Post on 01-Feb-2016
description
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
FORMAT
DOKUMEN AKREDITASI
A. KEBIJAKAN / SURAT KEPUTUSAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUKESMAS ABCD
Nomor: 009/KAPUS/III/2014
TENTANG
KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PUSKESMAS ABCD
KEPALA PUSKESMAS ABCD
Menimbang : a. Bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang
bermutu dan aman;
b. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan
keselamatan pasien di PUSKESMAS ABCD perlu disusun kebijakan
mutu dan keselamatan pasien;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
2. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang
Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128
tahun 2004 tentangPuskesmas;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal
1
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEBIJAKAN MUTU DAN
KESELAMATAN PUSKESMAS ABCD.
Kesatu : Kebijakan mutu dan keselamatan pasien Puskesmas ABCD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
surat keputusan ini.
Kedua : Surat keputusan ini berlakusejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/
perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : …………………
Pada tanggal : 1 April 2014
KEPALA PUSKESMAS ABCD,
Nama
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS NOMOR…….
2
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
TENTANG : KEBIJAKAN MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN
KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PUSKESMAS ABCD
1. Kepala Puskesmas dan seluruh penanggung jawab UKP dan penanggung jawab UKM
wajib berpartisipasi dalam program mutu dan keselamatan pasien mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
2. Para pimpinan wajib melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan Program mutu dan
keselamatan pasien yang diselenggarakan di seluruh jajaran Puskesmas.
3. Perencanaan mutu disusun oleh seluruh jajaran Puskesmas ABCD dengan pendekatan
multidisiplin, dan dikoordinasikan oleh Wakil Manajemen Mutu.
4. Perencanaan mutu berisi paling tidak:
a. Area prioritas berdasarkan data dan informasi, baik dari hasil monitoring dan
evaluasi indikator, maupun keluhan pasien/keluarga/staf dengan
mempertimbangkan kekritisan, risiko tinggi dan kecenderungan terjadinya masalah.
b. Salah satu area prioritas adalah sasaran keselamatan pasien.
c. Kegiatan-kegiatan pengukuran dan pengendalian mutu dan keselamatan pasien
yang terkoordinasi dari semua unit kerja dan unit pelayanan.
d. Pengukuran mutu dan keselamatan pasien dilakukan dengan pemilihan indikator,
pengumpulan data, untuk kemudian dianalisis dan ditindaklanjuti dalam upaya
peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
e. Indikator meliputi indikator manajerial, indikator kinerja UKM, dan indikator klinis,
yang meliputi indikator struktur, proses, dan outcome.
f. Upaya-upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien melalui standarisasi,
perancangan sistem, rancang ulang sistem untuk peningkatan mutu dan
keselamatan pasien.
3
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
g. Penerapan manajemen risiko pada semua lini pelayanan baik pelayanan klinis
maupun penyelenggaraan UKM.
h. Manajemen risiko klinis untuk mencegah terjadinya kejadian sentinel, kejadian
tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, dan keadaan potensial cedera.
i. Program dan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan
pasien, termasuk di dalamnya program peningkatan mutu laboratorium dan
program peningkatan mutu pelayanan obat.
j. Program pelatihan yang terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
k. Rencana pertemuan sosialisasi dan koordinasi untuk menyampaikan permasalahan,
tindak lanjut, dan kemajuan tindak lanjut yang dilakukan.
l. Rencana monitoring dan evaluasi program mutu dan keselamatan pasien.
5. Perancangan sistem/proses pelayanan memperhatikan butir-butir di bawah ini:
a. Konsisten dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas, dan perencanaan
Puskesmas,
b. Memenuhi kebutuhan pasien, keluarga, dan staf,
c. Menggunakan pedoman penyelenggaraan UKM, pedoman praktik klinis, standar
pelayanan klinis, kepustakaan ilmiah dan berbagai panduan dari profesi maupun
panduan dari Kementerian Kesehatan,
d. Sesuai dengan praktik bisnis yang sehat,
e. Mempertimbangkan informasi dari manajemen risiko,
f. Dibangun sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang ada di Puskesmas,
g. Dibangun berbasis praktik klinis yang baik,
h. Menggunakan informasi dari kegiatan peningkatan yang terkait,
i. Mengintegrasikan serta menggabungkan berbagai proses dan sistem pelayanan.
6. Seluruh kegiatan mutu dan keselamatan pasien harus didokumentasikan.
7. Wakil manajemen mutu wajib melaporkan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan
pasien kepada Kepala Puskesmas tiap tribulan.
4
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
8. Berdasarkan pertimbangan hasil keluhan pasien/ keluarga dan staf, serta
mempertimbangkan kekritisan, risiko tinggi, dan potensial bermasalah, maka area
prioritas yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan mutu dan keselamatan
pasien adalah:
a. Pencapaian 6 sasaran keselamatan pasien.
b. Pelayanan rawat jalan.
c. Pelayanan Farmasi.
d. Pelayanan Gawat Darurat.
……………
Kepala Puskesmas Malowopati
Nama
PEMERINTAH KABUPATEN ROWOPUDU
DINAS KESEHATAN
5
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
UPTD PUSKESMAS XXXXXXX
Jalan xxxxxxx Nomor. xx. Kotak Pos xxx.
XXXXXXX
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS XXXXXX
NOMOR: SK/
TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN/ PELANGGAN
Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung pemberian pelayanan pasien di Puskesmas,
pimpinan Puskesmas dan petugas harus mengetahui dan mengerti
hak dan kewajiban pasien. Pasien pun perlu mendapatkan informasi
tentang hak dan kewajiban pasien.
2. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas ditetapkan Hak
dan Kewajiban pasien dengan keputusan Kepala Puskesmas.
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, pasal 28.
2. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman
organisasi perangkat daerah Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262.
