Post on 08-Jul-2018
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
1/154
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR........................................................................................... i
DAFTAR ISI.…………………………………………………………………………. ii
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………… 1
A. Latar Belakang…………………………………………………….. 1
B. Maksud dan Tujuan……………………………………………… 8
C. Tujuan Instruksional Umum……………………………………… 8
D. Tujuan Instruksional Khusus..…………………………………… 8
E. Ruang Lingkup……………………………………………………. 9
F. Sistematika………………………………………………………… 10
BAB II DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN................................. 13
A. Pengertian………………………………...…………………… 13
B. Jenis DIPA…………..…………………………………………. 13
C. Prinsip Pembayaran Kegiatan Atas Beban DIPA…………. 16
BAB III PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA……………………….… 17
A. Pengguna Anggaran……………..…………………………... 17
B. Kuasa Pengguna Anggaran……………….………………… 19
C. Pejabat Pembuat Komitmen……….……………………….. 24
D. PPSPM………………………………………………………… 33
E. Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN)………………… 36
F. Bendahara Pengeluaran…………………………………….. 38
G. Bendahara pengeluaran Pembantu………………………….. 40
BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA………………… 43
A. Belanja Negara…………….………………………………….. 43
B. Penyelesaian Tagihan Negara…..…………………………… 44
BAB V PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGAR,
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP……………….
80
A. Pendahuluan…….………………………………………………. 80
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
2/154
B. Prinsip-Prinsip Perjalanan Dinas……………………………… 82
C. Penerbitan ST dan Surat Keputusan Pindah………………… 84
D Penerbitan SPD………………………………………………… 85
E. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas
pindah…………………………………………………………….
85
F. Pembatalan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan………. 92
G. Pelakasanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan
Dinas………………………………………………………………
93
H. Pengendalian Internal…………………………………………… 95
I. Contoh Kasus…………………………………………………….. 96
BAB VI PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA………………………………..
98
A. Pengalokasian Anggaran Belanja Bantuan Sosial…………… 98
B. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pelaksanaan Belanja
bantuan Sosial…………………………………………………….
99
C. Pedoman Umum Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial………. 101
D. Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial……….. 102
E. Penetapan dan Pengesahan Penerima Belanja Bantuan
Sosial……………………………………………………………….
103
F. Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial………….. 105
G. Pencairan Belanja Bantuan Sosial di KPPN…………………… 110
H. Penyetoran Belanja Bantuan Sosial……………………………. 110
I. Pembayaran Kembali Atas Setoran Dana Belanja Bantuan
Sosial……………………………………………………………….
111
J. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana Belanja Bantuan
Sosial………………………………………………………………
111
BAB VII LAMPIRAN MODUL DAN CONTOH KASUS 113
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
3/154
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan berlakunya ketentuan peraturan Undang-Undang di bidang keuangan
negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara, maka pengelolaan keuangan di Indonesia
mengacu pada ketiga undang-undang tersebut di atas.
Hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan anggaran dengan diberlakukannya
Undang-Undang Bidang Keuangan Negara di atas adalah adanya pemisahankewenangan administratif (ordonatur ) yang berada pada Menteri/Pimpinan lembaga
dan kewenangan perbendaharaan (comptable) yang berada pada Menteri
Keuangan.
Kewenangan administratif meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan
lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara,
melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian
negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta
memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat
pelaksanaan anggaran.
Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan
pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai BUN bukanlah sekedar kasir yang hanya
berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak
menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku
BUN adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus
sebagai kasir, pengawas keuangan dan manajer keuangan. Fungsi pengawasan
disini terbatas pada aspek rechmategheid dan wetmatigheid dan hanya dilakukan
pada saat terjadinya penerimaaan dan pengeluaran, sehingga berbeda dengan
fungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis atau post-audit yang
dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.
Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada
hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia,
sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
4/154
Operasional Officer untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai dengan
prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas
pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementara kementerian
negara/lembaga berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan
pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing. Konsekuensipembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin
dalam pelaksanaan anggaran tersebut di atas.
Kemudian pembagian kewenangan antara menteri/pimpinan lembaga dinyatakan
dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
kementerian/lembaga yang dipimpinnya berwenang :
1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Menunjuk kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
3. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
4. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah
pembayaran;
7. Menggunakan barang milik negara;
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;
9. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
Sedangkan sesuai pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 2004, Menteri Keuangan
selaku BUN berwenang :
1. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran;
4. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
5. Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
anggaran negara;
7. Menyimpan uang negara;
8. Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaaan pejabat pengguna anggaran
atas beban rekening kas umum negara;
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
5/154
10. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
11. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
12. Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
13. Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi
pemerintah;14. Melakukan penagihan piutang negara;
15. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
16. Menyajikan informasi keuangan negara;
17. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang
milik negara;
18. Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka
pembayaran pajak;
19. Menunjuk pejabat kuasa bendahara umum negara.
Bagan 1. Pendelegasian Kewenangan
Bagan 2. Pemisahan Kewenangan
Menteri Teknis Menteri Keuangan
Selaku Pengguna Anggaran Selaku Bendahara Umum Negara
PPK KPPN
Pengurusan KomtabelComptabel beheer
PPK
Pengurusan AdministrasiAdministrasi beheer
PPSPM
Menteri Keuangan (CFO) Bendahara Umum Negara
Menteri (COO) Pengguna Anggaran
Presiden
SatkerKuasa Pengguna
Anggaran
SatkerKuasa Pengguna
Anggaran
KPPNKuasa Bendahara
Umum Negara
KPPNKuasa Bendahara
Umum Negara
Pengujian &
Pembebanan
Perintah
Pembayaran
Pengujian &
Pembebanan
Pembuatan
Komitmen PerintahPencairan
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
6/154
Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus anggaran yang terdiri dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Siklus
anggaran dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan APBN. Pemerintah pusat
menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun
anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei.Kemudian pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan
pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat dalam
pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal,
pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijaksanaan umum dan prioritas
anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam
penyusunan usulan anggaran.
Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku
pengguna anggaran/pengguna barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya. RKA-KL disusun
berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan perkiraan belanja
untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. RKA-KL
tersebut disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan
rancangan APBN. Hasil pembahasan RKA-KL disampaikan kepada Menteri
Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN
tahun berikutnya.
Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN, disertai
dengan nota keuangan dan dokumen–dokumen pendukungnya kepada DPR pada
bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan rancangan undang-undang tentang
APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan
kedudukan DPR. Dalam Pembahasan ini DPR dapat mengajukan usul yang
mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan
undang-undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai
rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya dua bulan
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui
oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, sub fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-
undang tentang APBN yang diajukan pemerintah pusat, maka pemerintah pusat
dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun
anggaran sebelumnya.
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
7/154
Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaannya
dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Kemudian
Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri/pimpinan lembaga agar
menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian
negara/lembaga. Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaananggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berdasarkan
alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN.
Dalam dokumen pelaksanaan anggaran diuraikan sasaran yang hendak dicapai,
fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai
sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta
pendapatan yang diperkirakan. Pada dokumen pelaksanaan anggaran juga
dilampirkan rencana kerja dan anggaran badan layanan umum dalam lingkungan
kementerian negara/lembaga. Terhadap dokumen anggaran yang telah disahkan
oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, BPK,
Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara
(KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran.
