Post on 10-Mar-2019
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PT. BUKIT ASAM
Nama :
Pongky Andriyan 3122088
Erwin Baharuddin Harahap 3122133
Edy Lukman Siswanto 3122146
Rudi Widyanata 3122177
Dorit Freegart Hamsah Alim 3122245
JUNI, 2014
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di
luar tanggung jawab ekonomis. Jika kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan,
maka kita berbicara tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan
sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis. Hal itu bisa terjadi dengan
dua cara yaitu cara positif dan negatif. Secara positif, perusahaan bisa melakukan kegiatan
yang tidak membawa keuntungan ekonomis dan semata-mata dilangsungkan demi
kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok di dalamnya. Contohnya
menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk penganggur. Kegiatan seperti itu hanya
mengeluarkan dana dan tidak mendapat sesuatu kembali. Tujuannya semata-mata sosial dan
sama sekali tidak ada maksud ekonomi. Secara negatif, perusahaan bisa menahan diri untuk
tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis
tetapi akan merugikan masyarakat atau sebagian masyarakat. Kegiatan-kegiatan itu bisa
membawa keuntungan ekonomis tapi perusahaan mempunyai alasan untuk tidak
melakukannya.
Sekarang, seiring dengan makin kompleksnya kepemilikan sebuah usaha, konsep
CSR menjadi meluas maknanya, salah satunya adalah niat baik dan komitmen dari
perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,
keberlanjutan pengembangan masyarakat dan ekonomi lokal sehingga memberikian
kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan
membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan karyawan, keluarga mereka,
komunitas lokal (masyarakat), dan lingkungan secara luas.
Saat ini, CSR telah menjadi isu bisnis yang terus menguat. Isu ini sering
diperdebatkan dengan pendekatan nilai-nilai etika, dan memberi tekanan yang semakin besar
pada kalangan bisnis untuk berperan dalam masalah-masalah sosial, yang akan terus tumbuh.
Isu CSR sendiri juga sering diangkat oleh kalangan bisnis, manakala pemerintahan nasional
2
di berbagai negara telah gagal menawarkan solusi terhadap berbagai masalah
kemasyarakatan.
Sejarah
Sejarah pertambangan batubara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman kolonial
Belanda tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka (open pit mining) di
wilayah operasi pertama, yaitu di Tambang Air Laya. Selanjutnya mulai 1923 beroperasi
dengan metode penambangan bawah tanah (underground mining) hingga 1940, sedangkan
produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada 1938.
Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan
Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan
nasional. Pada 1950, Pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan
Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA). Pada 1981, PN TABA kemudian berubah
status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)
Tbk, yang selanjutnya disebut Perseroan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan
industri batubara di Indonesia, pada 1990 Pemerintah menetapkan penggabungan Perum
Tambang Batubara dengan Perseroan.
Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993
Pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada 23
Desember 2002, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek
Indonesia dengan kode “PTBA”.
Visi, Misi, Tujuan, KomitmenPT Bukit Asam memiliki Visi Misi sebagai berikut :
Visi
Perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.
Misi
Mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan
insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan.
3
Tujuan
Mendedikasikan sumber daya energi untuk kehidupan yang lebih baik dari dunia dan bumi
Komitmen
Mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai dari PT Bukit Asam dan untuk mendirikan budaya
perusahaan sebagai dasar dari keberhasilan jangka panjang.
Budaya Kerja dan Nilai Dalam Tempat KerjaPT Bukit Asam memiliki 4 budaya kerja yaitu kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, dan
kerja tuntas.
PT Bukit Asam juga memiliki 5 nilai dalam tempat kerja nya yaitu visioner, integritas,
inovatif, profesional, serta sadar biaya dan lingkungan.
- Visioner memiliki makna bekerja secara cerdas
- Integritas memiliki makna mengedepankan perilaku percaya, terbuka, positif, jujur,
berkomitmen dan bertanggung jawab.
- Inovatif memiliki makna selalu bekerja dengan kesungguhan untuk memperoleh
terobosan baru untuk menghasilkan produk dan layanan terbaik dari sebelumnya.