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
5. Peraturan Daerah Kabupaten xxxxxx Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Susunan, Kedudukan dan tugas pokok Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten xxxxxxx
6. Peraturan Bupati xxxxxxx Nomor xx Tahuun xxxx tentang Tugas
pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan tata kerja organisasi Dan
6
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
dan tata kerja organisasi Dinas Kesehatan Kabuaten xxxxx.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS XXXXXX TENTANG HAK DAN
KEWAJIBAN PASIEN.
Kedua : Hak dan Kewajiban Pasien/ pelanggan seperti yang tertera pada
lampiran Surat Keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai xxxxxx, dengan ketentuan bila ada
kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
……………
Kepala Puskesmas Malowopati
Nama
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
7
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
XXXXXXXX
NOMOR :
TANGGAL :
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
Hak pasien:
1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien/ pelanggan.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar
prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik
dan materi.
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain (second
opinion) yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Puskesmas.
8. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data
medisnya.
9. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga
kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan
tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
11. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
12. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas.
13. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya.
14. Menggugat dan atau menuntut Puskesmas apabila Puskesmas itu diduga memberikan
pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.
8
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
15. Mengeluhkan pelayanan Puskesmas yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui
media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban pasien/ pelanggan:
1. Memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi, serta perawat.
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di Puskesmas.
4. Memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
……………
Kepala Puskesmas Malowopati
Nama
B. PEDOMAN
9
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
PEDOMAN/MANUAL MUTU
I. Pendahuluan, yang berisi:
A. Latar belakang:
1. Profil organisasi
a. Gambaran umum organisasi
b. Visi organisasi
c. Misi organisasi
d. Struktur organisasi
e. Motto
f. Tata nilai
2. Kebijakan mutu:
a. Kami jajaran pengelola dan seluruh karyawan Puskesmas X berkomitmen
untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan
memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan. Kami berkomitmen
untuk memperbaiki proses pelayanan berdasarkan fakta.
b. Kebijakan teknis dalam perbaikan mutu dan keselamatan pasien ada pada
lampiran pedoman ini.
3. Proses pelayanan (proses bisnis)
a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat:…..dst
b. Penyelenggaraan Pelayanan Klinis……dst
B. RuangLingkup:
Lingkup pedoman mutu ini disusun berdasarkan persyaratan ISO 9001:2008 dan
standar akreditasi Pukesmas, yang meliputi: persyaratan umum sistem
manajemen mutu, tanggung jawab manajemen, manajemen sumber daya, proses
pelayanan yang terdiri dari penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang
meliputi: upaya……..dst, dan Pelayanan Klinis.
Dalam penyelenggaraan UKM dan pelayanan klinis memperhatikan keselamatan
sasaran/ pasien dengan menerapkan manajemen risiko.
10
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
C. Tujuan: Pedoman mutu ini disusun sebagai acuan bagi Puskesmas dalam
membangun sistem manajemen mutu baik untuk penyelenggaraan UKM maupun
untuk penyelenggaraan pelayanan klinis.
D. Landasan hukum dan acuan:
Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun pedoman mutu ini adalah:
(sebutkan peraturan yang terkait dengan Puskesmas)
Acuan yang digunakan dalam menyusun pedoman mutu ini adalah: Standar
Akreditasi Puskesmas dan Persyaratan ISO 9001:2008
E. Istilah dan definisi (urutkan sesuai abjad):
a. Pelanggan
b. Kepuasan pelanggan
c. Pasien
d. Koreksi
e. Tindakan korektif
f. Tindakan preventif
g. Pedoman mutu
h. Dokumen
i. Rekaman
j. Efektivitas
k. Efisiensi
l. Proses
m. Sasaran mutu
n. Perencanaan mutu
o. Kebijakan mutu
p. Sarana
q. Prasarana……dsb (sesuai kebutuhan)
11
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
II. Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan
A. Persyaratan umum:
Puskesmas X menetapkan, mendokumentasikan, memelihara sistem manajemen
mutu sesuai dengan standar akreditasi Puskesmas dan standar ISO 9001:2008.
Sistem ini disusun untuk memastikan telah diterapkannya persyaratan
pengendalian terhadap proses-proses penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat baik penyelenggaraan upaya Puskesmas maupun pelayananan klinis,
yang meliputi kejelasan proses pelayanan dan interaksi proses dalam
penyelenggaraan pelayananan, kejelasan penanggungjawab, penyediaan sumber
daya, penyelenggaraan pelayanan itu sendiri mulai dari perencanaan yang
berdasar kebutuhan masyarakat/pelanggan, verifikasi terhadap rencana yang
disusun, pelaksanaan pelayanan, dan verifikasi terhadap proses pelayanan dan
hasil-hasil yang dicapai, monitoring dan evaluasi serta upaya penyempurnaan
yang berkesinambungan.
B. Pengendalian dokumen:
1. Secara umum dokumen-dokumen dalam sistem manajemen mutu yang
disusun meliputi:
Dokumen level 1: Kebijakan, dokumen level 2: pedoman/manual, dokumen
level 3: standar prosedur operasional, dan dokumen level 4: rekaman-rekaman
sebagai catatan, sebagai akibat pelaksanaan kebijakan, pedoman, dan
prosedur. (Jelaskan bagaimana pendendalian dokumen di Puskesmas: proses
penyusunan dokumen, pengesahan, penomoran, pemberlakukan, distribusi,
penyimpanan, pencarian kembali, proses penarikan dokumen yang
kadaluwarsa, dsb)
2. Pengendalian rekam implementasi (jelaskan bagaimana pengendalian rekam
implementasi di Puskesmas)
12
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
C. Tanggung jawab manajemen:
1. Komitmen manajemen
Kepala Puskesmas, penanggung jawab manajemen mutu, penanggung jawab
upaya, penanggung jawab pelayanan klinis, dan seluruh karyawan Puskesmas
bertanggung jawab untuk menerapkan seluruh persyaratan yang ada pada
manual mutu ini.