Pengajuan dana dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar oleh masing-
masing penanggungjawab kegiatan kepada Bendahara Umum Negara atau Kuasa
Bendahara Umum Negara, yang kemudian melaksanakan fungsi pembebanan
kepada masing-masing bagian anggaran serta fungsi pembayaran kepada yang
berhak melalui jalur penyaluran dana yang ditetapkan dengan mekanisme giralisasi.
Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan APBN adalah Surat Keputusan
Otorisasi/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D).
Dalam Pelaksanaan APBN tahun anggaran berjalan, pemerintah pusat menyusun
laporan realisasi semester pertama APBN dan prognosis untuk enam bulan
berikutnya, kemudian disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli
tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan
Pemerintah pusat. Mengenai penyesuaian APBN dengan perkembangan dan atau
perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka
penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan,
apabila terjadi :
Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang
digunakan dalam APBN;
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
8/154
Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, pemerintah pusat mengajukan
rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang
bersangkutan, untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan berakhir. Demikian juga, dalam keadaan darurat pemerintah pusat
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.
Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata
dalam UU 17/2003, namun dalam Keputusan Presiden nomor 42/2002 jo Keppres
72/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN terdapat di Bab IX yang mengatur
pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini pengawasan terhadap
pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan kepala kantor/satuan kerja kementerian
negara/lembaga menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN
yang dilakukan kepala kantor/satuan kerja dalam lingkungannya. Atasan langsung
bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya tiga bulan
sekali.
Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga
melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN yang dilakukan kantor/satuan
kerja dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan sesuai ketentuan yang
berlaku. Mengenai hasil pemeriksaan inspektur jenderal departemen/pimpinan unit
pengawasan pada lembaga tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan
lembaga yang bersangkutan. Inspektur jenderal kementerian/pimpinan unit
pengawasan lembaga wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai
pelaksanaan APBN.
Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan
yang dilakukan oleh DPR atau legislatif baik secara langsung maupun tidak
langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring
berupa penyampaian laporan semester I kepada DPR selambat-lambatnya satu
bulan setelah berakhirnya semester I tahun anggaran yang bersangkutan atau
sekitar bulan Juli. Laporan tersebut harus pula mencantumkan prognosa untuk
semester kedua dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
9/154
tidaknya APBN perubahan untuk tahun anggaran bersangkutan. Laporan semester I
dan prognosa semester II tersebut dibahas dalam rapat kerja antara panitia
anggaran dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Pengawasan tidak
langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan
APBN kepada DPR. Pemeriksaan yang dilakukan BPK menyangkut tanggung jawabpemerintah dalam melaksanakan APBN.
Pada tahap pertanggungjawaban, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna
anggaran/pengguna barang menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di
lingkungan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berupa laporan
keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas
laporan keuangan yang dilampiri laporan keuangan badan layanan umum pada
kementerian negara/lembaga masing-masing.
Laporan keuangan kementerian negara/lembaga oleh menteri/pimpinan lembagadisampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah
tahun anggaran berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi
laporan keuangan seluruh instansi kementerian negara. Selain itu, Menteri
Keuangan selaku bendahara umum negara menyusun laporan arus kas, dan
Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan
negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.
Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan
kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling
lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit atas laporan keuangan
pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan
keuangan tersebut diterima oleh BPK dari pemerintah.
Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung-jawaban
pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan
Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,
yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
Mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
10/154
B. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Modul Pelaksanaan Anggaran adalah:
1. Memberikan pedoman dan kesatuan penafsiran dalam rangka pelaksanaan
anggaran pada satuan kerja; dan
2. Menguraikan prosedur dan tata cara pengelolaan keuangan pada satuan kerja.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan dari penyusunan Modul
Pelaksanaan Anggaran adalah:
1. Sebagai pedoman bagi satuan kerja dan pihak terkait lainnya di bidang
pelaksanaan anggaran pada satuan kerja;
2. Agar sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran pada satuan kerja dapat
berjalan sebagaimana mestinya.
C. Tujuan Instruksional Umum
Setelah menyelesaikan mata pelajaran Pelaksanaan Anggaran ini, peserta diklat
diharapkan mampu atau dapat memahami secaa garis besar pelaksanaan anggaran
secara menyeluruh, mulai dari penunjukan pejabat perbendaharaan, pembuatan
komitmen, penerbitan SPP/SPM/SP2D, pelaporan realisasi anggaran, sampai
monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
Dengan pemahaman atas konspesi dasar dan beberapa pemikiran tersebut,
diharapkan peran serta dari peserta diklat untuk turut memberikan masukan yang
dapat menjadi pendorong dalam pengembangan dan penyempurnaan pelaksanaananggaran satker.
D. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti pelajaran Pelaksanaan Anggaran Satker ini, peserta diklat
diharapkan dapat:
1. Memahami dan menjelaskan kembali pejabat perbendaharaan yang terdiri dari:
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
b. Pejabat Pembuat Komitmen;
c. Pejabat Penandatangan SPM;d. Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN); dan
e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
2. Memahami dan menjelaskan kembali pelaksanaan anggaran belanja negara
yang meliputi:
a. Pengelompokan jenis-jenis belanja negara;
b. Penyelesaian tagihan kepada negara;
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
11/154
c. Pelaporan realisasi anggaran;
d. Pengawasan dan pengendalian internal; dan
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
3. Memahami dan menjelaskan kembali perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat
negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang meliputi:a. Prinsip-prinsip perjalanan dinas;
b. Penerbitan surat tugas, surat keputusan pindah, dan surat perjlanan dinas;
c. Biaya perjalanan dinas;
d. Pembatalah pelaksanaan perjalanan dinas;
e. Pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas; dan
f. Pengendalian internal
4. Memahami dan menjelaskan kembali pengelolaan belanja bantuan sosial pada
Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi:
a. Pengalokasian belanja bantuan sosial;
b. Pedoman pengelolaan belanja bantuan sosial;
c. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial;
d. Pencairan penyaluran bantuan sosial;
e. Pertanggungjawaban penyaluran dana belanja bantuan sosial.
E. Ruang Lingkup
Dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan pengelolaan keuangan
negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyusun modul Penyuluh
Perbendaharaan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan ajar bagi Penyuluh
Perbendaharaan.
Sebagai salah satu dari paket Modul Penyuluh Perbendaharaan, modul
pelaksanaan anggaran satker ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
Penyuluh Perbendaharaan terkait pelaksanaan anggaran negara. Dengan demikian
modul ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal-hal yang akan dijelaskan dalam modul ini meliputi:
1. Pengertian DIPA;
2. Pejabat Perbendaharaan Negara;
3. Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, termasuk perjalanan dinas dalam negeri
bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dan pengelolaan
belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
12/154
F. Sistematika
Guna memberikan kemudahan dalam memahami maksud dari penyusunan modul
ini, maka Modul Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja diuraikan sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Memberikan gambaran latar belakang, maksud dan tujuan, tujuan instruksional
umum, tujuan instruksional khusus, ruang lingkup, dan sistematika.
BAB II DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
Memberikan gambaran tentang pengertian DIPA, Jenis-jenis DIPA, dan prinsip-
prinsip pembayaran kegiatan atas beban DIPA.
BAB III PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
Memberikan gambaran tentang pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran,
pejabat pembuat komitmen, pejabata penandatangan SPM, kuasa Bendahara
Umum Negara (KPPN), bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran
pembantu.
BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
Memberikan gambaran mengenai belanja negara dan penyelesaian tagihan negara
yang meliputi: pembuatan komitmen dan pencatatan komitmen oleh PPK dan
KPPN, mekanisme penerbitan SPP/SPM/SP2D, pelaksanaan pembayaran pada
akhir tahun, pelaporan realisasi anggaran, pengawasan dan pengendalian internal,
serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
BAB V PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
Memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip perjalanan dinas, penerbitan surat
tugas, surat keputusan pindah, dan surat perjalanan dinas, Biaya perjalanan dinas,
pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, pelaksanaan dan prosedur pembayaran
biaya perjalanan dinas, pengendalian internal perjalanan dinas.
BAB VI PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
Memberikan gambaran tentang pengalokasian belanja bantuan sosial, pedoman
pengelolaan belanja bantuan sosial, pelaksanaan penyaluran bantuan sosial,
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
13/154
pencairan penyaluran bantuan sosial, dan pertanggungjawaban penyaluran dana
belanja bantuan sosial.
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
14/154
BAB II
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
A. PENGERTIAN DIPA
Pada Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di
pasal 4 ayat 2 huruf a disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya berwenang menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Oleh karena
itu, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
maka Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas penyusunan dokumen
pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut dilimpahkan kepada kepala
satuan kerja (satker) pusat/unit pelaksana teknis/satker khusus/satker non vertikal
tertentu/satker sementara.
Wujud dokumen pelaksanaan anggaran yang berlaku mulai tahun anggaran 2005
berupa daftar isian yang memuat uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi,
program dan rincian kegiatan, rencana penarikan dana tiap-tiap bulan dalam satu
tahun serta pendapatan yang diperkirakan oleh kementerian negara/lembaga,
sehingga dokumen pelaksanaan anggaran tersebut disebut Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran atau disingkat DIPA. DIPA tersebut disusun atas dasar
peraturan presiden tentang rincian APBN.
DIPA berisi sebagai berikut :
1. DIPA halaman I (Umum), terdiri dari halaman IA dan halaman IB. Halaman IA
memuat informasi yang bersifat umum dari setiap satuan kerja. Halaman IB
memuat informasi umum tentang rincian fungsi, program dan sasarannya serta
indikator keluaran untuk masing-masing kegiatan.
2. DIPA halaman II, berisi informasi setiap satuan kerja, uraian kegiatan / sub
kegiatan beserta volume keluaran yang hendak dicapai serta alokasi dana pada
masing-masing belanja yang dicerminkan dalam mata anggaran keluaran.
Rincian halaman II untuk masing-masing DIPA adalah sebagai berikut :
a. DIPA kementerian negara/lembaga, meliputi belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
15/154
b. DIPA perimbangan keuangan negara, meliputi belanja daerah dana alokasi
umum, belanja daerah dana alokasi khusus, belanja daerah dana bagi hasil,
belanja daerah dana penyesuaian, dan belanja daerah dana otonomi khusus.
c. DIPA pembayaran bunga utang dan hibah, meliputi belanja bunga utang
dalam negeri, belanja bunga utang luar negeri, Penerusan pinjaman danbelanja hibah.
d. DIPA subsidi dan transfer berisi belanja subsidi.
e. DIPA pembiayaan, meliputi pembiayaan dalam negeri, pembiayaan luar
negeri, penerusan pinjaman dan penyertaan modal pemerintah.
3. DIPA halaman III, berisi informasi tentang rencana penarikan dana dan
penerimaan negara bukan pajak yang menjadi tanggungjawab setiap satuan
kerja. Dalam hal pencantuman angka rencana penarikan pengeluaran pada
halaman III DIPA berdasarkan rencana kerja, satuan kerja perlu memperhatikan
hal - hal sebagai berikut :
a. Untuk belanja pegawai, rencana penarikan pengeluaran per bulan adalah
seperdua belas dari pagu gaji satu tahun;
b. Untuk belanja barang dan modal, agar memperhatikan kebutuhan
berdasarkan rencana penarikan/pembayaran dalam rangka pelaksanaan
kegiatan yang meliputi rencana penarikan uang persediaan dan rencana
penarikan langsung untuk setiap bulan.
4. DIPA halaman IV, berisi catatan-catatan yaitu hal-hal yang perlu menjadi
perhatian oleh pelaksana kegiatan.
B. JENIS-JENIS DIPA
DIPA disusun untuk masing-masing Satuan Kerja dan pada prinsipnya satu
DIPA untuk satu satker. Khusus untuk Departemen Agama, Kejaksaan Agung,
Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia, Departemen Keuangan, Departemen
Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian Indonesia, Badan Pertanahan Nasional,
dan Badan Pusat Statistik, satu DIPA dapat meliputi beberapa satker pada masing-
masing provinsi/Kantor Wilayah.
Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, jenis DIPA dapat
dikelompokkan atas DIPA Kemeterian Negara/Lembaga dan DIPA Pembiayaan
dan Perhitungan (DIPA APP).
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
16/154
1. DIPA Kementerian Negara/Lembaga
DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan
anggaran dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang
dikategorikan menjadi :
a. DIPA Satker Pusat/Kantor PusatDIPA Satker Pusat/kantor Pusat adalah DIPA yang memuat rincian
penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga, yang pelaksanaannya
dilakukan oleh satuan kerja yang merupakan satuan kerja pusat atau satuan
kerja Kantor Pusat suatu kementrian negara/lembaga, termasuk di dalamnya
untuk DIPA Badan Layanan Umum (BLU), dan Satuan Kerja Non Vertikal
Tertentu (SNVT).
Satuan Kerja Pusat dapat terdiri dari satuan kerja–satuan kerja yang dibentuk
oleh kementerian nagara/ lembaga secara fungsional dan bukan merupakan
instansi vertikal. Sedangkan Satuan Kerja Kantor Pusat adalah satuan kerja
dalam lingkup Kantor Pusat suatu kementerian negara /lembaga. Konsep
DIPA Satker Pusat/kantor Pusat disusun dan ditetapkan oleh Satuan Kerja
masing-masing kementerian negara/lembaga.
b. DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah
DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah adalah DIPA yang memuat rincian
penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga, yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Kantor/Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga di
daerah.
Konsep DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah disusun dan ditetapkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Vertikal yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri/ Ketua Lembaga.
c. DIPA Dana Dekonsentrasi
DIPA Dana dekonsentrasi adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan
anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan dana
dekonsentrasi, serta pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur.
Konsep DIPA Dana Dekonsentrasi disusun dan ditetapkan oleh Kepala SKPD
yang ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari
Menteri/Ketua Lembaga.
d. DIPA Tugas Pembantuan
DIPA Tugas Pembantuan adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan
anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan Tugas
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
17/154
Pembantuan, serta pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Gubernur/
Bupati/Walikota. Konsep DIPA Tugas Pembantuan disusun dan ditetapkan
oleh Kepala Satker Pusat yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga.
2. DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (DIPA APP)DIPA APP adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran dari
Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). BAPP merupakan
Bagian Anggaran yang dikelola oleh menteri Keuangan dan penggunaan
anggaran tersebut bersifat khusus serta tidak termasuk dalam anggaran
kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Dalam Pelaksanaannya
Menteri Keuangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyusun dan
menetapkan konsep DIPA. BAPP meliputi :
a. Cicilan Bunga Utang (BA 061)
b. Subsidi dan Transfer (BA 062)
c. Belanja Lain-Lain (BA 069)
d. Dana Perimbangan (BA 070)
e. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 071)
f. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negari (BA 096)
g. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097)
h. Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman (BA 098)
i. Penyertaan Modal Negara (BA 099)
j. Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (BA 101)
k. Penerusan Hibah sebagai Hibah (BA 102)
DIPA APP dapat terdiri dari :
1) DIPA Belanja Pemerintah Pusat.