- Profesional memiliki makna melaksanakan semua tugas sesuai dengan kompetensi,
dengan kreativitas, penuh keberanian, komitmen penuh, dalam kerjasama untuk
keahlian yang terus menerus meningkat.
- Sadar biaya dan lingkungan memiliki makna bahwa perusahaan memiliki kesadaran
tinggi dalam setiap pengelolaan aktivitas dengan menjalankan usaha atau asas
manfaat yang maksimal dan kepedulian lingkungan.
Good Corporate Governance
PT Bukit Asam senantiasa berusaha menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik
(Good Corporate Governance) yang mencakup asas transparency, accountability,
responsibility, independency dan fairness, secara seimbang dengan pembangunan nilai-
nilai dan budaya perusahaan yang tertuang dalam rumusan kode etik serta budaya
perusahaan.
4
Tujuan penerapan CGC di PT Bukit Asam adalah :
1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham, Dewan
Komisaris, Direksi, karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan
lingkungan.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan Perseroan.
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4. Mengelola risiko secara lebih baik.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholders.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.
7. Memperbaiki budaya kerja Perseroan.
8. Meningkatkan citra Perseroan (image) menjadi semakin baik.
Komitmen, konsistensi serta keberhasilan Perseroan dalam menerapkan tata kelola
yang baik telah membuahkan berbagai bentuk penghargaan dari lembaga independen dari
berbagai perspektif, mencakup :
Predikat Terpercaya berdasarkan Corporate Governance Perception Index yang
diselenggarakan oleh IICG (Indonesian Institute of Corporate Governance) bekerja
sama dengan majalah SWA dalam Acara “IICG - GCG Award” di Jakarta, nilai skor
meningkat dari 82,27 menjadi 84,11 di tahun 2010.
The Best Role of Stakeholder dalam acara “IICD (Indonesian Institute of Corporate
Directorship) Corporate Governance Award” kerja sama IICD dengan Majalah
Investor.
3rd Rank The Best Corporate GCG Implementation kerjasama IICD dengan Business
Review dalam acara “Business Review Award” di Singapura.
Sebagai pelengkap dan bagian atas Panduan GCG, PT Bukit Asam telah menyusun dan
menetapkan serangkaian aturan kebijakan pokok operasional, untuk menunjang
penerapan tata-kelola perusahaan yang baik, mencakup di antaranya:
1. Aturan dan Tatalaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblower Policy)
2. Pengelolaan Risiko
3. Transaksi Benturan Kepentingan
4. Transaksi Orang Dalam
5
5. Manajemen Kinerja
6. Manajemen Mutu
7. Transaksi Afiliasi
8. Pemberian dan Penerimaan Hadiah
9. Pengadaan Barang/Jasa
PT Bukit Asam juga berupaya menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG secara
konsekuen dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat dijelaskan pada
uraian singkat mengenai penerapan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut.
Penerapan asas Transparansi
Penerapan asas Akuntabilitas
Penerapan asas Responsibilitas
Penerapan asas Independensi
Penerapan asas Kewajaran/Fairness
6
Lokasi
B. Rumusan Masalah
1. Apa sajakah program CSR yang di lakukan oleh PT Bukit Asam?
2. Bagaimana pengaruh aktivitas CSR PT Bukit Asam terhadap faktor internal dan
eksternal perusahaan?
7
C. Tujuan Penelitian
Maksud dan tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui program CSR apa sajakah yang di lakukan oleh PT Bukit Asam.
2. Mengetahui pengaruh aktivitas CSR PT Bukit Asam terhadap faktor internal dan
eksternal perusahaan.
