Post on 31-Dec-2016
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LAKIP )
TAHUN 2013
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
Bengkulu 2014
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 2
GUBERNUR BENGKULU
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT.
atas berkah, rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Bengkulu tahun 2013 dapat di selesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu disusun mempedomani Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penatapan Kinerja dan LAKIP yang menyebutkan bahwa LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Laporan ini menyajikan capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu
tahun 2013 yang merupakan implementasi dari visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015.
Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diharapkan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu dimasa mendatang.
Bengkulu, Maret 2014 GUBERNUR BENGKULU
H. JUNAIDI HAMSYAH
Jln. Pembangunan No.01 Padang Harapan Bengkulu
Web Site www. bengkuluprov.go.id Telp. (0736) 21450 Fax. (0736) 2109
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 3
IKHTISAR EKSEKUTIF
Tuntutan penyelenggaraan kepemerintahan ke arah yang lebih transparan,
partisipasif dan akuntabel merupakan isu aktual yang perlu mendapat respon dini dari
Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Oleh karena
itu dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan telah dirumuskan perencanaan kinerja mulai dari perumusan visi, misi,
tujuan, sasaran dan program yang terlebih dahulu dituangkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015,
Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja (TAPKIN). Pada setiap akhir tahun anggaran,
realisasi penetapan kinerja diukur dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mencapai sasaran yang ingin
dicapai menggunakan 337 program tersebar ke seluruh SKPD berdasarkan tanggungjawab
teknisnya masing-masing. Untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut dialokasikan dengan
belanja langsung dan tidak langsung melalui APBD Provinsi Bengkulu tahun 2013 dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 1.922 Triliun.
Berdasarkan pengukuran capaian kinerja sasaran maka secara umum rata-rata
capaian kinerja dari 17 sasaran tercapai dengan perincian sebagai berikut :
1. Sasaran 1 Meningkatnya laju pertumbuhan Ekonomi capaian kinerja 139 %
2. Sasaran 2 Pendapatan Perkapita Masyarakat capaian kinerja 98 %
3. Sasaran 3 Penurunan Angka Kemiskinan capaian kinerja 86 %
4. Sasaran 4 Penurunan angka Pengangguran capaian kinerja 62 %
5. Sasaran 5 Peningkatan Pendapatan Daerah capaian kinerja 207 %
6. Sasaran 6 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama capaian kinerja 96,5 %
7. Sasaran 7 Indek Pembangunan Manusia capaian kinerja 98,8 %
8. Sasaran 8 Perlindungan dan Pelayanan Sosial bagi masyarakat capaian kinerja 100 %
9. Sasaran 9 Partisipasi Pemuda dan olahraga dalam Pembangunan capaian kinerja 163 %
10. Sasaran 10 Peningkatan Kualitas Kehidupan Perempuan serta kesejahteraan dan
perlindungan anak capaian kinerja 104 %
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 4
11. Sasaran 11 Peningkatan Konstribusi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan bencana
terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan berkelanjutan capaian kinerja 281 %
12. Sasaran 12 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM capaian kinerja
100 %
13. Sasaran 13 Angka Persepsi Korupsi capaian kinerja 83 %
14. Sasaran 14 Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun
capaian kinerja 100 %.
15. Sasaran 15 Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah
capaian kinerja 107 %.
16. Sasaran 16 Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja
sama antar pemerintah daerah capaian kinerja 126 %.
17. Sasaran 17 Semakin membaiknya penegakkan hukum dan keamanan dari tahun ke
tahun capaian kinerja 18 %.
Namun demikian untuk mendapatkan capaian kinerja tersebut dihadapkan pada kendala
dan keterbatasan antara lain adalah, Lemahnya Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai dari proses Perencanaan Kinerja yang belum
terbangun keselarasan antara Pemerintah Provinsi dengan SKPD. Ketidakselarasan dimaksud
disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparatur dalam menyusun perencanaan kinerja,
sehingga perencanaan kinerja tidak berbasis pada indikator kinerja utama berdasarkan tugas
pokok dan fungsi SKPD. Kondisi ini mengakibatkan keluarnya jalur pencapaian sasaran yang
tidak sinkron dengan program maupun kegiatannya.
Namun demikian pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Bengkulu telah meprogramkan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan review dokumen perencanaan serta melakukan
workshop penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja bagi pengelola perencanaan kinerja di
SKPD. Disamping itu sebagai alat pengendalian dan memonitor capaian kinerja Pemprov
dilakukan pengumpulan data secara periodik setiap semester.
Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LAKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun 2013 ini merupakan upaya maksimal untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
Penetapan Kinerjanya, dengan harapan semoga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi
dalam peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang. *
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 5
BAB I
P E N D A H U L U A N
A . Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Provinsi
Bengkulu merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur Bengkulu, yang
memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah,
strategi dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.
Disamping untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP juga merupakan bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang
menggambarkan baik tentang keberhasilan atau kegagalan dalam usaha mencapai visi
dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan
daerah (RPJMD).
B. Dasar hukum
Dasar hukum terkait dengan penyusunan LAKIP yaitu;
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 6
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
13. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 7
18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Provinsi Bengkulu sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 5
Tahun 2011
19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja LTD Provinsi Bengkulu sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 6
Tahun 2011
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana diubah
dengan Perda Nomor 7 Tahun 2011
21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi
Bengkulu 2010-2015.
22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012.
CC.. GGaammbbaarraann UUmmuumm PPrroovviinnssii BBeennggkkuulluu
1. Geografis, Topografi dan Iklim
Provinsi Bengkulu terletak antara 2º – 5º LS dan 101º – 104º BT dan berada di
bagian barat Sumatera Bagian Selatan dengan ketinggian 0 – 1600 m dpl. Sebagian
besar topografinya bergelombang pada ketinggian dibawah 100 m dpl. Berdasarkan
fisiografi wilayah Provinsi Bengkulu di pulau Sumatera terdiri atas jalur dataran
rendah yang tidak begitu lebar dan membentang dari ujung utara sampai ujung
selatan di bagian barat yang berdekatan dengan pantai dan bagian timur sebagian
besar merupakan jalur dataran tinggi yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit
Barisan. Bentuk wilayah relatif memanjang sejajar garis pantai, dengan panjang garis
pantai 525 km. Sementara lebar daratan dari garis pantai bervariasi, dari yang
tersempit sekitar 32,5 km (disekitar perbatasan Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur) hingga yang terlebar sekitar 102 km (yakni
jarak dari pantai sampai perbatasan Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang
Lebong dengan Provinsi Sumatera Selatan).
Provinsi Bengkulu mempunyai luas Provinsi Bengkulu mempunyai luas
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 8
34.724,69 km2 dengan luas daratan 19.795,15 km2 dan luas lautan 14.929,54 km2
(Bakosurtanal, 2010) yang berbatasan langsung dengan :
Provinsi Lampung di sebelah Selatan,
Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi di sebelah Timur,
Provinsi Sumatera Barat di sebelah utara, dan Samudera Hindia di sebelah Barat
Selain itu Provinsi Bengkulu memiliki beberapa pulau kecil baik yang dihuni penduduk
(Pulau Enggano) maupun yang kosong ( pulau Mega dan pulau-pulau kecil lainnya).
2. Organisasi Perangkat Daerah
Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah telah dibentuk
beberapa perangkat daerah dengan mengacu kepada ketentuan PP Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut;
a. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi staf dengan menyiapkan, merumuskan
kebijakan-kebijakan Kepala Daerah. Sekretariat Daerah dibantu 3 Asisten yaitu
Asisten Pemerintahan dan Kesra; Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta
Asisten Administrasi Umum. Kemudian setiap asisten membawahi 3 biro.
Sedangkan Sekretariat DPRD Provinsi terdiri dari 4 bagian. Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Provinsi dibentuk berdasarkan Perda No.6 Tahun 2008.
b. Dinas Daerah
Dinas daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas kepala
daerah di bidang pembangunan. Berdasarkan Perda No.7 Tahun 2008 telah
ditetapkan 16 Dinas sebagaimana telah disempurnakan dengan Perda No.5 Tahun
2011.
c. Lembaga Teknis Daerah
Lembaga Teknis Daerah merupakan perangkat daerah untuk melaksanakan tugas
tertentu sebagai unsur penunjang tugas-tugas kepala daerah. Berdasarkan Perda
Nomor 8 Tahun 2008 telah dibentuk 17 Lembaga Teknis Daerah sebagaimana
disempurnakan dengan Perda No.6 Tahun 2011.
d. Lembaga Lain Perangkat Daerah
Lembaga lain perangkat daerah adalah perangkat daerah yang khusus
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 9
menangani permasalahan-permasalahan pemerintahan dan pembangunan.
Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 dibentuk 4 lembaga lain perangkat
daerah yaitu Badan Koordinasi Penyuluhan, Badan Narkotika Provinsi, Sekretariat
KPID dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian diubah
dengan Perda No.7 Tahun 2011 dimana Badan Narkotika Provinsi berubah
menjadi Instansi Vertikal dan bertambah SKPD baru yaitu Sekretariat KORPRI
Porvinsi Bengkulu.
e. Kabupaten/Kota
Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976
tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, yang terbagi atas 1 Kota dan 9
kabupaten, terdiri dari Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten
Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten
Bengkulu Tengah.
DD.. SSiisstteemmaattiikkaa PPeennyyaajjiiaann
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka format penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ini terdiri dari :
IKHTISAR EKSEKUTIF
Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan
RKPD dan sejauh mana Pemerintah Daerah telah mencapai tujuan dan sasaran
tersebut dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pencapaiannya serta langkah-
langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut serta kendala-
kendala dalam penyusunan LAKIP Tahun 2013.
Bab I : Menggambarkan pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan
penyusunan LAKIP, data umum Provinsi Bengkulu serta sistematika
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 10
penyajian.
Bab II : Menggambarkan bentuk perencanaan strategis yang merupakan
ringkasan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 dan
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2013, mulai dari Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran utama dan program dan kegiatan yang dilaksanakan
tahun 2013.
Bab III : Menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup capaian kinerja
utama (capaian kinerja makro) dan capaian kinerja sasaran dan tujuan
serta analisis capaian kinerja sasaran dan tujuan serta gambaran
alokasi dan realisasi anggaran dari setiap program yang ditetapkan
dalam APBD.
Bab IV : Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran sebagai
umpan balik untuk tahun mendatang.
Disamping itu, sebagai data pendukung juga dilampirkan Pengukuran Pencapaian
Sasaran dan lain-lain yang dianggap relevan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 11
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
Rencana strategis pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu dituangkan ke
dalam dokumen RPJMD 2010-2015 yang di tetapkan dengan Perda Nomor : 14 Tahun
2011, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang
akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode 5 tahun yaitu masa
jabatan. Dalam penyusunannya, RPJMD disusun dengan memperhatikan sumber daya
dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima)
tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.
RPJMD lebih lanjut diuraikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
dibuat setiap tahunnya dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang dijadikan
sebagai dasar penyusunan kegiatan dan anggaran dalam APBD.
1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
a. Di bidang pendidikan, antara lain beberapa permasalahan mendasar yang
memerlukan penanganan segera mencakup: (a) Tingkat pendidikan rata-rata
masyarakat masih relatif rendah; (b) kualitas dan relevansi serta tata kelola
pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka
peningkatan daya saing.
b. Di bidang kesehatan, antara lain: (a) Rendahnya akses terhadap pelayanan
kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan
sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan
pembiayaan kesehatan; (b) Belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang
kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 12
teknologi bidan kesehatan; dan (c) Adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit
menular, seperti flu burung, AIDS, dan HIV positif.
c. Permasalahan di Bidang Ekonomi adalah : (a) Struktur perekonomian masih
didominasi oleh sektor primer terutama pertanian sedangkan nilai tambah dan
daya saing produk-produk pertanian masih rendah; (b) Pembangunan
perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai dari sektor
hulu sampai hilir; (c) Masih rendahnya kreativitas dan penguasaan teknologi bagi
industri mikro dan kecil; (d) Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan
keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Beberapa
kendala dalam upaya peningkatan investasi di Provinsi Bengkulu, antara lain:
belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan
kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang
penanaman modal dan masih rendahnya infrastruktur pendukung. Potensi
budaya dan keindahan alam belum digali dan dikembangkan secara optimal
sebagai potensi wisata Provinsi Bengkulu.
d. Permasalahan di bidang Infrastruktur Wilayah, sebagai berikut: Infrastruktur
transportasi di wilayah di Provinsi Bengkulu masih belum memadai yang
ditunjukkan, sebagai berikut :
1) Transportasi darat, antara lain: rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi
jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan,
kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas;
2) Transportasi udara, antara lain keberadaan bandar udara termasuk perintis
masih belum memadai untuk menampung demand (penumpang dan
barang); dan
3) Transportasi laut, antara lain kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kurang
memadai serta adanya kendala yang disebabkan faktor alam.
e. Permasalahan di Bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan,
diantaranya : (a) Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi.
(b) Masih cukup tingginya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan
pendapatan, antar masyarakat dan antar wilayah; (c) Masih banyaknya wilayah
yang tergolong tertinggal baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten;
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 13
(d) Kabupaten/Kota belum maksimal dalam mendukung dan memanfaatkan
program-program pusat untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat seperti PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat
(KUR) .
f. Optimalnya pembangunan “capacity building” institusi-institusi pemerintahan
sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien;
(b) Masih rendahnya moralitas di jajaran pemerintahan yang tercermin dalam
banyaknya kasus-kasus pelanggaran asusila, narkoba maupun korupsi; (c)
Masih rendahnya tingkat transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah; (d) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalani mekanisme
pembangunan daerah; (e) Rendahnya partisipasi masyarakat dan aparatur
negara dalam melaksanakan pembangunan daerah.
2. Visi dan Misi
a. V i s i
Dalam menghadapi dan mengantisipasi kondisi yang akan datang,
Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu menambah dan mengembangkan
pengelolaan potensi daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain. Persaingan
yang ketat menuntut kerja keras aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat
serta untuk mendukung aktifitas pembangunan.
Kesejahteraan yang diharapkan dari aktifitas agribisnis dan agro industri guna
terpenuhinya kebutuhan dasar manusia menuju masyarakat mandiri, latar
belakang ini tertuang di dalam visi adalah :
“ Terwujudnya Masyarakat Bengkulu yang semakin maju, semakin bertaqwa dan
semakin sejahtera ”.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 14
b. M i s i
Visi tersebut akan dapat dicapai dengan merumuskan 4 (empat) misi
yang saling terkait satu dengan lainnya sebagai berikut :
1. Mewujudkan perekonomian rakyat yang berdaya saing;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan beriman;
3. Mengembangkan sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dasar
dan penanggulangan bencana dalam rangka menunjang daya saing
perekonomian daerah dan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta
mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi
masyarakat.
3. Tujuan dan Sasaran
Misi I : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing
Tujuan :
- Meningkatnya nilai investasi dalam negeri dan luar negeri.
- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor
- Penanggulangan kemiskinan
- Terwujudnya penanggulangan pembentuk PDRB.
- Terwujudnya Penanggulangan pengangguran
- Peningkatan keuangan daerah.
Sasaran :
- Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 7 – 7,2 % tahun 2015.
- Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi Rp. 14 - 15 juta tahun
2015.
- Menurunnya angka kemiskinan menjadi sebesar 14,14 – 13,26 % pada tahun 2015.
- Menurunnya angka pengangguran menjadi sebesar 2,21 - 1,8 % pada tahun 2015 .
- Meningkatkanp endapatan daerah menjadi sebesar1,67 triliun tahun 2015.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 15
Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan
Beriman
Tujuan :
- Menjadikan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa;
- Meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat;
- Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat;
- Meningkatnya peran pemuda, olahraga dan perempuan dalam pembangunan serta
kesejahteraan dan perlindungan anak.
Sasaran:
- Meningkatnya kualitas kehidupan bergama;
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4 – 75,8
pada tahun 2015;
- Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat;
- Meningkatnya peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan;
- Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan
perlindungan anak.
Misi III : Mengembangkan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Infrastruktur
Dasar Dan Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Menunjang
Daya Saing Perekonomian Daerah Dan Pembangunan Yang
Berkelanjutan.
Tujuan :
- Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup
dan bencana dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahterahan yang
berkelanjutan;
- Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian
daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 16
-
Sasaran :
- Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup
dan bencana terhadap pendapatan daerah dan masyarakat serta kesejahterahan
yang berkelanjutan;
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai
standar pelayanan minimum (SPM).
Misi IV : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel
serta mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang
mengayomi masyarakat.
Tujuan :
- Mewujudkan clean dan good governance;
- Menciptakan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat.
Sasaran :
- Menurunnya angka korupsi;
- Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun;
- Optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi
dalam pemerintahan daerah;
- Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama
antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah;
- Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun.
4. Prioritas Pembangunan Daerah
1. Perekonomian rakyat dan iklim investasi;
2. Sumber daya manusia (agama, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak);
3. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;
4. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan;
5. Infrastruktur dasar (pekerjaan umum,perhubungan, komunikasi dan informatika)
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 17
6. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
7. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; dan
8. Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum.
5. Program Strategis
Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang
ditetapkan dalam RPJMD, ditetapkan program-program sebagai berikut :
Tabel 1
SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
1.
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi 7-7,2% tahun 2015
1. Meningkatnya laju investasi (%)
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah .
Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan (Rp)
2. Meningkatnya
pendapatan
perkapita
masyarakat
menjadi 14-15
juta tahun 2015
1. Peningkatan nilai PDRB perkapita (Rp)
Program pengembangan industri kecil dan menengah.
Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi.
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Program pembinaan pendagang kaki lima dan asongan
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Program peningkatan kesejahteraan petani.
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (Rp)
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 18
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
Program peningkatan produksi hasil peternakan.
Program budi daya perikanan.
Program pengembangan perikanan tangkap.
Program peningkatan permodalan dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Program peningkatan teknologi, sarana dan prasarana pertanina/perkebunan.
Program penerapan t peternakan.
Program peningkatan hasil produksi peternakan.
Program peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan kelanjutan.
Program peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.
Program pengembangan sistem penyuluhan.
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
3. Penurunan laju pertumbuhan penduduk pertengahan tahun (%)
Program keluarga berencana
Program Jaminan ASKES pasilitas pelayanan KB-KR
Program remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi
3. Menurunya angka kemiskinan menjdi 14,14-13,26 tahun 2015
1. Penurunan persentase penduduk miskin (%)
Program peningkatan kualitas kelembagaankoperasi.
Program peningktan kapsitas Iptek sistem produksi.
Program peningkatan iklim usah kecil kondusif.
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif.
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
Program perencanaan pengembangan kota-kota besar dan menengah.
Program perencanaan pembangunan ekonomi.
2. Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal (kab)
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 19
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
4. Menurunya angka pngangguran menjadi 2,21-1,8 % tahun 2015
1. Penurunan persentase pengangguran terbuka (%)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat membangun desa
Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
Program pengembangan wilayah transmigrasi.
Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
Program perlindungan dan pengembanggan tenaga kerja
Program peningkatan kesempatan kerja.
Program penyusunan perencanaan.
2. Peningkatan rasio penduduk yg bekerja (%).
5. Meningkatnya pendapatan daerah menjadi 1,67 triliun tahun 2015
1. Peningkatan penerimaan daerah (Rp).
Program Peningkatan dan pengembangan bidang pertambangan
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. Peningkatan
penerimaan PAD (Rp)
3. Peningkatan penerimaan dana perimbangan
4. Peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
6. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
1. Peningkatan jumlah jama’ah haji (orang)
Program peningkatan kualitas agama.
Program peningkatan pemahaman penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai agama.
Program peningkatan kualitas agama
Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama.
2. Peningkatan jumlah rohaniawan/pemuka agama (orang)
3. Peningkatan jumlah tempat ibadah (unit)
7. Meningkatnya Indeks Pembangunan
1. Peningkatan IPM Program pendidikan usia dini
Program wajib belajar pendidikan 2. Peningkatan usia harapan hidup
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 20
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4-75,8 tahun 2015
(tahun) dasar 9 tahun.
Program pendidikan menengah.
Program pendidikan non formal.
Program Pendidikan luar biasa.
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
Program pendidikan usia dini
Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
Program pendidikan menengah
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Program manajemen pelayanan pendidikan.
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata.
Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata.
Progra penambahan dan pemerataan dokter dan tenaga medis.
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.
Program obat dan perbekalan kesehatan.
Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana uskesmas/Puskesmas pembantu.
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.
Program perbaikan gizi masyarakat
Program pencegahan dan penagnggulangan penyakit menular.
Program pengembangan lingkungan sehat.
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Program upaya kesehatan masyarakat.
Program promosi kesehatn dan pemberdayaan
Progran kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Program kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan rasio melek huruf
4. Peningkatan rata-rata lama sekolah (tahun)
5. Peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat (Rp)
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 21
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
8. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat
1. Peningkatan jumlah panti asuhan (unit)
Program perdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraaan sosial.
Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial
Program pelayanan dan perlindungan sosial anak.
Program Pemberdayaan Sosial
2. Penurunan jumlah penyandang kesejahteraan sosial (orang).
9. Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan
1. Peningkatan jumlah organisasi pemuda (OKP)
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Program pengembangan dan keserasian kebijakn pemuda.