DIPA Belanja Pemerintah Pusat adalah DIPA yang memuat rincian
penggunaan anggaran Bagian Anggaran Cicilan Bunga Utang (BA 061),
Bagian Anggaran Subsidi dan Transfer (BA 062), Bagian Anggaran Belanja
Lain-Lain (BA 069), dan Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman sebagai
Hibah (BA 101). Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh satuan kerja
kementerian negara/lembaga atau satuan kerja yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan.
2) DIPA Belanja Daerah
DIPA Belanja Daerah adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan
anggaran Bagian Anggaran Bagian Anggaran Dana Perimbangan (BA 070)
dan Bagian Anggaran Bagian Anggaran Dana Otonomi Khusus dan
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
18/154
Penyesuaian (BA 071), pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.
Konsep DIPA Dana Perimbangan disusun dan ditetapkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3) DIPA PembiayaanDIPA Pembiayaan adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan anggaran
BAPP sebagai berikut :
i. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negari (BA 096)
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097)
iii. Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman (BA 098)
iv. Penyertaan Modal Negara (BA 099)
v. Penerusan Hibah sebagai Hibah (BA 102)
4) DIPA Khusus
DIPA Khusus adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran
yang berasal dari BAPP dimana karena sifat dan keperluannya sehingga
Konsep DIPA dan Surat Pengesahan DIPA disatukan dalam satu lembar
DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
Sifat dan keperluan penerbitan DIPA Khusus ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan dengan kriteria penanganan kejadian luar biasa
yang mempunyai tingkat urgensi sangat tinggi dan bersifat mendesak,
seperti :
a) penanganan yang bersifat darurat,
b) kegiatan yang bersifat politis dalam rangka menjaga kredibilitas
Pemerintah
C. PRINSIP PEMBAYARAN KEGIATAN ATAS BEBAN DIPA
Prinsip-prinsip pembayaran kegiatan yang menjadi beban DIPA adalah:
1. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah
mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN.
2. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi
pengeluaran negara, dengan demikian suatu kegiatan tidak dapat dibiayai dari
APBN jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam
DIPA.
3. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan
tunjangan yang melekat pada gaji seharusnya tidak dapat melampaui alokasi
dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, namun dalam
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
19/154
pelaksanaan apabila alokasinya tidak mencukupi, pembayaran gaji dapat
dilaksanakan sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA.
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
20/154
BAB III
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
A. PENGGUNA ANGGARAN (PA)
Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat yang menurut undang-undang
merupakan pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan Menteri/Pimpinan Lembaga adalah
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya. Dalam pelaksanaannya, anggaran Kementerian Negara/Lembaga
dilaksanakan oleh satuan kerja-satuan kerja pada kementerian Negara/Lembaga
yang bersangkutan. Untuk mengelola anggaran belanja pada satuan kerja,
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) yang berasal dari satuan kerja yang bersangkutan
dengan surat keputusan.
Agar pengelolaan anggaran belanja negara pada satuan kerja dapat dilaksanakan
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab, maka yang diangkat sebagai KPA pada
satuan kerja adalah kepala satuan kerja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
Satuan kerja yang menurut sifat, tugas, dan fungsinya bersifat khusus, PA dapat
menunjuk pejabat lain yang berstatus PNS selain kepala satuan kerja sebagai
KPA. Satuan kerja tersebut yaitu:
1. Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner;
2. Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I;
3. Satker sementara;
4. Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau
5. Satker Lembaga Negara.
Pengangkatan KPA diutamakan Pegawai Negeri dengan mempertimbangkan
efektivitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan
kegiatan, dan pencapaian output /kinerja yang ditetapkan dalam DIPA, PA dapat
menunjuk KPA yang bukan PNS, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan
c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Kepala Satuan Kerja (Satker) secara ex-officio yang ditunjuk sebagai KPA tidak
terikat periode tahun anggaran, dan setiap terjadi pergantian jabatan kepala Satker,
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
21/154
setelah serah terima jabatan pejabat kepala Satker yang baru langsung menjabat
sebagai KPA. Dalam hal terdapat kekosongan jabatan kepala Satker atau pejabat
lain yang ditunjuk sebagai KPA, PA segera menunjuk seorang pejabat baru
sebagai pelaksana tugas KPA.
Selain menetapkan KPA, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA juga menetapkan
pejabat perbendaharaan lainnya guna membantu tugas dan fungsi dari KPA.
Dalam penetapan pejabat perbendaharaan lainnya tersebut, PA dapat
mendelegasikan kewenangannya kepada KPA.
Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana Dekonsentrasi, Urusan Bersama, dan
Tugas Pembantuan diatur sebagai berikut:
1. Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang diberikan
pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kementerian Negara/Lembaga;
2. Dana Urusan Bersama, dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas usul
Gubernur/Bupati/Walikota.
3. Dana Tugas Pembantuan dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas usul
Gubernur/Bupati/Walikota.
4. Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga
dapat mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan Urusan Bersama dan
Tugas Pembantuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
Menteri Keuangan, selain sebagai PA atas Bagian Anggaran untuk kementerianyang dipimpinnya, juga bertindak selaku PA atas Bagian Anggaran yang menurut
sifatnya tidak bisa dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga tertentu, yang meliputi:
1. Pengelolaan Utang;
2. Pengelolaan Hibah;
3. Pengelolaan Investasi Pemerintah;
4. Pengelolaan Penerusan Pinjaman;
5. Pengelolaan Transfer ke Daerah;
6. Pengelolaan Subsidi;
7. Pengelolaan Transaksi Khusus; dan
8. Pengelolaan Anggaran lainnya.
Dalam mengelola Bagian Anggaran tertentu tersebut, Menteri Keuangan menunjuk
pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menjalankan
fungsi PA. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PA, dan tata
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
22/154
cara pembayaran atas Bagian Anggaran yang menurut sifatnya tidak bisa
dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu
tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
B. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. KPA
melaksanakan penggunaan anggaran berdasarkan DIPA Satker.
Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji (check
and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran belanja negara, perlu dilakukan
pemisahan secara tegas antara pejabat yang melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (PPK) dengan pejabat yang
melakukan pengujian atas tagihan kepada negara dan perintah pembayaran
(PPSPM). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan anggaran belanja negara KPA
menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya. Pejabat Perbendaharaan
Negara dimaksud yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji
dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara, dimungkinkan
perangkapan fungsi Pejabat Perbendaharaan Negara dengan memperhatikan
pelaksanaan prinsip saling uji (check and balance). Perangkapan jabatan dapatdilaksanakan melalui perangkapan jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM. Artinya
KPA hanya dapat merangkap salah satu dari PPK dan PPSPM.