BAB II
LANDASAN TEORI
II.1 CSR (Corporate Social Responsibility)
8
Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep yang kini mulai banyak
didengar dan dibahas oleh berbagai pihak (SWA 19 Desember 2005). Meskipun demikian
belum ada suatu rumusan yang diterima secara luas mengenai definisi dari konsep ini sendiri
(Hopkins,2004) Adapun beberapa definisi yang ada adalah:
1. Kewajiban suatu perusahaan diluar apa yang dituntut oleh hukum dan sistem
ekonomi (Social Obligation) untuk mengejar tujuan jangka panjang yang baik
bagi komunitas masyarakat. (Robbin & Coutler,2002)
2. Perilaku etis dari suatu perusahaan terhadap stakeholdernya (Hopkins,2004)
3. Kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kebutuhan semua stakeholdernya
dalam operasi perusahaan (www.wikipedia.org)
4. Seperangkat kebijakan, tindakan, dan program komprehensif yang terintegrasi
kedalam operasi bisnis, distribusi, dan proses pengambilan keputusan dalam
perusahaan yang umumnya berkaitan dengan isu-isu mengenai etika bisnis,
investasi masyarakat, masalah lingkungan, tata laksana, serta pasar dan tempat
kerja (Tsoutsoura,2004)
Sedangkan pandangan umum mengenai CSR sendiri menggambarkannya sebagai cara
perusahaan untuk mencapai suatu keseimbangan dalam hal ekonomi, lingkungan, dan norma
sosial, sementara pada saat yang bersamaan memenuhi harapan dari stakeholder dan
shareholder perusahaan (www.strategis.gc.ca). CSR dipandang pula sebagai kontribusi dari
perusahaan (business) untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Inti dari konsep ini sendiri dapat ditemukan dalam konsep triple bottom line dari
Elkington (1997) melalui istilah economic prosperity, enviromental quality, dan social justice
atau yang dikenal pula dengan konsep 3P (Profit, People, Planet). Dasar yang hampir sama
dikemukakan juga dalam seminar communication for CSR, dimana diungkapkan bahwa CSR
memiliki 3 komponen dasar, yakni Enviromental Sustainability, Stakeholder Relationships,
Human Rights.
CSR terkadang disamakan dengan beberapa konsep lainnya seperti Corporate
Sustainability, dan Corporate Accountability. Corporate Accountability merujuk kepada
kewajiban moral atau hukum dari suatu perusahaan “terbuka” kepada stakeholdernya.
Sedangkan Corporate Sustainability merujuk kepada pendekatan bisnis suatu perusahaan
9
untuk tidak hanya melihat kebutuhan ekonominya dalam strategi dan praktek bisnisnya
melainkan juga melihat kepada kebutuhan lingkungan dan sosial. Melihat definisi tersebut
nampak bahwa memang terdapat beberapa kesamaan, diantara ketiga konsep tersebut, yakni
adanya konsep bahwa perusahaan dalam strategi dan praktek bisnisnya tidak hanya berfokus
kepada shareholder saja (economic needs), melainkan kepada keseluruhan stakeholder
perusahaan (social needs).
Berdasarkan definisi yang ada diatas terlihat suatu overlapping diantara konsep CSR
dan Corporate Sustainability (CS), bahkan kedua konsep tersebut sering tertukar satu dengan
yang lainnya. Meskipun demikian terdapat perbedaan motivasi diantara keduanya yang akan
menghasilkan prioritas dan karateristik yang berbeda diantara keduanya. Motivasi dari CSR
tidak lain adalah untuk mengembangkan batas tanggungjawab perusahaan, sehinngga tidak
hanya mencakup masalah ekonomi saja, melainkan juga mencakup aspek-aspek sosial
lainnya. Sementara itu motivasi dari CS adalah untuk mewujudkan suatu gerakan bersama
dari perusahaan-perusahaan yang ada untuk mendukung konsep “pembangunan yang
berkelanjutan”.
Komitmen dan aktivitas CSR perusahaan umumnya berusaha untuk menyesuaikan
beberapa bagian dari perilaku perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dan
tindakannya dengan beberapa aspek-aspek sosial. Aspek sosial yang umumnya menjadi
sorotan ini adalah kesehatan dan keselamatan (kerja), perlindungan terhadap lingkungan
hidup, hak asasi manusia, praktek manajemen sumber daya manusia suatu perusahaan
coporate governance, pengembangan komunitas masyarakat, perlindungan konsumen,
perlindungan terhadap tenaga kerja, hubungan dengan supplier, etika bisnis, dan hak dari
stakeholder.
II.2.1 Good Corporate Governance
Corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk
mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis atau usaha usaha korporasi dengan
tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta komunitas usaha. Terdapat beberapa
pemahaman tentang pengertian corporate governance.