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
Program pendukung kebijakan pengembangan olahraga.
Program pembinaan olahraga
Program pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga.
2. Peningkatan jumlah even olahraga yang diikuti (even)
10. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
1. Penurunan angka kematian ibu melahirkan
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
Program promosi KIA melalui kegiatan di masyarakat
Program remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi.
Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.
Program perkembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
Program peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
Program jaminan ASKES fasilitas pelayanan KB-KR
Program keluarga berencana.
2. Peningkatan jumlah perempuan yang berkarir di pemerintahan (orang)
3. Penurunan persentase balita gizi buruk (%)
4. Penurunan angka kematian bayi
11. Meningkatnya konstribusi sumber daya alam, LH dan bencana terhadap pendapatan daerah serta
1. Peningkatan nilai investasi industri pertanian dan kehutanan (Rp)
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Program pengembangan destinasi pariwisata.
Program pengembangan kemitraan.
Program pengembangan perencanaan pariwisata.
2. Peningkatan volume penjualan sektor pertambangan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 22
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
kesejahteraan berkelanjutan
(ton) Program pemanfaatan objek wisata dan aset pemerintah.
Program pengembangan perencanaan pariwisata.
Program pengelolaan kekayaan budaya.
Program pemanfatan potensi sumber daya hutan.
Program perencanaan dan pengelolaan hutan.
3. Peningkatan nilai bagi hasil bukan pajak/SDA (Rp)
12. Meningkanya kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM
1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan.
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
Program peningkatan kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor.
2. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
3. Meningkatnya tipe Bandara Fatmawati
13. Menurunnya angka korupsi
1. Penurunan perkara tindak korupsi (kasus)
Program pembinaan dan pengembangan administrasi pembangunan daerah.
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawas
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
2. Penurunan jumlah temuan kasus (%)
3. Peningkatan opini pemeriksaan atas laporan keuangan
14. Terus
meningkatnya
nilai LAKIP
Pemerintah
Daerah dari tahun
ke tahun
1. Konsistensi perencanaan dan penganggaran dari RPJMD, RKPD sampai Tapkin (%)
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan.
Program mengintensifikan penangan pengaduan masyarakat.
Program pembinaan dan pengembangan administrasi pembangunan daerah.
Program perencanaan pembangunan daerah.
2. Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu (%)
3. Pengiriman Lakip dan Tapkin ke
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 23
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
MenpanRB
15. Optimalnya
pemanfaatan
Iptek dan Infokom
dalam
pembangunan
daerah
1. Peningkatan keakuratan dan kelengkapan data dan informasi statistik daerah (%)
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
Program pengembangan data/informasi.
Program peningkatan aparatur negara.
Program pengembangan data/informasi
Program kerjasama informasi dangan mass media.
2. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur melalui jaringan internet dan video conference (%)
3. Peningkatan jumlah peneliti (orang)
16. Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja sama antar pemerintah daerah
1. Peningkatan jumlah perda yang dihasilkan (buah)
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.
Program penataan peraturan perundang-undangan
Program Kegiatan penyusunan legislasi rancangan Perda
Program Kegiatan telaah rancangan Perda/ Pergub/ Keputusan Gubernur
2. Peningkatan frekuensi hearing dialog dan koordinasi antara eksekutif dan legislative (kali)
3. Peningkatan kerjasama antar daerah Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi (sektor)
17. Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun
Penurunan angka
kriminalitas
Program inventarisasi penyelesaian sengketa hukum dan HAM.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
Program pemeliharaan transtibmas dan pencegahan tindak kriminal.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 24
B. Perencanaan Kinerja
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah
sebagaimana yang diuraikan dalam RPJMD tahun 2010-2015, disusunlah Rencana
Kerja Pemerintah Daerah tahun 2013 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
tahun 2013. RKPD tahun 2013 tersebut merupakan acuan penetapan kinerja Pemerintah
Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran 2013 yang berisi kebijakan, Sasaran, Indikator
Sasaran, program dan kegiatan pembangunan lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.
C. Penetapan Kinerja Tahun 2013
Penetapan kinerja tahun 2013 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD/RKT) yang telah dilakukan pembahasan oleh tim TAPD dan Legislatif
serta pengesahannya.
Tabel 2
PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
No.
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
1.
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi 7-7,2% tahun 2015
a. Meningkatnya laju
investasi (%)
12,5 – 15.00 %
b. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan (Rp)
9,14 – 9,50 trilun
2. Meningkatnya pendapatan
perkapita masyarakat menjadi
14-15 juta tahun 2015
a. Peningkatan nilai
PDRB perkapita
(Rp)
12,72 – 13,52 jt
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 25
No.
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
b. Peningkatan nilai
PDRB atas dasar
harga berlaku (Rp)
20,06 – 21,50 triliun
c. Penurunan laju
pertumbuhan
penduduk
pertengahan
tahun (%)
0,84 – 0,71 %
3. Menurunya angka kemiskinan menjdi 14,14-13,26 tahun 2015
a. Penurunan persentase penduduk miskin (%)
16,00 – 15,09 %
b. Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal (kab).
5 dari 9 kab
4. Menurunya angka pngangguran menjadi 2,21-1,8 % tahun 2015
a. Penurunan
persentase
pengangguran
terbuka (%)
3,01 – 2,61 %
b. Peningkatan rasio penduduk yg bekerja (%).
1,57-1,59 %
5. Meningkatnya pendapatan daerah menjadi 1,67 triliun tahun 2015
a. Peningkatan
penerimaan daerah
(Rp)
1,38 triliun
b. Peningkatan
penerimaan PAD
(Rp)
510,04 miliar
c. Peningkatan penerimaan dana perimbangan
840,46 miliar
d. Peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
39,73 miliar
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 26
No.
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
6. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
a. Peningkatan
jumlah jama’ah
haji (orang)
2.148 – 2.363 orang
b. Peningkatan jumlah rohaniawan/pemuka agama (orang)
7.867 – 8,260 orang
c. Peningkatan jumlah tempat ibadah (unit).
3.870 – 3.889 unit
7.
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4-75,8 tahun 2015
a. Peningkatan IPM
74,47-74,94
b. Peningkatan usia harapan hidup (tahun)
73,4-74,1 tahun
c. Peningkatan rasio melek huruf
97,63-98,10
d. Peningkatan rata-rata lama sekolah (tahun)
8,24 – 8,28 tahun
e. Peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat (Rp)
7,02 – 7,63 juta
8. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat
a. Peningkatan
jumlah panti
asuhan (unit)
32 – 35 unit
b. Penurunan jumlah penyandang kesejahteraan sosial (orang).
26.551-25.224
9. Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan
a. Peningkatan
jumlah organisasi
pemuda (OKP)
60-65 okp
b. Peningkatan jumlah even
9-10 event
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 27
No.
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
olahraga yang diikuti (even).
10. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
a. Penurunan angka
kematian ibu
melahirkan
165
b. Peningkatan jumlah perempuan yang berkarir di pemerintahan (orang)
2.432 – 2.675 orang
c. Penurunan persentase balita gizi buruk (%)
0,001
d. Penurunan angka kematian bayi.
27
11. Meningkatnya konstribusi sumber daya alam, LH dan bencana terhadap pendapatan daerah serta kesjahteraan berkelanjutan
a. Peningkatan nilai investasi industri pertanian dan kehutanan (Rp)
454 miliar
b. Peningkatan
volume penjualan
sektor
pertambangan
(ton)
1,64 – 1,80 juta ton
c. Peningkatan nilai bagi hasil bukan pajak/SDA (Rp).
3,13 – 3.44 miliar
12. Meningkanya kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM
a. Rasio panjang
jalan per jumlah
kendaraan
0,015-0,014
b. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
0,44-0,50
c. Meningkatnya tipe Bandara Fatmawati
B
13. Menurunnya angka korupsi a. Penurunan
perkara tindak
6-4 kasus
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 28
No.
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
korupsi (kasus)
b. Penurunan jumlah temuan kasus (%)
1
c. Peningkatan opini pemeriksaan atas laporan keuangan
WTP
14.
Terus meningkatnya nilai
LAKIP Pemerintah Daerah
dari tahun ke tahun
a. Konsistensi
perencanaan dan
penganggaran
dari RPJMD,
RKPD sampai
Tapkin (%)
95 %
b. Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu (%)
80-85 %
c. Pengiriman Lakip dan Tapkin ke Menpan RB.
Tepat waktu
15. Optimalnya pemanfaatan Iptek
dan Infokom dalam
pembangunan daerah.
a. Peningkatan keakuratan dan kelengkapan data dan informasi statistik daerah (%)
80 %
b. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur melalui jaringan internet dan video conference (%)
90 %
c. Peningkatan jumlah peneliti (orang
9 orang
16.
Semakin meningkatnya
a. Peningkatan
7 buah
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 29
No.
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja sama antar pemerintah daerah.
jumlah perda yang
dihasilkan (buah)
b. Peningkatan frekuensi hearing dialog dan koordinasi antara eksekutif dan legislative (kali)
7 kali
c. Peningkatan kerjasama antar daerah Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi (sektor)
8 Sektor
17. Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun.
Penurunan angka
kriminalitas
5,51 – 4,96
D. Anggaran Belanja Daerah
Dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana disebutkan pada
Perjanjian Kinerja maka disusun rencana dan target anggaran pendapatan maupun
belanja yang tertuang di dalam APBD 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 1 tahun 2013 dan Peraturan dan Gubernur Bengkulsan Nomor 9 tahun
2013 tentang Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 2013 sebagai berikut :
Pendapatan
Pendapatan daerah yang direncanakan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut
:
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 30
Tabel 3
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
No.
Uraian
Jumlah (Rp.)
1
PENDAPATAN DAERAH 1.681.001.571.691,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 512.962.106.531,00
1.1.1 Pajak Daerah 512.962.106.531,00
1.1.2 Retribusi Daerah 9.315.114.255,08
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
12.146.443.446,92
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
97.940.505.768,00
1.2
DANA PERIMBANGAN
971.789.554.701,00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
65.554.393.701,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum
854.647.828.000,00
1..2.3 Dana Alokasi Khusus
51.587.333.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
196.249.910.459,00
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 31
1.3.1 Pendapatan Hibah
4.325.560.459,00
1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
191.924.350.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
1.681.001.571.691,00
Belanja
Belanja yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2013 adalah
sebagai berikut :
Tabel 4
BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
No.
Uraian
Jumlah
2 BELANJA DAERAH
1.922.422.622.985,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 860.475.456.812,00
2.1.1 BELANJA PEGAWAI
450.515.780.028,00
2.1.3 BELANJA SUBSIDI 0
2.1.4 BELANJA HIBAH
210.575.350.000,00
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 32
2.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 0
2.1.6
BELANJA BAGI HASIL KPD
PROV./KAB/KOTA/PEMDES
176.850.473.186,00
2.1.7
BELANJA BANT. KEU KPD
PROV./KAB/KOTA/PEMDES
17.377.648.000,00
2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA
5.156.205.598,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 1.061.947.166.173,00
2.2.1 BELANJA PEGAWAI
99.839.925.495,00
2.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
633.673.341.582,00
2.2.3 BELANJA MODAL
328.433.899.096,00
JUMLAH BELANJA
1.922.422.622.985,00
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 33
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Utama
Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : B.336.VII tahun 2012 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bengkulu, capaian kinerja Utama Pemerintah Provinsi
Bengkulu tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 5
CAPAIAN KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1.
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi 7-7,2% tahun 2015
3. Meningkatnya Laju
Investasi (%).
12,5-15,00 %
21,05
168
4. Peningkatan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp).
9,14-9,50 Triliun 10,05 110
2. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi 14-15 juta tahun 2015
4. Peningkatan Nilai PDRB Perkapita (Rp)
12,72-13,52 Juta
15,09 106
5. Peningkatan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)
20,06-21,50 Triliun
27,39 120
6. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk Pertengahan Tahun (%).
0,84 - 0,71 % 1,72 68
3. Menurunya angka kemiskinan menjdi 14,14-13,26 tahun 2015
1. Penurunan Persentase Penduduk Miskin (%)
16,00-15,09 17,75 97
2. Menurunnya Jumlah Kabupaten
5 dari 9 Kabupaten
6 Kab. 75
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 34
Tertinggal (kab).
4. Menurunnya angka pngangguran menjadi 2,21-1,8 % tahun 2015
3. Penurunan Persentase Pengangguran Terbuka (%)
3,01-2,61 % 4,74 64
4. Peningkatan Rasio Penduduk Yang Bekerja (%).
1,57-1,59 % 95,20 60
5. Meningkatnya pendapatan daerah menjadi 1,67 triliun tahun 2015
5. Peningkatan Penerimaan Daerah (Rp)
1,38 Triliun 1,700 Triliun
123
6. Peningkatan Penerimaan PAD (Rp)
510,04 Miliar 529.407 104
7. Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan
840,46 Miliar 977.343 116
8. Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
39,73 Miliar 193,801 Miliar
487
6. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
4. Peningkatan Jumlah Jama’ah Haji (orang)
2.148 - 2.363 Orang
1.293 Orang
83
5. Peningkatan Jumlah Rohaniawan/pemuka Agama (orang).
7.867 - 8.260 Orang
7.920 100
6. Peningkatan Jumlah Tempat Ibadah (unit).
6.870 - 3.889 Unit
4.296 110
7. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4-75,8 tahun 2015
6. Peningkatan IPM 74,47 - 74,94 73.93 99
7. Peningkatan Usia Harapan Hidup (tahun)
73,4 - 74,1 Tahun
70,39 95
8. Peningkatan Rasio Melek Huruf.
97,63 - 98,10 95,69 98
9. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (tahun).
8,24 - 8,28 Tahun
8,48 102
10. Peningkatan Pengeluaran Perkapita Masyarakat (Rp).
7,02-7,63 Juta 7,62 100
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 35
8.
Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat
3. Peningkatan Jumlah Panti Asuhan (unit).
32 – 35 Unit 33 100
4. Penurunan Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial (orang).
26.551-25.224 27,923 100
9. Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan
3. Peningkatan Jumlah Organisasi Pemuda (OKP).
60 – 65 OKP 171 Okp 263
4. Peningkatan Jumlah Even Olahraga Yang Diikuti (even). .
9 - 10 Event 5 Event 63
10. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
5. Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan
165 141 117
6. Peningkatan Jumlah Perempuan Yang Berkarir Di Pemerintahan (orang).
2.432 - 2.675 Orang
3,151 118
7. Penurunan Persentase Balita Gizi Buruk (%).
0,001 % 162 100
8. Penurunan Angka Kematian Bayi.
27 10,50 100
11. Meningkatnya konstribusi sumber daya alam, LH dan bencana terhadap pendapatan daerah serta kesjahteraan berkelanjutan
4. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pertanian Dan Kehutanan (Rp).
454 Miliar 412 Miliar 100
5. Peningkatan Volume Penjualan Sektor Pertambangan (ton).
1,64-1,80 JutaTon
4,2 JutaTon 246
6. Peningkatan Nilai Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Rp).
3,13-3,44 Miliar
17,100 497
12. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM
4. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
0,015-0,014 0,022 100
5. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik.
0,47-0,50 20,87 100
6. Meningkatnya Tipe Bandara Fatmawati.
B B 100
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 36
13. Menurunnya angka korupsi
4. Penurunan Perkara Tindak Korupsi (kasus).
6-4 Kasus 5 100
5. Penurunan Jumlah Temuan Kasus (%)
1 0,53 50
6. Peningkatan Opini Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan.
WTP WTP 100
14. Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun
4. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Dari RPJMD, RKPD Sampai Tapkin (%)
95 % 95 % 100
5. Persentase SKPD Yang Menyerahkan LAKIP Tepat Waktu (%)
80-85 % 80 % 100
6. Pengiriman Lakip dan Tapkin ke Menpan RB.
Tepat waktu Tepat Waktu
100
15. Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah
4. Peningkatan Keakuratan Dan Kelengkapan Data Dan Informasi Statistik Daerah (%)
80 % 80 % 100
5. Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur Melalui Jaringan Internet dan Video Conference (%).
90 % 90 % 100
6. Peningkatan Jumlah Peneliti (orang).
9 Orang 11 Orang 122
16. Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja sama antar pemerintah daerah
4. Peningkatan Jumlah Perda Yang Dihasilkan (buah).
7 buah 15 buah 100
5. Peningkatan Frekuensi Hearing Dialog Dan Koordinasi Antara Eksekutif dan Legislative (kali).
7 kali 12 Kali 180
6. Peningkatan kerjasama antar daerah Kab/Kota
8 MoU 11 MoU 122
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 37
dengan Pemerintah Provinsi (sektor).
17, Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun,
Penurunan Angka Kriminalitas
5,51-4,96 0,99 8
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
M I S I I
Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing
S a s a r a n 01
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi
No
INDIKATOR KINERJA
Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Laju Investasi Sumber : BKPMD Prov. Bengkulu
12,5 – 15,00 %
200,43%
200
21,05 %
168
2.
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumber : BPS Prov. Bengkulu
8,78 -9,14 Triliun
8,87 Triliun
105,3 10,05 Triliun
110
Capaian kinerja Sasaran
105,3
139
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 38
Berdasarkan tabel di atas bahwa, dalam rangka Sasaran Peningkatan Laju
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 diukur dengan 2 (dua) indikator
yaitu Laju Investasi dan Nilai PDRB atas dasar harga konstan, selanjutnya capaian kinerja
indikator tersebut adalah sbb :
Kinerja perekonomian provinsi Bengkulu pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar
2,33 persen. Pertumbuhan pada bangunan sebesar 5,71 persen, diikuti oleh sektor
pertambangan dan penggalian sebesar 3,11 persen dan sektor jasa-jasa 2,97 persen. Jika
dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2012 , PDRB Provinsi Bengkulu pada
triwulan IV tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 7,83 persen (year on year). Selama
tahun 2013 perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 6,21 persen dan pertumn buhan
ini menGalami perlambambatan dibanding kan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang
mencapai 6,60 persen. Dari capaian ini struktur ekonomi Bengkulu sangat ditopang dari
tumbuh dan berkembangnya tiga sektor yaitu Pertanian, Perdangangan, Hotel dan Restoran
serta sektor jasa-jasa.
Apabila ditinjau dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
konstan dari tahun 2011 mencapai 6,45 % dan pada tahun 2012 mencapai 6,61 %. Apabila
dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2012 provinsi Bengkulu
lebih tinggi diatas rata-rata nasional.
Berikut data laju pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu dari tahun 2008 s.d. 2012
Tahun 2008 5,75 %
Tahun 2009 5,62 %
Tahun 2010 6,10 %
Tahun 2011 6,45 %
Tahun 2012 6,61 %
Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan atau berdasarkan PDRB atas dasar
harga konstan tahun 2000 karena pada PDRB atas dasar harga konstan 2000 pengaruh
perubahan harga sudah dihilangkan sehingga pertumbuhan yang diperoleh mencerminkan
petumbuhan output yang dihasilkan perekonomian tanpa adanya pengaruh perubahan harga.
Capaian Kinerja Perekonomian pada tahun 2013 bila dibandingkan dengan triwulan yang sama
tahun 2012, PDRB Provinsi Bengkulu triwulan IV tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar
7,83 persen (y-on-y), dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan
restoran yang tumbuh sebesar 9,45 persen yang diikuti sektor jasa-jasa sebesar 9,17 persen
serta sektor pertanian dengan pertumbuhan sebesar 7,63 persen.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 39
Selama tahun 2013, perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 6,21 persen dan
pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada
tahun 2012 yang mencapai 6,60 persen. Perlambatan pertumbuhan ini terjadi dalam skala
nasional artinya sebagian besar Provinsi di Indonesia juga mengalami perlambatan
pertumbuhan ekonomi bahkan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2013 ini hanya
sebesar 5,78 persen.
1) Indikator Laju Pertumbuhan Investasi di Provinsi Bengkulu
Investasi merupakan komponen utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi
suatu daerah. Semakin tinggi investasi maka akan semakin bergairah perekonomian suatu
daerah dan selanjutnya akan berimbas terhadap naiknya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun
2013 laju pertumbuhan investasi ditargetkan sebesar 12,5-15 persen. Berdasarkan laporan data
dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Bengkulu tercatat pada
tahun 2013 laju pertumbuhan investasi di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan 21,05 %.
Sumber Data : BKPMD Provinsi Bengkulu
Apabila dilihat perkembangan dari capaian tahun ke tahun investasi di Provinsi Bengkulu
mengalami pertumbuhan yang fluktuatif disebabkan antara lain adalah iklim investasi yang
kurang kondusif. Mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya
meningkatkan iklim yang kondusif antara lain mempermudah perizinan ivestasi dengan
menterpadukan pelayanan perizinan dalam satu pintu yaitu dengan pembentukan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi Bengkulu. Melalui institusi ini
pemerintah Provinsi Bengkulu akan memberikan kebijakan pelayanan perizinan yang terkait
dengan investasi dengan cara penyederhanaan prosedur perizinan. Pelayanan Perizinan
dengan model PTSP juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pertumbuhan jumlah
perusahaan yang menanamkan modal ke Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan yang cukup baik tercatat pada tahun 2011 jumlah perusahaan yang berinvestasi
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
2011 2012 2013
Grafik Persentase Laju Investasi di Bengkulu
Grafik Persentase Laju Investasi di Bengkulu
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 40
sebanyak 2.001 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3.073 atau mengalami pertumbuhan
sebesar 53 persen. Akan tetapi pertumbuhan jumlah perusahaan tidak sebanding lurus dengan
jumlah investasi yang ditanamkan di provinsi Bengkulu.
