Post on 31-Jan-2016
description
PPK
N –
DS @
20
15
Pertemuan 5 Pengantar Peng. Keuangan Negara
Politeknik Keuangan Negara-STAN
POS-POS APBN
PPK
N –
DS @
20
15
Apa yang Kita Pelajari?
Pertemuan 4Esensi APBN sebagai wujud PKNPengertian APBNFungsi APBNStruktur APBN
Pertemuan 5Pengertian dan Klasifikasi Pendapatan NegaraPengertian dan Klasifikasi Belanja NegaraPengertian Penerimaan PembiayaanPengertian Pengeluaran Pembiayaan
PPK
N –
DS @
20
15
MASIH INGAT STRUKTUR APBN?
A. Pendapatan Negara dan Hibah
B. Belanja Negara
C.Surplus/Defisit Anggaran atau Keseimbangan Umum (A-B)
Pendapatan Negara Hibah
Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah dan Dana Desa
-
Pembiayaan
Keseimbangan Primer
=
PPK
N –
DS @
20
15
CONTOH PENYAJIAN RAPBN 2016
PPK
N –
DS @
20
15
PENGERTIAN PENDAPATAN NEGARA
• PENERIMAAN NEGARA: uang yang masuk ke kas negara.
• PENDAPATAN NEGARA: hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (UU 17/2003 Psl 1 angka 13).
• PENDAPATAN NEGARA: hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. (UU NO.27/2014 Pasal 1 angka 2)
• KATA KUNCI “PENDAPATAN NEGARA”– Hak pemerintah pusat– Menambah kekayaan bersih
Pendapatan Negara
Penerimaan Negara
PPK
N –
DS @
20
15
KLASIFIKASI PENDAPATAN NEGARA
• Klasifikasi Pendapatan Negara: pengelompokan transaksi pemerintah dibidang pendapatan negara untuk memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah guna memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.
• Klasifikasi pendapatan negara sejak 1969/1970 sampai sekarang telah mengalami 4 kali perubahan menuju kesesuaian klasifikasi secara internasional (standar Government Financial Statistic).
PPK
N –
DS @
20
15
Klasifikasi Pendapatan Negara Periode I
Dalam periode 1969/1970 sampai dengan 1999/2000
KOMPONEN UTAMA PENDAPATAN NEGARA
PENERIMAAN DALAM NEGERI
PENERIMAAN PEMBANGUNAN
Penerimaan yang dapat dihimpun dari sumber-sumber dalam negeri :- Penerimaan migas- Penerimaan Non Migas - Penerimaan Pajak - Penerimaan Bukan Pajak
Penerimaan yang berasal dari luar negeri :- Bantuan Program- Bantuan ProyekMerupakan pinjaman/Utang luar negeri diadministrasikan dalam APBN sebagai penerimaan
PPK
N –
DS @
20
15
Klasifikasi Pendapatan Negara Periode II
Dalam periode 2000 sampai dengan 2010
KOMPONEN UTAMA PENDAPATAN NEGARA
PENERIMAAN DALAM NEGERI HIBAH
- Penerimaan Perpajakan - Pajak Dalam Negeri - Pajak Perdagangan Intrnl
- Penerimaan Negara Bukan Pajak - Penerimaan SDA - Bagian Laba BUMN - PNBP Lainnya
Adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri
PPK
N –
DS @
20
15
Klasifikasi Pendapatan Negara Periode III
Dalam periode 2011 sampai sekarang
KOMPONEN UTAMA PENDAPATAN NEGARA
PENDAPATANDALAM NEGERI
PENERIMAANHIBAH
- Penerimaan Perpajakan - Pdpt Pajak Dalam Negeri - Pdpt Pajak Perdagangan Intrnl
- Penerimaan Negara Bukan Pajak - Penerimaan SDA - Pendapatan Bagian Laba BUMN - PNBP Lainnya - Pendapatan BLU
PPK
N –
DS @
20
15
PPK
N –
DS @
20
15
PENGERTIAN BELANJA NEGARA
- PENGELUARAN NEGARA adalah uang yang keluar dari kas negara.
- BELANJA NEGARA adalah seluruh kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (UU 17/2003 Psl 1 angka 14)
• BELANJA NEGARA adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (UU No 27/2014 Psl 1 angka 8)
• KATA KUNCI “BELANJA NEGARA”– Kewajiban pemerintah pusat– Pengurang kekayaan bersih
Pengeluaran Negara
Belanja Negara
PPK
N –
DS @
20
15
KLASIFIKASI BELANJA NEGARA
Belanja Negara dikelompokkan menjadi:a. Belanja Pemerintah Pusat
►Belanja negara sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal yang strategis, melalui intervensi langsung pemerintah melalui anggaran belanja baik pada K/L maupun Non-K/L.
b.Transfer ke Daerah dan Dana Desa:►Transfer ke Daerah: bagian dari Belanja Negara dalam
rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal.►Dana Desa: dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
PPK
N –
DS @
20
15
KLASIFIKASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Menurut Organisasi Bagian AnggaranPengelompokan belanja negara sesuai susunan organisasi pemerintah pusat yaitu:a. BA Kementerian Negara/Lembaga tusib. BA BUN pengelola fiskal
Menurut Fungsi Function/Produk/ServicesPengelompokan belanja negara sesuai fungsi dan subfungsi negara, merupakan alat analisis yg digunakan untuk menganalisis fungsi-fungsi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah.