10
Menurut Suprayitno., et al. (2009) IICG (The Indonesian Institute for Corporate
Governance), pengertian Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai struktur,
sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk
memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang,
dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan
perundangan dan norma yang berlaku.
Menurut OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development)
(2003), sebagaimana dikutip oleh Wahyudin Zarkasyi (2008:35), Tata kelola perusahaan
yang baik (good corporate governance) merupakan struktur yang oleh stakeholders,
pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk
mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.
Sedangkan menurut Indra Surya (2006:25), good corporate governance terkait
dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai,
sistem. Berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk
mencapai bisnis yang menguntungkan, efisiensi dan efektif dalam mengelola resiko dan
bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholder.
Dari definisi maka penulis menyimpulkan bahwa GCG adalah peraturan yang
mengelola, dan mengawasi lainnya, mengatur hubungan antara berbagai pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham,
dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Corporate
Governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan dan mencegah terjadinya
kesalahan-kesalahan (mistakes) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan
bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.
II.2.2 Konsep Dasar Good Corporate GovernanceDua teori utama yang terkait dengan corporate governance menurut Chinn (2000) dan
Shaw (2003) adalah stewardship theory dan agency theori. Stewardship theory dibangun di
atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat
dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan
kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen
sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik
maupun stakeholder. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Jensen dan
Meckling (1976) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para
11
pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri,
bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.
Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih luas karena
dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai corporate
governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory dimana pengelolaan dilakukan
dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
II.1.3 Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate GovernanceSistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan
dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang
baik. Berdasarkan Keputusan Menteri nomor : KEP-117/M-MBU/2002. Prinsip-prinsip Good
Corporate Governance yaitu: transparency, accountability, responsibility independency dan
fairness. Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:
1. Keterbukaan Informasi (Transparency)
Transparency bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam
pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan
relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan pasar modal di Indonesia, yang
dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat
mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara
signifikan risiko secara prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan
harus dapat menyediakan informasi yang cukup lengkap, akurat dan tepat waktu
kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau berkaitan dengan perusahaan
sehingga mengetahui resiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dapat
diperoleh dalam melaksanakan transaksi dengan perusahaan sekaligus ikut serta
dalam mekanisme pengawasan dalam perusahaan.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban
organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
Akuntabilitas dapat dicapai dengan baik melalui pengawasan yang efektif yang
mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris,
direksi dan auditor termasuk di dalamnya pembatasan kekuasaan antara direksi
12
yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan dan komisaris sebagai
wakil pemegang saham yang bertugas mengawasi direksi. Satu bentuk
implementasi prinsip akuntabilitas adalah:
a. Praktek audit internal yang efektif
b. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dalam
anggaran dasar perusahaan dan target pencapaian perusahaan di masa depan.
3. Pertanggungjawaban (Responsibilities)
Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan
perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan
dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup,
kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.
Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam
kegiatan operasional seringkali menghasilkan dampak luar kegiatan perusahaan
negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat.
4. Kemandirian (Independency)
Independensi adalah suatu keadaan ketika perusahaan dikelola secara profesional
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat. Pelaksana utama dalam perusahaan seperti direksi
dan dewan komisaris harus mampu menolak intervensi dari luar yang dapat
membelokkan arah, kebijakan dan operasional perusahaan dalam mencapai tujuan
perusahaan yaitu kemakmuran pemegang saham (shareholders) dan kesejahteraan
stakeholders.
5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)
Kesetaraan dan kewajaran dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan
setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian
serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya
kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakkan peraturan yang
melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai
13
bentuk kecurangan. Fairness diharapkan membuat seluruh asset perusahaan
dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan kepentingan
pemegang saham secara jujur dan adil. Juga diharapkan dapat memberikan
perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan serta
keadilan juga harus dirasakan oleh para karyawan dan masyarakat lingkungannya.
Fairness memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif, yaitu adanya
peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten dan dapat
ditegakkan secara efektif.