Sumber Data : BKPMD Provinsi Bengkulu
Keberhasilan capaian kinerja dalam peningkatan investasi di provinsi Bengkulu ditunjang
dengan kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dengan sumber dana APBD melalui Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Bengkulu dan Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu pintu (PTSP) tahun 2013, melalui program dan pendanaan sebagai berikut :
2) Indikator Peningkatan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Merupakan gambaran tentang perkembangan ekonomi baik secara keseluruhan
maupun secara sektoral, untuk melihat perubahan struktural perekonomian Provinsi Bengkulu
serta perencanaan lainya. Estimasi output biaya antara dan nilai tambah masing-masing sektor
serta atas dasar harga konstan dipengaruhi dari 9 (sembilan) sektor yaitu : Pertanian,
Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik Gas dan Air Bersih, Bangunan,
Perdagangan Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan
jasa Perusahaan, Jasa-jasa.
Pada tahun 2013, nilai PDRB atas dasar harga konstan ditargetkan sebesar Rp. 9,14 – 9,50
triliun dan terealisasi sebesar Rp. 10,05 triliun atau tercapai melebihi target sebesar 110 persen.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Grafik Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bengkulu
Grafik Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bengkulu
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 41
Perekonomian Provinsi Bengkulu pada triwulan IV tahun 2013, yang digambarkan oleh Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), mengalami pertumbuhan sebesar 2,33 persen dibandingkan
dengan PDRB triwulan III 2013 (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan
sebesar 5,71 persen diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,11 persen dan
sektor jasa-jasa sebesar 2,97 persen. Tingginya pertumbuhan sektor bangunan disebabkan
oleh banyaknya pembangunan infrastruktur baik oleh pemerintah maupun swasta. Situasi
menjelang akhir tahun biasanya juga berpengaruh terhadap konstruksi yang dilakukan
pemerintah karena mau tututp anggaran sehingga penyerapan anggaran pemerintah sangat
tinggi. Sedangkan peningkatan pada sektor pertambangan dan penggalian terkait dengan
meningkatnya permintaan serta harga batubara di pasaran global yang mulai mengalami
kenaikan, kondisi bulan Desember 2013 sebesar 80,31US$, naik dibanding bulan September
2013 sebesar 76,89US$. Banyaknya permintaan dari China yang mau menghadapi hari raya
Imlek turut mempengaruhi kenaikan harga.
Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu triwulan IV tahun 2013 mengalami pertumbuhan
sebesar 7,83 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2012 (y-on-y). Adanya moment
hari besar dan liburan (hari raya Idul Adha, Natal dan Tahun Baru) berdampak pada
peningkatan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Permintaan akan hewan ternak untuk
Qurban juga memberikan imbas naiknya harga sebesar 20 persen dari biasanya, dampaknya
sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh paling tinggi sebesar 9,45 persen. Peningkatan
kinerja sektor hiburan dan rekreasi yang berkaitan dengan adanya liburan tahun baru
berpengaruh pada sektor jasa-jasa yang tumbuh 9,17 persen.Tingginya pertumbuhan ini juga
disumbang oleh sektor pertanian yang tumbuh sebesar 7,63 persen dengan andilnya terhadap
total pertumbuhan sebesar 2,78 persen. Upaya pembinaan dan bimbingan yang dilakukan
pemerintah daerah mulai membuahkan hasil. Penanganan secara intensif dan pengawasan di
sektor pertanian tanaman pangan juga lebih baik. Sehingga serangan hama penyakit dapat
dikendalikan, faktor eksternal lain adalah kondisi cuaca yang baik membuat produksi padi pada
triwulan ini mencapai 127.747 Ton atau meningkat 19,80% dibanding triwulan yang sama tahun
lalu.
Permasalahan Perekonomian di Provinsi Bengkulu tahun 2013
Selama tahun 2013, perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 6,21 persen.
Dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi ini mengalami perlambatan dimana
pada tahun 2012 ekonomi tumbuh sebesar 6,60 persen dan tahun 2011 sebesar 6,46 persen.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 42
Pada tahun 2013 ini banyak terjadi tekanan eksternal pada kondisi perekonomian yaitu dengan
adanya kenaikan harga BBM yang berimbas pada pelemahan kinerja beberapa sektor, fluktuasi
harga batubara dunia yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan sektor pertambangan.
Turunnya produksi ini berimbas pula pada menurunnya kinerja ekspor, serta adanya
peningkatan suku bunga perbankan (BI-Rate) membuat volume produksi dan pertumbuhan
perbankan terjadi perlambatan dibanding tahun lalu karena banyak pelaku usaha menunda
untuk melakukan ekspansi usaha melalui skema kredit. Dampak dari faktor penghambat ini
mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan dibandingkan tahun lalu.
S a s a r a n 02
Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat Menjadi 14-15 juta per tahun 2015
No
INDIKATOR KINERJA
Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Nilai PDRB Perkapita
12,72 -13,52 Juta
13,43 Juta
105
15,09 Juta
106
2.
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
20,06 -21,50 triliun
24.17 Triliun
120 27,39 Triliun
120
3. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk
0,84 -0,71 %
1,67 % 68 1,72 % 68
Capaian Kinerja Sasaran
87
98
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
PDRB perkapita atau pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro.Tingkat
kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan pendapatan per kapita
penduduk, yaitu dengan cara membagi nilai total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 43
tahun baik menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.
Walaupun secara teoritis angka ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat
kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan
pendapatan penduduk daerah tersebut.
1) Indikator Nilai PDRB Per Kapita
Seiring dengan peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu, tingkat
kesejahteraan penduduk di Provinsi Bengkulu pada kurun waktu yang sama mengalami
peningkatan. Kondisi ini terlihat dari peningkatan PDRB perkapita. Pada tahun 2013 PDRB
perkapita masyarakat provinsi Bengkulu ditargetkan sebesar 12,72 - 13,52 Juta dan terealisasi
sebesar 15,09 juta atau tercapai sebesar 106 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2012,
PDRB perkapita Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 6,77
persen.
2) Indikator Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku
Kinerja perekonomian provinsi Bengkulu pada tahun 2013 yang digambarkan oleh
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan bila
dibandingkan dengan tahun 2012. Besaran PDRB pada tahun 2013 atas dasar harga belaku
berdasarkan BPS Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 27,39 triliun rupiah naik dibanding pada
tahun 2012 sebesar 24,17 triliun atau tumbuh sebesar 13,32 persen. Bila dibandingkan dengan
target PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013 yang sebesar Rp. 20,06 - 21,50 triliun, maka
pencapaian PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 adalah sebesar 127 persen.
Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu tidak mengalami perubahan yang berarti dimana dari
sisi lapangan usaha, perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian (38 persen), sektor
perdagangan, hotel dan restoran (19 persen) dan sektor jasa-jasa (17 persen). Sedangkan dari
sisi penggunaan, perekonomian didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan
ekspor neto yang masing-masing memiliki peranan sebesar 59,56 persen dan 14,96 persen.
Sementara itu konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki
peranan sebesar 15,69 persen dan 11,06 persen.
Program dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2013 yang mendukung pencapaian PDRB
perkapita dan PDRB atas dasar harga berlaku adalah :
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 44
3) Indikator Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk.
Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 meningkat bila
dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu
tercatat sebanyak 1.766.794 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,67 persen dan
pada tahun 2013 naik menjadi 2,69 persen dengan jumlah penduduk sebesar 1.814.400 jiwa.
Realisasi pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 tersebut juga tidak mencapai target yang
telah ditetapkan yaitu 0,84 - 0,71 persen sehingga pencapaian indikator laju pertumbuhan
penduduk tahun 2013 adalah sebesar 31 persen. Pertumbuhan jumlah penduduk provinsi
Bengkulu pada tahun 2013 bukan disebabkan hanya kelahiran saja akan tetapi disebabkan
adanya program transmigrasi dan perpindahan penduduk yang tersebar ke seluruh kabupaten
seiring dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu.
Permasalahan
1) Nilai nominal anggaran yang dialokasikan untuk program penciptaan usaha kecil dan
menengah masih relatif kecil, serta belum mencakup seluruh usaha kecil dan menengah di
seluruh sektor ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan pemberdayaan ekonomi rakyat
khususnyapelaku-pelaku ekonomi rakyat seperti petani gurem, nelayan tradisional, industri
rumahtangga, pedagang kaki lima dan pelaku ekonomi rakyat sektor informal lainnya tidak
tersentuh secara optimal. Dampaknya adalah produktivitas para pelaku ekonomi rakyat tidak
meningkat secara siknifikan, sehingga pendapatan rumahtangga sulit ditingkatkan dan
tingkat kesejahteraan penduduk golongan bawah tidak meningkat,
2) Program-program kegiatan di bidang perekonomian yang terkait langsung dalam upaya
peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita tidak
berdampak langsung terhadap peningkatan output sektor-sektor ekonomi. Ruang lingkup
program-program kegiatan masih terfokus pada pembinaan kelembagaan usaha kecil dan
menengah.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 45
S a s a r a n 03
Menurunnya Angka Kemiskinan Menjadi 14,14 – 13,26
No
INDIKATOR KINERJA
Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Penurunan Persentase Penduduk Miskin.
16,00 - 15,09 %
17,50 %
100
17,75 %
97
2.
Penurunan Jumlah Kabupaten Tertinggal
5 dari 9 kab
3 Kab.
100
6 kab
75
Capaian Kinerja Sasaran
100
86
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Berdasarkan tabel di atas, bahwa Sasaran Penurunan Angka Kemiskinan di Provinsi
Bengkulu pada tahun 2013 diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Penurunan Persentase
Penduduk Miskin Dan Menurunnya Jumlah Kabupaten Tertinggal. Selanjutnya capaian kinerja
pada tahun 2013 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :
1) Indikator Persentase Penduduk Miskin
Pencapaian angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu selama tahun 2012 dan 2013
belum melampaui dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 angka kemiskinan
ditargetkan terjadi penurunan menjadi sebesar 16,92 - 16,00 persen dan terealisasi sebesar
17,51 persen atau dengan kata lain ada sebanyak 310,47 ribu jiwa penduduk Provinsi Bengkulu
yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya pada tahun 2013 angka kemiskinan
ditargetkan sebesar 16,00-15,69 persen dan terealisasi sebesar 17,75 persen (september
2013) dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 320,41 ribu
jiwa. Angka ini jauh menurun dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret 2013 dimana
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 46
jumlah penduduk miskin sebanyak 327,35 ribu jiwa dengan persentase angka kemiskinan
sebesar 18,34 persen.
Upaya menurunkan angka kemiskinan merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi
Provinsi Bengkulu. Secara garis besar, angka kemiskinan Provinsi Bengkulu masih di atas rata-
rata nasional yang sebesar 11,47 persen pada tahun 2013. Demikian pula upaya menurunkan
angka kemiskinan sesuai dengan tujuan MDGs yakni menurunkan angka kemiskinan hingga
setengah dari keadaan tahun 1990 atau menjadi berkisar 10 persen pada tahun 2015 masih
menjadi tantangan yang sangat berat dan sangat jauh dari harapan.
Program dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2013 yang mendukung pencapaian penurunan
persentase angka kemiskinan adalah :
Permasalahan
Peningkatan jumlah dan persentase kemiskinan di Provinsi Bengkulu memberikan dampak
antara lain terhadap :
1. Mulai tumbuh pola-pola berbentuk polarisasi sosial ekonomi yang berkaitan dengan
pemilikan dan penguasaan alat-alat produktif.
2. Penurunan pendapatan para anggota keluarga akibat penganguran yang menimpa
anggota keluarga.
3. Penurunan daya beli rumah tangga sehingga sulit memenuhi kebutuhan makan,
pendidikan, kesehatan. Selanjutnya keadaan ini merefleksikan suatu tata cara kehidupan
yang meningkatkan stress yang mengarah pada munculnya masalah sosial seperti
kejahatan, kriminal, menurunnya solidaritas sosial, jaminan sosial yang buruk,
pengangguran dan lain-lain.
4. Usia kerja cenderung untuk bekerja sebagai pegawai bukan membuka kesempatan
berusaha (menciptakan pekerjaan).
5. Adanya asumsi yang menyatakan bahwa kemiskinan secara material, maka miskin secara
struktural, sehingga strategi penangganan kemiskinan tidak menggagas perubahan kultural,
struktural atau politik melalui pengembangan masyarakat.
Kelima aspek dampak dari kemiskinan ini merupakan gambaran tingkat kemiskinan di Provinsi
Bengkulu mencerminkan hasil pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini ternyata belum
mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan, sandang dan papan dan
masalah kelangkaan, keterbatasan serta kurangnya penguasaan dan pemilikan atas harta
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 47
benda juga tidak tersedianya akses dan kontrol atas sumber-sumber daya ekonomi. Selain itu,
hal ini juga memberikan implikasi bahwa kebijakan dan pelaksanaan pengentasan kemiskinan
sifatnya hanya dapat mengurangi tingkat kesulitan hidup kalangan miskin, namun hal itu tidak
menurunkan tingkat kemiskinan yang mendasar. Kebijakan tersebut belum efektif karena hasil
dari kebijakan telah berhasil sebatas menopang yang lemah, tetapi hal itu tidak membantu
membuat mereka kuat. Ketidak efektifan pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat
disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk diantaranya ketidaktepatan dalam menentukan dan
merumuskan jenis kebijakan yang sesuai dengan persoalan, kebutuhan dan sumber yang
tersedia. Selanjutnya kondisi ini mereflesikan pada dimensi tingkat pengganguran terbuka,
ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada dan penyerapan tenaga kerja serta pendapatan per
kapita.
Tindak lanjut
Gambaran persentase penduduk miskin bersifat multidimensional, seyogyanya pengentasan
kemiskinan tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tetapi memperhatikan dimensi non-
ekonomi. Untuk itu diperlukan komitmen jangka panjang untuk menfasilitasi kesinambungan
dalam upaya pengembangan masyarakat, maka salah satu pendekatan community
development dapat dilakukan yang berbasis kekuatan yang dimiliki oleh orang atau sekelompok
masyarakat yang miskin melalui antara lain adalah (1) strategi motivating dan supporting yaitu
masyarakat diajak melihat dan menyadari permasalahan yang dihadapai dan kemudian
diarahkan proses bagaimana mengatasinya. (2) strategi konfrontasi yaitu masyarakat miskin
diarahkan pada kesadaran dan penggalangan untuk bertindak menangangi masalah
kemiskinan. (3) Membangun lembaga-lembaga baru yang memiliki nilai produksi yang
berdasarkan sumberdaya masyarakat setempat dan masyarakat miskin diintegrasikan ke
adalam lembaga itu.(4) Terapi pendidikan yaitu mekibatkan masyarakat miskin dalam program
penanganan kemiskinan dalam bentuk latihan-latihan, kerjasama, serta mengajarkan cara-cara
dalam perubahan berencana.
2). Indikator Jumlah Kabupaten Tertinggal
Ketertinggalan kabupaten/atau daerah diukur dari segi perekonomian masyarakat,
SDM, Prasarana, Kemampuan Keuangan Daerah (celah fiskal), Aksesibilitas dan karakteristik
daerah, untuk indikator sasaran ini Pemprov Bengkulu pada tahun 2012 menargetkan dari 9
Kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu dapat ditekan yang tertinggal menjadi 4 Kabupaten.
Untuk mencapai indikator ini pemprov Bengkulu melalui Bappeda dengan APBD 2013 ditunjang
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 48
dengan program Program perencanaan Pembangunan Ekonomi dan program lain yang secara
langsung maupun tidak langsung menunjang sasaran tersebut.
Capaian kinerja pada Indikator ini berdasarkan data diperoleh masih terdapat 6 Kabupaten
tertinggal, yaitu Kabupaten Muko-Muko, Lebong, Kepahyang, Seluma, Kaur dan Bengkulu
Tengah, dengan demikian target capaian kinerja ini dapat tercapai. Pada masa mendatang.
perkiraan penurunan jumlah kabupaten tertinggal hingga 2014 tampaknya tidak ada perubahan
secara signifikan dan mungkin konstan karena tidak ada rencana dan target maupun program
aksi yang jelas dari pemerintah kabupaten yang ada untuk melepas ketertinggalan
pembangunan
Upaya pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menurunkan jumlah kabupaten tertinggal antara lain
dengan cara :
Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar dan infrastruktur
penunjang kegiatan ekonomi
Membangun dan mengembangan konektivitas antar wilayah terutama dalam memperlancar
distribusi barang dan jasa
Mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan
memanfaatkan potensi sumberdaya unggulannya.
Pengembangan sentra-sentra produksi unggulan dan
Program percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan
akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
Kabupaten/Kota tertinggal Di Provinsi Bengkulu tahun 2013
No. Kabupaten / Kota
Keterangan
1.
Bengkulu Selatan
-
2. Rejang Lebong -
3. Bengkulu Utara -
4. Kaur Tertinggal
5. Seluma Tertinggal
6. Muko-muko Tertinggal
7. Kepahyang Tertinggal
8. Lebong Tertinggal
9. Bengkulu Tengah Tertinggal
10. Kota Bengkulu -
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 49
S a s a r a n 04
Menurunnya Angka Pengangguran
No
INDIKATOR KINERJA
Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Penurunan Persentase Pengangguran Terbuka
3,01 - 2,61 %
2,14 %
140
4,74 %
64
2.
Peningkatan Rasio Penduduk Yang Bekerja
1,57 - 1,59
1,81 %
85
95,26
60
Capaian kinerja Sasaran
112
62
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Berdasarkan tabel di atas, bahwa Sasaran Penurunan Angka pengangguran menjadi
2,21 – 1,8 % pada tahun 2015 diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Penurunan persentase
pengangguran terbuka (%) dan Peningkatan rasio penduduk yang bekerja (%). Selanjutnya
capaian kinerja pada tahun 2012 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :
1) Indikator Persentase Pengangguran
Jumlah tenaga kerja di Provinsi Bengkulu pada bulan Agustus 2013 mengalami
peningkatan sebanyak 20 ribu orang atau naik sebesar 1,6 persen dibandingkan dengan
Agustus 2012. Pada bulan Agustus 2013 jumlah tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang yang
terdiri dari 841 ribu orang angkatan kerja dan 408,3 ribu orang bukan angkatan kerja.
Dibandingkan dengan bulan Agustus 2012 jumlah angkatan kerja turun sebesar 2,4 persen,
sedangkan jumlah bukan angkatan kerja naik sebesar 11,0 persen.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 50
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) pada bulan Agustus 2013 sebesar 67,3 persen.
Artinya, setiap 100 orang angkatan kerja di Provinsi Bengkulu sebanyak 67 orang berada di
pasar kerja. Dibandingkan dengan TPAK bulan Agustus 2012 sebesar 70,1 persen, TPAK
Provinsi Bengkulu pada periode Agustus 2012 – Agustus 2013 turun sebesar 2,8 persen.
Jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2013 sebanyak 39,9 ribu orang bertambah
sebanyak 8,8 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2012 sebanyak 31,1 ribu orang atau
naik sebesar 28,2 persen. Seiring bertambahnya jumlah pengangguran, Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2012 - Agustus 2013 naik dari 3,6 persen menjadi 4,7
persen atau naik 1,1 persen.
2) Indikator Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Bekerja
Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2013 sebanyak 841 ribu orang berkurang
sekitar 20,4 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2012 sebanyak 861,4 ribu orang atau
turun sebesar 2,4 persen. Seiring menurunnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) pada periode Agustus 2012 - Agustus 2013 turun dari 70,1 persen
menjadi 67,3 persen
Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2013 mencapai 801,1 ribu orang berkurang
sebanyak 29,1 ribu orang dibandingkan keadaan Agustus 2012 sebanyak 830,3 ribu orang atau
turun sebesar 3,5 persen. Seiring menurunnya jumlah penduduk yang bekerja, Tingkat
Kesempatan Kerja (TKK) pada periode Agustus 2012 - Agustus 2013 turun dari 96,4 persen
menjadi 95,3 persen.
Pada periode Agustus 2012 – Agustus 2013 jumlah penduduk yang bekerja mengalami
kenaikan di sektor: Pertambangan dan Pengalian sebanyak 2,1 ribu orang atau naik sebesar
27,6 persen, Lembaga Keuangan sebanyak 4,4 ribu atau naik 36,2 persen dan sektor Jasa
Kemasyarakat, Sosial, dan Perorangan sebanyak 4,6 ribu atau naik sebesar 3,5 persen.
Sementara, jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan di sektor: Industri sebanyak
9,1 ribu orang atau turun 27 persen, sektor Listrik, Gas dan Air Minum sebesar 346 orang atau
turun 20,7 persen, sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi sebesar 3 ribu orang atau
turun 12,6 persen, sektor Konstruksi sebesar 3,7 ribu orang atau turun 9 persen, Sektor
Pertanian sebesar 19 ribu atau turun 4,4 persen dan sektor Perdangan, Rumah Makan dan
Jasa Akomodasi sebesar 5 ribu orang atau turun 3,5 persen
Program dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2013 yang mendukung pencapaian
penurunan persentase angka pengangguran adalah :
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 51
Permasalahan
Permasalahan angkatan kerja masih terkait dengan masih terbatasnya lapangan pekerjaan dan
rendahnya kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan
peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja di dalam mendukung peningkatan
kegiatan ekonomi. Secara spekulatif mencerminkan tingginya lulusan SD dan SMP tidak
melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan meningkatnya usia kawin perempuan serta besarnya
jumlah penduduk yang latar belakang pendidikan adalah jurusan umum.