Menurut Program Program & Kegiatan• Pengelompokkan belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk
mencapai hasil (outcome) tertentu pada Kementerian Negara/Lembaga.
Menurut Jenis Belanja (Klasifikasi Ekonomi)Pengelompokan belanja berdasarkan prinsip2 akuntansi yang mengacu pada Government Financial Statistic (GFS) 2001, membagi belanja berdasarkan dampak belanja terhadap ekonomi, merupakan alat analisis yang disukai ekonom.
PPK
N –
DS @
20
15
Klasifikasi Fungsi
Rincian Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi 1. Pelayanan Umum Rp. 2. Pertahanan Rp. 3. Ketertiban dan Keamanan Rp. 4. Ekonomi Rp. 5. Lingkungan Hidup Rp. 6. Perumahan dan Fasilitas Umum Rp. 7. Kesehatan Rp. 8. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp. 9. Agama Rp. 10. Pendidikan Umum Rp. 11. Perlindungan Sosial Rp.
PPK
N –
DS @
20
15
Klasifikasi Ekonomi/Nature/Jenis Belanja
KLASIFIKASI JENIS BELANJA(KLASIFIKASI EKONOMI)
SEBELUM 2005 SEJAK 2005
- Belanja Rutin . Belanja Pegawai . Belanja Barang . Pembayaran Bunga Utang . Belanja Subsidi . Belanja lain-lain- Belanja Pembangunan . Pembiayaan Proyek . Pembiayaan Program
. Belanja Pegawai . Belanja Barang . Belanja Modal . Pembayaran Bunga Utang . Subsidi . Belanja Hibah . Bantuan Sosial . Belanja lain-lain
PPK
N –
DS @
20
15
PPK
N –
DS @
20
15
ESENSI PEMBIAYAAN
PosturAPBN
Arah kebijakanFiskal ygDitempuh
Pemerintah
DigunakanUtk Melihat
Pemerintah menerapkan kebijakan kontraktif
DEFIISIT ANGGARAN(pendapatan negara
Lebih rendah dariBelanja negara)
SURPLUS ANGGARAN(pendapatan negara lebih
tinggi dari belanja negara)
Pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif
PEMBIAYAANANGGARAN
PPK
N –
DS @
20
15
PENGERTIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
• Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Isu pembiayaan anggaran terjadi baik saat defisit anggaran ataupun surplus anggaran.
PPK
N –
DS @
20
15
KLASIFIKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN
• Menurut asal sumber pembiayaan. Dalam negeri. Luar negeri
• Menurut jenis sumber pembiayaan. Utang. Non Utang
• Menurut jenis arus kas. Penerimaan Pembiayaan. Pengeluaran Pembiayaan
PPK
N –
DS @
20
15
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
• adalah semua penerimaan yang digunakan untuk membiayai defisit APBN baik yang berasal dari penerimaan pembiayaan non utang maupun penerimaan pembiayaan utang.
Penerimaan Pembiayaan Non Utang
• Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman (SLA/RDI)
• Saldo Anggaran Lebih (SAL)• Rekening Pembangunan Hutan (RPH)• Rekening Cadangan Dana Reboisasi• Rekening Pemerintah Lainnya• Privatisasi• Hasil Pengelolaan Aset
Penerimaan Pembiayaan Utang
• Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)
• Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)
• Pinjaman Dalam Negeri (neto)
PPK
N –
DS @
20
15
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
• adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai defisit APBN baik yang berupa pengeluaran pembiayaan non utang maupun pengeluaran pembiayaan utang.
Pengeluaran Pembiayaan Non Utang
Dana Investasi Pemerintah Dana Pengembangan Pendidikan
Nasional Pinjaman kepada PT PLN Kewajiban Penjaminan Cadangan Pembiayaan Investasi
Pengeluaran Pembiayaan Utang
Penerusan Pinjaman Pembayaran Cicilan Utang
Pokok Luar Negeri Pembayaran Cicilan Utang
Pokok Pinjaman Dalam Negeri
PPK
N –
DS @
20
15
PEMBIAYAAN NON UTANG 2015-2016
Ket:Negatif pengeluaran pembiayaan Positif penerimaan pembiayaan
PPK
N –
DS @
20
15
PEMBIAYAAN UTANG 2015-2016Ket:Negatif pengeluaran pembiayaan Positif penerimaan pembiayaan
PPK
N –
DS @
20
15
THE END
Selamat Belajar