2. Fokus pada sasaran/pasien:
Pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dilakukan dengan berfokus pada
pelanggan. Pelanggan dilibatkan mulai dari identifikasi kebutuhan dan harapan
pelanggan, perencanaan penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan
klinis, pelaksanaan pelayanan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut
pelayanan.
3. Kebijakan mutu:
Seluruh karyawan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan yang
berfokus pada pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan, dan
melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan. Kebijakan mutu dituangkan
dalam surat keputusan Kepala Puskesmas yang meliputi kebijakan mutu
pelayanan klinis dan kebijakan mutu pelayanan UKM.
4. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dan Pencapaian Sasaran Kinerja/Mutu
Sasaran mutu ditetapkan berdasarkan standar kinerja/standar pelayanan
minimal yang meliputi indikator-indikator pelayanan klinis, indikator
penyelenggaraan upaya Puskesmas. Perencanaan disusun dengan
memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan, hak dan kewajiban
pelanggan, serta upaya untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.
Perencanaan mutu Puskesmas dan keselamatan pasien berisi program-
program kegiatan peningkatan mutu yang meliputi:
a. Penilaian dan peningkatan kinerja baik UKM maupun UKP
b. Upaya pencapaian enam sasaran keselamatan pasien
c. Penerapan manajemen risiko pada area prioritas
13
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
d. Penilaian kontrak/kerjasama pihak ketiga
e. Pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien
f. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium
g. Peningkatan mutu pelayanan obat
h. Pendidikan dan pelatihan karyawan tentang mutu dan keselamatan pasien
5. Tanggung jawab, wewenang (jelaskan tanggung jawab dan wewenang mulai
dari Kepala, wakil manajemen mutu/ penanggung jawab mutu, penanggung
jawab UKM, tanggung jawab pelayanan klinis, dan seluruh karyawan dalam
peningkatan mutu
6. Wakil manajemen mutu/Penanggung jawab manajemen mutu
Kepala Puskesmas menunjuk seorang wakil manajemen mutu yang
bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh kegiatan mutu di Puskesmas:
Memastikan sistem manajemen mutu ditetapkan, diimplementasikan, dan
dipelihara
Melaporkan kepada manajemen kinerja dari sistem manajemen mutu dan
kinerja pelayanan
Memastikan kesadaran seluruh karyawan terhadap kebutuhan dan
harapan sasaran/ pasien
7. Komunikasi internal
Komunikasi internal dilakukan dengan cara workshop (minilokakarya),
pertemuan, diskusi, email, sms, memo dan media lain yang tepat untuk
melakukan komunikasi.
8. Tinjauan Manajemen:
a. Umum: Rapat tinjauan manajemen dilakukan minimal dua kali dalam
setahun
b. Masukan tinjauan manajemen meliputi:
Hasil audit
Umpan balik pelanggan
Kinerja proses
14
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
Pencapaian sasaran mutu
Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan
Tindak lanjut tehadap hasil tinjauan manajemen yang lalu
Perubahan terhadap Kebijakan mutu
Perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen
mutu/sistem pelayanan
c. Luaran tinjauan: Hasil yang diharap dari tinjauan manajemen adalah
peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu, peningkatan pelayanan
terkait dengan persyaratan pelanggan, dan identifikasi perubahan-
perubahan, termasuk penyediaan sumber daya yang perlu dilakukan.
D. Manajemen sumber daya:
1. Penyediaan sumber daya
Kepala Puskesmas berkewajiban menyediakan sumber daya yang dibutuhkan
untuk penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas. Penyediaan sumber daya
meliputi: (baik untuk penyelenggaraan UKM maupun pelayanan klinis).
2. Manajemen sumber daya manusia
Penyediaan sumber daya manusia, proses rekrutmen, proses kredensial,
proses pelatihan dan peningkatan kompetensi.
3. Infrastruktur (jelaskan pengelolaan infrastruktur yang harus dilakukan)
4. Lingkungan kerja (jelaskan bagaimana upaya memelihara lingkungan kerja
tetap aman, hijau, dan bersih, serta mengupayakan penghematan)
E. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan pelayanan Klinis:
1. Upaya Kesehatan Masyarakat:
a. Perencanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, akses, dan pengukuran kinerja
b. Penyelenggaraan UKM
c. Sasaran Kinerja UKM dan MDGs:
1) Pemantauan dan pengukuran:
15
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
a) Kepuasan pelanggan
b) Audit internal
c) Pemantauan dan pengukuran proses
d) Pemantauan dan pengukuran hasil layanan
2) Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai
3) Analisis data
4) Peningkatan berkelanjutan
5) Tindakan korektif
6) Tindakan preventif
2. Pelayanan klinis:
a. Pelayanan Klinis yang berorientasi pasien
b. Penunjang pelayanan klinis
c. Peningkatan Mutu Pelayanan Klinis dan Keselamatan Pasien:
1) Penilaian indikator kinerja klinis
2) Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien
3) Pelaporan insiden keselamatan pasien
4) Analisis dan tindak lanjut
5) Penerapan manajemen risiko
III. Penutup
Lampiran (jika ada)
PEDOMAN
PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI PUSKESMAS ABCD
16
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat
dalam segala bentuk upaya kesehatan.
Masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan prevalensi gizi kurang
pada balita menjadi masalah di Kecamatan ABCD, yang tidak dapat ditangani sendiri oleh
sektor kesehatan, melainkan perlu ditangani bersama dengan sektor di luar kesehatan
dan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan sangat penting
sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga sebagai
berikut: 1) Dari hasil kajian ternyata 70% sumber daya pembangunan nasional berasal
kontribusi/partisipasi masyarakat; 2) Pemberdayaan masyarakat/partisipasi masyarakat
berazaskan gotong royong, merupakan budaya masyarakat Indonesia yang perlu
dilestarikan; 3) Perilaku masyarakat merupakan faktor penyebab utama, terjadinya
permasalahan kesehatan, oleh sebab itu masyarakat sendirilah yang dapat
menyelesaikan masalah tersebut dengan pendampingan/ bimbingan pemerintah; 4)
Pemerintah mempunyai keterbatasan sumber daya dalam mengatasi permasalahan
kesehatan yang semakin kompleks di masyarakat, sedangkan masyarakat mempunyai
potensi yang cukup besar untuk dapat dimobilisasi dalam upaya pencegahan di
wilayahnya; 5) Potensi yang dimiliki masyarakat diantaranya meliputi community
leadership, community organization, community financing, community material,
community knowledge, community technology, community decision making process,
dalam upaya peningkatan kesehatan, potensi tersebut perlu dioptimalkan; 6) Upaya
pencegahan lebih efektif dan efisien dibanding upaya pengobatan, dan masyarakat juga
17
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
mempunyai kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan apabila dilakukan upaya
pemberdayaan masyarakat terutama untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Untuk keberhasilan penyelenggaraan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat
bidang kesehatan lebih difokuskan pada: a) meningkatnya perubahan perilaku dan
kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, b) meningkatnya kemandirian
masyarakat dalam sistem peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan akibat
bencana, serta terjadinya wabah/KLB, c) meningkatnya keterpaduan pemberdayaan
masyarakat bidang kesehatan dengan kegiatan yang berdampak pada income generating.
Disamping itu, upaya pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari masalah dan potensi
spesifik daerah, oleh karenanya diperlukan pendelegasian wewenang lebih besar kepada
daerah.
B. Tujuan
Meningkatnya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) sehingga
masyarakat mampu mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri
dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
C. Sasaran
Sasaran dari pedoman ini adalah semua pemangku kepentingan terkait untuk
bekerjasama dalam pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan di Kecamatan ABCD.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman ini meliputi pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan
masyarakat bidang kesehatan dan peran pemangku kepentingan terkait dalam
pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Kecamatan
ABCD.
E. Batasan Operasional
18
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif,
guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu
mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan
melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah proses pemberian informasi
kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus menerus dan
berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien, agar
klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek pengetahuan atau
knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek sikap atau attitude), dan dari mau menjadi
mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek tindakan atau practice).
Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu proses aktif, dimana
sasaran/ klien dan masyarakat yang diberdayakan harus berperan serta aktif
(berpartisipasi) dalam kegiatan dan program kesehatan. Ditinjau dari konteks
pembangunan kesehatan, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan kemitraan
masyarakat dan fasilitator (pemerintah, LSM) dalam pengambilan keputusan,
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kegiatan dan program kesehatan
serta memperoleh manfaat dari keikutsertaannya dalam rangka membangun
kemandirian masyarakat.
UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar
kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan
bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.
Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal
yang saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Salah satu
faktor eksternal dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan oleh
fasilitator pemberdayaan masyarakat. Peran fasilitator pada awal proses sangat aktif
tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah
mampu menyelenggarakan UKBM secara mandiri dan menerapkan PHBS.
PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai
hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat
19
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam
mewujudkan kesehatan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
1. Kesukarelaan, yaitu keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus
dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan
memecahkan masalah kehidupan yang dirasakan.
2. Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari
ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan
yang lain.
3. Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan
dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan
pihak luar.
4. Partisipatif, yaitu keikutsertaan semua pemangku kepentingan sejak pengambilan
keputusan, perencanan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-
hasil kegiatannya.
5. Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan yang
setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan.
6. Demokratis, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan
pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama
pemangku kepentingan.
7. Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling memperdulikan.
8. Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan
sinergisme.
9. Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh
siapapun.
10. Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten
dan kota) untuk mengoptimalkan sumber daya kesehatan bagi sebesar-besar
kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan kesehatan.
20
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
BAB II
STANDAR KETENAGAAN
A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia
21
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
Semua karyawan Puskesmas wajib berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat mulai di Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKP, Penanggung jawab UKM,
dan seluruh karyawan. Penanggung jawab UKM Promosi Kesehatan merupakan
koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
ABCD.
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu melibatkan sektor terkait yaitu:
Camat, PKK, penanggung jawab KB, agama, pendidikan, pertanian, dan sektor terkait
lainnya dengan kesepakatan peran masing-masing dalam pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan.
B. Distribusi Ketenagaan
Pengaturan dan penjadwalan Penanggung jawab UKM, UKP, dan karyawan
Puskesmas dikoordinir oleh Penanggung jawab UKM Promosi Kesehatan sesuai dengan
kesepakatan.
C. Jadwal Kegiatan
Jadwal pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat disepakati dan disusun
bersama dengan sektor terkait dalam pertemuan lokakarya mini lintas sektor tiap tiga
bulan sekali.
BAB III
STANDAR FASILITAS
A. Denah Ruang
22
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
Koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh
Penanggung jawab UKM Promosi Kesehatan yang menempati ruang C dari gedung
Puskesmas. Pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan di aula Puskesmas ABCD yang
terletak di sebelah utara ruang C.