Rekomendasi :
Permasalahan pengangguran di Kabupaten kepahiang tidak hanya pada terbatasnya kesempatan
kerja sehingga menyebabkan bertambahnya angka pengangguran terbuka. Selain itu
permasalahan angkatan kerja juga terkait dengan setengah pengangguran terutama mereka yang
bekerja di sektor informal dan pertanian. Oleh berbagai langkah perlu dilakukan antara lain:
1. Peningkatan sumber daya manusia seperti motivasi, mendorong mobilitas, peningkatan
pelatihan yang berorientasi pada sikap yang inovatif, responsive dan proaktif dalam persaingan,
menciptakan peluang berusaha dan bekerja serta mengantisipasi perkembangan ekonomi.
2. Peningkatan pelatihan kewirausahaan dan produktivitas untuk menciptakan tenaga kerja yang
lebih mandiri dan produktif
3. Pengembangan program yang bernuansa Budaya Kewirausahaan bagi angkatan kerja
dengan fokus sebagai agen pembaharu dan motor penggerak serta merubah konsep,
paradigma tentang pekerjaan yang lebih mengandalkan kemandirian berkarya dari pada
hanya bekerja sebagai pekerja saja
4. Pengembangan masyarakat lokal secara optimal melalui partisipasi aktif yang dirancang
untuk memimbulkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan kemandirian masyarakat
dalam mengoptimalkan kondisi sosial ekonomi sebagai peluang untuk bekerja dan berusaha
5. Pembukaan lapangan kerja melalui pembangunan industri Hilir terhadap output sektor
pertanian pada umumnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 52
S a s a r a n 05
Meningkatnya Pendapatan Daerah Menjadi 1,67 Triliun
tahun 2015
No
INDIKATOR KINERJA
Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Peningkatan Penerimaan Daerah (Rp).
1,38 Triliun
1,563 Triliun
123
1,700 Triliun
123
2.
Peningkatan Penerimaan PAD (Rp.)
510,04 Miliar
484,273 Miliar
104 529.407 Miliar
104
3. Peningkatan Dana Perimbangan
840,46 Miliar
882,996 Miliar
115 977.343 Miliar
116
4. Peningkatan Penerimaan lain-lain pendapatan daerah Yang sah.
39,73 Miliar
195, 760 Miliar
542 193.801 Miliar
487
Capaian Kinerja Sasaran
221
207
Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. Bengkulu
Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Sasaran Meningkatnya
pendapatan Penerimaan Daerah menjadi Rp1,67 Triliun pada tahun 2015 telah dapat dicapai
pada tahun 2013.
Pada tahun 2013 semua indikator sasaran telah dicapai, baik penerimaan daerah secara total,
maupun per jenis Pendapatan daerah. Selama tahun 2014 indikator ini secara total telah
tercapai yang direncanakan 1,38 Triliun dengan total capain 1,700 Triliun atau sebesar 123%
dari target yang di tetapkan dalam dokumen penetapan kinerja serta mengalami peningkatan 8
% dari capaian penerimaan tahun anggaran 2012.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 53
Tingginya capaian realisasi penerimaan daerah ini tidak hanya ditentukan oleh satu komponen
penerimaan saja, tetapi semua indicator kinerja. Dengan capaian masing-masing adalah
sebagai berikut :
Capaian kinerja indikator peningkatan penerimaan PAD menjadi Rp 510.040 miliar pada tahun
2013 telah dapat di lampaui oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan capaian Rp 529.407
miliar atau 103,79 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 510.040 miliar. Jika dilihat
dengan capaian penerimaan PAD tahun 2012 sebesar Rp 484.273 miliar mengalami
peningkatan sebesar Rp45.134 atau meningkat sebesar 9,32%.
Capaian penerimaan PAD yang melampaui target antara lain ditandai dengan:
1. Keberhasilan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mencapai target pajak daerah yang
sebesar Rp394.125 miliar atau 100,14% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun
2013
2. Tingginya capaian penerimaan lain-lain PAD yang syah dengan capaian Rp114.482. miliar
atau sebesar 116 % dari anggaran sebesar Rp 97.940 miliar. Tingginya capaian ini didorong
oleh semakin efektifnya RSUD M.Yunus sebagai BLUD yang mampu menyumbang PAD dan
semakin efektifnya penerimaan denda dari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan
bermotor.
3. Peningkatan penerimaan dana perimbangan
Capaian kinerja indikator peningkatan penerimaan Dana Perimbangan menjadi Rp840.460
miliar pada tahun 2013 telah dapat di lampaui oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan
capaian Rp977.343 miliar atau 116 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp840.460
miliar. Jika dilihat dengan capaian penerimaan Dana Perimbangan tahun 2012 sebesar
Rp882.996 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp94.347 atau meningkat sebesar 10,68%.
Capaian penerimaan Dana Perimbangan yang melampaui target antara lain disebabkan karena
meningkatnya dana tranfer dari pemerintah pusat khususnya meningkatnya dana alokasi umum
dan alokasi khusus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi menyalurkan
dana DPID dan DPPID. Sehingga alokasi untuk dana perimbangan menjadi meningkat.
Capaian kinerja penerimaan dana perimbangan berasal dari 2 sumber yaitu :
1. Tercapainya penerimaan dana alokasi umum sebesar Rp854.647.828.000 atau 100 % dari
aggaran yang ditetapkan APBD tahun 2013;
2. Tercapainya penerimaan dana alokasi khusus sebesar Rp 51.587.330.000 atau 100 % dari
anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun 2013;
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 54
3. Peningkatan Penerimaan lain-lain pendapatan daerah Yang sah
Capaian kinerja indikator peningkatan penerimaan Dana Perimbangan menjadi Rp 39,73
miliar pada tahun 2013 telah dapat di lampaui oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan
capaian Rp 193.801 miliar atau 487 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 39,73
miliar. Jika dilihat dengan capaian penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang syah tahun
2012 sebesar Rp 195,760 miliar mengalami penurunan sebesar Rp1.959 Miliar atau
menurun sebesar 1,01%.
Tingginya capaian penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang syah terutama
disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat yang mentransfer dana bos sebesar Rp
191.675.350.000 dan dana kesejahteraan guru PNSD sebesar Rp 62.250.000 yang
sebelumnya tidak dipertimbankan dalam penetapan kinerja.
Permasalahan
Tidak ada kendala signifikan dalam mencapai sasaran ini. Karena sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen RPJMD relative rendah jika dibandingkan dengan tren penerimaan pendapatan
daerah. Permasalahan dalam sasaran ini adalah kurang tepatnya Indikator dan Target dalam
RPJMD yaitu :
1. Indikator sasaran 2,3 dan 4 merupakan rincian dari indikator 1. Sehingga terjadi double
counting sebaiknya indikator 1 di tiadakan karena indicator 1 merupakan akumulasi dari
indicator 2,3 dan 4.
2. Pendapatan daerah hanya mengukur jumlah APBD Provinsi tanpa memperhatikan dana
lain seperti dekon, TP. APBN Murni dan APBD Kab/kota
3. Indikator sasaran peningkatan penerimaan daerah, target setiap tahunnya tidak
menyesuaikan dengan target APBD.
Capaian Kinerja Sasaran :
Untuk menunjang tercapainya sasaran tersebut pemerintah provinsi Bengkulu
memprogramkan :
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Kantor Perwakilan
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
Dinas ESDM
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 55
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah Menjadi 1,67 Triliun
tahun 2015 diukur dengan 4 (empat) indikator diakumulasikan mencapai rata-rata 100 % lebih.
Secara umum dan penilaian kinerja capaian sasaran ini dikatakan Berhasil terbukti secara
kualitatif capaian masing-masing indikator mencapai 100 % atau lebih.
Rekomendasi Evaluasi :
1. Indikator 2,3 dan 4 bukan menjadi indikator sendiri, tapi merupakan penjelasan dari indikator 1,
karena hasil penjumlahan 2,3 dan 4 sama dengan indikator 1
2. Perlu dipertimbangkan untuk memperhitungkan peneriman dana dari APBN berupa Dekon, TP,
BLN atau APBN Murni. Karena ini merupakan penerimaan pembangunan yang besar dan
merupakan prestasi pemerintah daerah dalam menarik dana dari pusat.
3. Agar Target capaian penerimaan daerah disesuaikan dengan target APBD setiap tahun.
Pelayanan Administrasi Perkantoran Setda (Biro Umum)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 56
M I S I II
Mewujudkan Sumber Daya Yang Unggul dan Beriman
S a s a r a n 06
Peningkatan Kualitas Hidup Beragama
No
INDIKATOR KINERJA
Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Peningkatan Jumlah Jama’ah haji (orang)
2.148 – 2.363 Jamah
1.629 Jamaah
83
1.293 Jamaah
83
2.
Peningkatan Jumlah Tempat Ibadah
3.870 - 3.889 Unit
4.306 Unit
110
4.296 Unit
110
Capaian Kinerja Sasaran
96,5
96,5
Sumber : Biro Kesra Setda Prov Bengkulu dan BPS
Berdasarkan Tabel di atas, bahwa Sasaran Peningkatan Kualitas Hidup
Beragama diukur dengan indikator Peningkatan Jumlah Jama’ah haji (orang), Peningkatan
Jumlah Rohaniawan/pemuka agama (orang) dan Peningkatan Jumlah tempat Ibadah.
Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2012 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :
1) Indikator Peningkatan Jumlah Jama’ah haji,
Kualitas kehidupan beragama di Provinsi Bengkulu dalam sasaran Rencana
Pembangunan Jangka menegah Daerah (RPJMD) keberhasilannya diukur dengan jumlah
Jamaah Haji yang berangkat ke Arab Saudi melalui Kanwil Dep. Agama Provinsi Bengkulu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 57
Jumlah Jamaah haji di Provinsi Bengkulu dari tahun ketahun diHarapkan adanya peningkatan
seiring dengan tingkat kualitas keimanan yang dimiliki pada setiap umat muslim. Pada
kenyatannya ukuran keimanan seseorang tidak bisa diukur dengan jumlah jamaah yang
bermotivasi untuk naik haji. Keberangkatan jamaah haji di Indonesia pada umumnya di
tentukan berdasarkan standar kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, hal ini
sebagai antisipasi adanya ledakan jumlah jamaah haji se dunia agar mudah dalam
pengaturan dan pengendaliaanya.
Provinsi Bengkulu dalam keberangkatan haji sesuai dengan kuota pemerintah pusat pada
setiap tahun mendapatkan jatah keberangkatan sebanyak 1.600 jamaah haji. Pada tahun
2013 pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota keberangkatan jamaah haji di Indonesia
umumnya dan khususnya di Bengkulu. Berdasarkan Surat Keputusan KementerIan Agama
Nomor : 121 tahun 2013, jumlah jamaah haji semula mendapatkan kuota sebanyak 1.614
orang dipangkas sebesar 20 % maka kuota jamaah haji provinsi Bengkulu tahun 2013
menjadi 1.293 orang dengan perincian setiap Kabupaten/Kota sebagai berikut :
No. Kabupaten /Kota Jumlah
1.
Bengkulu Selatan
101
2. Rejang Lebong 180
3. Bengkulu Utara 189
4. Kaur 84
5. Seluma 133
6. Muko-muko 137
7. Kepahyang 86
8. Lebong 71
9. Bengkulu Tengah 40
10. Kota Bengkulu 242
11. Petugas Kloter 18
12. TPHD 12
Jumlah 1.293
Berikut disampaikan data jumlah jamaah Haji Provinsi Bengkulu tahun 2009 s.d. 2012
berdasarkan asal kabupaten,
No. Kabupaten 2009 2010 2011 2012
1.
Bengkulu Selatan
125
125
134
128
2. Rejang Lebong 236 245 246 233
3. Bengkulu Utara 287 289 - 304
4. Kaur 109 102 91 107
5. Seluma 168 167 169 173
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 58
6. Muko-muko 169 175 179 173
7. Kepahyang 111 107 117 108
8. Lebong 93 92 95 95
9. Kota Bengkulu 329 355 336 317
Jumlah 1.627 1.657 1.367 1.638
Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama
menjalankan program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama melalui kegiatan
Pelayanan, Perlindungan dan Penyelenggaraan Pemberangkatan dan penyelenggaraan haji
serta kegiatan Pembentukan Embarkasi Haji Antara yang dikelola oleh Sekretariat Daerah
Provinsi Bengkulu pada Biro Kesra.
3). Indikator kinerja Peningkatan Jumlah tempat Ibadah
Pada tahun 2012 jumlah tempat ibadah di Provinsi Bengkulu sebanyak 4.306 unit
atau terjadi penrunan capaian dari tahun 2012 ke tahun 2013, akan tetapi dari capaian target
minimal yang ditetapkan sebanyak 3.851 – 3.889 unit dapat tercapai sebesar 110 %.. Capaian
kinerja ini pada tahun 2013 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bengkulu sebanyak 4.296
yang artinya ada penurunan jumlah tempat ibadah berupa masjid sebanyak 10 unit.. Tidak ada
laporan atas berkurangnya jumlah Masjid di Provinsi Bengkulu, dalam realitanya jumlah tempat
ibadah di Provinsi Bengkulu selalu bertambah, akan tetapi dari pihak pembangun tempat
ibadah belum/tidak melaporkan pembangunan tempat ibadah dimaksud, sehingga luput dari
pendataan oleh pemerintah. Hal ini bisa dibuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu
1,627
1,6571,629
1,293
Jumlah Jamaah Haji Provinsi BengkuluTahun 2010 - 2013 / Ribu
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 59
menyalurkan bantuan dana pembangunan rumah ibadah dan distribusinya selama ini lancar
dengan realisasi sebesar 100 %, kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah tempat ibadah di
provinsi Bengkulu pada tahun 2013 memenuhi target yang ditetapkan.
Capaian Kinerja Sasaran :
Untuk menunjang tercapainya sasaran tersebut pemerintah Prov. Bengkulu
memprogramkan :
Program peningkatan kualitas Agama Setda (Biro Kesra)
Program Peningkatan Pemahaman Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai agama
Program peningkatan kualitas Agama
Program Peningkatan Pemahaman Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai agama
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Hidup Beragama pada tahun 2013
diukur dengan 2 (dua) indikator diakumulasikan mencapai rata-rata 96,5 % lebih. Secara
umum dan penilaian kinerja capaian sasaran ini dikatakan berhasil terbukti secara kualitatif
capaian masing-masing indikator mencapai di atas 75 % atau lebih.
Rekomendasi Evaluasi :
Indikator untuk peningkatan kualitas hidup beragama di Provinsi Bengkulu kurang
relevan, sehingga perlu dilakukan kajian ulang untuk menentukan indikator pada sasaran ini.
Jumlah jamaah haji yang Berangkat ke tanah suci ditentukan dengan kuota oleh Dep. Agama
dan permintaan selalu lebih. Kualitas hidup beragama tidak bisa diukur dengan keinginan naik
haji maupun jumlah tempat ibadah. Sehingga perlu dicarikan alternatif indikator lainnya untuk
mengukur sasaran ini.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 60
S a s a r a n 0 7
Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM)
No
INDIKATOR KINERJA
Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Peningkatan IPM
74,47 – 74,94
74,00
100
73,93
99
2.
Peningkatan Usia Harapan Hidup (tahun)
73,4 – 74,1 Tahun
72,7 Tahun 100 70,39 Tahun
95
3. Peningkatan Rasio Melek Huruf 97,63 – 98,10 %
95,30 % 98 95,69 % 98
4. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
8,24 - 8,28 Tahun
8,20 Tahun 100 8,48 Tahun
102
5. Peningkatan Pengeluaran Per kapita Masyarakat
7,02 - 7,63 Juta Rp
6,8 Juta Rp
100 7,62 Juta Rp
100
Capaian kinerja sasaran
99,6
98,8
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Berdasarkan Tabel di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya Indek Pembangunan
Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4 – 75,8 pada tahun 2015 diukur dengan indikator
Peningkatan IPM, Peningkatan Usia Harapan Hidup (tahun), Peningkatan Rasio Melek Huruf,
Peningkatan rata-rata lama sekolah (tahun) dan Peningkatan Pengeluaran per kapita
masyarakat. Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2013 indikator sasaran ini adalah sebagai
berikut :
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 61
1) Indikator Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM)
IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan
dan standar hidup disuatu wilayah. Pada tahun 2013 diharapkan adanya peningkatan pada
kisaran 74,47 – 74,94, capaian target capaian kinerja pada indikator ini berdasarkan laporan
survey terakhir dan olah data oleh BPS Provinsi Bengkulu pada tahun 2012 Indek
Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu sebesar 73,93. Dengan demikian capaian indikator
ini pada tahun 2013 belum dapat tercapai. Untuk menunjang upaya ini Pemerintah
melaksanakan Kebijakan Program Peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
United Nation of Develoment Program (UNDP) lmenggunakan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) atau Human Develoment Indek (HDI) untuk mengukur tingkat kinerja suatu negara dalam
bidang pembangunan manusia Secara lebih luas IPM telah digunakan pemerintah pusat untuk
mengukur kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang pembangunan
manusia .Acuan keberhasilan pembangunan manusia di suatu negara menurut UNDP adalah
apabila penduduknya paling tidak memiliki peluang untuk merealisasikan pengetahuan dan
keterampilan yang memadai dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan dan
keterampilan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Unsur yang terakhir ini
menggambarkan kesempatan penduduk untuk bekerja dan memperoleh uanag sehingga
memiliki kamampuan daya beli.
IPM adalah indeks kompusit yang terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu : angka harapan hidup
(life expentancy), angka melek huruf penduduk dewasa (adult literacy rate) dan rata-rata lama
sekolah (mean years of schooling)dan faritas daya beli ( purchasing power parity) agar dapat
dibandingakan anatar negara ,indikator paritas daya beli yang digunakan yaitu Produk
Domestik Bruto (PDB) ril per kapita yang telah disesuaikan.
Sedangkan untuk membandingkan anatar provinsi dan kabupaten/kota digunakan konsumsi ril
per kapita yang disesuaikan dengan komponen paritas daya beli.Kinerja pembanguna manusia
disuatau negara ,provinsi,kota/kabupaten dikatakan semakin baik bila nialai IPM – nya semakin
mendekati angka 100.
Pada kurun waktu 2010-2012 nilai IPM Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari 72,92
pada tahun 2010 hingga menjadi 73,93 pada survey tahun 2012. Peningkatan nilai IPM
Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 2010-2012 disebabkan peningkatan masing-masing
indikator pembentuk IPM Provinsi Bengkulu seperti angka harapan hidup, agka melek hurup
dan rata-rata lama sekolah .Angka harapan hidup pada tahun 2012 mencapai 70,39 tahun
,angka melek hurup 95,69 persen dan rata-rata lama sekolah 8,48 tahun. Demikian pula
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 62
kunsumsi ril perkapita yang menunjukan tingkat kemampuan ekonomi rumah tangga meningkat
dan sudah mencapai 634,74 ribu rupiah/kapita/tahun pada tahun 2012. Peningkatan masing-
masing komponen tersebut membuktika bahwa upaya yang dilakukan pemerintah provinsi dan
pemerintah kab/kota dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di Provinsi Bengkulu yang
meliputi bidag kesehatan,pendidikan,ketenagakerjaan dan ekonomi pada kurun waktu tersebut
cukup berhasil.
Dengan demikian kinerja Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Bengkulu
dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya pada kurun waktu tersebut memberikan
hasil yang lebih baik di bandingkan dengan sebagian provinsi lainnya di Indonesia . Dari segi
peringkat Provinsi Bengkulu tetap berada pada posisi II . Sedangkan untuk kab/kota semuanya
tidak mengalami perubahan peringkat secara nasional dibanding tahun sebelumnya .Untuk
peringkat provinsi Bengkulu masih tetap pada possi I disusul kabupaten Bengkulu Selatan,
sedangkan Kabupaten Bengkulu Tengah menggantikan Kabupaten Kepahiyang di peringkat 9
dan Seluma berada diperingkat terakhir atau pada posisi 10. Kabupaten Kepahiang sendiri
berada di peringkat 8.
Indek Pembangunan Manusia Bengkulu
Th. 2010 72,92
Th. 2011 73,40
Th. 2012 73,93
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 63
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
2) Indikator Peningkatan Usia Harapan Hidup.
Angka Harapan Hidup (AHH) yang berarti rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat
dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Peningkatan angka harapan hidup dapat dicapai
apabila membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan.
Meningkatnya umur harapan hidup waktu lahir memberikan gambaran bahwa perbaikan tingkat
sosial ekonomi masyarakat dan kualitas pembangunan manusia. Secara umum program
pembangunan bidang kesehatan di provinsi Bengkulu cukup berhasil.
Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator derajat kesehatan di suatu wilayah dan
digunakan sebagai acuan-acuan program kesehatan. Angka harapan hidup disebut juga lama
hidup manusia. Pada survey dan olah data terakhir BPS Provinsi Bengkulu pada tahun 2012
angka harapan hidup (AHH) penduduk provinsi Bengkulu sebesar 70,39 tahun. Angka ini
sedikit naik dibandingkan dengan (AHH) tahun sebelumnya sebesar 70,16 tahun. Sedangkan
AHH penduduk kabupaten/kota tahun 2012 di Provinsi Bengkulu paling tinggi terjadi di Kota
Bengkulu yakni sebesar 70,48 tahun, lebih tinggi fari AHH Provinsi Bengkul. Kota Bengkulu
merupakan satu-satu kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang memilki AHH yang lebih tinggi
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
72
72.5
73
73.5
74
INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010 - 2012
72.92
73.4
73.93
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 64
dari AHH Provinsi Bengkulu. Sedangkan kabupaten lainnya berada dibawah AHH penduduk
Provinsi. Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kepahiang merupakan yang terendah angka
harapan hidupnya yakni masing-masing 66,25 tahun 64,88 tahun.
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
3) Indikator Peningkatan rasio melek huruf,
Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs
adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini
adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang
seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan
kemajuan indikator ini. Secara nasional rata-rata buta huruf perempuan lebih tinggi. Di provinsi
Bengkulu pada tahun 2008 angka melek huruf laki-laki dan perempuan jauh lebih tinggi laki-laki.
Dalam aspek ini, baik perempuan dan laki-laki kelompok umur 15-24 tahun membutuhkan
intervensi pemerintah dan masyarakat agar mereka tidak buta huruf dan mampu mengakses
lapangan pekerjaan. Berdasarkan survey terakhir BPS Provinsi Bengkulu tentang angka melek
huruf provinsi Bengkulu tahun 2011 sebesar 95,13 dan pada tahun 2012 angka melek huruf
ditargetkan 97,63 – 98,10. Capaian kinerja indikator ini pada Survey tahun 2012 sebesar
95,69 %, artinya apabila dibandingkan target dengan realisasi capaian ini belum tercapai. Untuk
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
68.8
69
69.2
69.4
69.6
69.8
70
70.2
70.4
Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 65
menunjang sasaran ini pemerintah melalui APBD tahun 2013 memprogramkan Program Wajib
Belajar pendidikan dasar 9 tahun, program pendidikan non formal, pendidikan Luar Biasa dan
Pengembangan budaya baca dan program-program lain yang berkaitan langsung dan tidak
langsung untuk menunjang sasaran ini.
Ditinjau dari kemampuan baca tulis atau angka melek huruf penduduknya, kualitas sumber
daya manusia di Provinsi Bengkulu cukup baik. Kondisi itu terlihat dari relatif tingginya
persentase penduduk di Provinsi Bengkulu yang telah dapat membaca dan menulis. Pada
kurun waktu 2008-2012 persentase penduduk di Provinsi Bengkulu yang tidak dapat membaca
dan menulis terus menurun. Pada tahun 2008 sebesar 5,13 persen, tahun 2009 sebesar 5,10
persen, tahun 2010 sebesar 4,70 persen, tahun 2011 sebesar 4,60 persen dan tahun 2012
turun menjadi 4,31 persen.
Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten yang
tertinggi persentase penduduknya yang tidak dapat membaca dan menulis pada tahun 2012
persentase penduduk di kabupaten tersebut masing-masing yang tidak dapat membaca dan
menulis adalah 6,46 dan 8,09 persen. Pada tahun ini hampir seluruh kabupaten/kota yang ada
di Provinsi Bengkulu angka buta hurufnya juga menurun bahkan ada yang dibawah 1 persen
yakni Kota Bengkulu yang hanya sebesar 0,68 persen sedangkan Kabupaten Kaur dan
Kabupaten Kepahiang angka buta hurufnya di bawah angka buta huruf Provinsi Bengkulu.
4) Indikator Peningkatan rata-rata lama sekolah
Berdasarkan laporan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2012 oleh
Bappeda Rata-rata lama sekolah rata-rata lama sekolah provinsi Bengkulu pada tahun 2011
selama 8,33 tahun, dan pada tahun 2013 ditargetkan mengalami pertumbuhan 8,24 – 8,48,
namun pada survey terakhir oleh BPS tahun 2012 rata-rata lama sekolah masyarakat provinsi
Bengkulu telah mencapai 8,48 tahun, artinya capaian kinerja ini dapat tercapai 100 % dan
diberi keterangan lain bahwa sebagian besar penduduk dewasa di Provinsi Bengkulu masih
berpendidikan belum tamat SMP. Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator utama
dalam menggambarkan kualitas penduduk atau SDM yang dinilai dari tingkat pendidikan
penduduk berumur 10 tahun ke atas. Semakin tinggi proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas
yang menamatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi maka SDM-nya makin
berkualitas. Kondisi ini secara nyata dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut tingkat
pendidikan yang ditamatkan. Untuk menunjang program ini pemerintah melalui APBD Provinsi
Bengkulu mengalokasikan anggaran melalui program Program Wajib Belajar pendidikan dasar
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 66
9 tahun, Program Wajib Belajar dan program-program lain yang berkaitan langsung dan tidak
langsung untuk menunjang sasaran ini.
Rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 Provinsi Bengkulu sedikit lebih baik dibandingkan
tahun sebelumnya yaitu 8,33 di tahun 2010 menjadi 8,48 di tahun 2012. Kenaikan ini juga
tergambar pada angka rata-rata lama sekolah seluruh kabupaten/ kota yang ada di Provinsi
Bengkulu. Namun kenaikannya masih dibawah 1 persen.
5) Indikator Pengeluaran Per Kapita,
Salah satu indikator yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur tingkat
kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pengeluaran. pengeluaran perkapita Masyarakat
Bengkulu pertahun ditargetkan mengalami pertumbuhan menjadi kisaran 7.02 - 7,63 juta
rupiah. Pada tahun 2011 pengeluaran perkapita penduduk Bengkulu sebesar Rp 5,73 juta.
Pada survey dan olah data terakhir oleh BPS tahun 2012 Capain indikator ini pada tahun 2013
diperkirakan Rp 7,62 juta (sumber : BPS Provinsi Bengkulu). Selama kurun waktu tahun
2006-2010 tingkat pengeluaran yang digambarkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita per
bulan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2006 rata-rata pengeluaran
sebesar Rp 256 ribu dan meningkat sebesar 87 persen menjadi Rp 477,7 ribu pada tahun
2010. Sedangkan rata-rata pengeluaran riil mengalami peningkatan Rp 268,8 ribu menjadi Rp
375,3 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 40 persen selama periode empat tahun
tersebut. Rata-rata pengeluaran riil yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata
pengeluaran nominal menunjukkan telah terjadi penurunan daya beli sebagai dampak
terjadinya kenaikan harga. Dampak kenaikan harga terbesar terjadi pada tahun 2008 dimana
tingkat inflasi mencapai 13,4 persen yang mengakibatkan rata-rata pengeluaran riil mengalami
penurunan.
Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga merupakan penggambaran kesejahteraan
suatu masyarakat. Namun banyak faktor yang menjadi penghalang dalam mengumpulkan data
pendapatan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu dalam penghitungannya digunakan
pendekatan pengeluaran untuk mendapatkan perkiraan pendapatan.
Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan
makanan, menggamBarkan pengalokasian pendapatan masyarakat dalam meenuhi
kebutuhannya. Meskipun harga komoditas antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran
rumah tangga dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar wilayah
khususnya dari sisi ekonomi sehingga angka pengeluaran juga dapat dipakai untuk
perbandingan antar wilayah.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 67
Pada tahun 2012 rata-rata pengeluaran perkapita rumah tangga dalam dalam memenuhi
kebutuhan konsumsinya adalah sebesar Rp 1.447.674 per kapita per bulan, yang terdiri dari
konsumsi makanan sebesar Rp 320.994 per kapita per bulan dan konsumsi bukan makanan
sebesar Rp 1.126.680 per kapita perbulan.
Pengeluaran rumah tangga untuk makanan sebagian besar digunakan untuk konsumsi padi-
padian sebesar Rp 62.756 per bulan, diikuti konsumsi makanan dan minuman jadi sebesar Rp
55.486 per bulan dan konsumsi tembakau dan sirih sebesar Rp 50.809 per bulan. Sedangkan
pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan sebagian besar digunakan sebagian besar
digunakan untuk konsumsi perumahan, penerangan, bahan bakar, air sebesar Rp 448.527 per
bulan, diikuti aneka barang dan jasa sebesar Rp 435.068 per bulan dan konsumsi aneka
barang dan jasa sebesar Rp 435.068 per bulan dan konsumsi barang tahan lama sebesar Rp
106.122 per bulan.
Capaian Kinerja Sasaran :
Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut pemerintah Provinsi Bengkulu
memprogramkan :
Program pendidikan anak usia dini Dinas Pendidikan
Program wajib belaja pendidikan dasar 9 tahun
Program pendidikan menengah
Program pendidikan non formal
Pendidikan Luar Biasa
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Badan Perpustakaan dan arsip daerah
Program pendidkan anak usia dini Dinas Pendidikan
Program wajib belaja pendidikan dasar 9 tahun
Program pendidikan menengah
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Program :Manajemen Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan
Program pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
RSUD M Yunus
Program Pengadaan dan peningkatan Sarana dan prasarana Rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
RSJKO SOEPRAPTO
Progaram penambahan dan pemerataan Dokter dan tenaga medis
Dinas kesehatan
Setda (biro kesra)
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin RSUD M Yunus
Dinas kesehatan
Program obat dan perbekalan kesehatan RSUD M Yunus
RSJKO SOEPRAPTO
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 68
Dinas kesehatan
Program Pengadaan dan peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas / puskesmas pembantu
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Progaam perbaikan gizi masyarakat Dinas kesehatan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit penular Setda (biro kesra)
Program pengembangan lingkungan sehat RSUD M Yunus
RSJKO SOEPRAPTO
Setda (biro kesra)
Program standarisasi pelayanan kesehatan RSUD M Yunus
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Progaram promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Program kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan Dinas kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Setda (biro kesra)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat RSJKO SOEPRAPTO
Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) diukur
dengan 5 (lima) indikator diakumulasikan mencapai rata-rata 99,6 % . Secara umum dan
penilaian kinerja capaian sasaran ini dikatakan berhasil terbukti secara kualitatif capaian
masing-masing indikator mencapai 98 % atau lebih.
Rekomendasi Evaluasi :
Indikator Indek Pembangunan manusia yang digunakan sebagai Variabel mengukur IPM
sangat relevan, akan tetapi perlu dievaluasi kembali terhadap program-program dalam rangka
menunjang sasaran ini. Banyak program-program yang kurang relevan untuk menunjang
sasaran ini. Dengan plafon anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah Maupun pusat
diharapkan dapat lebih efektif dan secara sisteMatis dapat terkendali.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 69
S a s a r a n 08
Meningkatnya Perlindungan dan Pelayanan Sosial bagi masyarakat
No
INDIKATOR KINERJA
Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Jumlah Panti Asuhan/Panti Sosial
32 – 35 Unit
32 Unit
100
33 Unit
100
2.
Penurunan Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial.
26.551 - 25.224 Orang
3.812 Orang
100 27.923 Orang
100
Capaian Kinerja Sasaran
100
100
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Berdasarkan Tabel di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan
Pelayanan Sosial bagi masyarakat. diukur dengan indikator Peningkatan Jumlah Panti
Asuhan/Panti Sosial dan Penurunan Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial (orang),
selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2012 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :
1) Indikator jumlah Panti Sosial
Pada tahun 2012 jumlah Panti sosial yang ada di provinsi Bengkulu sebanyak 32 unit
dan pada tahun 2013 pemerintah provinsi Bengkulu menargetkan jumlah panti asuhan
sebanyak 32 – 35 unit. Capaian target ini sebenarnya telah tercapai pada tahun 2011. Secara
kualitatif jumlah panti sosial di provinsi Bengkulu pada tahun 2013 sebanyak 33 unit tersebar ke
seluruh kabupaten di provinsi Bengkulu. Apabila dibandingkan jumlah panti asuhan pada tahun
2012 dengan tahun 2013 secara kuantitatif mengalami pertumbuhan sebanyak 1 (satu) unit.
Penambahan jumlah ini berada di Kabupaten Kepahyang pada tahun 2012 posisi kosong (0)
unit dan pada tahun 2013 menjadi 1 (satu) unit selanjutnya kabupaten Muko-muko pada tahun
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 70
2012 jumlah panti asuhan berjumlah 1. Secara pemilikan panti asuhan dikelola atau dimilki
oleh pemerintah dan swasta. Panti asuhan/Sosial milik pemerintah di provinsi Bengkulu ada 2
(dua) berada di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 1 (satu) unit dengan kapasitas 60 orang
dan di Kota Bengkulu sebanyak 1 (satu) unit dengan kapasitas 100 orang. Sedangkan panti
asuhan milik swasta (private) sebanyak 30 unit dan tersebar ke 10 Kabupaten/Kota Bengkulu
dengan total kapasitas 1.074 orang.
Untuk menunjang sasaran tersebut pemerintah memprogramkan Pemberdayaan Kesejahteraan
Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, program bantuan dan
jaminan kesejahteraan sosial serta program-program lain yang dibiayai melalui APBD Provinsi
Bengkulu tahun 2013 maupun APBN.
Tabel 11
JUMLAH PANTI SOSIAL DAN KAPASITAS ANAK ASUH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PANTI
KAPASITAS KETERANGAN
1.
Bengkulu Selatan
5
175
2. Rejang Lebong 3 140
3. Bengkulu Utara 3 105
4. Kaur 3 200
5. Seluma 2 60
34
32 32
33
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
Perkembangan Jumlah Panti Asuhan/Sosial
di Provinsi Bengkulu
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Linear (Tahun 2010)
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 71
6. Muko-muko 1 30
7. Lebong 2 40
8. Kepahyang 1 41
9. Bengkulu Tengah 2 57
10. Kota Bengkulu 11 427
2). Indikator Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial,
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Bengkulu pada tahun
2012 sebanyak 5.426 jiwa jumlah ini tersebar diseluruh kabupaten/Kota di Bengkulu. Dengan
jumlah yang cukup banyak ini pemerintah merasa bertanggungjawab untuk mengurus dan
merawat sehingga terjadi penurunan angka penyandang kesejahteraan sosial. Pada tahun
2013 pemerintah mengupayakan untuk menekan pertumbuhan penyandang kesejahteraan
sosial di Provinsi Bengkulu dengan target maksimal berjumlah 26.551 – 25.224 orang.
Capaian kinerja pada tahun 2013 berdasarkan survey BPS pada tahun 2012 jumlah
penyandang kesejahteraan sosial di Provinsi Bengkulu sebanyak 27.923 orang/jiwa. Jumlah
tersebut terdiri dari Penyandang Cacat, Anak Terlantar, Tuna Susila dan Lanjut Usia.
Keberhasilan pemerintah dalam upaya penurunan angka Penyandang kesejahteraan sosial.
Untuk menunjang kegiatan tersebut Pemerintah memprogram Pemberdayaan Kesejahteraan
Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial,
Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dan program-program lainnya baik melalui
anggaran APBD maupun APBN melakukan penekanan terhadap pertumbuhan.
2014
5652
42519832
Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosialdi Provinsi Bengkulu Tahun 2012
Penyandang Cacat
Anak Terlantar
Tuna Susila
Lanjut Usia
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 72
Tabel 12 Program dan Kegiatan dalam rangka Penurunan Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial
di Provinsi Bengkulu tahun 2013
NO. NAMA PROGRAM dan KEGIATAN
1.
Program Pelayanan dan Perlindungan Lansia terlantar dalam Panti Jompo.
2. Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak 3. Program Bantuan dan jaminan kesejhteraan sosial 4. Program Rehabilitasi Sosial (APBN) 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (APBN)
S a s a r a n 09
Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan
No
INDIKATOR KINERJA Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Peningkatan Jumlah Organisasi Pemuda (OKP)
60 - 65 Okp
14 Okp
78
171 Okp
263
2.
Peningkatan Jumlah Event Olah Raga Nasional yang diikuti (event)
9 - 10 Event
5 Event
63 5 Event
63
Capaian Kinerja Sasaran
71
163
Sumber : Kesbangpol dan Dispora Prov. Bengkulu
Berdasarkan Tabel di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dan
Olahraga dalam pembangunan diukur dengan indikator Peningkatan jumlah organisasi pemuda
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 73
(OKP) dan Peningkatan JumLah Event Olah Raga Nasional yang diikuti (event);. Selanjutnya
capaian kinerja pada tahun 2013 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :
1) Indikator Pertumbuhan jumlah Organisasi Kepemudaan di provinsi Bengkulu
Pada tahun 2012 jumlah OKP di provinsi Bengkulu sebanyak 14 OKP dan tahun 2013
diharapkan mengalami pertumbuhan/bertambah menjadi 60 - 65 OKP. Berdasarkan catatan
Kantor Kesbangpolinmas provinsi Bengkulu jumlah organisasi Masyarakat dan LSM yang
terdaftar di provinsi Bengkulu pada tahun 2013 sebanyak 123 Ormas dan LSM dan yang
terdaftar di Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 48 Organisasi Kepemudaan jadi jumlah
Organisasi massa dan Kepemudaan yang terdaftar di pemerintah sebanyak 171 organisasi.
Jumlah tersebut belum termasuk OKP yang tidak terdaftar atau registrasI pada instansi lain.
Untuk melakukan pembinaan organisasi massa dan kepemudaan pemerintah Provinsi
memprogramkan :
No. Nama Program /Kegiatan
1. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 2. Sosialisasi Forum KomuniKasi dan Konsultasi Ormas dan LSM
Disamping itu juga ada program/kegiatan lain yang berasal dari Dispora Provinsi Bengkulu serta
program lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung mencapai keberhasilan sasaran
ini.
2) Indikator Event olah raga yang diikuti Provinsi Bengkulu,
Dalam rangka peningkatan Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan.
Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan jumlah event olah raga nasional
yang diikuti dan diselenggarakan sebanyak 9 - 10 event olah raga, capaian kinerja ini pada
tahun 2013 Provinsi Bengkulu mengikuti event kejuaraan nasional Atletik, Pencak Silat, Gulat
dan Karate pada Pusat Pedidikan dan latihan Olahraga pelajar nasional. Disamping itu Provinsi
Bengkulu menyelenggarakan event nasional lomba lari “Pantai Panjang 10 K” dengan peserta
atlit nasional dan atlet daerah. Dengan demikian jumlah event olah raga nasional yang diikuti
oleh Provinsi Bengkulu selama tahun 2013 sebanyak 5 (lima) event olahraga.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 74
Untuk menunjang dan mendukung pencapaian sasasaran kinerja yang ingin dicapai pemerintah
provinsi Bengkulu memprogramkan Program Pembinaan Kepemudaan dan Keolagragaan .
S a s a r a n 10
Peningkatan Kualitas Kehidupan Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
No
INDIKATOR KINERJA
Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan
165 Seratus ribu Kelahiran Hidup
124 Seratus ribu Kelahiran Hidup
146
141 Per Seratus Ribu Kelahiran Hidup
117
2.
Peningkatan Jumlah Perempuan yang berkarir di Pemerintahan (orang)
2.432 – 2.675 Orang
3.060 Orang
126 3.151 Orang
118
3. Penurunan Jumlah Balita Gizi Buruk (%).
0,001 162 kasus
80 162 kasus
80
4. Penurunan Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)
27 per 1000 kelahiran hidup
29 per 1000 kelahiran hidup
100 10,50 per 1000 kelahiran hidup
100
Capaian kinerja Sasaran
113
104
Sumber : Dinas Kesehatan dan BKD Prov. Bengkulu
Berdasarkan tabel di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya kualitas kehidupan
perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.diukur dengan indikator Penurunan
Angka Kematian Ibu Melahirkan, Peningkatan Jumlah perempuan yang berkarir di pemerintahan
(orang), Penurunan Persentase Balita Gizi Buruk (%), dan Penurunan angka kematian bayii.
Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2013 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 75
1) Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan
Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat
kesehatan perempuan. Salah satu faktor tingginya AKI adalah disebabkan karena relatif masih
rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Menurut departemen kesehatan
Republik Indonesia salah satu penyebab kematian ibu secara tidak langsung adalah terlambat
mengenali tanda bahaya karena tidak mengetahui kehamilannya dalam resiko yang cukup
tinggi. Terlambat mencapai fasilitas untuk persalinan dan terlambat untuk mendapatkan
pelayanan. Termasuk kurangnya akses ibu bersalin terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas, yang disebabkan penyebaran tempat pelayanan kesehatan yang belum optimal,
kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan belum memadai, sistem rujukan kesehatan
material belum mantap dan lemahnya manajemen kesehatan diberbagai tingkat.
