajib Pajak
Daerah (NPWPD).
b. Sub Seksi Pendataan
Yang tugasnya meliputi : menghimpun, mengelola, dan mencatat
data objek dan sifat subjek pajak serta retribusi daerah, melakukan
pemeriksaan lapangan atau lokasi dan melaporkan hasilnya serta
membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima.
c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data
Yang tugasnya meliputi : membuat dan memelihara daftar indek
Wajib Pajak Wajib Retribusi Daerah, memberikan kartu pengenal
NPWPD, menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah
dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan
penyampaian SPOP PBB dari Wajib Pajak yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.
4. Seksi Penetapan
Seksi penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan
penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terutang sejak
menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi Daerah, serta menatausahakan jumlah ketetapan PBB yang
penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) dan Daftar Himpunan Pokok
Pembayaran ( DHPP ).
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, seksi
penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Melakukan penghitungan, penetapan pajak, dan retribusi daerah.
b. Melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan atau
pembayaran atau penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan
Retribusi Daerah yang disetujui.
c. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat
perpajakan dan retribusi yang berkaitan dengan penetapan.
d. Membantu penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen
lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta
mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan kepada kepala unit
terkait.
Seksi Penetapan terdiri dari :
a. Sub Seksi Perhitungan
Yang tugasnya melaksanakan perhitungan penetapan-penetapan serta
jabatan dan penetapan tambahan pajak dan retribusi daerah.
b. Sub Seksi Penerbitan Ketetapan
Yang tugasnya meliputi : menerbitkan Surat Ketetapan Pajak ( SPT ),
Surat Ketetapan Retribusi ( SKR ), Surat Perjanjian Angsuran dan
surat-surat ketetapan pajak lainnya, mendistribusikan dan menyimpan
arsip surat perpajakan dan retribusi daerah serta arsip SPPT PBB serta
dokumen PBB lainnya.
c. Sub Seksi Angsuran
Yang tugasnya meliputi : menerima surat permohonan angsuran,
menyiapkan surat perjanjian dan surat penolakan angsuran
pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi
daerah.
5. Seksi Pembukuan dan pelaporan
Seksi ini tugasnya melaksanakan pembukuan dan penetapan mengenai
realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah, PBB serta
pengelolaan benda-benda berharga. Seksi pembukuan dan pelaporan
mempunyai fungsi :
a. Melakukan pencataan penetapan dan penerimaan dari pemungutan
atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah ke
dalam kartu jenis pajak dan retribusi daerah ke dalam kartu
pengawasan PBB ( KPPBB ) dan DHPP.
b. Melakukan pencataan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda
berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga
ke dalam Kartu Penyediaan Benda Berharga.
c. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dari tunggakan pemungutan
atau pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi
penerimaan, pengeluaran dan persediaan benda berharga secara
bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dari
tunggakan PBB.
Seksi pembukuan dan pelaporan terdiri dari :
a. Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan
Yang tugasnya meliputi : menerima dan mencatat semua SKP,
SKR, surat-surat ketetapan pajak lainnya, serta SPT PBB, menerima
dan mencatat semua SKP, SKR, surat-surat ketetapan pajak lainnya
yang di bayar lunas, mencatat penerimaan atau pembayaran atau
penyetoran PBB serta menghitung tunggakan.
b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan
Yang tugasnya meliputi : mencatat tanda terima benda berharga,
bukti penerimaan benda berharga, penerimaan uang hasil pungutan
dengan benda berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan
benda berharga.
c. Sub Seksi Pelaporan
Yang tugasnya meliputi : menyiapkan laporan perihal realisasi
penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta PBB,
menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan
persediaan benda berharga.
6. Seksi Penagihan
Mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah
yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan
permohonan banding serta mengumpulkan dan mengelola data sumber-
sumber penerimaan daerah lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, seksi penagihan
mempunyai fungsi :
a. Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
b. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan
lainnya.
Seksi Penagihan terdiri dari :
a. Sub Seksi Penagihan
Tugasnya adalah menyiapkan dan mendistribusikan surat
menyurat serta dokumentasi yang berhubungan dengan
penagihan.
b. Sub Seksi Keberatan
Tugasnya meliputi : menerima dan melayani surat
keberatan dan surat permohonan banding atas meterai penetapan
pajak dan retribusi daerah, menyiapkan keputusan menerima
atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian
permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
c. Sub Seksi Pengelolaan Sumber Lain-lain
Tugasnya meliputi : mengumpulkan dan mengolah data
sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
pembinaan teknis pungutan, pemantauan, pengendalian, dan peningkatan
daerah.