II.1.4 Tujuan dan Manfaat Good Corporate GovernancePenerapan GCG di lingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai
KEPMEN BUMN No. PER – 01/MBU/2011 tahun 2011 pada pasal 4, yaitu:
a. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat,
baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan
BUMN.
b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero.
c. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab
sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian BUMN dalam
perekonomian nasional.
d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
Sedangkan menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005:5-6), Good corporate
governance mempunyai lima macam tujuan utama, kelima tujuan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
14
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non-pemegang
saham
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of
Directors dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior
perusahaan.
Menurut H.J Wierman Pamuntjak seperti ditulis dalam buletin audit internal edisi No.
020/2003, manfaat dari penerapan GCG antara lain:
a. Meningkatkan kinerja perusahaan
Praktek GCG sangat menentukan kinerja perusahaan, proses pengambilan
keputusan yang lebih baik akan lebih meningkatkan efisiensi operasional serta
akan meningkatkan pelayanan kepada pemegang saham.
b. Memudahkan perolehan dana yang lebih murah
GCG memungkinkan diperolehnya kepercayaan pada pemodal, baik investor
dalam negeri maupun investor asing, sehingga kebutuhan perusahaan akan
sumber-sumber investasi yang murah akan lebih mudah di dapat dari pasar modal.
c. Menciptakan kesejahteraan masyarakat
Praktek GCG akan meningkatkan efisiensi dan evektifitas sehingga dengan
demikian juga akan mendorong terciptanya dinamika ekonomi. Sejalan dengan
meningkatnya kepercayaan para investor, maka praktek GCG akhirnya akan
mendorong terjadinya arus investasi serta menciptakan investasi baru, sehingga
akan meningkatkan lapangan kerja serta pendapatan masyarakat.
d. Peningkatan pendapatan bagi pemegang saham.
e. Menjadi katalisator bagi perubahan atau pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.
15
f. Meningkatkan peran shareholders dalam kemajuan perusahaan, karena masing-
masing shareholders menjadi semakin aktif mengamati serta memberi masukan-
masukan bagi kemajuan operasional.
Secara umum manfaat GCG dapat dilihat dari 2 cara pandang, yaitu secara mikro dan secara
makro. Manfaat secara mikro tersebut antara lain:
1. Menurunkan resiko
2. Meningkatkan nilai saham
3. Menjamin kepatuhan
4. Memiliki daya tahan (sustainability)
5. Memacu kinerja
6. Membantu penerimaan negara
Sedangkan manfaat secara makro yaitu terjadinya pemulihan ekonomi yang akan
dirasakan oleh seluruh masyarakat secara nasional antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi meningkat secara wajar
2. Kesempatan kerja semakin besar dan
3. Daya saing lokal maupun internasional meningkat.
II.1.5 Elemen-elemen Penting Pendukung Efektivitas Good
Corporate Governance
Good Corporate Governance pada dasarnya memberikan arahan kepada pengurus
perusahaan agar dalam mengejar keuntungan dan mengembangkan usahanya, perusahaan
juga harus dikelola secara etis dan bertanggung jawab, dan tidak semata-mata mengejar
keuntungan finansial belaka. Ada beberapa elemen yang perlu dikembangkan oleh
perusahaan supaya penerapan GCG dapat berjalan efektif. Hal ini sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Mas Ahmad Daniri (2005:158) yaitu “Elemen-elemen penting yang perlu
16
secara sistematik dikembangkan di perusahaan agar implementasi GCG berjalan secara
efektif adalah sistem pengendalian internal, sistem audit, manajemen risiko, dan pelaporan
perusahaan ”.
Elemen-elemen penting GCG tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalian internal dimaksudkan untuk melindungi perusahaan
terhadap penyelewengan finansial dan hukum, serta untuk mengidentifikasi
dan menangani resiko dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan
sumber daya perusahaan secara etis, efektif, dan efisien, dalam upaya
mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Sistem pengandalian internal yang
dirancang secara komprehensif dan diimplementasikan secara efektif dapat
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan perusahaan terhadap
peraturan perundangan yang berlaku dan mengurangi resiko kekeliruan
material dalam laporan keuangan.