Pentingnya sarana dan prasarana termasuk tenaga medis yang memadai dapat mengurangi
tingkat kematian ibu hamil ketika melahirkan. Provinsi Bengkulu memiliki angka kematian ibu
yang cukup tinggi dan meningkat dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Pada tahun 2009
angka kematian ibu tercatat sebesar 114.4 dan sebanyak 115.2 pada tahun 2011 dan
meningkat sebesar 123.8 per 100.000 jiwa, dan pada tahun 2013 sebanyak 141 Per Seratus
Ribu Seribu Kelahiran Hidup . Hal tersebut tentunya sangat memperihatinkan melihat angka
kematian ibu cenderung meningkat yang memberi makna rendahnya kesejahteraan
perempuan. Rendahnya kesejahteraan perempuan tersebut antara lain disebabkan masih
rendahnya pengatahun ibu hamil dalam hal pemenuhuhan kebutuhan ibu hamil. Tingginya
kematian ibu hamil ini cenderung berasal dari keluarga miskin di pedesaan dan kawasan
masyarakat terpencil yang tidak memiliki sama sekali satuan layanan kesehatan seperti bidan
desa.
Tidak dipungkiri perbandingan dengan daerah lain mengenai setiap kasus kesehatan amat
diperlukan, jika dibandingkan dengan wilayah regional sumatra yaitu sumatra selatan jumlah
kematian ibu di kota Bengkulu masih rendah jika dibandingkan dengan wilayah sumatera
selatan yaitu pada tahun 2009 sebanyak 150 per 100.000 jiwa dan sumatera selatan juga
termasuk dalam salah satu provinsi yang menyumbang angka kematian ibu yang cukup tinggi
yaitu 25%. Namun, jika dibandingkan dengan angka kematian nasional Provinsi Bengkulu dan
Sumatra Selatan tidak setinggi angka kematian ibu pada taraf nasional yaitu 359 per seratus
ribu jiwa pada tahun 2012.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 76
Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Kurang Gizi di Provinsi Bengkulu tahun 2009 - 2012
Sumber : Dinas Kesehatan
Pada tahun 2011 terjadi penurunan kematian Ibu dari tahun 2010 sebanyak 45 orang menjadi
40 orang, yang terdiri dari kematian ibu hamil sebanyak 9 orang, kematian ibu bersalin
sebanyak 20 orang dan kematian ibu nifas sebanyak 11 orang. Akan tetapi secara angka
kematian ibu di provinsi Bengkulu meningkat yaitu sebesar 120 per 100 ribu kelahiran hidup,
dimana tahun 2010 angka kematian ibu hanya 115,2 per 100 ribu kelahiran hidup. Tingginya
angka kematian ibu melahirkan sebagian besar terjadi pada masa persalinan, hal ini antara lain
disebabkan pertolongannya tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
kompetensi kebidanan (profesional). Target dari indikator kinerja penurunan angka kematian
ibu pada tahun 2013 sebanyak 165 orang dan berdasarkan angka yang dilaporkan terealisasi
sebanyak 141 per 100.000 kelahiran hidup, masih tingginya pencapaian indikator ini antara lain
disebabkan hal tersebut diatas juga dipengaruhi kurang baiknya pola distribusi bidan desa
sebagai tenaga professional yang dapat menekan angka kematian ibu melahirkan khususnya di
daerah pedesaan.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2009 2010 2011 2012
Angka kematian ibu
Angka kematian bayi
Angka kurang gizi balita
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 77
Tabel 7 Program dan Kegiatan dalam rangka Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan,
di Provinsi Bengkulu tahun 2013
NO. NAMA PROGRAM dan KEGIATAN
1.
Program Peningkatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak (APBN) - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi APBN) - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan dan tugas lainnya Sekretariat Ditjen Bina
Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (APBN) - Kemitraan Pelayanan KIA daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.
2) Peningkatan Jumlah Perempuan Yang Berkarir Di Pemerintahan,
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dapat
dijelaskan bahwa indikator kinerja peningkatan jumlah perempuan yang berkarir di
pemerintahan menjadi salah satu indikasi keberhasilan upaya peningkatan peran perempuan
dalam pembangunan.
Perempuan berkarir adalah perempuan yang berstatus pegawai negeri Sipil di Pemerintah
Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data kepegawaian pada Badan Kepegawaian Dearah Provinsi
Bengkulu tahun 2013 jumlah Pegawai Perempuan berjumlah 3.151 orang dengan berbagai
golongan/ruang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari total jumlah pegawai perempuan
yang terdiri dari berbagai pangkat dan golongan ruang. Apabila dibandingkan jumlah pegawai
perempuan dengan laki-laki secara komulatif pegawai laki-laki lebih banyak 1,21 %.
Berikut jumlah perempuan berkarir di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan
golongan :
Golongan I sebanyak 11 orang
Golongan II sebanyak 672 orang
Golongan III sebanyak 2.279 orang
Golongan IV sebanyak 118 orang
Jumlah perempuan yang meniti karir di sektor pemerintah sampai dengan tahun 2013
mencapai 3.151 orang. Adapun target dalam indikator kinerja ini sebanyak 2.211 – 2.675
orang di tahun 2012 dan terealisasi 3.060 orang dengan presentase capaian 126 %
berdasarkan target minimal yaitu 2.210 orang. Pada tahun 2013 target dalam indikator ini
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 78
sebanyak 2.432 – 2.875 orang dan terealisasi 3.151 orang dengan persentase capaian 135 %.
Tingginya pencapaian indikator ini antara lain disebabkan di era globalisasi telah mampu
merubah keadaan dan pola pikir bahwa pentingnya pengarus utamaan gender sebagai sebuah
tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat dan lebih menjadikan perempuan sebagai subyek
pembangunan bukan sebaliknya. Untuk menunjang indikator ini pemerintah Provinsi Bengkulu
memprogramkan Keserasian Kebijakan Peningkatan anak dan Perempuan dan Program
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta Program Penguatan
Kelembagaan PUG dan anak.
Tabel 8 Program dan Kegiatan dalam rangka Peningkatan Jumlah Perempuan Yang Berkarir Di Pemerintahan di
Provinsi Bengkulu tahun 2013
NO. NAMA PROGRAM dan KEGIATAN
Keserasian Kebijakan Peningkatan anak dan Perempuan - Sosialisasi Peran Perempuan dalam Partai Politik Program Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan - Penilaian dan Pengiriman serta pelaksanaan Program PP - Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan - Peningkatan Ekonomi Percontohan Perempuan di Pedesaan - Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam mengelola usaha (Desa Prima
di Kab/Kota) - Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan - Peningkatan ketahanan keluarga melalui rumah tangga sejahtera - Penilaian UKM Perempuan terbaik di Kab./Kota - Sosialisasi Penaganan Perempuan yang berhadapan dengan hukum - Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak - Fasilitasi dalam rangka membantu kegiatan hari ibu - Pembentukan dan fasilitasi forum data terpiLah gender. - Pembinaan PUG / Kota - Peningkatan kapasitas fokal poin - Peningkatan Kapasitas PP - Pertemuan Penyusunan Anggaran Resposif Gender (ARG) - Penyusunan sistem perlindungan bagi Perempuan - Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam pengambilan keputusan - Pelatihan TOT Perencanaan ARG
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 79
3) Indikator Penurunan Persentase Balita Gizi Buruk.
Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk
terhadap jumlah balita. Gizi buruk menunjukkan bentuk terparah dari proses terjadinya
kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan
membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya
dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Data statistik menunjukkan bahwa nilai
Prevalensi Gizi Buruk (PGB) di Provinsi Bengkulu telah mengalami penurunan yang
berkesinambungan sejak lima tahun terakhir. bahkan data BPS tidak ditemukan balita dengan
gizi buruk hingga triwulan II 2013. Menurunnya angka Prevalensi Gizi Buruk (PGB) antara lain
disebabkan antara lain oleh meningkatnya pendapatan per kapita dan program kesehatan
gratis yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten / kota sehingga berpengaruh positif terhadap
pemenuhan gizi masyarakat. Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang
menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkatan status gizi antara lain : gizi lebih,
gizi baik, gizi kurang dan gizi buruk. Selain itu status gizi juga dipengaruhi oleh kemiskinan,
pengetahuan dan pemahaman orang tua balita terhadap asupan gizi yang seimbang bagi
balitanya. Target pada tahun 2013 diharapkan terjadi penurunan sebanyak 0,001 %. Pada
tahun 2012 diketahui jumlah gizi buruk tercatat pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
sebanyak 160 kasus dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan 2 kasus atau 1,25 % dengan
demikian jumlah balita gizi buruk pada tahun 2013 sebanyak 162 kasus. Jumlah kasus ini tidak
mencerminkan persentase prefelensi gizi buruk yang diinginkan, sehingga jumlah kasus
tersebut tidak menjawab capaian target yang diinginkan.
Tabel 9 Program dan Kegiatan dalam rangka Penurunan Persentase Balita Gizi Buruk,
di Provinsi Bengkulu tahun 2013
NO. NAMA PROGRAM dan KEGIATAN
1.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Pembinaan Gizi Masyarakat - Monitoring dan Evaluasi Perbaikan Gizi Masyarakat - Penilain Tenaga Gizi Teladan - Penanggulangan gizi lebih
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 80
4) Indikator Penurunan angka kematian bayi.
Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia
satu tahun. Indikator angka kematian bayi merupakan indikator yang paling sensitif dalam
bidang kesehatan karena hal ini mencerminkan tingkat permasalahan yang langsung berkaitan
dengan kematian bayi, tingkat kesehatan ibu dan anak, upaya pelayanan kesehatan ibu dan
anak, upaya kesehatan keluarga dan tingkat perkembangan sosial ekonomi keluarga. Dari
target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2013 sebanyak 27 bayi per 1000 kelahiran
hidup, capaian kinerja tahun 2013 angka kematian bayi 10,50 per Seratus Ribu Kelahiran Hidup
kelahiran capaian indikator kinerja ini dapat tercapai. Untuk menunjang upaya penurunan angka
angka kematian bayi di Provinsi Bengkulu pemerintah memprogramkan Bina gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.248.715.000,00 dan
teralisasi sebesar Rp 5.890.615.000,00 atau 94,27 persen.
Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak pada Dinas Kesehatan Provinsi
Bengkulu
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5. Program Standarisasi pelayanan Kesehatan
6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 81
M I S I III
Mengembangkan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Infrastruktur Dasar Dan Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Menunjang Daya Saing Perekonomian Daerah dan Pembangunan Yang Berkelanjutan.
S a s a r a n 11
Peningkatan Konstribusi Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan berkelanjutan
No
INDIKATOR KINERJA
Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Peningkatan Nilai Investasi Industri Pertanian Dan Kehutanan (Rp)
459 Miliar
412 Miliar
100
412 Miliar
100
2.
Peningkatan Volume Penjualan Sektor Pertambangan (ton)
1,64 – 180 Juta ton
4,05 Juta ton
246 4,2 Juta ton
246
3. Peningkatan Nilai Hasil Bukan Pajak / SDA.
3,13 – 3,44 Miliar
13,5 Miliar
500 17,100 Miliar
497
Capaian Kinerja Sasaran
282
281
Sumber : Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan
Berdasarkan tabel di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya Konstribusi Hasil
Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Pendapatan Daerah Serta Kesejahteraan
Berkelanjutan diukur dengan indikator Peningkatan Nilai Investasi Industri Pertanian Dan
Kehutanan, Peningkatan Volume Penjualan Sektor Pertambangan (Ton) Dan Peningkatan Nilai
Hasil Bukan Pajak / SDA. Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2013 indikator sasaran ini
adalah sebagai berikut :
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 82
1) Indikator Peningkatan nilai investasi industri pertanian dan kehutanan
Peningkatan nilai investasi industri pertanian dan kehutanan di provinsi Bengkulu
merupakan indikator meningkatnya konstribusi sumber daya alam terhadap pendapatan daerah
serta kesejahteraan berkelanjutan. Pada tahun 2010 nilai investasi industri pertanian dan
kehutanan berjumlah Rp 341 miliar jumlah ini merupakan jumlah investasi yang berada di
seluruh Kab./Kota se Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2011 sebesar 397 miliar dan pada tahun
2012 nilai investasi pada bidang ini ditargetkan dapat bertambah menjadi 412 Miliar. Capaian
kinerja pada tahun 2013 berdasarkan laporan capaian kinerja Pemprov Bengkulu oleh Bappeda
tahun 2013 target capaian pertumbuhan investasi pertanian dan kehutanan dapat terealisasi 89
% yaitu sebesar 412 miliar. Untuk mencapai keberhasilan indikator ini pemerintah provinsi
Bengkulu memprogramkan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan melalui Dinas Kehutanan
Provinsi Bengkulu dengan kegiatan :
341
397
412
Nilai investasi industri Pertanian dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
tahun 2010-2012/Miliar
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 83
Tabel 10 Program dan Kegiatan Dalam Rangka
Peningkatan nilai investasi industri Pertanian dan Kehutanan
NO. NAMA PROGRAM dan KEGIATAN
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
1.
- Kegiatan Pemeliharaan batas kawasan hutan
2. - Kegiatan Inventarisasi Perubahan Kawasan Hutan
2) Peningkatan volume penjualan sektor pertambangan.
Penjualan sektor pertambangan menjadi indikasi Meningkatnya konstribusi sumber
daya alam terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan berkelanjutan. Salah satu
komoditi unggulan sektor pertambangan di provinsi Bengkulu adalah Pertambangan Batu Bara.
Subsektor pertambangan adalah subsektor yang kecil peranannya dalam perekonomian
Provinsi Bengkulu. Kondisi itu terlihat dari relatif rendahnya peranan sub sektor pertambangan
dalam PDRB Provinsi Bengkulu rata-rata kurang dari 4 persen pertahun. Rendahnya peranan
subsektor pertambangan dalam perekonomian Provinsi Bengkulu terutama disebabkan belum
optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di Provinsi Bengkulu.
Batubara adalah bahan tambang unggulan subsektor pertambangan di Provinsi Bengkulu.
Pada tahun 2013 menggunakan survey akhir 2012 produksi batubara di provinsi Bengkulu
diperkirakan mencapai 4,2 juta ton. Produksi Batubara sebanyak 2,8 juta ton terdapat di
Bengkulu Utara atau 68,21 persen, Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 31,67 persen
sisanya sebanyak 0,005 juta ton atau 0,12 persen terdapat di Seluma.
Dibandingkan dengan produksi tahun 2012, produksi batubara naik sebesar 11,46 persen di
tahun 2013. Produksi Batubara tahun 2013 sebanyak 3.3 juta ton atau 79,39 persen di ekspor
ke luar negeri, sebanyak 0,7 juta ton atau 17,49 persen dipakai untuk untuk penggunaan dalam
negeri sedangkan sisanya yaitu 3,12 persen disimpan sebagai stok.
Setiap bulannya produksi batubara berada antara 35 ribu hingga hampir 550 ribu ton. Pada tahun
2013 produksi batubara tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Mei, sementara penurunan produksi
terjadi pada bulan Desember. Penurunan ini disebabkan berkurangnya kegiatan kegiatan
penambangan karena faktor cuaca, sedangkan produksi diluar bulan-bulan yang disebutkan
berfluktuasi.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 84
Dalam kurun 4 tahun terakhir atau kurun waktu 2009-2013 produksi batubara di provinsi Bengkulu
mengalami peningkatan termasuk untuk ekspor meningka
Berikut data perkembangan produksi batubara provinsi Bengkulu tahun 2009-2013,
Sumber : BPS Prov. Bengkulu
3) Peningkatan nilai bagi hasil bukan pajak bIdang Sumber Daya Alam.
Nilai bagi hasil bukan pajak bIdang Sumber Daya Alam khususnya pertambangan
di provinsi Bengkulu tahun 2011 sebesar Rp 13.500.000.000 tahun 2012 sebesar Rp
13.500.000,00 pada Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2013 penerimaan
ini ditargetka mengalami kenaikan sebesar 3,13 – 3,44 miliar, capaian kinerja pada tahun 2013
penerimaan pada tahun dalam 2013 berdasarkan laporan dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu
bahwa nilai bagi hasil bukan pajak bidang Sumber Daya Alam khususnya pertambangan yang
disalurkan pemerintah pusat kepada daerah sebesar Rp 17.100.048.723,00 terjadi
pertumbuhan penerimaan sebesar 1,05 % dari capaian tahun 2012 dan capaian target
mencapai 497 %, untuk menunjang capaian kinerja ini Pemerintah Provinsi Bengkulu
memprogramkan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan melalui kegiatan
Optimalisasi Penerimaan bagi Hasil royalti pertambangan berada pada Dinas Energi
Sumberdaya Mineral. Kendala dalam pelaksanaan program ini secara serius tidak ada.
1,445,287.00
1,806,601.00
3,751,937.00
4,182,028.00
Peningkatan volume penjualan sektor pertambangan di
Provinsi Bengkulu
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 85
Sumber : Dinas ESDM Prov. Bengkulu
Capaian Kinerja Sasaran :
Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut Pemerintah Provinsi Bengkulu
memprogramkan :
Program peningkatan kualitas dan aksses informasi SDA dan lingkungan hidup
setda (biro SDA)
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Dinas ESDM Prov. Bengkulu
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Badan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Dinas ESDM Prov. Bengkulu
Program : Program Perencanaan Prasrana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Bappeda
Prog. Pengembangan Destinasi Pariwisata Disbudpar Prog. Pengembangan Kemitraan Kantor Perwakilan
Program pengembangan perencanaan pariwisata
Program pemanfaatan obyek wisata dan aset pemerintah Prog. Pengembangan Pemasaran Parawisata
Program pengembangan nilai budaya Disbudpar
Prog. Pengelolaan Keragaman Budaya
Program pengembangan nilai budaya
Prog. Pengelolaan Keragaman Budaya
13,587,135,478
16,191,675,320
17,100,048,723
Peningkatan nilai bagi hasil bukan pajak bidang SDA khususnya pertambangan di provinsi Bengkulu
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 86
Prog. Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan setda (Biro SDA)
Dishut Prov. Bengkulu Program : Program Perencanaan Prasrana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Bappeda
Program Pemanfataan Potensi Sumber Daya Hutan Dinas kehutanan
Setda (Biro SDA)
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Dinas kehutanan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Badan Lingkungan Hidup
Setda (biro SDA)
Bappeda
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas kehutanan
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Dinas ESDM Prov. Bengkulu
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Badan lingkungan hidup
Program rehabilitasi dan pemuluihan cadangan SDA
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Program perencanaan prasarana wilayah an sumber daya alam
Bappeda
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Badan lingkungan hidup
program Sinkronisasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat
Program pemulihan dengan Segera Prasarana dan Vital
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Logistik
Program Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Bengkulu
Progam Penguatan Kelembagaan BPBD Badan PBD
Program Peringataan Dini
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Dinas ESDM P
Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan BPBD
Program peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan para Pemangku Kepentingan lainnya dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
Program Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan/Ketatalaksanaan
Program Perencanaan Penanggulangan Bencana yang terpadu
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 87
S a s a r a n 12
Meningkatnya kualitas dan Kuantitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai SPM.
No
INDIKATOR KINERJA
Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
0,015 – 0,014
0,016
100
0,022
100
2.
Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)
0,47 – 0,50 %
4,25 % 100 20,87 % 100
3. Meningkatnya Tipe Bandara Fatmawati
B B 100 B 100
Capaian Kinerja Sasaran
100
100
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum
Berdasarkan Tabel di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya kualitas dan Kuantitas
infrastruktur darat, laut dan udara sesuai SPM diukur dengan Rasio Panjang Jalan per jumlah
Kendaraan, Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Meningkatnya tipe bandara
Fatmawati dan Peningkatan arus barang melalui pelabuhan pulau Baai. Selanjutnya capaian
kinerja pada tahun 2013 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :
1) Indikator Kinerja Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan,
Indikator ini sangat penting untuk mengukur tercapaianya sasaran Meningkatnya
kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM. Dengan adanya perbandingan ini diharapkan
adanya keseimbangan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan yang ada di Provinsi
Bengkulu. Pada tahun 2013 panjang jalan Kabupaten, provinsi dan jalan negara berjumlah
2.023,94 Km dan jumlah kendaraan roda 4 dan 2 berjumlah 89.091 unit, dengan rasio panjang
jalan per jumlah kendaraan maka rasionya 0,022. Dengan demikian target capaian indikator
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 88
kinerja ini adalah 100 %. Untuk menunjang capaian kinerja ini Pemerintah Provinsi Bengkulu
memprogramkan Pembangunan / peningkatan jalan dan jembatann dan Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan serta, program peningkatan kelaikan operasi
kendaraan bermotor dan lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang
tercapainya indikator sasaran ini.
2) Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.
Panjang jaringan jalan nasional, Di Provinsi Bengkulu dalam kondisi baik yang
tersebar diseluruh Kabupaten/Kota pada tahun 2010 terjadi pertumbuhan 0.038 diharapkan
pada tahun 2013 ada pertumbuhan menjadi sepanjang 0,44 – 0,50 %. Capaian kinerja panjang
jaringan jalan dalam kondisi baik di Provinsi Bengkulu pada awal Tahun 2013 sepanjang 35,35
% Artinya Perbandingan persentase target dan realisasi terjadi selisih kurang. Untuk
menunjang pencapaian kinerja ini Pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan
Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, Pembangunan Sarana dan Sarana
Perhubungan, Peningkatan Pengendalian bidang ke PU-an dan program-program lain baik oleh
Pemprov maupun Kementerian PU.