Untuk menyelenggarakan tugasnya seperti tersebut di atas, seksi
perencanaan dan pengendalian operasional ini mempunyai fungsi-
fungsi sebagai berikut :
a. Melaksanakan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari
pajak dan retribusi daerah lainnya serta dari PBB, melakukan
pembinaan teknisi operasional, memberikan bimbingan dan petunjuk
kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pungutan pajak
daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta pungutan PBB.
b. Melakukan kerjasama dengan intansi partikal dan dinas lainnya.
Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :
a. Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pungutan
Tugasnya meliputi : menyusun rencana pendapatan daerah dan
rencana instansi pungutan pendapatan daerah, melakukan pembinaan
pelaksanaan tata kerja dan hubungan tata kerja serta pembinaan
laporan dan prasarana perpajakan daerah, retribusi dan pendapatan
daerah lainnya.
b. Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan
Tugasnya meliputi : mengumpulkan dan mengelola data semua
sumber pendapatan daerah, merumuskan rencana peraturan daerah
tentang perpajakan, retribusi, dan pendapatan daerah.
8. Unit Penyuluhan
Bertugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan
penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan retribusi daerah
lainnya, PBB serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas
Pendapatan Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Data
Merupakan unsur pelaksana koordinasi kegiatan dinas di bidang
pengelolaan terminal dan pemungutan retribusi daerah, di pimpin oleh
seorang Kepala unit pelaksana teknis dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala dinas.
23
BAB II
LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN
A. LANDASAN TEORI
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis,
serasi, dan bertanggungjawab dengan titik berat pada daerah tingkat II. Berdasarkan
UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah otonom,
yang selanjutnya di sebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam UU No. 34 Tahun 2000 ditetapkan bahwa retribusi daerah ditetapkan
dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan
mengenai :
a. Masa retribusi.
b. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu
atas pokok retribusi dan atau sanksinya.
c. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.
24
Pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi,
misalnya : dalam retribusi tempat rekreasi, pengurangan dan keringanan diberikan
untuk orang jompo, orang cacat, dan anak sekolah. Pembebasan retribusi dikaitkan
dengan fungsi objek retribusi, misalnya : pelayanan kesehatan bagi korban bencana
alam.
Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh
pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat di
pungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan
sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut
dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu :
a. Retribusi Jasa Umum
Jenis- jenis retribusi jasa umum :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte
Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
25
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
b. Retribusi Jasa Usaha
Jenis-jenis retribusi jasa usaha :
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Rumah Potong Hewan;
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
11. Retribusi Tempat Penyeberangan di Atas Air;
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
13. Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
c. Retribusi Perijinan Tertentu
Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu :
1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Ijin Gangguan;
4. Retribusi Ijin Trayek.
26
Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk merupakan salah
satu dari beberapa jenis retribusi jasa umum. Dalam menetapkan jenis-jenis retribusi
ke dalam golongan retribusi jasa umum dengan menggunakan kriteria sebagai
berikut :
1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa
usaha atau retribusi perijinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang
diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan
kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Di anggap layak apabila jasa
tersebut hanya disediakan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan
yang membayar retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraannya.
6. Retribusi tidak di pungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu
sumber Pendapatan Daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat
dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
27
Yang di maksud dengan kriteria kemampuan masyarakat adalah
kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak. Sedangkan yang
dimaksud dengan kriteria aspek keadilan antara lain adalah objek dan subjek pajak
harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat
diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran
yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk
menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan
membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang
diberikan. Dengan demikian, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa
umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan yang diberikan dan golongan pengguna
jasa, sebagai contoh :
a. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang mampu dapat
ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya pengumpulan,
transportasi, dan pembuangan sampah, sedangkan untuk golongan masyarakat
kurang mampu, tarifnya ditetapkan lebih rendah.
b. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum
daerah dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, sehingga
memungkinkan adanya subsidi silangbagi tarif rawat inap kelas yang lebih
rendah.
28
c. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat
ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan
kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir
sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.
Objek retribusi jasa umum adalah setiap pelayanan yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan subjek retribusi jasa
umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan
jasa umum yang bersangkutan.