Dalam pengelolaan anggaran belanja negara pada satuan kerja, fungsi KPA lebih
berperan dalam segi manajerial untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan
dalam DIPA. Fungsi manajerial tersebut meliputi antara lain fungsi perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam prakteknya fungsi-fungsi
tersebut dilaksanakan oleh KPA dalam bentuk tugas dan wewenang, sebagai
berikut:
1. Menyusun DIPA;
KPA menyusun DIPA berdasarkan Keppres tentang rincian APBN. Setelah DIPA
disahkan oleh Menteri Keuangan, KPA memiliki keharusan untuk melakukan
penelitian kembali terhadap DIPA tersebut, dan segera melakukan perbaikan
atau revisi seperlunya jika terdapat kesalahan-kesalahan sehingga diharapkan
dapat lebih mempercepat penyerapan anggaran sejak awal tahun.
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
23/154
2. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara dan menjalankan program dan
kegiatan.
PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atasbeban APBN. Kewenangan ini dikenal sebagai kewenangan otorisator. Sesuai
yang dimanatkan dalam Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan
kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah, PPK yang ditetapkan oleh KPA harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki integritas;
b. Memiliki disiplin tinggi;
c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk
melaksanakan tugas;
d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan
dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat kkn;
e. Menandatangani pakta integritas;
f. Tidak menjabat sebagai pejabat penandatangan surat perintah membayar
(ppspm) atau bendahara; dan
g. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
KPA dapat menetapkan PPK lebih dari 1 (satu) orang pada satuan kerja dengan
mempertimbangkan antara lain kompleksitas/volume pekerjaan, rentang kendali
dalam struktur organisasi, lokasi kegiatan, dan efektivitas pencapaian output.
Namun dalam menetapkan PPK lebih dari 1 (satu) orang tersebut harus
memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan ketersediaan anggaran
(honor), misalnya untuk DIPA yang memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan dapat
ditetapkan lebih dari 1 (satu) PPK.
3. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan
SPM atas beban anggaran belanja negara;
PPSPM mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengujian
tagihan kepada negara dan menandatangani SPM. Dalam hal ini PPSPM
bertindak sebagai ordonator berwenang untuk melakukan pengujian atas
tindakan yang dilakukan oleh otorisator (PPK) dan selanjutnya memerintahkan
pembayaran melalui penerbitan SPM. Oleh karena itu dalam rangka
melaksanakan prinsip check and balance, PPSPM tidak boleh merangkap
sebagai PPK dan sebaliknya. Seorang PPSPM (ordonator) harus memastikan
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
24/154
bahwa suatu tagihan yang diajukan kepadanya sudah memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkan perintah pembayaran.
4. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan
pengelola anggaran/keuangan
Proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan oleh pejabat/unitlayanan pengadaan barang/jasa. Unit Layanan Pengadaan barang/jasa
ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Sedangkan yang ditetapkan oleh
KPA adalah:
a. Pejabat pengadaan ditunjuk oleh KPA untuk melaksanakan pengadaan
langsung;
b. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang merupakan panitia/pejabat
yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan; dan
c. Staf pengelola keuangan satuan kerja.
Dalam menetapkan panitia/pejabat dan staf pengelola keuangan, KPA harus
memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya. Dalam PMK
dimaksud sudah diatur mengenai besarnya honorarium, jumlah staf pengelola
keuangan. Sebagai contoh untuk tahun 2013, KPA dapat dibantu oleh 1 atau
beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang
termasuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan
jumlah staf untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang. Sedangkan, KPA
yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh staf pengelola keuangan
paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP. Kewenangan pembagian staf
pengelola keuangan tentunya adalah otoritas dari seorang KPA. Staf pengelola
keuangan yang ditunjuk dapat distribusikan sesuai rentang kendali tugas
masing-masing pejabat perbendaharaan. Hal ini dimungkinkan PPSPM memiliki
staf pengelola keuangan yang melaksanakan tugas membantu proses pengujian
terhadap tagihan yang diajukan oleh seorang otorisator (KPA/PPK). Seorang
PPK dapat juga dibantu oleh staf pengelola keuangan, demikian juga dengan
bendahara, yang tentunya besaran honorarium yang diberikan mengacu kepada
besaran yang diatur dalam standar biaya dalam PMK tersebut di atas.
5. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
Untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan
efektivitas belanja pemerintah, KPA perlu menetapkan rencana pelaksanaan
kegiatan dan rencana penarikan dana. Rencana pelaksanaan kegiatan dan
rencana penarikan dana tersebut disusun oleh PPK. Atas usulan rencana
pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dari PPK tersebut, KPA
berkewajiban menelaah dan menganalisa rencana pelaksanaan kegiatan dan
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
25/154
rencana penarikan dana yang disampaikan oleh PPK. Jika KPA setuju dengan
rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana yang diajukan PPK
tersebut, maka selanjutnya KPA menetapkan rencana tersebut.
6. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan
penarikan dana;Menurut kamus besar bahasa Indonesia supervisi adalah kegiatan pengawasan
utama, pengontrolan tertinggi, tugasnya adalah melihat, menilik atau mengawasi
orang-orang yang disupervisi. KPA diwajibkan memberikan supervisi dan
konsultasi dalam proses pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana,
sehingga kegiatan yang telah dituangkan dalam DIPA dapat dilaksanakan
sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan supervisi dan
konsultasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan dan arahan terkait
proses pelaksanaan kegiatan, baik untuk kegiatan yang bersifat swakelola
maupun terkait pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
atau penyediaan barang/jasa.
7. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
Dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang disimpan oleh PPK dan semua bukti-bukti pendukung telah diuji
dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran yang
disimpan dan ditatausahakan oleh PPSPM. KPA mengawasi penatausahaan
dokumen tersebut apakah telah disimpan dan ditatausahakan dengan baik dan
benar, sehingga memudahkan dalam hal dibutuhkan sewaktu-waktu oleh aparat
pemeriksa internal pemerintah maupun aparat pengawas eksternal pemerintah.
8. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti
standar akuntansi pemerintahan. Penyampaian laporan keuangan tersebut
dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan
Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan
badan lainnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 (PP 24/2005)
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, selain empat jenis laporan keuangan
tersebut (yang disebut dengan laporan keuangan pokok), entitas pelaporan
dapat menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
26/154
Laporan keuangan tersebut tentunya dimulai dari keuangan satuan kerja yang
selanjutnya secara berjenjang dilaporkan menjadi laporan keuangan
Kementerian Negara/Lembaga.
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa KPA memperoleh pendelegasian
kewenangan dalam pengelolaan anggaran dari PA. KPA bertanggungjawab
terhadap pencapaian kinerja dan realisasi anggaran satuan kerja sebagaimana
yang tercantum dalam RKAKL/DIPA. Untuk mencapai pencapaian kinerja dalam
DIPA tersebut pelaksanaan dilakukan oleh PPK, sehingga PPK bertanggungjawab
secara fisik atas pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran dalam
kewenangannya. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pendelegasian
kewenangan tersebut, KPA melakukan tindakan-tindakan pelaksanaan kegiatan
dan anggaran yang berada dalam kewenangannya, yang dilakukan dalam bentuk:
1. Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;2. Merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa
sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian
tagihan atas beban apbn dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
4. Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa
sesuai dengan keluaran (output ) yang ditetapkan dalam dipa;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak
pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban apbn sesuai dengan
keluaran (output ) yang ditetapkan dalam dipa serta rencana yang telah
ditetapkan;
6. Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban apbn sesuai dengan
keluaran (output ) yang ditetapkan dalam dipa; dan
7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
KPA menetapkan PPK dan PPSPM dengan surat keputusan. Penetapan tersebut
tidak terikat periode tahun anggaran. Sehingga jika tidak terdapat perubahan
pejabat yang ditetapkan sebagai PPK dan/atau PPSPM pada saat pergantian
periode tahun anggaran, penetapan tahun yang lalu masih tetap berlaku.
Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari
jabatannya/berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti
dengan surat keputusan. Penetapan PPK atau PPSPM tersebut berlaku sejak
serah terima jabatan.
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
27/154
Selanjutnya penunjukan KPA berakhir apabila tidak teralokasi anggaran untuk
program yang sama pada tahun anggaran berikutnya. Implikasi dari hal tersebut
adalah penetapan PPK dan PPSPM secara otomatis berakhir. KPA, PPK, dan
PPSPM yang penunjukannya berakhir, bertanggungjawab untuk menyelesaikan
seluruh administrasi dan pelaporan keuangan yang menjadi tanggung jawabnyapada saat menjabat.
KPA menyampaikan surat keputusan penetapan PPK dan PPSPM kepada:
a. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan PPSPM dan
cap/stempel Satker;
b. PPSPM disertai dengan spesimen tanda tangan PPK; dan
c. PPK.
Pada awal tahun anggaran dalam hal tidak terdapat penggantian PPK dan/atau
PPSPM, KPA tetap menyampaikan surat pemberitahuan kepada pejabatsebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas.
Bagan 3. tugas, wewenang dan tanggungjawab KPA
C. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan
kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
• menyusun DIPA
• memberikan supervisi dan
konsultasi dalam pelaksanaan
kegiatan dan penarikan dana;
• mengawasi penatausahaan
dokumen dan transaksi yang
berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran; dan
• menyusun laporan keuangan
dan kinerja atas pelaksanaan
anggaran sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan.
Menetapkan PPK, PPSPM danpanitia/pejabat yang terlibat dalampelaksanaan kegiatan dan
pengelolaan anggaran/keuangan.
TU
G
A
S
A
N
A
J
E
R
I
A
L
Penetapan
Pengelolaan
DIPA
Pelaksanaan
Kegiatan
Tanggungjawab ataspelaksanaan tugasdan wewenang,dituangkan dalambentuk :
1. Mengesahkan RPD2. Merumuskan SOP3. Menyusun sistem
pengendalian danpengawasan
4. Melakukanpengawasan ataspelaksanaankegiatan
5. Melakukan monev 6. Merumuskan
kebijakan7. Melakukan
pengawasan,monev ataspertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
28/154
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN kewenangan ini dikenal sebagai
kewenangan otorisator. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, PPK
mempedomani rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana,
standar operasional, sistem pengawasan dan pengendalian, dan monitoring dan
evaluasi yang telah ditetapkan oleh KPA. Dalam rangka check and balance PPKtidak dapat merangkap sebagai PPSPM, dan jabatan PPSPM sebaiknya minimal
setingkat dengan PPK.
Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja Negara sebagaimana diuraikan di atas, PPK memiliki tugas dan
wewenang:
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
berdasarkan DIPA;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan
Penyedia Barang/Jasa;
4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang
dilakukannya;
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
8. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan
Berita Acara Penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
dan
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, yang meliputi:
a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
b. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh
pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi
kegiatan; dan
d. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara.
Untuk melaksanakan kewenangan di bidang belanja pegawai, KPA mengangkat
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk membantu PPK
dalam mengelola administrasi belanja pegawai. Dalam pengelolaan administrasi
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
29/154
belanja pegawai tersebut, PPABP bertanggung jawab kepada KPA. Adapun tugas
PPABP meliputi:
1. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual
yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan
berkesinambungan;2. Melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan
dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada satker yang
bersangkutan secara tertib dan teratur;
3. Memproses pembuatan daftar gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang
duka wafat/tewas, terusan penghasilan/gaji, uang muka gaji, uang lembur, uang
makan, honorarium, vakasi, dan pembuatan daftar permintaan perhitungan
belanja pegawai lainnya;
4. Memproses pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran (skpp);
5. Memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk
mendapatkan tunjangan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi
perubahan susunan keluarga;
6. Menyampaikan daftar permintaan belanja pegawai, adk perubahan data
pegawai, adk belanja pegawai, daftar perubahan data pegawai, dan dokumen
pendukungnya kepada ppk;
7. Mencetak kartu pengawasan belanja pegawai perorangan setiap awal tahun
dan/atau apabila diperlukan; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan
anggaran belanja pegawai.
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana
Berdasarkan DIPA
Dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, PPK membuat time-scedule
pelaksanaan kegiatan perbulan yang dilengkapi rencana penarikan dananya.
Artinya dalam melaksanakan suatu kegiatan harus ditentukan kapan kegiatan
tersebut dilaksanakan dan kapan penarikan dana atas kegiatan tersebut
dilakukan. Tentunya hal ini juga mempedomani norma waktu penyelesaian
tagihan pada satuan kerja yang ada.
Disamping itu, PPK juga harus menyusun kebutuhan Uang
Persediaan/Tambahan Uang Persedian yang diperlukan untuk kegiatan-
kegiatan yang bersifat swakelola yang dilaksanakan langsung oleh PPK. Dalam
hal diperlukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan yang mengikuti
perkembangan kondisi di lapangan, PPK dapat mengusulkan dilakukan
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
30/154
revisi/perubahan terhadap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) ataupun DIPA
kepada KPA.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Dalam menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) harus
mengacu pada kententuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.Sesuai ketentuan tersebut SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja
setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada
sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan
banding.
Jika terjadi sanggahan banding, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan
Lembaga dimana sanggahan banding tersebut tidak diterima. Dalam hal proses
pengadaan barang/jasa dilaksanakan sebelum/mendahului tahun anggaran,
SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.
3. Membuat, Menandatangani dan Melaksanakan Perjanjian/Kontrak Dengan
Penyedia Barang/Jasa
Dalam proses pengadaan barang/jasa, terlebih dahulu PPK menyusun
rancangan perjanjian/kontrak. Rancangan perjanjian/kontrak pengadaan
barang/jasa tersebut disusun dengan berpedoman pada standar kontrak
pengadaan barang/jasa. Standar perjanjian/kontrak pengadaan barang atau
jasa ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah. Pelaksanaan penandatangan perjanjian/kontrak dilaksanakan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
Setelah perjanjian/kontrak ditandatangani, PPK mengawasi pelaksanaan
perjanjian/kontrak. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan
dalam dokumen perjanjian/kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat
melakukan perubahan perjanjian/kontrak yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam
Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
4. Melaksanakan Kegiatan Swakelola
Kegiatan swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh satuan kerja sebagai
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
31/154
penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok
masyarakat.
Pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara swakelola adalah:
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau
memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuaidengan tugas pokok kementerian negara/lembaga/satuan kerja yang
bersangkutan;
b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi
langsung masyarakat setempat;
c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya
tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih
dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan
menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau
penyuluhan;
f. pekerjaan untuk proyek percontohan ( pilot project ) dan survei yang bersifat
khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,
pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi kementerian negara/lembaga/satuan
kerja yang bersangkutan;
i. pekerjaan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri;
j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan
industri almatsus dalam negeri.
Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan
secara swakelola diatur dalam ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah.