3) Indikator Peningkatan Tipe Bandara Fatmawati Sukarno Putri,
Bengkulu menjadi indikasi pencapaian sasaran peningkatan kuantitas dan kualitas
infrastruktur sesuai SPM. Pada Tahun 2010 tipe bandara Fatmawati 1.B dan dengan type ini
Bandara Fatmawati masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkulu untuk
melakukan perjalanan dan distribusi barang. Pada tahun 2012 type bandara Fatmawati B dan
pada tahun 2013 diharapkan tipe ini masih dapat dipertahankan dalam tipe yang sama, akan
tetapi perlu peningkatan fasilitas dan sarana prasarana. Capaian kinerja tahun 2013 tipe
bandara Fatmawati masih dapat dipertahankan tetap dalam tipe B dengan bandara kelas 1 .
Bandar Udara Fatmawati Sukarno Putri merupakan satu-satunya bandar udara di Provinsi
Bengkulu yang merupakan sarana trasnsportasi udara strategis yang menghubungkan provinsi
Bengkulu dengan daerah lain di Indonesia. Saat ini bandara Fatmawati telah mampu didarati
pesawat berbadan lebar sehingga membuka peluang maskapai penerbangan untuk melakukan
pengembangan usaha penerbangan di Bengkulu. Maskapai penerbangan domestik yang
dilayani oleh Bandara Fatmawati saat ini antara lain Garuda, Sriwijaya Air, Lion Air, City Link
dan penerbangan perintis Susi Air.
Bandara Fatmawati secara teknis dan operasional di tangani langsung oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara. Sejak tahun 2011 dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 89
bandara menjadikan bandara ini masuk dalam kategori kelas I atau type B berdasarkan
ketetapan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Untuk kebutuhan lebih jauh
peningkatan sarana bandara terutama landasan pacu. Pada tahun 2013 pemerintah Provinsi
Bengkulu melalui Kegiatan Pembebasan Lahan Bandara melakukan pembebasan lahan untuk
pembangunan landasan pacu. Diharapkan pada tahun 2014 panjang landasan pacu bandara
Fatmawati dapat mencapai 2750 M. Sehingga akan membuka kesempatan kepada pesawat
berbadan lebar lebih leluasa pada saat pesawat landing maupun takeoff yang berasal dari
dalam dan luar negeri.
Bandara Fatmawati juga dilengkapi dengan faslitas VIP room yang berfungsi sebagai tempat
keberangkatan dan kedatangan tamu-tamu penting yang akan berkunjung ke Provinsi
Bengkulu. Pada tahun 2013 Bandara Fatmawati juga ditetapkan sebagai embarkasi bandara
haji yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Dengan demikian jamaah haji yang berasal
dari Provinsi Bengkulu untuk melakukan keberangkatannya ke tanah suci tidak lagi menginap di
Padang, akan tetapi cukup melakukan transit.
Berdasarkan penetapan target capaian kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2013 untuk
mejadikan type bandara Fatmawati menjadi kelas I / B dapat tercapai. Keberhasilan ini
ditunjuang dengan Program pemerintah provinsi Bengkulu melalui Kegiatan Pembebasan
Lahan Bandara.
Capaian Kinerja Sasaran :
Untuk menunjang sasaran tersebut Pemerintah Prov. Bengkulu memprogramkan :
Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Program Pembinaan Teknis Bangunan Gedung
Program Peningkatan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Dihubkominfo
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program Peningkatan Pengendalian Bidang ke-P.U-an Dinas Pekerjaan Umum
Program : Program Pengembangan Infrastruktur dan Permukiman
Bappeda
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
Program pemanfaatan ruang
Program peerncanaan tata ruang
Program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 90
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Dinas Pekerjaan Umum
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Bappeda
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Dihubkominfo
Sasaran 14,
Terus meningkatnya nilai SAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun.
No
INDIKATOR KINERJA Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran dari RPJMD, RKPD/RKT sampai Tapkin (%) .
95 %
50 %
80
95 %
100
2.
Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu.
75-80 % 75 % 100 80 % 100
3. Pengiriman LAKIP dan Tapkin ke Menpan RB.
Tepat Waktu
Tepat Waktu
100 Tepat Waktu
100
Capaian Kinerja Sasaran
140
100
Sumber : Bappeda Prov. Bengkulu
Berdasarkan tabel di atas, bahwa Sasaran Terus meningkatnya nilai SAKIP
Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun diukur dengan indikator Konsistensi Perencanaan dan
Penganggaran dari RPJMD, RKPD/RKT sampai Tapkin (%) . Persentase SKPD yang
menyerahkan LAKIP tepat waktu dan Pengiriman LAKIP dan Tapkin ke Menpan RB.
Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2013 indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 91
1) Indikator Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran dari RPJMD, RKPD/RKT
sampai Tapkin (%) .
Pada tahun 2012 target capaian kinerja ini mencapai 80 % dan diharapkan pada
tahun 2013 target ditetapkan 95 %. Konsistensi diukur dengan penggunaan dokumen
perencanaan pada RPJMD dipedomani dalam perencanaan tahunan baik Rencana Kinerja
Tahunan provinsi maupun SKPD. Konsistensi juga dapat dilihat dari sasaran yang akan dicapai
dengan program-program serta kegiatan yang digunakan. Untuk proses RPJMD menjadi RKPD
merupakan rencana pelaksanaan pada tahun tersebut. Akan tetapi dari RKPD menjadi RKT
melalui proses pembahasan dengan legislatif dan musrenbang selanjutnya ditetapkan oleh
DPRD menjadi dokumen APBD, dari dokumen APBD selanjunya ditetapkan menjadi Penetapan
Kinerja (TAPKIN) Pemerintah Provinsi. Capaian kinerja pada tahun 2013 tercatat sebesar 95 %,
artinya bahwa capai indikator ini dapat tercapai 100 %. Untuk menjamin dan menjaga
konsistensi ini Pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan Perencanaan Pembangunan
Daerah pada Bappeda Provinsi Bengkulu dengan kegiatan Review RPJPD Provinsi Bengkulu
tahun 2005-2025, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penyusunan Rencana Kerja,
Dokumen Perencanaan Anggaran dan Rencana Strategis serta Penyusunan KUAPBD Dan
PPAS.
2) Indikator Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu.
Pada tahun 2012 capaian indikator ini adalah 100 % artinya bahwa dari jumlah 39
SKPD Provinsi Bengkulu yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah 80 % nya dapat menyerahkan tepat waktu yang ditentukan. Pada tahun 2013
target kinerja indikator ini ditetapkan menjadi 80 - 85 %, artinya bahwa dari 39 SKPD wajib
Lakip yang menyerahkan tepat waktu minimal berjumlah 30 SKPD. Melalui surat Gubernur
Bengkulu Nomor : 060/439/b.7 tanggal 26 Januari 2014 tentang Penyusunan LAKIP SKPD
2013 dan Penetapan Kinerja tahun 2014 ditetapkan bahwa SKPD menyerahkan LAKIP kepada
Gubernur Bengkulu melalui Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 20 Februari 2014. SKPD
yang menyerahkan Lakip diluar ketentuan dimaksud dianggap terlambat. Capaian indikator ini
setelah kita menetapkan ketentuan tersebut terhitung tanggal 20 Februari 2014 SKPD yang
menyerahkan Lakip sebanyak 32 SKPD atau 85 %, secara persentase capaian kinerja dapat
dicapai sesuai dengan target yaitu 100 %. Untuk mewujudkan indikator ini Pemerintah Provinsi
Bengkulu melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana memprogramkan Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 92
3) Indikator Pengiriman LAKIP dan Tapkin ke Menpan RB.
Penyusunan Lakip Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2013 dimulai ada bulan
Januari 2013. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor : 23 tahun 2013 tentang Penyampaian LAKIP tahun 2012 dan
dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 diisyaratkan bahwa Penyampaian Lakip ke Menpan
paling lambat tanggal 31 Maret 2013. Capaian kinerja ini pada tahun 2012 Lakip dapat
diserahkan kepada Menpan melalui surat Nomor : 120.04/089/B.7 tanggal 15 Maret 2013
tentang Penyampaian LAKIP tahun 2012 dan Tapkin tahun 2013 provinsi Bengkulu dapat
diserahkan tepat waktu dan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Dengan demikian capaian
kinerja ini dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan 100 %. Untuk Untuk
mewujudkan indikator ini Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Biro Organisasi dan
Tatalaksana memprogramkan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
S a s a r a n 15,
Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah
No
INDIKATOR KINERJA
Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Peningkatan Keakuratan dan Kelengkapan data dan informasi statistik daerah.
80 %
76 %
100
80 %
100
2.
Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur melalui jaringan internet dan video conference (%)
90 %
90
105
90
100
3. Peningkatan jumlah peneliti yang terlatih.
9 Orang
5 Orang
83 11 Orang
122
Capaian Kinerja Sasaran
96
107
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 93
Sumber : Balitbang Prov. Bengkulu
Berdasarkan Tabel di atas, bahwa optimalisasi pemanfaatan Iptek dan Infokom
dalam pembangunan daerah diindikasikan antara lain dengan Peningkatan Keakuratan dan
Kelengkapan data dan informasi statistik daerah, Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Aparatur melalui jaringan internet dan video conference dan Peningkatan jumlah peneliti yang
terlatih. Selanjutnya capaian kinerja indikator tersebut adalah sbb :
1) Indikator Peningkatan Keakuratan dan Kelengkapan data dan informasi statistik
daerah,
Capaian kinerja pada tahun 2012 telah tercapai 80 % dan pada tahun 2013
capaian kinerja ini mencapai 80 %. Untuk menunjang indikator sasaran ini diprogramkan
Pengembangan Data/Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan dengan kegiatan
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan output dokumen Bengkulu Dalam
Angka 2013, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Pengembangan Komunikasi dan
Informatika pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Jejaring Kerjasama yang
sinergis untuk mendorong, mendukung, menerapkan inovasi IPTEK pada ekonomi serta
tersedianya data base ekonomi sosial dan kependudukan serta sinkronisasi data statistik pada
Badan Penelitian, Pengembangan dan statistik. Secara mikro kinerja ini dapat dicapai 100 %,
akan tetapi secara makro provinsi baru tercapai 80 %, dengan demikian indikator sasaran ini
telah tercapai 100 % sesuai dengan target yang ditentukan. Untuk mendukung keberhasilan ini
Pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan program-program sebagai implementasi dari
kinerja yang ingin di capai . Program dan kegiatan untuk menunjang indikator ini adalah sebagai
berikut :
Tabel 18
Program dan kegiatan dalam rangka Peningkatan keakuratan dan kelengkapan data dan informasi statistik daerah
No.
Nama Program/Kegiatan
1.
Dewan Riset Daerah
2. Sistem Inovasi Daerah (Sinda) 3. Pengumpulan, penyusunan, pengolahan analisa statistik 4. Kajian Peranan manajemen Pendidikan 5. Kajian Pengembangan BUMD dalam peningkatan PAD
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 94
6. Kajian Peningkatan Iptek Industri Kecil 7. Kajian Potens Sumber Daya Ikan Sidat 8. Kajian peningkatan iptek industri kecil
2) Indikator keberhasilan Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur melalui
jaringan internet dan video conference.
Jaringan internet di pemerintah Provinsi Bengkulu secara teknis di tangani oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan secara operasional telah dilaksanakan sesuai
dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Penyelenggaraan Video Conference dilakukan
untuk hal-hal yang sangat penting terutama komunikasi antar pimpinan daerah dengan kepala
Negara dan kepentingan lainnya. Harapannya adalah jaringan internet ini dapat digunakan
secara menyeluruh sebagai sarana komunikasi aparatur dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pemerintahan di Provinsi Bengkulu, realisasinya adalah Jaringan internet baru bisa diakses
terbatas pada Bappeda dan lingkungan Setda Provinsi Bengkulu saja, walaupun dari sudut
pelaksanaan kegiatan output kinerja ini sangat efektif dan efisien dilaksanakan, namun karena
keterbatasan sumberdaya material video conference hanya beberapa kali digunakan. Untuk
mengoptimalkan kinerja ini pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika dana Rp 250.000.000,00 anggaran ini digunakan untuk biaya
operasional dan sewa internet selama 1 tahun. Apabila di ukur dari penggunaan fasilitas
internet dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD Provinsi Bengkulu sebanyak 39 SKPD
dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menggunakan jasa internet, dengan demikian
capaian inidikator ini sebesar 100 % dari target yang ditentukan.
3). Indikator keberhasilan pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah,
Indikator ini diukur dengan jumlah pertumbuhan jumlah peneliti yang terlatih. Pada
tahun 2011 jumlah peneliti berdasarkan catatan pada Balibang Statistik Provinsi Bengkulu
berjumlah 3 (tiga) orang dan pada tahun 2012 bertambah 5 orang dan pada tahun 2013
ditargetkan menjadi 9 orang, realisasinya pada tahun 2013 jumlah peneliti bertambah 3 orang.
Apabila diakumulasikan selama tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah peneliti yang berada
pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bengkulu menjadi 11 orang, capaian ini
melebihi target yang telah ditentukan sebanyak 3 orang. Dengan demikian capaian target
indikator ini dapat tercapai 122 %. Untuk meningkatkan jumlah peneliti yang terlatih Pemerintah
Prov. Bengkulu melalui Badan Litbang Statistik memprogramkan/kegiatan Peningkatan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 95
Kapasitas Calon peneliti dengan dengan output tenaga peneliti terlatih. Pada tahun 2020
jumlah peneliti ini ditargetkan menjadi 20 orang. Dengan demikian capaian kinerja pada
indikator pada tahun 2013 dapat terealisasi dengan baik sebesar 100 %.
Capaian Kinerja Sasaran :
Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut Pemerintah Provinsi Bengkulu
memprogramkan :
Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi Balitbang dan statistik
Program : Pengembangan data/informasi BAPPEDA
Program : Program Peningkatan aparatur Negara
Program : Pengembangan data/informasi
Program kerjasama informasi dengan mass media : Sekretariat KPID Provinsi Bengkulu
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Sekretariat DPRD
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Setda (Biro ekonomi)
Capaian Kinerja Sasaran Optimalnya Pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam Pembangunan
Daerah diukur dengan 3 (tiga) indikator diakumulasikan mencapai rata-rata 96 %. Secara
umum dan penilaian kinerja capaian sasaran ini dikatakan Berhasil terbukti secara kualitatif
capaian masing-masing indikator mencapai 96 % atau lebih.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 96
Sasaran 16,
Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antara pemerintah daerah
No
INDIKATOR KINERJA
Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Peningkatan jumlah Perda yang dihasilkan
7 Perda
6 Perda
100
15 Perda
100
2.
Peningkatan Frekuensi Hearing Dialog Dan Koordinasi Antara Eksekutif Dan Legislatif .
7 kali
9 kali
180 12 kali
180
3. Peningkatan kerjasama antar daerah kab./kota dengan pemerintah provinsi.
8 Mou
5 Mou
71 12 Mou
100
Capaian Kinerja Sasaran
117
126
Sumber : Setwan Prov. Bengkulu dan Biro Pemerintahan
Berdasarkan tabel. di atas, bahwa meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan
legislatif serta kerjasama antara pemerintah daerah diukur dengan Peningkatan jumlah
Peraturan Daerah yang dihasilkan, Peningkatan Frekuensi hearing dialog dan koordinasi
antara eksekutif dan legislatif, Peningkatan kerjasama antar daerah Kab./Kota dengan
pemerintah Provinsi. Selanjutnya capaian kinerja indikator tersebut adalah sbb :
1) Indikator Peningkatan jumlah Perda yang dihasilkan,
Peraturan Daerah yang disahkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu pada tahun 2013
menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja Pemerintah Provinsi sebagai fasilitator dalam
penyusunan Perda oleh Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum ditetapkan Perda harus dibuat
Rancangan Perda untuk dibahas. Pada tahun 2010 jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan
sebanyak 4 (empat) Peraturan Daerah, tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) perda, tahun 2012
ditetapkan 6 (enam) perda dan tahun 2013 sebanyak 15 Perda. Capaian realisasi indikator ini
pada tahun 2013 tercatat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 97
Bengkulu sebanyak 15 (enam) Peraturan Daerah yang dapat diselesaikan, nama-nama Perda
yang telah disyahkan tersebut adalah tentang :
1. Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Tahun 2012
2. Perda tentang APBD Perubahan 2013
3. Perda tentang APBD APBD tahun 2014
4. Perda tentang Penggunaan Jalan Khusus dan jalan umum untuk pengangkutan hasil
Pertambangan dan Perkebunan.
5. Perda tentang Irigasi
6. Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 tentang RPJPD tahun 2005-2025.
7. Perda tentang Semua Mesti Sekolah
8. Perda tentang Perbaikan Gizi.
9. Perda tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Bengkulu
10. Perda Tentang Perubahan ketiga atas Perda dua Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dll.
11. Perda tentang Perizinan Perkebunan
12. Perda Tentang Pengelolaan Panas Bumi
13. Perda Tentang Pengelolan Pertambangan dan Batubara
14. Perda tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Produktif, dan
15. Perda Tentang Pengelolaan Air Tanah.
Disamping itu masing banyak Raperda-raperda lainnya yang belum disyahkan karena beberapa
sebab yang berbeda-beda antara lain Raperda yang dimasukkan kembali pada Prolegda 2014
sebanyak 6 Raperda dan Raperda yang dimasukkan kembali pada Prolegda 2014 sebanyak 5
Raperda.
Untuk menunjang Peningkatan jumlah Perda yang dihasilkan Setda Provinsi Bengkulu
meprogramkan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah melalui kegiatan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 98
2) Indikator Peningkatan Frekuensi Hearing Dialog Dan Koordinasi Antara Eksekutif Dan
Legislatif
Indikator ini diukur melalui jumlah pelaksanaan hearing yang dilaksanakan oleh DPRD
Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2011 jumlah hearing sebanyak 21 kali terdiri dari hearing
eksekutif dan legislatif, Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan rapat Pari purna. Pada tahun
2012 jumlah hearing dilaksanakan sebanyak 22 kali. Namun demikian pada tahun 2013
Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menetapkan target pelaksanaan hearing DPRD sebanyak
12 kali. Berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu capaian kinerja pada tahun
2013 pada indikator ini tercatat sebanyak 12 (dua belas) kali hearing . Bila dibandingkan
dengan target yang akan dicapai pada indikator Ini maka tercapai 100 %.. Dengan tercapainYa
target tersebut mengidikasikan bahwa hubungan antara legislatif dengan eksekutif yang efektif
dan sinergis. Untuk menunjang kinerja ini Pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah melalui APBD Provinsi Bengkulu
tahun 2013 melalui kegiatan hearing/dialog/koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah
dengan tokoh masyarakat dan agama.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Grafik Penetapan PERDA oleh DPRD Provinsi Bengkulu
Grafik Penetapan PERDA oleh DPRD Provinsi Bengkulu
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 99
3) Indikator Peningkatan kerjasama antar daerah kab./kota dengan pemerintah provinsi
Dalam indikator ini keberhasilannya diukur dengan jumlah kerjasama daerah yang
ditandatangani, baik antar Kab. maupun provinsi, pada tahun 2013 telah terhimpun data dari
Biro Administrasi pemerintahan Setda Prov. Bengkulu sebagai institusi yang menagani tentang
kerjasama daerah. Dari data yang ada telah terdata yang terdaftar ada sebanyak 12 Mou.
Program ini dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah baik Kab./Kota maupun
Provinsi, jenis Mou yang telah ditandatangani adalah sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan Transmigrasi 9 Mou
2. Kerjasama Gubernur se Sumatera, Tindaklanjut percepatan Pembangunan se Wilayah
Sumatera
3. Kerjasama antar Pemkab dalam wadah Janghyangbong, Kab Rejang Lebong, Kab. Lebong
dan Kab. Kepahyang
4. Kerjasama pengembangan wilayah regional Kaukus Setara Kuat, Kab. Kaur Kab. Bengkulu
Selatan, Kab. Bengkulu Utara, Kabupaten Lampung Barat dan Kab. Kab. Oku Selatan
Lebong
Sebagaimana yang telah ditargetkan, bahwa pada tahun 2013 target kerjasama yang
ditandatangani sebanyak 12 Mou, dan berdasarkan capaian kinerja ini pada tahun 2013 dapat
tercapai sebanyak 12 Mou. Dengan demikian target yang telah ditetapkan dapat dipenuhi 100
%.
Capaian Kinerja Sasaran :
Untuk menunjang tercapainya sasasaran tersebut pemerintah Provinsi Bengkulu
memprogramkan :
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Sekretariat DPRD
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Setda (Biro ekonomi)
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Sinergitas Antara Eksekutif dan Legislatif serta
kerjasama antara pemerintah daerah diukur dengan 3 (tiga) indikator diakumulasikan mencapai
rata-rata 126 %. Secara rata-rata kuantitatif keberhasilan sasaran ini tercapai dan Berhasil
terbukti capaian masing-masing indikator mencapai angka capaian 100 % atau lebih.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 100
Rekomendasi Evaluasi :
a. Indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran masih belum memadai, perlu penambahan
indikator yang selaras dan relevan dengan sasarannya sehingga indikator tersebut cukup
untuk mengukur tercapainya sasaran.
b. Indikator kerjasama daerah untuk pengumpulan data capaian kinerjanya tidak bisa
dilakukan secara sistematis pada SKPD tertentu, diusulkan indikator ini untuk dirubah atau
diperjelas dengan fariabel yang akan diukur.
c. Secara kualitas capaian kinerja ini perlu peningkatan maupun evaluasi, sehingga sasaran
yang ingin dicapai betul-betul dapat terwujud dan diukur dengan indikator ini.