29
B. PEMBAHASAN
Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil di atur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 12 tahun 2000. Dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen No. 12 tahun 2000, yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk
yang selanjutnya di singkat dengan nama KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti diri
pribadi yang sah bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Sragen dan telah
berumur 17 tahun dan atau pernah/telah kawin. Penduduk adalah setiap orang baik
warga negara Indonesia maupun warga negara Asing yang bertempat tinggal dalam
wilayah negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Akta Catatan Sipil adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang
mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan
anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan di simpan oleh
kantor Catatan Sipil sebagai dokumen negara. Akta Catatan Sipil meliputi Akta
Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan
Anak, Akta Perubahan atau Ganti Nama dan Akta Kematian serta kutipan ke II yang
diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil. Kutipan ke II dan seterusnya adalah kutipan
akta Catatan Sipil yang ke II dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh kantor
Catatan sipil karena kutipan Akta yang asli atau yang pertama hilang, rusak atau
musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
Dalam bab II Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 12 Tahun
2000, yang di maksud dengan subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh
30
jasa percetakan KTP dan atau Akta Catatan Sipil. Tingkat penggunaan jasa KTP atau
Akta Catatan Sipil di ukur berdasarkan jumlah KTP atau Akta Catatan Sipil yang di
cetak. Dalam bab VI pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 12 tahun 2000
ditetapkan bahwa penggantian biaya cetak KTP untuk WNI sebesar Rp. 3.000;-
perlembar sedangkan untuk WNA sebesar Rp. 6.000;- perlembar. Masa retribusi
untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 3 tahun sedangkan masa retribusi
untuk Akta Catatan sipil berlaku seumur hidup.
Besarnya tarif retribusi penggantian bea cetak KTP yang berlaku yaitu sebesar
Rp. 3.000;- untuk WNI atau Rp. 6.000;- untuk WNA di anggap sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kabupaten
Sragen. Oleh karena itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen No. 24 tahun 2003.
Dalam pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 24 Th. 2003 tentang
perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 12 Th. 2000 tentang
retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
ditetapkan bahwa penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil untuk warga negara Indonesia sebesar Rp. 5000;- sedangkan untuk warga
negara asing sebesar Rp. 10.000;- . Sejak diundangkannya Peraturan Daerah No. 24
Th. 2003 tersebut atau tepatnya sejak tanggal 18 November 2003, Kabupaten Sragen
sudah menerapkan sistem pembuatan KTP nasional.
31
Berbeda dari proses pembuatan KTP sebelumnya, proses pembuatan KTP
nasional sangat memudahkan kita karena sangat menghemat waktu. Proses
pembuatan KTP sebelumnya membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari, sedangkan
pembuatan KTP nasional langsung jadi dalam 1 hari. Perbedaan lainnya dalam
pembuatan KTP sebelumnya kita harus membawa foto diri yang kemudian akan
ditempelkan pada KTP, sedangkan dalam pembuatan KTP nasional prosesnya hampir
sama dengan proses pembuatan SIM dimana kita akan di foto dengan sistem
komputer yang secara otomatis akan langsung menjadi satu dengan KTP.
Langkah-langkah pembuatan KTP nasional :
1. Mencari surat pengantar dari RT/RW dimana orang yang bersangkutan
tercatat sebagai warga dengan membawa bukti fotocopy Kartu Keluarga.
2. Setelah mendapat Surat Pengantar dari RT/RW dilanjutkan dengan mencari
Surat Pengantar dari Kelurahan dengan membawa bukti fotocopy Kartu
Keluarga dan Surat Pengantar dari RT/RW.
3. Langkah selanjutnya pergi ke UPT dengan membawa bukti fotocopy Kartu
keluarga dan Surat Pengantar dari Kelurahan. Fotocopy Kartu Keluarga dan
surat pengantar dari kelurahan diserahkan ke bagian administrasi dengan
membayar biaya penggantian sebesar Rp. 5.000;- untuk WNI atau Rp.
10.000;- untuk WNA. Selanjutnya kita akan di foto dengan sistem komputer
dan KTP akan langsung jadi.