2. Sistem Audit
Sistem audit dan peran audit internal atau dikenal sebagai Satuan Pengawas
Internal (SPI) amat penting bagi perusahaan. Standar praktek internasional
sistem audit yang dikembangkan dan direkomendasikan oleh organisasi The
Institute of Internal Auditors (IAA) sangat menekankan arti penting audit
internal.
3. Manajemen Risiko
Manajemen resiko adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan
mengelola resiko sedemikian rupa sehingga perusahaan senantiasa dapat
menerapkan pengendalian atas kondisi saat ini maupun mengantisipasi resiko
yang mungkin timbul sehingga perusahaan dapat memenuhi tujuan dan
sasarannya.
4. Pelaporan perusahaan
Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
perusahaan telah menyajikan laporan keuangan dan hasil-hasil operasi
17
perusahaan dengan penuh integritas. Direksi hendaknya merumuskan
mekanisme yang dapat memastikan adanya kepatuhan terhadap berbagai
peraturan dan ketentuan yang berlaku.
BAB III
PEMBAHASAN
18
Program-program CSR yang di lakukan oleh PT Bukit Asam antara lain adalah:
1. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tujuan Program Kemitraan PTBA adalah peningkatan kemampuan usaha kecil dan
koperasi di sekitar wilayah operasi Perseroan agar tangguh dan mandiri dengan
pemanfaatan dana dari sebagian laba perseroan. Kegiatan Bina Lingkungan sendiri
bertujuan untuk pemberdayaan program sosial kemasyarakatan.
Perseroan bertekad meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan Program
Kemitraan maupun Bina Lingkungan. Untuk Program Kemitraan, Perseroan
menargetkan peningkatan kemandirian mitra binaan dan membantu perluasan
penjualan produk mitra binaan di wilayah operasional Perseroan. Kerja sama
penyaluran dana PK maupun BL dengan beberapa pihak yang kompeten dilakukan
untuk peningkatan kualitas mitra binaan.
Pada tahun 2011 Perseroan semakin aktif mengajak dan melibatkan peran-serta
masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun
monitoring program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di lingkar tambang,
sehingga pembangunannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Perseroan
juga menjadikan pelaksanaan kegiatan Bina Lingkungan bidang pendidikan menjadi
prioritas. Melalui program PKBL dan Bina Wilayah, Perseroan meyakini tumbuhnya
kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih berdaya dan lebih
mandiri. Penyaluran total dana PKBL tahun 2011 yang dialirkan oleh Perseroan naik
55,4% dari tahun 2010, dari sebesar Rp 93,42 miliar menjadi Rp 145,20 miliar.
2. PROGRAM KEMITRAAN
Perseroan terus meningkatkan kemandirian mitra binaan sekaligus membantu
memperluas penjualan produk mitra binaan. Penyaluran Dana Kemitraan dilakukan
secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi yang dimiliki oleh calon mitra
binaan.
Jenis komoditas calon mitra binaan yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan
pembinaan meliputi komoditas yang menjadi andalan daerah, komoditas tradisional
yang potensial untuk dikembangkan, komoditas yang berpeluang ekspor, komoditas
yang menyerap tenaga kerja.
19
Pada tahun 2011, Perseroan telah merealisasikan dana Program Kemitraan sebesar Rp
98,95 miliar. Dana yang disalurkan tersebut meliputi dana pinjaman lunak kepada
Usaha Kecil Menengah sebesar Rp 11,62 miliar, kerjasama dengan BUMN Penyalur
sebanyak 6 (enam) perusahaan sebesar Rp 84,81 miliar, dan dana pembinaan sebesar
Rp 2,51 miliar. Penyaluran dana Program Kemitraan yang direalisasikan pada tahun
2011 meningkat 45,9% dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp 67,63 miliar.
Dana pinjaman lunak tersebut disalurkan kepada 473 (empat ratus tujuh puluh tiga)
mitra binaan/Usaha kecil dan koperasi yang tersebar di 5 (lima) wilayah. Perseroan
juga akan meningkatan upaya sinergi dan profesionalitas dalam kegiatan penyaluran
dan berupaya meningkatkan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dana
Program Kemitraan.