S a s a r a n 17
Semakin membaiknya penegakkan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun
No
INDIKATOR KINERJA
Target Tahun 2013
Capaian Kinerja
Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi % Realisasi %
1.
Penurunan Angka Kriminalitas/Kejahatan
6,12 – 5,51 %
0,51 %
17
0,99
18
Capaian Kinerja Sasaran
17
18
Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
Berdasarkan tabel di atas, bahwa Sasaran Semakin Membaiknya Penegakkan
Hukum Dan Keamanan Dari Tahun Ke Tahun diukur dengan indikator Penurunan Angka
Kriminalitas. Selanjutnya capaian kinerja pada tahun 2012 indikator sasaran ini adalah sebagai
berikut :
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 101
Indikator Penurunan Angka Kriminalitas/Kejahatan,
Data indeks kriminalitas/Kejahatan (rasio kriminalitas per jiwa penduduk) yang
dibutuhkan untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan
yang aman dan damai dengan indikator impact berupa stabilitasi politik. hukum dan keamanan.
dan jumlah konflik sosial. belum tersedia. sehingga yang dijadikan sebagai pedoman adalah
kuantitas tindak kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Provinsi Bengkulu.
Pada tahun 2010 angka kriminalitas/kejatan di Provinsi Bengkulu tercatat 3.716 kasus dan pada
tahun 2011 tercatat 3.735 sementara itu jumlah penduduk provinsi Bengkulu Pada tahun 2011
sebanyak 1.742.080 jiwa dan penurunan kejahatan tahun 2012 sebanyak 0,99 %. Sehingga
diketahui tingkat penurunan kejahatan pada tahun 2013 angka sementara sebesar 0,99 %
dengan capaian kinerja 18 % masih jauh dari target yang diinginkan yaitu sebesar 5,51 % .
Oleh karena analisis terhadap impact mengacu pada data jumlah tindak kriminalitas yang
terjadi dalam tahun evaluasi. Jenis kejahatan konvensional yang dominan mengganggu
stabilitas keamanan masyarakat terdiri atas kejahatan terhadap ketertiban umum (Pasal 154-
181 KUHP). pembakaran (Pasal 187-188 KUHP). penyuapan (Pasal 209-210 KUHP). mata
uang (Pasal 244-251 KUHP). pemalsuan surat/meterai (Pasal 253-275 KUHP). kesusilaan
(Pasal 281-297 KUHP). perjudian (Pasal 303 KUHP). penculikan (Pasal 324-336 KUHP).
pembunuhan (Pasal 338-350 KUHP). penganiayaan (Pasal 351-356 KUHP). pencurian (Pasal
362-364 KUHP). perampokan (Pasal 365 KUHP). memeras/mengancam (Pasal 368-369
KUHP). penggelapan (Pasal 372-375 KUHP). penipuan (Pasal 378-395 KUHP). merusak
barang (Pasal 406-410 KUHP). kejahatan dalam jabatan (Pasal 413-438 KUHP). penadahan
(Pasal 480-481 KUHP). dan pelanggaran (Pasal 489-569 KUHP). Selain itu. masih terdapat
kejahatan di luar KUHP antara lain narkotika. psikotropika. penyeludupan. dan senjata tajam.
Mencermati angka kriminalitas yang terjadi dapat dinyatakan. bahwa pelaksanaan program
pembangunan yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan aman
secara umum sudah memperlihatkan capaian yang cukup memuaskan. dimana secara
kuantitas kecenderungannya menurun. Memang mewujudkan kehidupan yang damai dan aman
dengan nol kriminalitas adalah mustahil. namun masyarakat masih menaruh harapan pada
pemerintah daerah dan aparatur penegak hukum untuk melakukan upaya menekan frekuensi
kriminalitas makin kecil. sehingga secara psikologis setiap individu merasakan jaminan
perlindungan dan jaminan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila
dicermati dari jenis tindak kejahatan yang dilaporkan. sebagian besar merupakan kejahatan
yang bermotif ekonomi. artinya pelaku melakukan kejahatan karena didorong masalah
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 102
kebutuhan ekonomi. yang sering memiliki keterkaitan erat dengan persoalan kemiskinan dan
pengangguran.
Kejahatan bermotif ekonomi sejalan dengan persentase penduduk atau angka kemiskinan dan
pengangguran di Provinsi Bengkulu pada tahun evaluasi. angka kemiskinan dan pengangguran
terbuka maka dapat dikatakan meningkatnya tindak kriminalitas kejahatan terhadap harta
benda disebabkan oleh keadaan ekonomi pelakunya. Selain itu tidak dapat dikesampingkan.
bahwa jenis tindak kriminal menyangkut keselamatan badan dan jiwa seseorang juga sangat
tinggi. seperti pembunuhan. penganiayaan berat. pemerkosaan. kekerasan dalam rumah
tangga. dan pencemaran nama baik seseorang. yang mencerminkan masih kurangnya
kesadaran terhadap nilai-nilai moral. agama. dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bersama.
Kecenderungan gangguan stabilitas keamanan memasuki tahun 2012 juga terjadi dalam bentuk
konflik sosial. catatan berdasarkan pengamatan tim. konflik sosial yang terjadi memiliki motif
ekonomi dan motif politik. Konflik sosial horizontal yang bermotif ekonomi sebanyak 4 kasus.
yaitu konflik warga versus PT.Bio Nusantara (Bengkulu Tengah). warga versus PT.Sandabi
(Seluma). warga versus PT.Agriandalas (Bengkulu Tengah). dan warga versus PTPN VII
(Seluma). Akar masalah yang menjadi pemicu konflik pada dasarnya sama. yaitu saling klaim
memiliki hak atas tanah perkebunan yang melibatkan warga masyarakat desa sekitar
perkebunan besar dengan perusahaan perkebunan besar. Sementara itu konflik sosial dengan
motif politis. terjadi di wilayah perbatasan antar kabupaten. dan konflik berdimensi vertikal
warga versus pemerintah (kepolisian) di Kecamatan Biduriang Kabupaten Rejang Lebong.
Angka Kriminalitas/kejahatan di provinsi Bengkulu pada setiap tahun mengalami fluktuasi, Pada
tahun 2008 sebanyak 2.779 kasus, tahun 2009 sebanyak 3.036 kasus, tahun 2010 sebanyak
3.716 kasus dan tahun 2011 sebanyak 3.735 kasus. Jumlah tersebut merupakan akumulasi
dari jenis kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pembunuhan, Perkosaan, Penculikan,
Narkotika, Penyelundupan, Perjudian dan Pemerasan dan tersebar di seluruh kabupaten dan
Kota Provinsi Bengkulu yang dilaporkan pada Kantor Kepolisian Daerah. Apabila dilihat dari
perkembangan kasus kriminalitas selalu mengalami kenaikan kasus yang fluktuatif. Pemerintah
Provinsi Bengkulu untuk menanggulangi fenomena ini memberikan kebijakan berupa program
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan leading Sektor Badan Kesatuan
Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu.
Tabel 19 Program dan Kegiatan dalam rangka Penurunan Angka Kriminalitas/Kejahatan
di Provinsi Bengkulu tahun 2013
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 103
NO. NAMA PROGRAM
dan KEGIATAN 1.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Pemantauan Deteksi Dini Permasalahan Strategis Daerah
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
- Pengawasan Orang Asing - Pokja Indek Demokrasi Indonesia - Forum Kerukunan Umat Beragama 2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan - Pendidikan Intelijen
Capaian Kinerja Sasaran :
Untuk menunjang keberhasilan tercapainnya sasaran tersebut pemerintah Provinsi
Bengkulu memprogramkan :
Program : Inventarisasi penyelesaian sengketa hukum dan HAM Setda (Biro Hukum)
Program : Kegiatan penyusunan legislasi rancangan Perda
2779
3036
3716
3735
Angka Kriminalitas/Kejahatan di Provinsi Bengkulu tahun 2008-2011
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 104
Program Kegiatan telaah rancangan Perda/ Pergub/ Keputusan Gubernur.
Program Pengkajian Rancangan Keputusan Gubernur
Program Kegiatan telaah rancangan Perda kabupaten/kota
Program pembinaan sdm dan evaluasi kontrak / perjanjian
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kesbangpol
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Program pemeliharaan trantibmas & pencegahan tindak kriminal Satpol pp
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Kesbangpol
Program pendidikan politik masyarakat
Capaian Kinerja Sasaran Semakin Membaiknya Penegakkan Hukum dan Keamanan dari tahun ke
tahun diukur dengan 1 (satu) indikator diakumulasikan mencapai rata-rata 117 %. Secara umum
kuantitasnya sangat tinggi akan tetapi penilaian kinerja capaian sasaran ini dikatakan Belum
Berhasil karena secara kualitatif capaian indiKator indikator ini masih jauh target yang ditentukan
terjadi penurunan sebanyak 6,12 – 5,51 %. Ternyata kita baru mampu menurunkan sebesar 0,09
%.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 105
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Bengkulu
Tahun 2013 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk
memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan
selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan
pendukung terwujudnya penyelengaraan tata pemerintah yang baik (good governance).
Tahun 2013 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu, cukup banyak hasil yang dapat dicapai
namun sejalan dengan hal tesebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih
perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi
persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata
kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik.
Sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015,
Provinsi Bengkulu mempunyai 17 (Tujuh Belas) sasaran strategis yang diukur
keberhasilannya menggunakan indikator dan ditunjang dengan 136 program.
Upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan dan implementasi SAKIP.
a. Perumusan Indikator Kinerja dan target pada dokumen RPJMD.
b. Dokumen Penetapan Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun telah mengarah
kepada indikator yang SMART.
c. Pengumpulan data kinerja telah dilakukan dengan secara parsial.
Adapun capaian kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu secara kumulatif adalah
sebesar 93,191 %. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka
kinerja Provinsi Bengkulu dapat dikategorikan tercapai dan berhasil.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 106
Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2013 telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam
pelaksanaan kegiatan terkait dengan konsistensi perencanaan dan implementasi
program, sinergitas antara program yang satu dengan lainnya serta keterbatasan
anggaran dalam menunjang program pembangunan.
Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan
SAKIP di Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah masih kurangnya pemahaman aparatur
mengenai SAKIP, kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi SKPD oleh aparatur,
kurang tertibnya unit kerja dalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen
kinerja, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan
masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana
untuk mendukung kinerja internal Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diinisiasikan
secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan,
sehingga pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat menjadi keniscayaan dimasa
yang akan datang.
---------------------------------------
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 107
Lampiran :
REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1.
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi 7-7,2% tahun 2015
5. Meningkatnya Laju
Investasi (%).
12,5-15,00 %
21,05
168
6. Peningkatan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp).
9,14-9,50 Triliun 10,05 110
2. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi 14-15 juta tahun 2015
7. Peningkatan Nilai PDRB Perkapita (Rp)
12,72-13,52 Juta
15,09 106
8. Peningkatan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)
20,06-21,50 Triliun
27,39 120
9. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk Pertengahan Tahun (%).
0,84 - 0,71 % 1,72 68
3. Menurunya angka kemiskinan menjdi 14,14-13,26 tahun 2015
3. Penurunan Persentase Penduduk Miskin (%)
16,00-15,09 17,75 97
4. Menurunnya Jumlah Kabupaten Tertinggal (kab).
5 dari 9 Kabupaten
6 Kab. 75
4. Menurunnya angka pngangguran menjadi 2,21-1,8 % tahun 2015
5. Penurunan Persentase Pengangguran Terbuka (%)
3,01-2,61 % 4,74 64
6. Peningkatan Rasio Penduduk Yang Bekerja (%).
1,57-1,59 % 95,20 60
5. Meningkatnya pendapatan daerah menjadi 1,67 triliun tahun 2015
9. Peningkatan Penerimaan Daerah (Rp)
1,38 Triliun 1,700 Triliun
123
10. Peningkatan 510,04 Miliar 529.407 104
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 108
Penerimaan PAD (Rp)
11. Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan
840,46 Miliar 977.343 116
12. Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
39,73 Miliar 193,801 Miliar
487
6. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
7. Peningkatan Jumlah Jama’ah Haji (orang)
2.148 - 2.363 Orang
1.293 Orang
83
8. Peningkatan Jumlah Rohaniawan/pemuka Agama (orang).
7.867 - 8.260 Orang
7.920 100
9. Peningkatan Jumlah Tempat Ibadah (unit).
9.870 - 3.889 Unit
4.296 110
7. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4-75,8 tahun 2015
11. Peningkatan IPM
74,47 - 74,94 73.93 99
12. Peningkatan Usia Harapan Hidup (tahun)
73,4 - 74,1 Tahun
70,39 95
13. Peningkatan Rasio Melek Huruf.
97,63 - 98,10 95,69 98
14. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (tahun).
8,24 - 8,28 Tahun
8,48 102
15. Peningkatan Pengeluaran Perkapita Masyarakat (Rp).
7,02-7,63 Juta 7,62 100
8.
Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat
5. Peningkatan Jumlah Panti Asuhan (unit).
32 – 35 Unit 33 100
6. Penurunan Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial (orang).
26.551-25.224 27,923 100
9. Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan
5. Peningkatan Jumlah Organisasi Pemuda (OKP).
60 – 65 OKP 171 Okp 263
6. Peningkatan Jumlah Even Olahraga Yang Diikuti (even).
9 - 10 Event 5 Event 63
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 109
.
10. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
9. Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan
165 141 117
10. Peningkatan Jumlah Perempuan Yang Berkarir Di Pemerintahan (orang).
2.432 - 2.675 Orang
3,151 118
11. Penurunan Persentase Balita Gizi Buruk (%).
0,001 % 162 100
12. Penurunan Angka Kematian Bayi.
27 10,50 100
11. Meningkatnya konstribusi sumber daya alam, LH dan bencana terhadap pendapatan daerah serta kesjahteraan berkelanjutan
7. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pertanian Dan Kehutanan (Rp).
454 Miliar 412 Miliar 100
8. Peningkatan Volume Penjualan Sektor Pertambangan (ton).
1,64-1,80 JutaTon
4,2 JutaTon 246
9. Peningkatan Nilai Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Rp).
3,13-3,44 Miliar
17,100 497
12. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM
7. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
0,015-0,014 0,022 100
8. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik.
0,47-0,50 20,87 100
9. Meningkatnya Tipe Bandara Fatmawati.
B B 100
13. Menurunnya angka korupsi
7. Penurunan Perkara Tindak Korupsi (kasus).
6-4 Kasus 5 100
8. Penurunan Jumlah Temuan Kasus (%)
1 0,53 50
9. Peningkatan Opini Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan.
WTP WTP 100
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 110
14. Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun
7. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Dari RPJMD, RKPD Sampai Tapkin (%)
95 % 95 % 100
8. Persentase SKPD Yang Menyerahkan LAKIP Tepat Waktu (%)
80-85 % 80 % 100
9. Pengiriman Lakip dan Tapkin ke Menpan RB.
Tepat waktu Tepat Waktu
100
15. Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah
7. Peningkatan Keakuratan Dan Kelengkapan Data Dan Informasi Statistik Daerah (%)
80 % 80 % 100
8. Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur Melalui Jaringan Internet dan Video Conference (%).
90 % 90 % 100
9. Peningkatan Jumlah Peneliti (orang).
9 Orang 11 Orang 122
16. Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja sama antar pemerintah daerah
7. Peningkatan Jumlah Perda Yang Dihasilkan (buah).
7 buah 15 buah 100
8. Peningkatan Frekuensi Hearing Dialog Dan Koordinasi Antara Eksekutif dan Legislative (kali).
7 kali 12 Kali 180
9. Peningkatan kerjasama antar daerah Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi (sektor).
8 MoU 11 MoU 122
17, Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun,
Penurunan Angka Kriminalitas
5,51-4,96 0,99 8
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 111
No.
S A S A R A N
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET
REALISASI
CAP
AIAN
%
1.
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi 7-7,2% tahun 2015
7. Meningkatnya laju investasi (%)
10-12,5 %
39 %
312
8. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan (Rp)
8,78-9,14
Triliun
9,46
Triliun
103,
5
2. Meningkatnya
pendapatan perkapita
masyarakat menjadi 14-
15 juta tahun 2015
1. Peningkatan nilai PDRB perkapita (Rp)
11,93-12,72
Triliun
24,17
Triliun
120
2. Nilai PDRB atas dasar Harga Berlaku
18,61-20,06
Triliun
24,17
Triliun
120
3. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk
0,98-0,84 % 1,67 % 68
3. Menurunya angka kemiskinan menjdi 14,14-13,26 Th. 2015
1. Penurunan persentase penduduk miskin (%)
16,92-16 % 17,51 % 97
2. Penurunan Jumlah Kabupaten Teringgal
4 dari 9
Kabupaten
3
Kabupaten
75
4. Menurunya angka pengangguran menjadi 2,21-1,8 % tahun 2015
1. Penurunan persentase pengangguran terbuka (%)
3,42-3,01 % 1,81 % 85
2. Peningkatan Jumlah Penduduk yang Bekerja
830,2 Ribu
orang
100
5. Meningkatnya pendapatan daerah menjadi 1,67 triliun tahun 2015
1. Peningkatan penerimaan daerah (Rp).
1,26
Triliun
1,56
Triliun
123
2. Peningkatan Penerimaan PAD
463,67
Miliar
484,273
Miliar
104
3. Peningkatan Dana Perimbangan
764,05
Miliar
882,996
Miliar
115
4. Peningkatan Penerimaan lain-lain
36,11
Miliar
195,760
Miliar
542
6. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
1. Peningkatan jumlah Jamah Haji.
1.953 – 2.148
Jamah
1.629
Jamaah
83
2. Peningkatan jumlah tempat ibadah (unit)
3.851-3.870
Unit
4.170
Unit
108
7. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
16. Peningkatan IPM
74,00-74,47 74,00 100
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 112
(IPM) menjadi sebesar 75,4-75,8 tahun 2015
17. Peningkatan usia harapan hidup (tahun)
72,7-73,4
Tahun
72,7
Tahun
100
18. Peningkatan rasio melek huruf
97,17-97,63 95,30 98
19. Peningkatan rata-rata lama sekolah (tahun)
8,20-8,24 8,20 100
20. Peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat
6,40-7,02
Juta
6,8
Juta
100
8. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat
1. Jumlah Panti Asuhan/Panti Sosial
29-32
Unit
32
Unit
100
2. Penurunan jumlah penyandang kesejahteraan sosial.
27.949-26.551
Orang
3.812
Orang
100
9. Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan
1. Peningkatan jumlah organisasi pemuda (OKP)
55-60
Okp
43
Okp
78
2. Peningkatan Jumlah Event Olahraga Nasional
8-9
Event
5
Event
63
10. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
13. Penurunan angka kematian ibu melahirkan
182 124 146
14. Peningkatan Jumlah Perempuan yang berkarir di Pemerintah
2.221-2.432
Orang
3.060
Orang
126
15. Penurunan Jumlah Balita Gizi Buruk (%)
0,001 162
Kasus
80
16. Penurunan angka kematian bayi
29
per1000
29
per 1000
100
11. Meningkatnya konstribusi sumber daya alam, LH dan bencana terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan berkelanjutan
1. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pertanian dan Kehutanan
412
Miliar
412
Miliar
100
2. Peningkatan volume penjualan sektor pertambangan (ton)
1,49-1,64
Juta Ton
4,05
Juta Ton
246
3. Peningkatan Nilai Hasil Bukan Pajak / SDA
2,84-3,13
Miliar
17,06
Miliar
500
12. Meningkanya kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM
1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
0,017-0,015 0,016 100
2. Proporsi panjang jaringan jalan dalam
95,15 % 100
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 113
kondisi baik 3. Meningkatnya Tipe
Bandara Fatmawati B B 100
13. Menurunnya angka korupsi
1. Penurunan perkara tindak korupsi (kasus)
8-6
Kasus
6
Kasus
100
2. Penurunan Jumlah Penyelesaian Perkara Temuan Kasus
1,5 %
3. Peningkatan opini Pemeriksanaan atas lapoRan keuangan
WTP WTP 100
14. Terus meningkatnya
nilai LAKIP Pemda dari
tahun ke tahun.
1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran dari RPJM, RKPD/RKT sampai Tapkin
90 % 90 % 100
2. Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu (%)
75-80 % 80 % 100
3. Pengiriman Lakip dan Tapkin ke Menpan RB.
Tepat
Waktu
Tepat
Waktu
100
15. Optimalnya
pemanfaatan Iptek dan
Infokom dalam
pembangunan daerah.
1. Peningkatan Keakuratan dan Kelengkapan data dan informasi statistik daerah.
75 % 76 % 100
2. Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur Melalui Jaringan internet dan video conference.
85 % 90 % 105
3. Peningkatan jumlah peneliti (orang) yang terlaith
6
Orang
5
Orang
85
16. Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja sama antar pemerintah daerah
1. Peningkatan jumlah perda yang dihasilkan (buah)
6
Perda
6
Perda
100
2. Peningkatan Frekuensi Hearing Dialog dan Koordinasi Antara Eksekutif dan legislatif
5
Kali
9
Kali
180
3. Peningkatan Kerjasama antar Daerah Kabupaten/Kota
7
MOu
5
MOu
71
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 114
dengan pemerintah Provinsi
17. Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun.
Penurunan angka
kriminalitas
6,12-5,51 % 0,99 18