32
Tabel I
Realisasi Penerimaan Retribusi Bea Cetak Kartu Tanda Penduduk
Di Kabupaten Sragen
Th. 1999/2000-2003
TAHUN TARGET REALISASI %
1999/2000 Rp. 187.500.000,- Rp. 217.343.400,- 115,9%
2000 Rp. 205.000.000,- Rp. 218.760.575,- 100,14%
2001 Rp. 600.000.000,- Rp. 627.460.655,- 104,58%
2002 Rp. 420.000.000,- Rp. 533.001.000,- 126,90%
2003 Rp. 450.000.000,- Rp. 379.275.000,- 84,28%
Dari Tabel I di atas dapat di lihat bahwa realisasi penerimaan retribusi bea
cetak Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sragen pada tahun anggaran 1999/2000
hanya sebesar Rp. 217.343.400,- sehingga naik sebesar Rp. 29.843.400,- dari target
yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 187.500.000,- ; Pada tahun 2000 realisasi
penerimaan sebesar Rp. 218.760.575,- sehingga naik sebesar Rp. 13.760.575,- dari
target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 205.000.000,- ; Pada tahun 2001 realisasi
penerimaannya sebesar Rp. 627.460.655,- sehingga ada kenaikan sebesar Rp.
27.460.655,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000,- ; Kenaikan ini
disebabkan karena Kartu Tanda Penduduk sejak tanggal 23 juli 2001 telah diproses di
33
Kecamatan sehingga warga masyarakat lebih dekat dan efektif dalam mencari Kartu
Tanda Penduduk.
Pada tahun 2002 realisasi penerimaannya sebesar Rp. 533.001.000,- sehingga
ada kenaikan sebesar Rp. 113.001.000,- dari target yang semula ditetapkan yaitu
sebesar Rp. 420.000.000,- ; Kenaikan ini disebabkan oleh proses pembuatan Kartu
Tanda Penduduk di Kecamatan lebih dekat dan efektif, dan pada saat itu Pemerintah
daerah melaksanakan pemotretan massal di desa-desa atau kelurahan. Pada tahun
2003 realisasi penerimaannya sebesar Rp. 379.275.000,- sehingga turun sebesar Rp.
70.725.000,- dari target yang semula ditetapkan yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- ;
Penurunan ini dikarenakan :
1. Jumlah pemohon Kartu Tanda Penduduk yang habis masa berlakunya pada
bulan Desember 2003 sebanyak 130.000 pemohon.
2. Uang masuk dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan pada
bulan Desember 2003 sebagian ada yang disetorkan pada bulan Januari 2004.
34
Tabel II
Kontribusi Retribusi Bea Cetak KTP terhadap
Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sragen
Th. 1999/2000 – 2003
Tahun Anggaran Realisasi Penerimaan Kontribusi
Retr. Bea cetak KTP Retr. Daerah
1999/2000 Rp. 217.343.400,- Rp. 5.856.124.691,- 3,7%
2000 Rp. 218.760.575.- Rp. 6.124.844.800,- 3,6%
2001 Rp. 627.460.655,- Rp. 9.581.145.112,- 6,5%
2002 Rp. 533.001.000,- Rp. 12.121.660.925,- 4,4%
2003 Rp. 379.275.000,- Rp. 15.538.268.840,- 2,4%
Dari Tabel II di atas dapat kita lihat bahwa retribusi bea cetak Kartu Tanda
Penduduk hanya memberikan kontribusi yang sangat sedikit terhadap seluruh
penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Sragen. Pada tahun anggaran 1999/2000
retribusi jenis ini hanya memberikan kontribusi sebesar 3,7% . Pada tahun 2000
mengalami penurunan sebesar 0,1% , artinya retribusi bea cetak Kartu Tanda
Penduduk pada tahun 2000 hanya memberikan kontribusi sebesar 3,6% terhadap
seluruh penerimaan retribusi daerah. Pada tahun 2001 ada peningkatan sebesar 2,9%
dari tahun 2000 , artinya mampu memberikan kontribusi sebesar 6,5% . Pada tahun
35
2002 mengalami penurunan menjadi sebesar 4,4% . Dan untuk tahun 2003
mengalami penurunan lagi menjadi sebesar 2,4 % .