B. Standar Fasilitas
1. Panduan pemberdayaan masyarakat: 1 buah
2. Panduan PHBS: 1 buah
3. Kit Penyuluhan Kesehatan Masyarakat: 1 kit
4. Kit audividual, yang terdiri dari:
a. Wireless microphone: 4 buah
b. Speaker: 2 buah
c. LCD projektor
BAB IV
TATA LAKSANA PELAYANAN
23
Ruang Tunggu
R.C
AulaPuskesmas
RKIA
RPeriks
a
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
A. LINGKUP KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan mencakup:
1. Upaya membangun kesadaran kritis masyarakat dimana masyarakat diajak untuk
berpikir serta menyadari hak dan kewajibannya di bidang kesehatan. Membangun
kesadaran masyarakat merupakan awal dari kegiatan pengorganisasian masyarakat
yang dilakukan dengan membahas bersama tentang harapan mereka, berdasarkan
prioritas masalah kesehatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
2. Perencanaan Partisipatif merupakan proses untuk mengidentifikasi masalah
kesehatan serta potensi selanjutnya menerjemahkan tujuan ke dalam kegiatan nyata
dan spesifik yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan segala hal
dalam kesehatan. Kegiatan ini dilakukan sendiri oleh masyarakat didampingi oleh
fasilitator. Hal ini, selain dapat menimbulkan rasa percaya akan hasil perencanaan
juga membuat masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap kegiatan yang
dilakukan. Perencanaan partisipatif ini berbasis pada hasil survei dan pemetaan
mengenai potensi, baik kondisi fisik lingkungan dan sosial masyarakat, yang digali oleh
masyarakat sendiri.
3. Pengorganisasian masyarakat sendiri merupakan proses yang mengarah pada
terbentuknya kader masyarakat yang bersama masyarakat dan fasilitator berperan
aktif dalam lembaga berbasis masyarakat (Forum Masyarakat Desa) sebagai
representasi masyarakat yang akan berperan sebagai penggerak masyarakat dalam
melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
4. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pengelola
pemberdayaan dengan menggunakan metode dan waktu yang disepakati bersama
secara berkesinambungan untuk mengetahui dan menilai pencapaian kegiatan yang
dijalankan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai rujukan untuk melakukan kegiatan
yang berkelanjutan.
B. METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
24
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
Dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
diperlukan peran fasilitator, dimana fasilitator bertanggungjawab dalam
mengkomunikasikan inovasi di bidang kesehatan kepada masyarakat penerima manfaat.
Tujuannya adalah agar penerima manfaat tahu, mau, dan mampu menerapkan
inovasi tersebut demi tercapainya perbaikan mutu hidupnya di bidang kesehatan. Perlu
diingat bahwa keberadaan masyarakat penerima manfaat sangat beragam dalam hal
budaya, sosial, kebutuhan, motivasi, dan tujuan yang diinginkan.
Mengingat keberadaaan masyarakat penerima manfaat pemberdayaan yang sangat
beragamnya maka metode yang digunakan dalam pemberdayaan tersebut tidaklah paten
dengan menggunakan suatu metode tertentu saja, bahwa tidak ada satupun metode
yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Bahkan dalam banyak kasus penerapan metode dalam suatu kegiatan pemberdayaan
masyarakat harus menggunakan beragam metode sekaligus yang saling menunjang dan
melengkapi. Untuk itu, seorang fasilitator harus mampu memilih metode yang paling
tepat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengkontekstualisasikan inovasi
yang dimiliki ke dalam budaya masyarakat penerima manfaat untuk tercapainya tujuan
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakannya.
Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, seorang fasilitator harus bisa memilih
metode yang paling sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat setempat, dalam
pemilihan metode tersebut seorang fasilitator harus memperhatikan beberapa prinsip
berikut:
1. Pengembangan untuk berpikir kreatif dimana masyarakat harus diajak untuk berpikir
kreatif, bisa mencari solusi sendiri atas masalah yang dihadapinya.
2. Tempat yang paling baik adalah ditempat kegiatan penerima manfaat sehingga tidak
banyak menyita waktu kegiatan rutinnya, fasilitator bisa memahami betul keadaan
penerima manfaat dan penerima manfaat dapat ditunjukkan beberapa contoh nyata
tentang potensi masalah dan peluang yang dapat ditemukan di lingkungan
pekerjaannya sendiri sehingga penerima manfaat mudah memahami dan
mengingatnya.
25
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
3. Setiap individu terikat dengan lingkungan sosialnya sehingga kegiatan pemberdayaan
akan lebih efisien jika diterapkan kepada masyarakat khususnya kepada mereka yang
diakui masyarakat setempat sebagai panutan atau tokoh masyarakat.
4. Menciptakan hubungan yang akrab antara fasilitator dengan penerima manfaat
karena suasana akrab akan memperlancar kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Memberikan suasana untuk terjadinya perubahan agar terjadi perbaikan mutu dan
kualitas hidup baik diri, keluarga dan masyarakatnya.
Metode yang digunakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di
Puskesmas ABCD adalah:
1. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) atau penilaian desa secara partisipatif
Merupakan teknik penilaian yang relatif terbuka, cepat dan bersih dibanding dengan
teknik kunjungan singkat sebagai sebuah metode penilaian. RRA menggabungkan
beberapa teknik yang terdiri dari:
(a) review atau telaah data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan
lapangan,
(b) observasi lapangan secara langsung,
(c) wawancara dengan informan kunci dan lokakarya,
(d) pemetaan dan pembuatan diagram/grafik,
(e) studi kasus, sejarah lokal dan biografi,
(f) pembuatan kuesioner sederhana dan singkat, serta
(g) pembuatan laporan lapangan secara cepat.
2. Metode Participatory Rapid Appraisal (PRA)
Merupakan metode pengkajian pemberdayaan masyarakat desa yang lebih banyak
melibatkan pihak dalam yang terdiri dari pihak stakeholder (pemangku kepentingan
kegiatan) dengan difasilitasi pihak luar yang berfungsi sebagai narasumber atau
26
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
fasilitator. PRA merupakan metode penilaian keadaan secara partisipatif yang
dilakukan pada tahapan awal perencanaan kegiatan.
Dalam PRA terdapat 5 kegiatan pokok yaitu penjajakan/pengenalan kebutuhan,
perencanaan kegiatan, pelaksanaan/ pengorganisasian kegiatan, pemantauan
kegiatan dan evaluasi kegiatan.