5. Memberitahukan Kepada Kuasa BUN Atas Perjanjian/ Kontrak Yang
Dilakukannya
Terdapat 2 (dua) mekanisme pembayaran kepada penyedia barang/jasa yang
dapat dilakukan oleh PPK, yaitu dengan mekanisme pembayaran langsung
dengan menerbitkan SPP-LS dan melalui Uang Persediaan (UP). Pembayaran
dengan UP hanya dapat dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai
tidak lebih dari Rp.50.000.000,-. Terhadap perjanjian/kontrak yang
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
32/154
pembayarannya akan dilakukan secara langsung kepada penyedia barang/jasa,
PPK mencatatkan perjanjian/kontrak tersebut ke dalam suatu sistem yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terdapat pada
satuan kerja yang bersangkutan. Data-data tersebut meliputi:
a. nama dan kode Satker serta uraian fungsi/subfungsi, program, kegiatan,output , dan akun yang digunakan;
b. nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPA;
c. nomor, tanggal, dan nilai perjanjian/kontrak yang telah dibuat oleh Satker;
d. uraian pekerjaan yang diperjanjikan;
e. data penyedia barang/jasa yang tercantum dalam perjanjian/kontrak antara
lain nama rekanan, alamat rekanan, NPWP, nama bank, nama, dan nomor
rekening penerima pembayaran;
f. jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa
pemeliharaan apabila dipersyaratkan;
g. ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasi;
h. addendum perjanjian/kontrak apabila terdapat perubahan data pada
perjanjian/kontrak tersebut; dan
i. cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran:
1) sekaligus (nilai ............ rencana bulan ......); atau
2) secara bertahap (nilai ............ rencana bulan ......).
Setelah dicatat pada sistem tersebut, selanjutnya data perjanjian/kontrak
beserta ADK-nya disampaikan ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak.
KPPN akan mencatatkan data tersebut ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak
KPPN. Aplikasi pada KPPN akan memblokir dana tersebut dan hanya dapat
dicairkan untuk pembayaran atas perjanjian/kontrak tersebut.
Untuk keperluan belanja pegawai pada Satker, dalam hal terdapat perubahan
data pegawai berupa penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran
negara untuk pelaksanaan belanja pegawai, PPABP mencatat perubahan data
pegawai tersebut ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Perubahan data pegawai dimaksud terkait dengan:
a. Pengangkatan/pemberhentian sebagai calon pegawai negeri;
b. Pengangkatan/pemberhentian sebagai pegawai negeri;
c. Kenaikan/penurunan pangkat;
d. Kenaikan/penurunan gaji berkala;
e. Pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan;
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
33/154
f. Mutasi Pindah ke Satker lain;
g. Pegawai baru karena mutasi pindah;
h. Perubahan data keluarga;
i. Data utang kepada negara; dan/atau
j. Pengenaan sanksi kepegawaian.Setelah dilakukan pencatatan perubahan data pegawai, Satker menyampaikan
Daftar Perubahan Data Pegawai yang telah disahkan PPSPM beserta ADK-nya
kepada KPPN paling lambat bersamaan dengan pengajuan SPM Belanja
Pegawai. Daftar perubahan data pegawai dimaksud digunakan dalam rangka
pemutakhiran (updating ) data antara KPPN dengan Satker untuk pembayaran
belanja pegawai dan untuk menguji kesesuaian dengan tagihan.
6. Menguji Dan Menandatangani Surat Bukti Mengenai Hak Tagih Kepada
Negara
Setelah kegiatan atas dasar komitmen selesai dilaksanakan, penerima hak
(pihak ketiga atau Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya) mengajukan tagihan
kepada negara berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh
pembayaran. Bukti-bukti yang sah tersebut berupa:
a. Bukti perjanjian/kontrak;
b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
d. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;
e. Berita Acara Pembayaran;
f. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa;
g. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP);
h. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya
sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
i. Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak
yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau
hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah
perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.
Sedangkan bukti-bukti yang sah lainnya untuk keperluan belanja pegawai non
gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas berupa:
a. Surat Keputusan;
b. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas;
c. Daftar penerima pembayaran; dan/atau
d. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
34/154
Selanjutnya PPK melakukan pengujian atas bukti-bukti tersebut. Pengujian
tersebut yaitu:
a. Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak
tagih kepada negara; dan/atau
b. Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yangmenjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.
Sedangkan untuk pengujian surat jaminan uang muka, dilakukan dengan:
a. Menguji syarat-syarat kebenaran dan keabsahan jaminan uang muka; dan
b. Menguji tagihan uang muka berupa besaran uang muka yang dapat
dibayarkan sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah.
Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk:
a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.
7. Membuat dan Menandatangani SPP
Untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam membuat dan
menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), terlebih dahulu PPK
melakukan pengujian atas tagihan yang disampaikan penyedia barang dan
jasa. Pengujian tersebut meliputi:
a. kelengkapan dokumen tagihan;
b. kebenaran perhitungan tagihan;
c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban
APBN;
d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang
tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan
oleh penyedia barang/jasa;
e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang
tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen
perjanjian/kontrak;
f. kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang
tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen
perjanjian/kontrak
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
35/154
Setelah pengujian tersebut dilakukan dan telah sesuai/benar, maka selanjutnya
PPK membuat dan menandatangani SPP. SPP ini nantinya disampaikan
kepada Pejabat Pengunji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM).
8. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Kegiatan kepada KPAPPK harus menyampaikan laporan berkala terkait pelaksanaan tugas dan
wewenang kepada KPA, penyampaian laporan berkala tersebut berdasarkan
kebijakan dan pertimbangan kebutuhan KPA pada masing-masing satker.
Laporan yang akan disampaikan kepada KPA tersebut berupa laporan atas
pelaksanaan kegiatan, laporan atas penyelesaian kegiatan, dan laporan atas
penyelesaian tagihan kepada Negara. Dalam laporan tersebut paling kurang
memuat:
a. perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani;
b. tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa;
c. tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPPnya; dan
d. jangka waktu penyelesaian tagihan.
9. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan
Berita Acara Penyerahan
Setelah proses pengadaan barang/jasa selesai dilaksanakan, dan barang/jasa
tersebut siap digunakan sesuai peruntukannya, maka PPK menyerahkan hasil
pengadaan barang/jasa tersebut kepada KPA. Penyerahan pengadaan
barang/jasa tersebut dilakukan melalui Berita Acara Penyerahan antara PPK
dan KPA.
10. Menyimpan dan Menjaga Keutuhan Seluruh Dokumen Pelaksanaan
Kegiatan
Setelah proses pengadaan barang/jasa selesai dilaksanakan dan barang/jasa
telah diserahterimakan kepada KPA, maka PPK berkewajiban menjaga seluruh
dokumen pengadaan barang/jasa tersebut. Dokumen pengadaan barang/jasa
menjadi dokumen satuan kerja yang nantinya juga menjadi dasar bagi aparat
pemeriksa internal pemerintah dalam melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan.
11. Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Lainnya yang Berkaitan Dengan
Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Negara.
Dalam proses pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa pemerintah,
PPK juga mempunyai tugas-tugas lainnya yaitu:
1) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
36/154
2) memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara
oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
3) mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi
kegiatan; dan
4) memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara.Bagan 4. Tugas dan Wewenang PPK
D. PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang
diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan
pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas
dan wewenang sebagai berikut:
1. Menguji Kebenaran SPP Beserta Dokumen Pendukung;
2. Menolak Dan Mengembalikan SPP, Apabila SPP Tidak Memenuhi Persyaratan
Untuk Dibayarkan;
• menerbitkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa.
• melaksanakan kegiatan swakelola.