Dari survey yang dilakukan oleh Penulis, retribusi bea cetak KTP yang
merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum merupakan retribusi yang
penerimaannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling tinggi, akan tetapi
kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen sangat sedikit. Hal ini
dapat di lihat pada tabel III berikut ini :
Tabel III
Kontribusi Retribusi Bea Cetak KTP terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 1999/2000 – 2003
Tahun
Anggaran
Realisasi Penerimaan Kontribusi
Retr. Bea Cetak KTP PAD
1999/2000 Rp. 217.343.400,- Rp. 14.513.052.993,- 1,49%
2000 Rp. 218.760.575,- Rp. 17.225.901.351,- 1,27%
2001 Rp. 627.460.655,- Rp. 24.122.386.502,- 2,60%
2002 Rp. 533.001.000,- Rp. 34.305.309.498,- 1,55%
2003 Rp. 379.275.000,- Rp. 42.039.740.221,- 0,90%
36
Dari Tabel III di atas dapat kita lihat bahwa retribusi bea cetak Kartu Tanda
Penduduk hanya memberikan kontribusi yang sangat sedikit terhadap pendapatan
asli daerah Kabupaten Sragen. Pada tahun anggaran 1999/2000 kontribusinya
terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 1,49%. Pada tahun 2000 menurun
menjadi 1,27%. Pada tahun 2001 mampu memberikan kontribusi sebesar 2,60%,
sehingga ada kenaikan sebesar 1,33% dari tahun 2000. Pada tahun 2002 mengalami
penurunan menjadi sebesar 1,55%, sehingga ada penurunan sebesar 1,05% dari tahun
2001. Pada tahun 2003 menurun lagi sehingga hanya mampu memberikan kontribusi
sebesar 0,90%.
37
BAB III
TEMUAN
1. Retribusi Bea Cetak Kartu Tanda Penduduk merupakan retribusi yang
penerimaannya di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen
paling tinggi jika dibandingkan dengan retribusi lainnya, seperti : retribusi
untuk pengadaan KK, pencatatan atau penerbitan Akta kelahiran, pencatatan
atau penerbitan Akta perkawinan, pencatatan atau penerbitan Akta
perceraian, pencatatan atau penerbitan Akta pengakuan atau pengesahan
anak, pencatatan atau penerbitan Akta perubahan atau ganti nama, pencatatan
atau penerbitan Akta kematian, pencatatan atau penerbitan Akta kutipan ke
II, pencatatan atau penerbitan Akta pengangkatan anak, Leges, dan SP3.
2. Dari analisis selama 5 tahun berturut-turut, selama 4 tahun anggaran realisasi
penerimaan lebih besar dari target. Pada tahun anggaran 1999/2000 realisasi
penerimaan retribusi bea cetak kartu tanda penduduk sebesar Rp.
217.343.400; sehungga ada kenaikan sebesar Rp. 29.843.400; dari target
yang hanya sebesar Rp. 187.500.000;. Pada tahun 2000 realisasinya
meningkat menjadi Rp. 218.760.575; sehingga ada kenaikan sebesar
Rp.13.760.575;dari target semula yang hanya sebesar Rp. 205.000.000;.
Tahun 2001 realisasi penerimaan sebesar Rp. 627.460.655; sehingga naik
sebesar Rp. 27.460.655; dari target yang ditetapkan sebesar Rp.
600.000.000;. Lebih tingginya realisasi penerimaan dari target ini disebabkan
38
Kartu Tanda Penduduk sejak tanggal 23 juli 2001 telah di proses di
kecamatan, sehingga warga masyarakat lebih dekat dalam mencari kartu
tanda penduduk. Lebih dekat dan mudahnya proses pembuatan kartu tanda
penduduk secara otomatis akan menambah jumlah pemohon KTP yang habis
masa berlakunya. Bertambahnya jumlah pemohon KTP secara otomatis akan
menambah jumlah penerimaan retribusi dari pembuatan kartu tanda
penduduk. Pada tahun 2002 realisasi penerimaan retribusi bea cetak kartu
tanda penduduk sebesar Rp. 533.001.000; sehingga ada kenaikan sebesar Rp.
113.001.000; dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.
420.000.000;. Peningkatan ini disebabkan proses pembuatan kartu tanda
penduduk di kecamatan dirasa lebih dekat dan efektif, dan pada saat itu
dilaksanakan pemotretan massal di desa-desa atau kelurahan, sehingga
banyak warga masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini. Pada tahun
2003 realisasi penerimaannya sebesar Rp. 379.275.000; sehingga turun
sebesar Rp. 70.725.000; dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.
