1. Apa itu Integrasi ?

2. Mengapa Integrasi ?

3. Apa yang diintegrasikan/titik temu Integrasi dengan PNPM MPd ?

4. Syarat Integrasi ?

5. Siapa pelaku Integrasi ?

Proses perubahan berbagai aspek menuju kondisi yang lebih baik.

Proses yang berkesinambungan / berkelanjutan.

Proses melibatkan semua Stakeholders, dimana rakyat adalah Subyek.

Lama

Perspektif Modernisasi

Pendekatan Teknis

Pemberian Fasilitas

Peran Fasilitator

Baru

Perspektif

Transformatif

Pendekatan Kritis

Pemenuhan Hak

Peran Kader

PARTISIPATIFPOLITIS

TEKNOKRATIS

PembangunanMekanisme

Regular

Pembangunan Mekanisme

Ad Hocperlu diintegrasikan agar ada keberlanjutan

Pembangunan secara Regular

- Dilaksanakan setiap tahun bersifat baku.- Disusun dengan pendekatan teknokrastis dan politis dengan skema APBD.- Dilaksanakan sebagai fungsi SKPD.- Teknorat dan Politis cenderung dominan.

Pembangunan secara Adhoc

- Dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, bersifat

sementara.- Dilaksanakan dengan mekanisme program (dari tingkat dusun / Musdus), desa (Musdes), sampai dengan kecamatan (MAD). - Koneksitas antara masyarakat dan pemerintah rendah.- Pendekatan partisipatif.

Pengintegrasian Horisontal – penyatupaduan proses perencanaan PNPM – MP ke sistem perencanaan pembangunan regular.

Integrasi

Musrenbang

Proses Perencanaan& GoodPracticesPNPM - MP

Pengintegrasian Vertikal – Penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dan partisipatif.

Integrasi

Teknokratis(SKPD)

Politis (DPRD)

Partisipatif(Masyarakat)

TUJUAN UMUMEfektivitas Proses

meningkat dancapaian pembangunan

yang optimal.

TUJUAN KHUSUS1. Kualitas proses & hasil

perencanaan pembangunan desa yang meningkat.

2. Perencanaan teknokratis, politis dan partisipatif yang selaras.

3. Terwujudnya pembagian wewenang dan penyerahan urusan Pemda kepada Desa.

Posisi tawar masyarakat dalam proses perumusan kebijakan meningkat.

Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa / antar desa dan fungsi lembaga Pemdes dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.

Kapasitas dan fungsi Pemda yang pro rakyat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Proses pembangunan di desa dan kecamatan effektif.

Pengelolaan kegiatan pembangunan di desa selaras.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) terrealisasi.

Kemampuan dan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) meningkat.

Kemampuan dan peran lembaga Pemerintahan Desa (yaitu : Kades dan BPD) meningkat.

Kemampuan dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) meningkat.

Peran pelaku masyarakat PNPM – MP meningkat.

Otonomi DaerahIntegrasi dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberdayaan MasyarakatSebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Penguatan DemokrasiIntegrasi sebagai bagian dari penguatan praktik demokrasi di daerah.

Meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

Mendorong Pemda melakukan reoroentasi kebijakan untuk memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif.

Forum SKPD

MAD Prioritas & Pendanaan

Musdes Perencanaan & MKP

MMDD

MusrenbangKabupaten

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

RPJMDes / ReviewRKP / Penyusunan

Ad Hoc – PNPM-MP

Mekanisme Regular

E. ANASIR/UNSUR-UNSUR YANG DIINTEGRASIKAN

Yang diintegrasikan adalah sistem. Adapun unsur-unsur sistem dimaksud adalah :

1. Nilai/Prinsip Nilai-nilai yang diwujudkan sebagai prinsip dalam

pelaksanaan PNPMMP, diintegrasikan agar terinternalisasi dalam pelaksanaan kegiatan reguler.

2. Mekanisme Pengambilan Keputusan Ketentuan dan tatacara yang menjamin terlaksananya

proses pengambilan keputusan secara terbuka, patisipatif dan berpihak kepada masyarakat miskin, diintegrasikan untuk mewarnai proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang.

3. Mekanisme Proses perencanaan Proses perencanaan PNPM-MP, mulai dari MMDD,

MKP, Musdes Perencanaan, Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas dan Pendanaan diintegrasikan ke dalam proses reguler, yaitu penyusunan RPJM Desa dan review rencana kegiatan tahunan (RKP Desa). Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.

4. Mekanisme Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh

masyarakat, yang menjadi salah satu keunggulan PNPM-MP diitegrasikan agar terwujud pola standart pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber (ADD, Swadaya,Program, APBD, dll).

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

Ketentuan dan tatacara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan secara terbuka dan akuntabel, diintegrasikan untuk membangun pola standart pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan pembangunan partisipatif di desa.