Adapun langkah-langkah metode PRA meliputi:
1. Penelusuran sejarah desa
2. Pembuatan bagan kecenderungan dan perubahan
3. Penyusunan kalender musim dan profil perubahan
4. Analisis pola penggunaan waktu (jadwal sehari-hari)
5. Observasi langsung terhadap dinamika sosial
6. Transect (penelusuran desa) dan pembuatan gambar lingkungan (pemetaan
prasarana, bangunan, ruangan, sumber daya alam dan lokasi)
7. Pembuatan diagram kajian lembaga desa
8. Pembuatan bagan alur input-output
9. Bagan hubungan antar pihak (diagram venn)
10. Mengkaji mata pencaharian masyarakat
11. Membuat matriks dan peringkat permasalahan yang dihadapi dan ditemukan
masyarakat
12. Wawancara semi-terstruktur atau diskusi kelompok terarah
13. Analisis pola keputusan
14. Studi kasus atau cerita tentang kehidupan, peta mobilisasi masyarakat.
15. Pengurutan potensi atau kekayaan
16. Pengorganisasian masalah
C. Langkah Kegiatan
1. Persiapan
27
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
a. Diseminasi informasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan tingkat
Kecamatan dan pihak lain yang terkait.
b. Membentuk dan mengaktifkan kelembagaan pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan tingkat Kecamatan.
2. Perencanaan
a. Merencanakan teknis kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan lintas sektor
terkait,
b. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan yang bersumber dari dana pemberdayaan masyarakat dari masing-
masing sektor untuk kegiatan terintegrasi
3. Pelaksanaan
a. Menetapkan mekanisme koordinasi antar sektor terkait dengan leading sector
dari Puskesmas (penanggung jawab Promosi Kesehatan. )
b. Membentuk dan mengaktifkan kelembagaan untuk pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di tingkat Kecamatan.
4. Melaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan
jadwal yang telah disusun kepada Kecamatan.
5. Monitoring Evaluasi
a. Monitoring pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
BAB V
LOGISTIK
28
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
Kebutuhan dana dan logistik untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
direncanakan dalam pertemuan lokakarya mini lintas sektor sesuai dengan tahapan kegiatan
dan metode pemberdayaan yang akan dilaksanakan.
BAB VI
KESELAMATAN SASARAN
29
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perlu
diperhatikan keselamatan sasaran dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala
kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko
terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
BAB VII
KESELAMATAN KERJA
30
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perlu diperhatikan
keselamatan kerja karyawan Puskesmas dan lintas sektor terkait dengan melakukan
identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan
kegiatan. Upaya pencegahan risiko terhadap harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang
akan dilaksanakan.
BAB VIII
PENGENDALIAN MUTU
31
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
Kinerja pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimonitor dan dievaluasi dengan
menggunakan indikator sebagai berikut:
1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal
2. Kesesuaian petugas yang melaksanakan kegiatan
3. Ketepatan metode yang digunakan
4. Tercapainya indikator PHBS
Permasalahan dibahas pada tiap pertemuan lokakarya mini tiap tribulan.
BAB IX
PENUTUP
32
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
Pedoman ini sebagai acuan bagi karyawan Puskesmas dan lintas sektor terkait dalam
pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan tetap
memperhatikan prinsip proses pembelajaran dan manfaat.
Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergantung pada komitmen yang kuat
dari semua pihak terkait dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dan peran
serta aktif masyarakat dalam bidang kesehatan.
A. SOP
Puskesmas
………
Audit Internal
SPO
No. Kode : Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas
Malowopati
Dr. Mangunceki
NIP: 19840715
Terbitan : 01
No. Revisi : 0
Tgl. Mulai Berlaku :
Halaman : 1 / 3.
1.Pengertian Audit internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistematis, mandiri
dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati.
Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan
Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki
ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen
Mutu.
33
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
internal dengan kualifikasi: sudah bekerja di Puskesmas Malowopati
minimum tiga tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan
penerapan Audit Internal.
Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator
maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
maupun upaya Puskesmas.
2.Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem audit internal
supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan
memberi peluang untuk melakukan perbaikan.
3.Kebijakan SK Ka Pus kesmas No…. Tentang Kebijakan Mutu
4.Referensi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008.
5.Prosedur A. Persiapan Audit:
1. ……………………..
2. ……………………
3. ……………………..
4. ……………………..
5. ...............................
6. ...............................
7. …………………….
B. Proses Audit
8. …………………….
9. ……………………
10. ……………………
11. …………………..
12. .............................
13. ............................
14. ……………………
C. Tindakan Perbaikan
34
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
15. ………………………….
16. …………………………
17. …………………………
D. Verifikasi
18. ...................................
19. ………………………
6.Unit Kerja
Terkait
Tim mutu Puskesmas,
Koordinator pelayanan klinis,
Koordinator administrasi dan manajemen,
Koordinator upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas,
INJEKSI INTRA MUSKULAIR
No. Kode : SPO/UKP/RJ/01 Ditetapkan Oleh
35
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
LOGO SPO
Kepala Puskesmas
…………
Nama………. NIP:
…………….
Terbitan : 01
No. Revisi : 00
Tgl. Mulai Berlaku : 24/11/2014
Halaman : 1/3.