450.000.000;. Turunnya realisasi penerimaan ini disebabkan 2 hal, yaitu :
a. Jumlah pemohon kartu tanda penduduk yang habis masa berlakunya
pada bulan Desember 2003 sebanyak 130.000 pemohon.
b. Penyetoran biaya cetak kartu tanda penduduk pada bulan desember
2003 sebagian disetorkan pada bulan januari 2004.
Bila dilihat ada sebanyak 130.000 pemohon kartu tanda penduduk pada
akhir tahun 2003 seharusnya menambah realisasi penerimaannya.
39
Namun dari data yang sudah diperoleh dari Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
diketahui bahwa realisasi lebih kecil dari targetnya atau realisasi
penerimaannya turun sebesar Rp. 153.726.000; dari realisasi
penerimaan pada tahun 2002. Hal ini karena penggantian bea cetak
KTP yang masuk di UPT pada bulan Desember 2003 tidak semuanya
disetorkan pada bulan itu juga, sebagian uang masuk disetorkan pada
bulan Januari 2004, dalam hal ini Penulis tidak berhasil mendapatkan
alasan khusus dari pihak yang bersangkutan, kenapa penggantian bea
cetak KTP yang masuk di UPT pada bulan Desember 2003 hanya
sebagian yang disetorkan ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
pada bulan itu juga.
3. Retribusi Bea Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memberikan kontribusi
yang sangat sedikit bagi keseluruhan penerimaan retribusi daerah di
Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilihat dari tabel II, dari tahun ke tahun tidak
ada peningkatan yang cukup baik bahkan cenderung menurun. Pada tahun
anggaran 1999/2000 retribusi ini hanya memberikan kontribusi sebesar 3,7 %
bagi retribusi daerah di Kabupaten Sragen. Pada tahun 2000 justru menurun
0,1 % atau hanya memeberikan kontribusi sebesar 3,6 %. Pada tahun 2001
ada peningkatan sebesar 2,9 % atau meningkat menjadi 6,5 %. Tahun 2002
terjadi penurunan sebesar 2,1 % atau menurun menjadi 4,4 %. Dan pada
tahun 2003 turun lagi menjadi 2,4 % sehingga ada penurunan sebesar 2,0 %
dari tahun 2002.
40
4. Meskipun penerimannya di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil paling
tinggi tetapi kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen
sangat kecil. Hal ini dapat di lihat dari tabel III, pada tahun anggaran
1999/2000 hanya memberikan kontribusi sebesar 1,49 %. Pada tahun 2000
kontribusinya hanya sebesar 1,27 %. Tahun 2001 memberikan kontribusi
sebesar 2,60 %. Peningkatan ini dikarenakan Kartu Tanda Penduduk sejak
tanggal 23 juli 2001 telah diproses di kecamatan sehingga warga masyarakat
lebih dekat dan efektif dalam mencari Kartu Tanda Penduduk. Pada tahun
2002 kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen menurun
menjadi sebesar 1,55 %. Tahun 2003 menurun lagi menjadi 0,90 %.
41
BAB IV
REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Dari uraian-uraian sebelumnya dapat di tarik kesimpulan bahwa :
1. Dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa retribusi bea cetak
Kartu Tanda Penduduk hanya memberikan kontribusi yang sangat
sedikit bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen.
Hal ini mengingat bahwa masa berlaku KTP adalah 3 tahun dan biaya
pembuatan KTP yang kecil. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jangka
waktu pembayaran retribusi sangat menentukan besar kecilnya
penerimaan retribusi daerah.
2. Sejak tanggal 23 Juli 2001 Kartu Tanda Penduduk telah di proses di
Kecamatan. Hanya dalam waktu 5 bulan mampu meningkatkan
realisasi penerimaan menjadi sebesar Rp. 627.460.655;- Artinya pada
tahun 2001 ada peningkatan sebesar Rp. 408.700.080;- dari
penerimaan pada tahun 2000 yang hanya sebesar Rp. 218.760.575;-
dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa jauh-dekatnya letak
pembuatan Kartu Tanda Penduduk akan mempengaruhi jumlah
pemohon Kartu Tanda Penduduk dan jumlah pemohon KTP akan
sangat mempengaruhi jumlah realisasi penerimaan retribusi bea cetak
Kartu Tanda Penduduk.
42
3. Pada tahun 2001 diadakan pemotretan massal di desa-desa atau
Kelurahan dan pada tahun itu juga realisasi penerimaannya lebih besar
dari target atau ada kenaikan sebesar Rp. 27.460.655,- dari target.