6. Pelaku Pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi

ke dalam dan pendayagunakan personil pelaku program oleh lembaga-lembaga reguler (LPMD, Pemerintah Desa, BPD,dll).

Meningkatkan effektifitas pelaksanaan regulasi yang terkait dengan pembangunan partisipatif.

Menyatu dengan / dan menguatkan mekanisme pembangunan regular.

Keberlanjutan.

1. Desa yang sudah mengikuti PNPM – MP minimal 2 tahun (terdanai atau tidak terdanai).

2. Sarana & prasarana kantor desa yang memadai untuk merealisasi kegiatan.

3. Perangkat pemerintah desa : minimal 2 Kepala urusan (Kaur) sesuai PP No. 72 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah terbentuk – sebagai lembaga utama dalam proses pengesahan Perdes, APBDes.

5. Penyelarasan Rencana

Kegiatan & Anggaran

4.Penyatupaduan Proses

Perencanaan

2. Pelatihan Pelaku

3. Penyusunan RPJMDes

1. Sosialisasi

6. Penyatupaduan

Pertanggungjawaban

Persiapan

Pengkajian Keadaan Desa

Perumusan Rancangan RPJMDes

Musrenbang Desa & Pembahasan RancanganRPJMDes

Rapat BPD Penetapan RPJMDes (Perdes)

Penyusunan Rancangan RKP Desa

2011

Penetapan RKP Desa 2011 (SK Kades)

17/04/23 24

MAD-sosialisasi

Musdessosialisasi

Pertemuan Dusun &

Penggalian Gagasan

Pelatihan pelaku di desa

Musdesperencanaan

MAD-Prioritas Usulan

Musdes Khusus

Perempuan

Desain & RAB Verifikasi teknis SPP

MADMAD--PenetapanPenetapanUsulanUsulan

MusdesInformasi

hasil

MusdesPertanggungg jawaban (2 X)

Musdes serah terima

Persiapan Pelaksanaan

(Rekrutmen tenaga, pelatihan TPK, UPK dan pelaku desa lainnya)

Pencairan Dana dan Pelaksanaan

Kegiatan

Sertifikasi Supervisi Pelaksanaan

Operasional Pemeliharaan & Pelesatarian

Evaluasi

Penulisan usulan

Verifikasi usulan

Penerbitan SPC & SPPB

Supervisi Pelaksanaan

FORUM SKPD

PNPM-MP Kab. Kutai Timur

Evaluasi

Musdes Pertanggungjwban

Musdes Serah Terima

Musrenbang Kabupaten

Hearing DPRD

Musrenbang Kec

Musdes Informasi Hasil Musrenbang

Kec

Musdes Sosialisasi

Musrenbang Des• Evaluasi RKPD 2010

• Pembahasan Rencana 2011

MAD Sosialisasi

Pelatihan KPMD

Desain & RAB, Verifikasi

Teknis SPPVerifikasi Usulan

Penulisan Usulan tanpa/dg Desain RAB

Pencairan dana & pelaks

kegiatan

Persiapan pelaksanaan

kegiatan (pendaftaran

tenaga pelatihan TPK, UPK, dll

Penyampaian Aspirasi MAD Prioritas &

MAD Pendanaan

Pemeliharaan

Jalur Politis1. Penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang Kecamatan.2. Realisasi Hearing DPRD.

Jalur Teknokrat1. Pembekalan Perencana pada saat Rakor Unit Perencana SKPD.2. Efektifitas Forum SKPD.

Jalur Politis, Teknokrat dan Masyarakat :1. Penguatan Musrenbang Kabupaten : a. Pemda : regulasi yang pro rakyat b. DPRD : menekan SKPD pro rakyat c. Utusan Kecamatan : dibekali agar siap mengikuti Musrenbang Kab

Pelaku Strategis – Kewenangan untuk menentukan proses1. Bupati2. DPRD3. SKPD

Pelaku Kunci – Fasilitasi proses1. Setrawan Kabupaten & Kecamatan.2. Camat3. BKAD4. Kepala Desa5. BPD6. LPM7. KPMD

Pelaku Penggerak – Pengerak pelaku lain dan mendayagunakan sumberdaya1. Fasilitator Kabupaten & Kecamatan

Perspektif pelaku.

Perencanaan pembangunan desa.

Penguatan Musrenbang.

Manajemen Pemerintahan Desa.

Kapasitas pelaku : KPMD, LPM, Sekdes, Pemdes, BPD, BKAD.

Efektifitas peran Setrawan.

Posisi tawar masyarakat.

Peningkatan kapasitas keuangan desa.1. Alokasi Dana Desa (ADD).2. Stimulan khusus dari Pusat/Provinsi/Kabupaten.3. Peningkatan PAD.

Regulasi – payung hukum terkait dengan berbagai hal penting dalam integrasi.

Pembagian wewenang dan urusan antara Pemda dan Pemdes.