1. Pengertian a. Injeksi intra muskular adalah: pemberian obat dengan cara
memasukkan obat ke dalam jaringan otot menggunakan spuit
injeksi dilakukan pada otot pangkal lengan atau otot paha bagian
luar (yaitu 1/3 tengah paha sebelah luar)
2. Tujuan Memasukkan sejumlah obat pada jaringan otot agar cepat terserap
oleh tubuh
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No.004/2014 tentang pelayanan klinis
4. Referensi Buku Pedoman Perawatan dasar Depkes RI Tahun 2005.
5. Alat dan Bahan 1. Alat:
a. Bak Instrumen Steril,
b. Alat tulis
2. Bahan:
a. Kapas alkohol
b. Obat injeksi
c. Spuit injeksi
6. Langkah- Langkah Bagan Alir
36
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
1. Petugas mencuci tangan,
2. Petugas menyiapkan alat-alat dan
bahan dalam bak instrumen steril,
3. Petugas memberi tahu maksud
tindakan kepada pasien,
4. Petugas melakukan aspirasi obat
sesuai dosis dengan spuit injeksi,
5. Petugas Mengatur posisi pasien,
6. Petugas memilih area penusukan
yang bebas dari lesi dan
peradangan,
7. Petugas membersihkan area
penusukan menggunakan kapas
alkohol,
8. Petugas membuka tutup jarum,
9. Petugas menusukkan jarum ke
daerah penusukan dengan sudut
90 derajat, kira-kira sampai
jaringan otot,
10. Petugas meLakukan aspirasi spuit,
11. Petugas mengobservasi ada tidak
darah dalam spuit,
12. Jika ada darah tarik kembali jarum
dari kulit,
13. Petugas menekan tempat
penusukan dengan kapas alkohol,
14. Petugas mengganti penusukan ke
tempat lain,
15. Jika tidak ada darah, masukkan
37
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
obat perlahan-lahan hingga habis,
16. Petugas mencabut jarum,
17. Petugas menekan tempat
penusukan dengan kapas alkohol,
18. Petugas memberitahu kepada
pasien bahwa tindakan sudah
selesai,
19. Petugas membuang sampah
medis pada tempatnya,
20. Petugas mencatat tindakan
dalam rekam medis,
21. Petugas merapikan alat dan
bahan,
22. Petugas mencuci tangan.
7. Hal-hal yang perlu
diperhatikan
Observasi pasien antara 5 sampai dengan 15 menit terhadap reaksi
obat.
8. Unit terkait 1. Klinik Umum,
2. Klinik Gigi,
3. Rawat Inap,
4. Imunisasi,
5. Ruang KIA.KB
6. Puskesmas Pembantu
9. Dokumen terkait 1. Rekam Medis
2. Catatan tindakan
Kerangka acuan/ Program
38
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAH KESELAMATAN PASIEN
PUSKESMAS X
I. PENDAHULUAN
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seluruh unit pelayanan yang ada
dan seluruh karyawan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan
peduli terhadap keselamatan pasien, pengunjung, masyarakat, dan karyawan yang
bekerja di rumah sakit.
Program mutu dan keselamatan pasien merupakan program yang wajib
direncanakan, dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi dan ditindak lanjuti diseluruh jajaran
yang ada di Puskesmas X, mulai dari pemilik, direktur, penanggung jawab pelayanan
klinis, dan seluruh karyawan.
Oleh karena itu perlu disusun program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
yang menjadi acuan dalam penyusunan program-program mutu dan keselamatan
pasien di unit kerja untuk dilaksanakan pada tahun 2015.
II. LATAR BELAKANG
A. Puskesmas X terletak di pinggir jalan raya antar dua kota, dengan kejadian
kecelakaan lalu lintas cukup tinggi rata-rata tiap hari terjadi 2 sampai 3 kasus
kecelakaan yang dibawa ke Puskesmas.
B. Kejadian kematian ibu di wilayah Puskesmas X cukup tinggi, rata-rata terjadi 3-4
kematian ibu setiap tahun, sementara di Puskesmas Y dan Z pada tahun 2013 dan
tahun 2014 tidak terjadi kematian ibu.
C. Dari monitoring bulan Agustus sd Oktober 2014 dijumpai kesalahan pemberian obat
pada pasien antara 2 sampai 3 kali dalam sebulan.
D. Pilihan prioritas:
39
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
Berdasarkan data tersebut di atas, maka prioritas peningkatan mutu klinis dan
keselamatan pasien di Puskesmas X adalah:
a. Pelayanan rawat darurat
b. Pelayanan ANC dan pertolongan persalinan
c. Pelayanan obat
III. PENGORGANISASIAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA
A. PENGORGANISASIAN:
B. TATA HUBUNGAN KERJA DAN ALUR PELAPORAN
1. Tata Hubungan Kerja
Ketua tim PMKP bertugas melakukan koordinasi mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai dengan monitoring kegiatan peningkatan mutu dan
keselamatan pasien di Puskesmas X. Penanggung jawab tiap-tiap pokja
melakukan koordinasi pelaksanaan dan monitoring kegiatan peningkatan mutu
dan keselamatan pasien pada pokja yang menjadi tanggung jawabnya. Ketua
tim PMKP bertanggung jawab terhadap Wakil Manajemen Mutu dalam
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Wakil
Manajemen Mutu bersama dengan tim PMKP mengadakan rapat koordinasi tiap
40
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
tiga bulan untuk memonitor kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan dan
mengatasi permasalahan.
2. Pelaporan
Tiap pokja melaporkan kegiatan setiap bulan kepada ketua tim PMKP dalam
bentuk laporan bulanan. Ketua tim PMKP melaporkan kegiatan PMKP kepada
Kepala Puskesmas dengan tembusan kepada Wakil Manajemen Mutu tiap
bulan.