Karena adanya pemotretan massal itu pula, maka penerimaan
pemerintah daerah dari retribusi ini naik sebesar Rp. 408.700.080,-
dari penerimaan pada tahun 2000 yang hanya sebesar Rp.
218.760.575,- atau naik hampir 200%. Dari hal ini dapat di tarik
kesimpulan bahwa rendahnya biaya dan efektifnya proses pembuatan
Kartu Tanda Penduduk juga sangat mempengaruhi realisasi
penerimaan retribusi bea cetak Kartu Tanda Penduduk.
4. Dari uraian nomor 3 di atas disebutkan bahwa pemotretan massal
dilakukan di desa-desa atau kelurahan dan realisasi penerimaan pun
naik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang
disediakan oleh pemerintah daerah juga merupakan faktor penentu
naik tidaknya realisasi penerimaan retribusi.
5. Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa
tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya
sangat ditentukan oleh Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli
Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS ),
bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, pendapatan dari pemerintah
atau instansi yang lebih tinggi dan pendapatan lainnya tidak hanya
ditentukan oleh pembaharuan sstem perpajakan daerah dan retribusi
daerah, tetapi lebih kepada partisipasi dan peran serta seluruh lapisan
43
masyarakat, kerja keras dari aparat yang bersangkutan, dan bantuan
positif semua pihak yang terkait. Artinya, bahwa tingkat kemandirian
suatu daerah adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah
daerah, aparat yang bersangkutan, dan seluruh lapisan masyarakat.
B. SARAN
Dari kesimpulan di atas dikatakan bahwa tingkat kemandirian
suatu daerah dalam membiayai pembangunannya sangat ditentukan oleh
Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sangat ditentukan oleh
pembaharuan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang
mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif, dan efisien, peran
serta dari seluruh lapisan masyarakat, kerja keras aparat yang
bersangkutan, dan bantuan positif dari semua pihak yang terkait, maka
perlu bagi pemerintah daerah untuk menciptakan aparat yang bersih, jujur,
dan bertanggungjawab. Aparat yang bersih, jujur, dan bertanggungjawab
ini dapat diperoleh dengan jalan memberikan sistem pembinaan
kepegawaian secara berkala, pengontrolan atau pengawasan secara teratur,
dan pemberian sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran yang dilakukan
oleh aparat.
Selain itu Pemerintah Daerah perlu menumbuhkan rasa
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Karena tanpa
kepercayaan, mustahil bila masyarakat mau berperan serta dalam program-
program Pemerintah Daerah. Untuk menumbuhkan kepercayaan
44
masyarakat bisa di mulai dengan menyediakan sarana dan prasarana yang
diperlukan oleh masyarakat sebagai bukti pelayanan Pemerintah Daerah
kepada masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo, 2003, Perpajakan , Yogyakarta, Andi.
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penggantian Pertama
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan
Sipil.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 entang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
GAMBAR I
BAGAN PROSES PEMBUATAN KTP SEBELUM KTP NASIONAL
RT/RW
( Membawa fotocopy Kartu Keluarga )
KELURAHAN
( Membawa fotocopy Kartu Keluarga dan
Surat Pengantar dari RT/RW )
KTP
KECAMATAN
( Membawa fotocopy Kartu Keluarga dan Surat
Pengantar dari Kelurahan dan membayar Rp. 3.000;-
untuk WNI atau Rp. 6. 000;- untuk WNA )
Gambar Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
Menurut Perda No. 10 Tahun 1991
Sub Seksi Dokumentasi dan
Pengelolaan
Kepala Dinas
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
Unit PenyuluhanSeksi Perencanaan dan Pengendalian
Operasional
Seksi Penagihan
Urusan Umum
Urusan Kepegawaian
Urusan Keuangan
Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis
Pemungutan
Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan
Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber
Lain-lain
Sub Seksi Keberatan
Sub PenagihanSub Seksi Pembukuan
Penerimaan
Sub Seksi Pembukuan Persediaan
Sub SeksiPelaporan
Sub Seksi Angsuran
Sub Seksi Penerbitan Surat
Ketetapan
Sub Seksi Penghitungan
Sub Seksi Pendaftaran
Sub Seksi Pendataan
Sub BagianTata Usaha
Seksi Pendaftarandan Pendataan
Seksi Penetapan Seksi Pembukuan dan Pelaporan