3. PROGRAM BINA LINGKUNGAN
Program Bina Lingkungan PTBA dielaborasi dalam enam fokus kegiatan, yaitu
Program Pendidikan, Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum, Program
Perbaikan Sarana Ibadah, Program Peningkatan Kesehatan, Program Pelestarian Alam
dan Program Bantuan Bencana. Tujuan dari program tersebut adalah untuk
peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Total dana yang disalurkan
melalui pelaksanaan Program Bina lingkungan meningkat sebesar 76,9% dari Rp 25,7
miliar di tahun 2010 menjadi Rp 45,3 miliar di tahun 2011. Semua bantuan tersebut
disalurkan melalui empat wilayah kerja mencakup Unit pertambangan Tanjung Enim,
Unit Pertambangan Ombilin, Pelabuhan Tarahan dan Dermaga Kertapati.
4. PROGRAM BINA WILAYAH
Program Bina Wilayah bertujuan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat
sekaligus mewujudkan komitmen Perseroan untuk bersama-sama menciptakan
kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Program ini merupakan pemberian
bantuan berupa bantuan fisik maupun non-fisik dengan jangkauan wilayah yang lebih
luas.
Pada tahun 2011, pelaksanaan program tersebut banyak digunakan untuk kepentingan
masyarakat. Partisipasi pembangunan tersebut disalurkan dalam bentuk dana Peran Serta
20
Pembangunan Daerah. Tahun 2011 Perseroan menyalurkan dana Peran Serta kepada
Pemprov Sumsel, Lampung, Pem Kab Muara Enim dan Lahat sebesar total Rp 38,6 miliar
meningkat 125,4% dari tahun sebelumnya.
Perseroan bertasipasi dibidang olahraga melalui penyelesaian pembangunan sarana
olah raga berupa gedung tenis dalam rangka penyelenggaraan SEA GAMES di Palembang.
Selain itu Perseroan juga berpartisipasi dalam penyaluran dana pengembangan kegiatan
olahraga ditingkat nasional maupun lokal. Di tahun 2011, total dana yang disalurkan melalui
Program Bina Wilayah mencapai Rp 74,09 miliar, naik 229,5% dari nilai sebesar Rp 22,49
miliar di tahun 2010.
Selain itu, Perseroan juga mengimplementasikan pola Green Mining dan sosialisasi
lingkungan. Pembukaan lahan dan proses reklamasi areal tambang Perseroan telah
dilaksanakan sesuai dengan butir-butir ketentuan pada UU No. 4 Tahun 2009 dan Permen No
18 tahun 2008. Seluruh ketentuan tersebut telah dipenuhi oleh Perseroan.
BAB IV
PENUTUP
21
KESIMPULAN
Kebanyakan pelaku usaha bersepakat bahwa baik profitabilitas maupun tanggung jawab
sosial dua-duanya adalah tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Sekalipun sangat disadari
bahwa kedua hal ini sebenarnya saling bertentangan. Para pemegang saham tentunya
berharap perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas, namun hal ini tentunya akan menjadi
konflik kepentingan bagi stakeholder lainnya yang menginginkan optimalisasi keberadaan
perusahaan, terutama yang terkait dengan tanggungjawab sosialnya. Dengan kata lain, selalu
terdapat pertentangan antara keuntungan ekonomi dan tanggungjawab sosial.namun semua
bisa teratasi jika perusahaan dapat menerapkan CSR dengan benar sehingga bisa memenuhi
tanggung jawab sosial tanpa harus bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk
mendapatkan profit yang diinginkan. Untuk melaksanakan CSR perusahaan harus mengakui
bahwa permasalahan masyarakat adalah milik mereka juga. Tidak hanya itu, perusahaan juga
harus bersedia menanganinya. Jadi hanya dengan mengakui masalah apa yang ada di
masyarakat dan itu menjadi bagian mereka, maka CSR lebih mudah dilakukan. CSR sangat
bermanfaat untuk masyarakat dan dapat meningkatkan image perusahaan. Jadi, seharusnya
dunia usaha tidak memandang CSR sebagai suatu tuntutan represif dari masyarakat,
melainkan sebagai kebutuhan dunia usaha.
22