IV. TUJUAN
A. Tujuan umum: meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di Puskesmas.
B. Tujuan khusus:
1. Meningkatkan mutu pelayanan klinis
2. Meningkatkan mutu manajemen
3. Meningkatkan pemenuhan sasaran keselamatan pasien
V. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
A Penilaian kinerja
pelayanan klinis
Memilih dan menetapkan indikator mutu pelayanan
klinis, sasaran keselamatan pasien, dan menyusun
profil indikator
Menyusun panduan penilaian kinerja pelayanan klinis
Mencatat data melalui sensus harian
Melaksanakan penilaian kinerja pelayanan klinis
Melakukan analisis kinerja pelayanan klinis
Melaksanakan tindak lanjut hasil analisis kinerja
pelayanan klinis
B Sasaran Keselamatan Membuat panduan sistem pencatatan dan pelaporan
insiden keselamatan pasien (IKP)
41
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
Pasien Memonitor capaian sasaran keselamatan pasien
Melaksanakan pencatatan dan pelaporan sentinel,
KTD, dan KNC
Melakukan analisis kejadian KTD dan KNC
Melakukan tindak lanjut
C Manajemen risiko Melaksanakan identifikasi risiko pelayanan obat
Melakukan analisis risiko pelayanan obat
Menyusun rencana tindak lanjut
Melaksanakan tindak lanjut
D Kontak kerja terkait
pelayanan klinis
Menyusun panduan seleksi dan evaluasi
kontrak/perjanjian kerja
Melaksanakan evaluasi kontrak/perjanjian kerja
E Diklat PMKP
eksternal dan
internal
Menyusun rencana diklat PMKP
Melaksanakan diklat PMKP
Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan diklat
PMKP
F Peningkatan mutu
pelayanan
laboratorium
Identifikasi risiko pelayanan lab
Analisis risiko dan tindak lanjutnya
Pengendalian bahan berbahaya dan beracun di lab
Pemantauan penggunaan APD di lab
Pelaksanaan pemantapan mutu internal
Pelaksanaan pemantapan mutu eksternal
G Peningkatan mutu
pelayanan obat
Identifikasi risiko pelayanan obat
Analisis risiko dan tindak lanjutnya
Pemantauan kebersihan penyediaan obat
H Peningkatan mutu
pelayanan ANC
Monitoring pelaksanaan prosedur ANC
Meningkatkan kemampuan deteksi dini risiko
persalinan
42
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
Meningkatkan kemampuan dalam persiapan rujukan
dari rumah, dan dari Puskesmas ke Rumah Sakit
VI. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN SASARAN
A. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
Secara umum dalam pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien adalah
mengikuti siklus Plan-Do-Check-Action.
B. SASARAN
1. Kinerja pelayanan klinis diukur pada semua unit pelayanan
2. Tercapainya sasaran keselamatan pasien
3. 100 % insiden keselamatan pasien dilaporkan dan ditindaklanjuti
4. Manajemen risiko diterapkan pada tahun 2015 di pelayanan laboratorium dan
obat
5. Tidak terjadi kematian ibu pada tahun 2015
6. Terlaksananya diklat PMKP sesuai rencana
7. Tidak terjadi kesalahan pemberian obat
8. Tidak terjadi kesalahan pemeriksaan laboratorium
C. RINCIAN KEGIATAN, SASARAN KHUSUS, CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
No Kegiatan Pokok Sasaran umum Rincian Kegiatan Sasaran Cara
melaksanakan
kegiatan
A Penilaian
kinerja
pelayanan klinis
Kinerja
pelayanan
klinis diukur
pada semua
Memilih dan
menetapkan
indikator mutu
pelayanan klinis,
Tersusun
indikator
pelayanan klinis
dan profil
Pertemuan
pembahasan
indikator
43
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
No Kegiatan Pokok Sasaran umum Rincian Kegiatan Sasaran Cara
melaksanakan
kegiatan
unit pelayanan
klinis
Sasaran
Keselamatan
Pasien dan
menyusun profil
indikator
indikator
Menyusun
panduan
penilaian kinerja
klinis
Tersusunnya
panduan
penilaian
kinerja klinis
Pertemuan
pembahasan
panduan
penilaian
kinerja klinis
Mencatat data
melalui sensus
harian
Terkumpulnya
data melalui
sensus harian
Pencatatan
sensus harian
Melaksanakan
penilaian kinerja
pelayanan klinis
Terkumpulnya
data indikator
kinerja
pelayanan klinis
Pertemuan
pembahasan
capaian
indikator
pelayanan
klinis
Melakukan
analisis kinerja
pelayanan klinis
Hasil analisis
kinerja
pelayanan klinis
PDCA
Melaksanakan
tindak lanjut
hasil analisis
kinerja
Laporan
pelaksanaan
tindak lanjut
PDCA
44
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
No Kegiatan Pokok Sasaran umum Rincian Kegiatan Sasaran Cara
melaksanakan
kegiatan
pelayanan klinis
B Sasaran
Keselamatan
pasien
....dst
VII. JADWAL KEGIATAN (Gambarkan Dalam Bagan Gantt untuk Rencana Satu Tahun)
No Kegiatan 2014 2015Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 Memilih dan menetapkan indikator kinerja pelayanan klinis
x
2 Menyusun pedoman penilaian kinerja pelayanan klinis
x
3 Mencatat data indikator melalui sensus harian
x x x x x x x x x x x x
4 Mengumpulkan data indikator penilaian kinerja pelayanan klinis
x x x x x x x x x x x x
5 Analisis kinerja pelayanan klinis
x x x x
6 Dst...VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORANNYA
45
Diklat Pendamping ditasi FKTP LAMPIRAN 2 KURIKULUM PELATIHAN
PENDAMPING
Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan tiap bulan sesuai dengan jadwal
kegiatan, dengan pelaporan hasil-hasil yang dicapai pada bulan tersebut.
IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN
Sensus harian indikator mutu dan pelaporan dilakukan setiap bulan.
Dilakukan pencatatan dan pelaporan indikator pelayanan klinis dari tiap unit kerja.
Dilakukan pelaporan hasil analisis penilaian kinerja pelayanan klinis tiap tiga bulan oleh
ketua PMKP kepada Kepala Puskesmas, dan didistribusikan kepada unit-unit terkait
untuk ditindaklanjuti.
Dilakukan pelaporan tahunan hasil analisis penilaian kinerja pelayanan klinis oleh Ketua
PMKP kepada Kepala Puskesmas.
46