• membuat, menandatangani,
melaksanakan, mengendalikan
perjanjian/kontrak.
• menguji dan menandatangani surat
bukti mengenai hak tagih.
• menyusun rencana pelaksanaan kegiatandan RPD.
• memberitahukan kepada Kuasa BUN atasperjanjian/ kontrak yang dilakukannya.
• membuat dan menandatangani SPP.
• melaporkan dan menyerahkan hasilpelaksanaan kegiatan kepada KPA .
Pelaksanaan
Kegiatan
PengadaanBarang/Ja
sa
Laporanpelaksanaan/penyelesaiankegiatan kepadaKPA berupa laporanatas: pelaksanaan
kegiatan; penyelesaian
kegiatan; dan penyelesaian
tagihan kepada
Pengujian PPKMeliputi: kelengkapan
dokumen tagihan kebenaran
perhitungan tagihandan data pihak yangberhak menerimapembayaran
kesesuaianspesifikasi teknis,volume barang/jasadan jangka waktu
sebagaimana yangtercantum padadokumen serahterima barang/jasadengan dokumenperjanjian/kontrak
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
37/154
3. Membebankan Tagihan Pada Mata Anggaran Yang Telah Disediakan;
4. Menerbitkan SPM;
5. Menyimpan Dan Menjaga Keutuhan Seluruh Dokumen Hak Tagih;
6. Melaporkan Pelaksanaan Pengujian Dan Perintah Pembayaran Kepada KPA;
Dan 7. Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Lainnya Yang Berkaitan Dengan
Pelaksanaan Pengujian Dan Perintah Pembayaran.
1. Menguji Kebenaran SPP beserta Dokumen Pendukungnya
Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh
PPSPM meliputi:
a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP berupa lampiran yang
dipersyaratkan sesuai ketentuan (PMK 190/PMK.05/2012);
b. Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK;
c. Kebenaran pengisian format SPP;
d. Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja
Anggaran Satker termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode
mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya;
e. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja
Anggaran Satker;
f. Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi
persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
g. Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;
h. Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP
sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;
i. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari
pihak yang mempunyai hak tagih.
j. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh
pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
k. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam
perjanjian/kontrak.
2. Menolak dan Mengembalikan SPP, apabila SPP Tidak Memenuhi
Persyaratan Untuk Dibayarkan
PPSPM harus menolak SPP yang diajukan PPK apabila belum memenuhi
persyaratan sesuai pengujian yang telah dilakukan. Dalam hal PPSPM
menolak/mengembalikan SPP, maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
38/154
alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah diterimanya SPP.
3. Membebankan Tagihan Pada Mata Anggaran Yang Telah Disediakan
Kebenaran penggunaan kode mata anggaran yang dituangkan dalam tagihan
menjadi tanggung jawab PPSPM. Sehingga PPSPM harus memperhatikankesesuaian kode-kode mata anggaran pada tagihan dengan mata anggaran
yang telah ditetapkan dalam DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.
4. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
Dalam menerbitkan SPM, PPSPM juga memiliki tugas untuk melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana
UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA;
b. Menandatangani SPM; dan
c. Memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda
tangan elektronik pada ADK SPM. Tata cara pelaksanaan tanda tangan
elektronik dalam bentuk PIN PPSPM pada ADK SPM diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaaan.
Setelah SPM diterbitkan dan ditandatangani PPSPM, PPSPM bertanggung
jawab atas:
a. Kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen
hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang
timbul dari pengujian yang dilakukannya; dan
b. ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.
5. Menyimpan dan Menjaga Keutuhan Seluruh Dokumen Hak Tagih
SPM yang menjadi pertinggal pada PPSPM berserta dokumen yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang merupakan bukti-bukti
pendukung SPP yang disampaikan PPK disimpan dan ditatausahakan oleh
PPSPM. PPSPM harus menatausahakan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen tersebut sehingga memudahkan dalam hal dibutuhkan sewaktu-waktu
oleh aparat pemeriksa internal pemerintah maupun aparat pengawas eksternal
pemerintah.
6. Melaporkan Pelaksanaan Pengujian Dan Perintah Pembayaran Kepada
KPA
PPSPM harus menyampaikan laporan bulanan kepada KPA terkait
pelaksanaan tugasnya terkait pengujian terhadap SPP dan penerbitan SPM.
Laporan bulanan dimaksud paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Jumlah SPP yang diterima;
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
39/154
b. Jumlah SPM yang diterbitkan; dan
c. Jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM.
7. Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Lainnya Yang Berkaitan Dengan
Pelaksanaan Pengujian Dan Perintah Pembayaran.
Tugas dan kewenangan lainnya dari PPSPM terkait pelaksanaan pengujian danperintah pembayaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPA. Sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
E. KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA (KPPN)
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengangkat Kepala
KPPN menjadi Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran belanja negara dalam wilayah kerja yang telah
ditetapkan. Tugas kebendaharaan dari Kuasa BUN tersebut meliputi kegiatan
menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, danmempertanggung jawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam
pengelolaannya.
KPPN dalam melaksanakan tugas kebendaharaan paling sedikit:
1. Melaksanakan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Negara Dalam Rangka
Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Negara; Dan
2. Melakukan Pembayaran Tagihan Kepada Penerima Hak Sebagai Pengeluaran
Anggaran.
Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas negara tersebut antara lain
melaksanakan pencairan dana atas SPM yang diterbitkan oleh PPSPM. SPM
merupakan perintah pembayaran yang memuat uang yang akan keluar dari kas
negara kepada pihak ketiga dan setoran/potongan pajak yang akan masuk ke kas
negara.
Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk
menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D. Dalam
pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian
atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM.
KPPN melakukan penelitian SPM meliputi:
1. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM yang dipersyaratkan.
2. Meneliti kebenaran SPM.
Dalam meneliti kebenaran SPM yang dilakukan meliputi:
a. Meneliti kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM dengan spesimen tanda
tangan PPSPM pada KPPN;
8/19/2019 03. Modul Pelaksanaan Anggaran Satker
40/154
b. Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM; dan
c. Memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat
cacat dalam penulisan.
KPPN melakukan pengujian SPM yang meliputi:
1. Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalamSPM berupa pengujian kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan
jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM.
2. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA
dengan yang dicantumkan pada SPM;
3. Menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan
data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN.
4. Menguji persyaratan pencairan dana yang meliputi:
a. Menguji SPM UP berupa besaran UP yang dapat diberikan.
Dalam pengujian SPM UP, jika terdapat UP tahun anggaran sebelumnya
belum dipertanggungjawabkan, juga dilakukan pengujian yang meliputi:
(1) Kesesuaian jumlah uang dan keabsahan bukti setor pengembalian sisa
UP tahun anggaran yang sebelumnya; atau
(2) Kesesuaian jumlah potongan UP pada SPM UP dengan sisa UP tahun
anggaran yang sebelumnya;
b. Menguji SPM TUP meliputi kesesuaian jumlah uang yang diajukan pada
SPM TUP dengan jumlah uang yang disetujui Kepala KPPN;
Dalam pengujian SPM-PTUP, jika jumlah uang yang harus
dipertanggungjawabkan dari jumlah TUP yang diberikan, harus disertai
dengan bukti setor pengembalian TUP yang telah dilakukan konfirmasi
KPPN. Ketentuan ini tidak diperlukan dalam hal penyampaian SPM-PTUP
yang dilakukan secara bertahap sebelum batas akhir pertanggungjawa